BPK RI Serahkan LHP ke DPRD Kota Padang Laporan Keuangan PDAM ‘Buruk’

Penyerahan LHP BPK RI di Gedung Bundar Sawahan

BentengSumbar.com --- BPK RI Perwakilan Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun Buku (TB) 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Kamis (5/11). LHP itu diserahkan oleh Rikky dan Ansori, anggota BPK RI mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar yang berhalangan hadir.

Hadir dalam penyerahan LHP BPK RI tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Padang Afrizal, SH, Budiman, S. Ag, Masrul, Ketua Fraksi Partai Golkar/PDI-P Jamasri Tanjung, SE, Ketua Fraksi Hanura/Gerindra Ir. H. Yendril, dan beberapa orang anggota dewan lainnya. Selain itu, juga hadir Sekretaris DPRD Kota Padang Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakri, M. Si, dan Kabag Humas Drs. Syofyan Jimy.

Rikky dan Ansori dari BPK RI mengatakan, LHP tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu buku I, II dan III. LHP tersebut menunjukan bagaimana pengelolaan suatu anggaran berdasarkan sistem akuntansi yang digunakan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PDAM Kota Padang Tahun Buku 2008, BPK RI tidak menyatakan pendapat alias disclainer.

Dalam pemeriksaan BPK RI biasanya memberikan tanggapan dalam bentuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan discaliner (tidak memberikan tanggapan). Banyak kalangan yang menilai, bahwa dengan tidak menyatakan pendapatnya BPK RI dalam pemeriksaan Laporan Keuangan PDAM Kota Padang, menunjukan buruknya pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang dinahkhodai Azhar Latif tersebut.

Ketua LSM YPMM Indonesia Syaiful Syafe’i, SH, Kamis (5/11) mengatakan, LHP BPK RI atas LK PDAM Kota Padang TB 2008 menunjukan betapa buramnya pengelolaan keuangan PDAM.

“Kita tentu berharap, jika dalam LHP itu ada ditemukan indikasi penyimpangan keuangan PDAM atau dugaan korupsi, maka pihak penyidik dapat segera melaksanakan tugasnya, memeriksa pihak-pihak terkait. LHP itu bisa dijadikan modal awal pemeriksaan,” pungkasnya.

Kalau ini tidak dilakukan, kata Syaiful, akan selamanya indikasi penyimpangan itu akan terjadi. Selama ini masyarakat selalu mendengar khabar miring buruknya kinerja PDAM, nah LHP itu merupakan bukti nyata yang menerangkan itu.

“LHP itu dapat dijadikan pegangan, kalau tidak, percuma saja LHP BPK RI tersebut,” tegasnya. (Buya)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News