 |
| Budiman Dt. Malano Garang |
BentengSumbar.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang merekomendasikan kepada Walikota Padang, kenaikan tarif PDAM harus diikuti dengan pelayanan yang prima.
Hal itu disampaikan juru bicara DPRD Kota Padang Budiman Dt. Malano Garang ketika membacakan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Padang tahun 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa Dewan di Gedung Bundar Sawahan, Kamis (3/7). Sidang Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Wakil Ketua Afrizal, dan dihadiri Walikota Mahyeldi serta Wakil Walikota Emzalmi.
Pelayanan prima tersebut, ucap Budiman lagi, khususnya terkait masalah kebutuhan dan kualitas air PDAM, serta hendaknya mengacu pada rasio biaya operasional dan pendapatan sesuai Permendagri Nomor 2 tahun 2007.
Selain itu, menurut Dewan, bantuan hibah yang diberikan kepada PDAM yang aplikasinya dalam bentuk MBR kepada masyarakat dinilai pelaksanaanya di lapangan masih banyak pungutan liar (pungli). Untuk itu, perlu segera diberantas atau dibasmi oleh Dinas/Instansi yang berwenang.
Namun, Dewan juga mengapresiasi kinerja PDAM Kota Padang. Menurut Dewan, PDAM sebagai salah satu BUMD di Kota Padang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebaik mungkin, tingkat sasaran pelayanan sudah mencapai lebih kurang 65 persen, disamping mutu dan kualitas pelayanan maupun kualitas air yang sudah membaik. (BY)
Hal itu disampaikan juru bicara DPRD Kota Padang Budiman Dt. Malano Garang ketika membacakan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Padang tahun 2013 pada Sidang Paripurna Istimewa Dewan di Gedung Bundar Sawahan, Kamis (3/7). Sidang Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Wakil Ketua Afrizal, dan dihadiri Walikota Mahyeldi serta Wakil Walikota Emzalmi.
Pelayanan prima tersebut, ucap Budiman lagi, khususnya terkait masalah kebutuhan dan kualitas air PDAM, serta hendaknya mengacu pada rasio biaya operasional dan pendapatan sesuai Permendagri Nomor 2 tahun 2007.
Selain itu, menurut Dewan, bantuan hibah yang diberikan kepada PDAM yang aplikasinya dalam bentuk MBR kepada masyarakat dinilai pelaksanaanya di lapangan masih banyak pungutan liar (pungli). Untuk itu, perlu segera diberantas atau dibasmi oleh Dinas/Instansi yang berwenang.
Namun, Dewan juga mengapresiasi kinerja PDAM Kota Padang. Menurut Dewan, PDAM sebagai salah satu BUMD di Kota Padang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebaik mungkin, tingkat sasaran pelayanan sudah mencapai lebih kurang 65 persen, disamping mutu dan kualitas pelayanan maupun kualitas air yang sudah membaik. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
