 |
| Syofian Bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zaharman, dan Sekretaris Komisi IV Iswandi Muchtar. |
BENTENGSUMBAR.COM - Munculnya wacana pengelolaan Trans Padang akan diambil alih Perum Damri mengundang protes dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang. Menurut Ketua Organda Kota Padang Syofian, pengelolaan Trans Padang oleh Damri akan mematikan pengusaha lokal atau Putra Asli Daerah (PAD).
"Kami bukan demo, kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat beserta Koperasi dan PT (Perseroan Terbatas) yang ada di Kota Padang untuk melakukan pertemuan dengan walikota atau dinas perhubungan dalam mengoperasikan mobil Trans Padang. Pengelolaannya harus dilakukan oleh pengusaha yang ada di Padang," ungkapnya, Minggu, 29 Mei 2016.
Ia mengatakan, pengelolaan Trans Padang jangan diambil alih oleh Damri. Sebab, jika diambil alih Damri, mau dikemanakan pengusaha yang sudah membentuk PO, Koperasi, dan PT berdasarkan Kepmen No. 101 dan Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2015. Para pengusaha lokal telah melaksanakan ketentuan pemerintah, namun ternyata sakarang malah akan diambil alih oleh Damri.
:Jangan didatangkan Damri. Kalau didatangkan Damri mau dikemanakan pengusaha yang sudah dibentuk berdasarkan Kepmen No. 101 dan Pergub No. 27 tahun 2015 dan dilaksanakan. Ternyata sekarang pemerintah memasukan Damri. Untuk itu kami minta Dinas Perhubungan Kota Padang, DPRD Kota Padang dan Organda bertemu muka," ungkapnya.
Pemko Padang mendapat bantuan 10 bus dari Kementerian Perhubungan sebanyak sepuluh unit untuk dijadikan angkutan massal, yang akan dikelola Perum Damri. Kekhawatiran Organda Kota Padang, dengan masuknya 10 unit bus ini, akan diiringi oleh masuknya bus berikutnya. Akibatnya, percuma saja pengusaha membentuk PO, Koperasi dan PT, padahal sudah menghabiskan uang untuk itu.
"Dalam pengelolaan Trans Padang dimasukan Damri 10 unit. Baru 10 unit dimasukan, yang lain-lainnya akan masuk. Untuk apa pengusaha membentuk PO, PT dan Koperasi, biaya sudah habis. Kan itu masalahnya. Tapi kalau dapat, misalnya, Damri tidak mengelola, tapi ada mobil mereka dikasih kepada pengusaha di Padang, tidak masalah, asal pada line tertentu, misalnya 14A, dikasih kepada pengusaha yang telah ada. Misalnya ke Bypass, dikasih kepada pengusaha yang telah ada. Jadi tidak menghilangkan pengusaha daerah," tegasnya.
Apatah lagi, jelas Syofian, pengelolaan Trans Padang oleh Damri akan meniadakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uang tidak lagi masuk ke kas daerah, tetapi masuk ke pusat. Tak hanya pendapatan pemko yang hilang, pendapatan masyarakat juga akan hilang. Untuk itu, Trans Padang harus dikelola oleh pengusaha daerah, sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Kalau pengelolaan oleh Damri akan menghilangkan PAD, sebab uangnya akan masuk ke pusat. Diambil uang kepada masyarakat, nanti dibawa ke pusat. Tentu daerah tidak dapat, hilang lagi kan. Pendapatan pemko hilang, masyarakat juga hilang. Kita berharap, jangan Damri ditambah, tetapi dikasihkan kepada pengusaha lokal. Tuntutannya, Trans Padang itu dikelola oleh pengusaha daerah, sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya.
Saat ini, Trans Padang dikelola oleh PT yang berada di bawah pemko yang kemudian diberikan kepada Koperasi Jasa Sumbar Trans. Sudah berjalan sebanyak 15 unit. Padahal dulunya, bus kota lama itu sebanyak 58 unit, dijadikan 46 unit, kemudian dikurangi lagi menjadi 37 unit. Setelah itu dimatikan dan diganti dengan bus Trans Padang jurusan 14A. Pengelolaanya dilakukan oleh Koperasi Jasa Sumbar Trans dengan menggunakan pengusaha lokal Kota Padang, tutur Syofian.
