BentengSumbar.com --- “Tak ada asap, jikalau tidak ada api,” demikian pepatah Minang mengatakan. Lagi-lagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat tercoreng. Pasalnya, diduga ada oknum di dinas tersebut yang menilep dana Bantuan Operasional Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (BOM SMK). Benarkah, mari kita telusuri…???
Siang itu, Senin (2/11/2009) wartawan BentengSumbar.com menelusuri gedung BLPT Sumbar yang terletak di Jalan Prof. M. Yunus Lubuk Lintah, Kuranji Kota Padang. Bangunan gedung itu tidak terlihat porak poranda, seperti bangunan gedung pemerintah lainnya yang rata dengan tanah akibat gonjangan gempa, Rabu (30/9) yang lalu.
Kerusakan hanya terdapat di Wisma BLPT yang dibangun beberapa tahun lalu. Latai II Wisma itu retak-retak, tetapi dinyatakan aman untuk dipakai. Buktinya, beberapa orang Kepala Bidang Disdikpora Sumbar ngantor di lantai I asrama tersebut.
Pasca gempa 30 S 2009 tersebut, gedung BLPT Sumbar memang disulap menjadi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat. Semua kegiatan dinas dialihkan ke gedung itu, termasuk kantor Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Satuan Kerja (bagian proyek, red).
BOM Diduga Disunat
Usai menggaranyangi gedung BLPT tersebut, wartawan BentengSumbar.com menyempatkan diri makan siang di café yang masih terletak didalam komplek BLPT. Tak lama kemudian, datang teman lama, dia salah seorang Kepala SMK swasta di Kota Padang.
“Apa kabar Adinda, sehat-sehat saja kan,” ujarnya. “Alhamdulillah, Uda juga sehat-sehat saja kan,” timbal wartawan BentengSumbar.com. “Alhamdulillah, seperti inilah kondisi uda sekarang,” imbuhnya.
Percakapan yang diselengi homor pun terjadi antara wartawan BentengSumbar.com dan teman lama tadi.
“Jika Adinda berani, coba usut dugaan penyunatan dana BOM di Dinas Pendidikan ini. Modusnya memang tidak disunat langsung, tetapi disalurkan terlebih dahulu ke rekaning sekolah. Setelah itu, oknum di Satker meminta sejumlah uang pelicin atau uang servis ke sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah uang diminta mungkin bervariasi, tergantung jumlah bantuan yang diterima.
“Sekolah saya menerima bantuan BOM Rp7 juta, karena jumlah muridnya hanya sedikit. Kata Bendahara saya, pihak oknum Satker itu minta uang servis Rp500 ribu. Jadi kami hanya menerima Rp6,5 juta bantuan BOM itu. Bayangkan, besarnya uang yang diminta oknum tadi kepada SMK yang muridnya mencapai ratusan atau ribuan dan kalikan berapa SMK yang ada didaerah ini. Itu kan cukup banyak,” terangnya.
Burhasman Akui Dapat Informasi
Kepala Satuan Kerja SMK Adrilmen, S. Sos tidak berhasil dihubungi koran ini, Rabu (4/11) untuk menanyakan keberan informasi tersebut.
“Mungkin pak Adrilmen ke luar, sebab dari tadi saya tidak melihatnya,” ujar salah seorang staf di bagian Satker SMA/SMK.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Drs. Burhasman Bur, MM ketika dikonfirmasi via SMS, Rabu (4/11), menjelaskan, sesuai aturan dana disalurkan ke rekening sekolah supaya tidak ada kesempatan penyimpangan. Sering informasi pungutan disampaikan, tetapi tidak jelas siapa yang dipungli (pungutan liar, red),” jelasnya via SMS.
Burhasman meminta, kalau memang ada pungli dana BOM SMK sebaiknya dilaporkan.
“Kalau memang ada, sebaiknya yang bersangkutan melaporkan dengan jelas, karena tidak akan ada konsekwensinya,” ungkap Burhasman.
Satker SMA Membantah
Sementara itu, Kepala Satker SMA Efrial, B. Ac ketika dikonfirmasikan kemungkinan adanya pungli dana BOM di Satker yang dia pimpin, membantah dengan keras.
“Kami tidak ada meminta uang servis atau uang pelicin untuk kadis. Kalau informasi itu akurat, saya siap berhadap-hadapan dengan kepala sekolah itu. Kalau di Satker SMK, saya tidak tahu,” pungkasnya.
Dikatakan Efrial, dia bersama Daniel, melarang keras stafnya untuk memungut uang pelicin.
