BentengSumbar.com --- Wacana lelang jabatan yang akan diterapkan Pemerintah Kota Padang ditanggapi beragam oleh ASN dan pejabat di lingkungan Pemko Padang. Apatah lagi, tim seleksi yang dibentuk atau akan dibentuk oleh pemko dipertanyakan kapabelitas dan netralitasnya. Banyak kalangan mengkhawatirkan adanya muatan politis yang diduga diusung timsel tersebut, walau sebagian dari anggota timsel merupakan orang perguruan tinggi.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Dede Nuzul Putra menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang jangan latah melakukan lelang jabatan. Sebab, tak semua sistem yang bagus di daerah lain, penerapannya juga bagus di Kota Padang, seperti lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya rasa, lelang jabatan yang dilakukan Ahok di Jakarta, belum tentu cocok diterapkan di Kota Padang. Apatah lagi, bagi PNS jabatan itu amanah yang diterima dari pimpinan, bukan dikejar dengan memakai segala cara, termasuk sogokan," ujarnya anggota dewan dari Fraksi Perjuangan Bangsa ini, Senin (16/3/2015).
Ironisnya, ujar Dede Nuzul Putra, dalam setiap tausiyah yang diberikan oleh Gubernur Irwan Prayitno dan Walikota Padang Mahyeldi sendiri, mereka menegaskan bahwa jabatan itu amanah yang tidak boleh dikejar dan kasak kusuk untuk mendapatkannya. Mereka sering mengutip hadis Rasulullah SAW tentang haramnya meminta-minta jabatan. Hadis tersebut termasuk sahih dari segi periwayatan, dan termuat di kitab-kitab hadis ternama, seperti Bukhari, Muslim, Thabrani dan lainnya.
Rasulullah n pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).”
Dengan mengadakan lelang jabatan, ujar Dede Nuzul Putra lagi, berarti seakan menyuruh ASN mengemis jabatan dan meminta kepada Kepala Daerah. Dan tentu ini contoh yang kurang baik, apatah lagi, seorang PNS selalu diajarkan loyal kepada atasan dan amanah dalam memangku jabatan.
"Saya sarankan Walikota jangan memakai istilah lelang jabatan. Silahkan pakai istilah lain, yang nantinya tujuannya sama, yaitu tim seleksi mencari pejabat yang mumpuni dan betul-betul mampu bekerja. Termasuk tim sukses yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu, jangan sembarang tempatkan, tanpa memiliki kompetensi di bidang itu. Kalau dia belum mampu, silahkan sekolahkan dulu. Kita tidak ingin melihat kejanggalan-kejanggalan," ujarnya. (by)
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Dede Nuzul Putra menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang jangan latah melakukan lelang jabatan. Sebab, tak semua sistem yang bagus di daerah lain, penerapannya juga bagus di Kota Padang, seperti lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya rasa, lelang jabatan yang dilakukan Ahok di Jakarta, belum tentu cocok diterapkan di Kota Padang. Apatah lagi, bagi PNS jabatan itu amanah yang diterima dari pimpinan, bukan dikejar dengan memakai segala cara, termasuk sogokan," ujarnya anggota dewan dari Fraksi Perjuangan Bangsa ini, Senin (16/3/2015).
Ironisnya, ujar Dede Nuzul Putra, dalam setiap tausiyah yang diberikan oleh Gubernur Irwan Prayitno dan Walikota Padang Mahyeldi sendiri, mereka menegaskan bahwa jabatan itu amanah yang tidak boleh dikejar dan kasak kusuk untuk mendapatkannya. Mereka sering mengutip hadis Rasulullah SAW tentang haramnya meminta-minta jabatan. Hadis tersebut termasuk sahih dari segi periwayatan, dan termuat di kitab-kitab hadis ternama, seperti Bukhari, Muslim, Thabrani dan lainnya.
Rasulullah n pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).”
Dengan mengadakan lelang jabatan, ujar Dede Nuzul Putra lagi, berarti seakan menyuruh ASN mengemis jabatan dan meminta kepada Kepala Daerah. Dan tentu ini contoh yang kurang baik, apatah lagi, seorang PNS selalu diajarkan loyal kepada atasan dan amanah dalam memangku jabatan.
"Saya sarankan Walikota jangan memakai istilah lelang jabatan. Silahkan pakai istilah lain, yang nantinya tujuannya sama, yaitu tim seleksi mencari pejabat yang mumpuni dan betul-betul mampu bekerja. Termasuk tim sukses yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu, jangan sembarang tempatkan, tanpa memiliki kompetensi di bidang itu. Kalau dia belum mampu, silahkan sekolahkan dulu. Kita tidak ingin melihat kejanggalan-kejanggalan," ujarnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