"Trans Padang dikelola oleh PAD Kota Padang, dijalankan oleh Koperasi Jasa Sumbar Trans. Sudah berjalan dua tahun. Bagus jalannya. Sekarang kok tahu-tahunya masuk saja Damri. Tidak ada pula dimusyawarahkan dengan kami, apakah MoU sudah atau belum. Kami mengkhawatirkan, kalau ini dijalankan, akan terjadi mosi tidak percaya kepada Organda dan Pemko Padang. Sudah disuruh masyarakat mengurus PO, Koperasi, dan PT, tahu-tahu ini masuk," terangnya.
Ia mengatakan, untuk memindahkan jalur mobil dari 14 A ke Teluk Bayur memakan proses yang panjang, ada persetujuan kedua belah pihak. Namun sekarang masuk saja Damri. Harusnya pemko membicarakan terlebih dahulu dengan Organda, DPRD Kota Padang, dan pengusaha lokal.
"Kan susah kita itu kan? Jadi kalau dapat, mari duduk bersama, jelaskan apa maksud dan tujuannya. Jangan kita membentuk, sedangkan daerah lain masih banyak yang menolak. Keinginan kami, bicarakan dulu dengan Pemerintah Kota Padang, DPRD, Organda dan pengusaha, duduk kita bersama. Supaya ekonomi masyarakat tidak dimatikan. Misalnya mobilnya berapa harganya sekarang, misalnya Rp70 juta, dengan masuknya Damri tidak ada. Katanya mau vider, siapa yang bayar vider ini nantinya. Katanya dengan uang pemko, sedangkan uang pemko sudah dikasih ke Damri. Dengan apa pemko mau bayar? Misalnya line ke Tabing nanti mobil angkotnya dikasih vider dan diganti dengan mobil besar. Vider ini siapa yang bayar? Tentu kas pemko, kas pemko darimana?" jelasnya.
Sementara itu, Warizal, pengurus Organda lainnya mengaku, demo akan dilaksanakan dalam waktu dekat, jika wacana pengambil alihan Trans Padang oleh Damri jadi dilaksanakan. Namun pihaknya akan tetap melakukan cara-cara yang tidak menimbulkan gejola dan dapat merugikan masyarakat pengguna jasa angkutan umum. (by)
"Kami bukan demo, kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat beserta Koperasi dan PT (Perseroan Terbatas) yang ada di Kota Padang untuk melakukan pertemuan dengan walikota atau dinas perhubungan dalam mengoperasikan mobil Trans Padang. Pengelolaannya harus dilakukan oleh pengusaha yang ada di Padang," ungkapnya, Minggu, 29 Mei 2016.
Ia mengatakan, pengelolaan Trans Padang jangan diambil alih oleh Damri. Sebab, jika diambil alih Damri, mau dikemanakan pengusaha yang sudah membentuk PO, Koperasi, dan PT berdasarkan Kepmen No. 101 dan Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2015. Para pengusaha lokal telah melaksanakan ketentuan pemerintah, namun ternyata sakarang malah akan diambil alih oleh Damri.
:Jangan didatangkan Damri. Kalau didatangkan Damri mau dikemanakan pengusaha yang sudah dibentuk berdasarkan Kepmen No. 101 dan Pergub No. 27 tahun 2015 dan dilaksanakan. Ternyata sekarang pemerintah memasukan Damri. Untuk itu kami minta Dinas Perhubungan Kota Padang, DPRD Kota Padang dan Organda bertemu muka," ungkapnya.
Pemko Padang mendapat bantuan 10 bus dari Kementerian Perhubungan sebanyak sepuluh unit untuk dijadikan angkutan massal, yang akan dikelola Perum Damri. Kekhawatiran Organda Kota Padang, dengan masuknya 10 unit bus ini, akan diiringi oleh masuknya bus berikutnya. Akibatnya, percuma saja pengusaha membentuk PO, Koperasi dan PT, padahal sudah menghabiskan uang untuk itu.
