BentengSumbar.com --- Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Muji Susilawati menegaskan, untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota layak dan ramah anak, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kota Padang harus terlibat aktif, tidak hanya BPMPKB. Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan lainnya.
"Tak hanya kami, semua SKPD terkait dengan ini. Misalnya penanganan anak putus sekolah, maka harus terlibat Dinas Pendidikan. Penanganan anjal, maka itu menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Tenaga Kerja. Pembuatan tempat penyeberangan, harus melibatkan Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya," ujar Muji Susilawati, Kamis (13/8/2015) di ruangan kerjanya.
Dikatakan Muji, langkah yang dilakukan untuk mewujudkan kota layak dan ramah tersebut, yaitu dengan menfasilitasi anak-anak tersebut masuk dalam pembangunan Kota Padang, terutama dengan memberikan perlindungan hak terhadap anak itu.
"Bagaimana anak-anak itu berhak tumbuh dan berkembang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota. Itu yang disebut dengan kota layak dan ramah anak," ujarnya.
Secara fisik, ujar Muji lagi, wujud kota layak dan ramah anak tersebut adalah ada tempat bermainnya, ada tempat bacaan untuk menambah pengetahuannya, ada tempat menyeberangnya di jalan raya, dan ditambah dengan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi anak-anak disabilitas ini.
Pemerintah Kota Padang, jelas Muji, telah memberikan dorongan penuh agar terwujudnya kota layak dan ramah anak ini. Berbagai fasilitas untuk itu sudah mulai disiapkan secara bertahap, seperti tempat penyeberangan, taman bacaan, dan tempat bermain yang ada per kecamatan.
"Kami dari BPMPKB menjadikan program untuk mewujudkan kota layak dan ramah anak ini sebagai program prioritas. Tiap tahun anggaran untuk program ini selalu meningkat. Angka pastinya saya tidak hafal, tetapi yang jelas ada peningkatan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. (by)
"Tak hanya kami, semua SKPD terkait dengan ini. Misalnya penanganan anak putus sekolah, maka harus terlibat Dinas Pendidikan. Penanganan anjal, maka itu menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Tenaga Kerja. Pembuatan tempat penyeberangan, harus melibatkan Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya," ujar Muji Susilawati, Kamis (13/8/2015) di ruangan kerjanya.
Dikatakan Muji, langkah yang dilakukan untuk mewujudkan kota layak dan ramah tersebut, yaitu dengan menfasilitasi anak-anak tersebut masuk dalam pembangunan Kota Padang, terutama dengan memberikan perlindungan hak terhadap anak itu.
"Bagaimana anak-anak itu berhak tumbuh dan berkembang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota. Itu yang disebut dengan kota layak dan ramah anak," ujarnya.
Secara fisik, ujar Muji lagi, wujud kota layak dan ramah anak tersebut adalah ada tempat bermainnya, ada tempat bacaan untuk menambah pengetahuannya, ada tempat menyeberangnya di jalan raya, dan ditambah dengan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi anak-anak disabilitas ini.
Pemerintah Kota Padang, jelas Muji, telah memberikan dorongan penuh agar terwujudnya kota layak dan ramah anak ini. Berbagai fasilitas untuk itu sudah mulai disiapkan secara bertahap, seperti tempat penyeberangan, taman bacaan, dan tempat bermain yang ada per kecamatan.
"Kami dari BPMPKB menjadikan program untuk mewujudkan kota layak dan ramah anak ini sebagai program prioritas. Tiap tahun anggaran untuk program ini selalu meningkat. Angka pastinya saya tidak hafal, tetapi yang jelas ada peningkatan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