“Kalau memang ada staf saya yang berbuat, laporkan kepada saya. Tapi kepala sekolah yang melaporkan juga harus berani bertanggung jawab. Baru-baru ini memang ada SMS kepada Kepala Bidang SMA/SMK/SMP Murliardi terkait uang pelicin itu, tapi saya jamin Satker SMA tidak terlibat,” cakapnya. (buya)
Siang itu, Senin (2/11/2009) wartawan BentengSumbar.com menelusuri gedung BLPT Sumbar yang terletak di Jalan Prof. M. Yunus Lubuk Lintah, Kuranji Kota Padang. Bangunan gedung itu tidak terlihat porak poranda, seperti bangunan gedung pemerintah lainnya yang rata dengan tanah akibat gonjangan gempa, Rabu (30/9) yang lalu.
Kerusakan hanya terdapat di Wisma BLPT yang dibangun beberapa tahun lalu. Latai II Wisma itu retak-retak, tetapi dinyatakan aman untuk dipakai. Buktinya, beberapa orang Kepala Bidang Disdikpora Sumbar ngantor di lantai I asrama tersebut.
Pasca gempa 30 S 2009 tersebut, gedung BLPT Sumbar memang disulap menjadi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat. Semua kegiatan dinas dialihkan ke gedung itu, termasuk kantor Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Satuan Kerja (bagian proyek, red).
BOM Diduga Disunat
Usai menggaranyangi gedung BLPT tersebut, wartawan BentengSumbar.com menyempatkan diri makan siang di café yang masih terletak didalam komplek BLPT. Tak lama kemudian, datang teman lama, dia salah seorang Kepala SMK swasta di Kota Padang.
“Apa kabar Adinda, sehat-sehat saja kan,” ujarnya. “Alhamdulillah, Uda juga sehat-sehat saja kan,” timbal wartawan BentengSumbar.com. “Alhamdulillah, seperti inilah kondisi uda sekarang,” imbuhnya.
Percakapan yang diselengi homor pun terjadi antara wartawan BentengSumbar.com dan teman lama tadi.
“Jika Adinda berani, coba usut dugaan penyunatan dana BOM di Dinas Pendidikan ini. Modusnya memang tidak disunat langsung, tetapi disalurkan terlebih dahulu ke rekaning sekolah. Setelah itu, oknum di Satker meminta sejumlah uang pelicin atau uang servis ke sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah uang diminta mungkin bervariasi, tergantung jumlah bantuan yang diterima.
“Sekolah saya menerima bantuan BOM Rp7 juta, karena jumlah muridnya hanya sedikit. Kata Bendahara saya, pihak oknum Satker itu minta uang servis Rp500 ribu. Jadi kami hanya menerima Rp6,5 juta bantuan BOM itu. Bayangkan, besarnya uang yang diminta oknum tadi kepada SMK yang muridnya mencapai ratusan atau ribuan dan kalikan berapa SMK yang ada didaerah ini. Itu kan cukup banyak,” terangnya.
Burhasman Akui Dapat Informasi
Kepala Satuan Kerja SMK Adrilmen, S. Sos tidak berhasil dihubungi koran ini, Rabu (4/11) untuk menanyakan keberan informasi tersebut.
“Mungkin pak Adrilmen ke luar, sebab dari tadi saya tidak melihatnya,” ujar salah seorang staf di bagian Satker SMA/SMK.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Drs. Burhasman Bur, MM ketika dikonfirmasi via SMS, Rabu (4/11), menjelaskan, sesuai aturan dana disalurkan ke rekening sekolah supaya tidak ada kesempatan penyimpangan. Sering informasi pungutan disampaikan, tetapi tidak jelas siapa yang dipungli (pungutan liar, red),” jelasnya via SMS.
Burhasman meminta, kalau memang ada pungli dana BOM SMK sebaiknya dilaporkan.
“Kalau memang ada, sebaiknya yang bersangkutan melaporkan dengan jelas, karena tidak akan ada konsekwensinya,” ungkap Burhasman.
Satker SMA Membantah
Sementara itu, Kepala Satker SMA Efrial, B. Ac ketika dikonfirmasikan kemungkinan adanya pungli dana BOM di Satker yang dia pimpin, membantah dengan keras.
“Kami tidak ada meminta uang servis atau uang pelicin untuk kadis. Kalau informasi itu akurat, saya siap berhadap-hadapan dengan kepala sekolah itu. Kalau di Satker SMK, saya tidak tahu,” pungkasnya.
Dikatakan Efrial, dia bersama Daniel, melarang keras stafnya untuk memungut uang pelicin.
“Kalau memang ada staf saya yang berbuat, laporkan kepada saya. Tapi kepala sekolah yang melaporkan juga harus berani bertanggung jawab. Baru-baru ini memang ada SMS kepada Kepala Bidang SMA/SMK/SMP Murliardi terkait uang pelicin itu, tapi saya jamin Satker SMA tidak terlibat,” cakapnya. (buya)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