"Dalam pengelolaan Trans Padang dimasukan Damri 10 unit. Baru 10 unit dimasukan, yang lain-lainnya akan masuk. Untuk apa pengusaha membentuk PO, PT dan Koperasi, biaya sudah habis. Kan itu masalahnya. Tapi kalau dapat, misalnya, Damri tidak mengelola, tapi ada mobil mereka dikasih kepada pengusaha di Padang, tidak masalah, asal pada line tertentu, misalnya 14A, dikasih kepada pengusaha yang telah ada. Misalnya ke Bypass, dikasih kepada pengusaha yang telah ada. Jadi tidak menghilangkan pengusaha daerah," tegasnya.
Apatah lagi, jelas Syofian, pengelolaan Trans Padang oleh Damri akan meniadakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Uang tidak lagi masuk ke kas daerah, tetapi masuk ke pusat. Tak hanya pendapatan pemko yang hilang, pendapatan masyarakat juga akan hilang. Untuk itu, Trans Padang harus dikelola oleh pengusaha daerah, sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Kalau pengelolaan oleh Damri akan menghilangkan PAD, sebab uangnya akan masuk ke pusat. Diambil uang kepada masyarakat, nanti dibawa ke pusat. Tentu daerah tidak dapat, hilang lagi kan. Pendapatan pemko hilang, masyarakat juga hilang. Kita berharap, jangan Damri ditambah, tetapi dikasihkan kepada pengusaha lokal. Tuntutannya, Trans Padang itu dikelola oleh pengusaha daerah, sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya.
Saat ini, Trans Padang dikelola oleh PT yang berada di bawah pemko yang kemudian diberikan kepada Koperasi Jasa Sumbar Trans. Sudah berjalan sebanyak 15 unit. Padahal dulunya, bus kota lama itu sebanyak 58 unit, dijadikan 46 unit, kemudian dikurangi lagi menjadi 37 unit. Setelah itu dimatikan dan diganti dengan bus Trans Padang jurusan 14A. Pengelolaanya dilakukan oleh Koperasi Jasa Sumbar Trans dengan menggunakan pengusaha lokal Kota Padang, tutur Syofian.
"Trans Padang dikelola oleh PAD Kota Padang, dijalankan oleh Koperasi Jasa Sumbar Trans. Sudah berjalan dua tahun. Bagus jalannya. Sekarang kok tahu-tahunya masuk saja Damri. Tidak ada pula dimusyawarahkan dengan kami, apakah MoU sudah atau belum. Kami mengkhawatirkan, kalau ini dijalankan, akan terjadi mosi tidak percaya kepada Organda dan Pemko Padang. Sudah disuruh masyarakat mengurus PO, Koperasi, dan PT, tahu-tahu ini masuk," terangnya.
Ia mengatakan, untuk memindahkan jalur mobil dari 14 A ke Teluk Bayur memakan proses yang panjang, ada persetujuan kedua belah pihak. Namun sekarang masuk saja Damri. Harusnya pemko membicarakan terlebih dahulu dengan Organda, DPRD Kota Padang, dan pengusaha lokal.
"Kan susah kita itu kan? Jadi kalau dapat, mari duduk bersama, jelaskan apa maksud dan tujuannya. Jangan kita membentuk, sedangkan daerah lain masih banyak yang menolak. Keinginan kami, bicarakan dulu dengan Pemerintah Kota Padang, DPRD, Organda dan pengusaha, duduk kita bersama. Supaya ekonomi masyarakat tidak dimatikan. Misalnya mobilnya berapa harganya sekarang, misalnya Rp70 juta, dengan masuknya Damri tidak ada. Katanya mau vider, siapa yang bayar vider ini nantinya. Katanya dengan uang pemko, sedangkan uang pemko sudah dikasih ke Damri. Dengan apa pemko mau bayar? Misalnya line ke Tabing nanti mobil angkotnya dikasih vider dan diganti dengan mobil besar. Vider ini siapa yang bayar? Tentu kas pemko, kas pemko darimana?" jelasnya.
Sementara itu, Warizal, pengurus Organda lainnya mengaku, demo akan dilaksanakan dalam waktu dekat, jika wacana pengambil alihan Trans Padang oleh Damri jadi dilaksanakan. Namun pihaknya akan tetap melakukan cara-cara yang tidak menimbulkan gejola dan dapat merugikan masyarakat pengguna jasa angkutan umum. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
