BentengSumbar.com

Ijazah Saja Tak Cukup! Pemerintah Gebrak Akses Kerja untuk Mahasiswa dan Alumni

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi saat menghadiri Sosialisasi Program Kemnaker di Unsoed, Purwokerto, Jumat (18/9/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Dunia pendidikan kini dituntut tidak berhenti pada pencapaian akademik. Tantangan berikutnya adalah memastikan mahasiswa dan alumni memiliki akses yang lebih luas menuju dunia kerja. Langkah konkret ke arah itu tengah disiapkan melalui penguatan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Kerja sama tersebut diarahkan agar berbagai program ketenagakerjaan dapat semakin mudah diakses mahasiswa maupun alumni.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Sosialisasi Program Kemnaker di Unsoed, Purwokerto, Jumat (18/9/2026). Ia menegaskan, perpanjangan MoU menjadi salah satu agenda penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

Menurut Cris, kerja sama tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif. MoU perlu menjadi landasan untuk menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mahasiswa dan alumni, mulai dari informasi pasar kerja hingga fasilitasi kesempatan kerja.

Program yang dapat dikembangkan mencakup peningkatan kompetensi, pemagangan, penyediaan informasi pasar kerja, serta berbagai bentuk fasilitasi penempatan tenaga kerja. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga dipersiapkan menghadapi tuntutan nyata dunia kerja.

Di sisi lain, penguatan tracer study dinilai memiliki peran penting. Data mengenai lulusan setelah menyelesaikan pendidikan dapat menjadi gambaran apakah kompetensi yang diperoleh selama kuliah telah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Informasi seperti masa tunggu mendapatkan pekerjaan, kesesuaian bidang pendidikan dengan pekerjaan, hingga kebutuhan kompetensi di dunia industri dapat menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan. Data tersebut juga dapat digunakan untuk merancang program pengembangan kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran.

Mahasiswa dan alumni juga didorong memanfaatkan ekosistem SIAPkerja. Berbagai layanan di dalamnya menyediakan akses terhadap kebutuhan ketenagakerjaan, sehingga lulusan tidak harus bergerak sendiri ketika memasuki persaingan dunia kerja.

Layanan yang tersedia antara lain Karirhub untuk informasi lowongan kerja, Skillhub untuk pengembangan keterampilan, Maganghub untuk akses pemagangan, Sertifhub untuk sertifikasi, serta Bizhub yang mendukung pengembangan kewirausahaan. Kehadiran berbagai layanan tersebut membuka lebih banyak jalur bagi mahasiswa dan alumni untuk meningkatkan kesiapan kerja.

Cris menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup hanya dengan menandatangani MoU. Komunikasi, konsolidasi, serta penyamaan arah antara kedua institusi menjadi faktor penting agar program yang telah disepakati benar-benar berjalan dan memberikan dampak.

Karena itu, program prioritas perlu ditentukan secara jelas dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa, alumni, serta dinamika pasar kerja. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Ke depan, komunikasi dan sinergi antara Kemnaker dan Unsoed diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat, khususnya dalam mendukung kesiapan mahasiswa dan alumni menghadapi kebutuhan dunia kerja,” kata Cris. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 19, 2026

Jeratan Satwa Tak Hentikan Pengabdian drh. Yanti, Dedikasinya Berbuah Kenaikan Pangkat Luar Biasa

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

drh. Erni Suyanti Musabine atau akrab disapa drh. Yanti menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) atas kinerja, kontribusi, dan pengabdiannya menangani satwa liar. (Foto: Husnie).

BENTENGSUMBAR.COM - Dedikasi seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di balik layar akhirnya mendapat pengakuan. drh. Erni Suyanti Musabine atau akrab disapa drh. Yanti, Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) atas kinerja, kontribusi, dan pengabdiannya menangani satwa liar.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pro-karier ASN yang memberikan apresiasi kepada PNS yang menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugas. Sosok drh. Yanti dipilih karena kiprahnya dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus menangani satwa liar yang menjadi korban jeratan di kawasan hutan.

Di tengah kerasnya medan konservasi, drh. Yanti sehari-hari berhadapan dengan persoalan satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Tugasnya tidak berhenti pada penyelamatan, tetapi berlanjut pada proses penyembuhan hingga memastikan satwa dapat kembali hidup layak di habitat alaminya.

Dedikasi tersebut menjadikan pekerjaannya memiliki dampak yang luas, meski tidak selalu terlihat oleh publik. Setiap satwa yang berhasil diselamatkan menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan.

Atas penghargaan yang diterimanya, drh. Yanti mengaku bangga karena kerja dan dedikasinya mendapat pengakuan. Ia berharap apresiasi tersebut justru menjadi pemantik semangat untuk terus menjalankan tugas dalam mengendalikan ekosistem kawasan hutan.

“Saya merasa bangga karena BKN mengakui kinerja dan dedikasi PNS yang terus bekerja meski tidak selalu terlihat. Terima kasih Kepala BKN, dan seluruh tim BKN atas apresiasi luar biasa ini,” ungkap drh. Yanti setelah menerima penghargaan KPLB.

Ia juga berharap pengakuan tersebut dapat memberikan energi positif bagi ASN lainnya yang terus bekerja memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan masyarakat. Baginya, penghargaan bukan sekadar soal kenaikan pangkat, tetapi juga dorongan untuk mempertahankan pengabdian.

Pemberian KPLB diserahkan langsung oleh Plt. Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, mewakili Kepala BKN, dan disaksikan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Kehutanan. Penyerahan berlangsung Kamis (17/9/2026) di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Rahman Hadi menegaskan, penghargaan bagi PNS berdedikasi merupakan bentuk pembinaan ASN yang memberikan perhatian terhadap kontribusi dan dedikasi pegawai. Kinerja yang memberikan dampak bagi organisasi, negara, maupun masyarakat menjadi bagian yang diperhatikan dalam pemberian apresiasi.

“Pemberian penghargaan kepada PNS berdedikasi merupakan bukti konkret BKN untuk membangun sistem pembinaan ASN yang memberikan perhatian terhadap kontribusi dan dedikasi setiap pegawai dalam menjalankan tugas yang berdampak luas bagi organisasi, negara, hingga masyarakat,” ujar Rahman Hadi.

Menurutnya, pemberian KPLB kepada drh. Yanti menjadi contoh konkret implementasi kebijakan pro-karier ASN. Selain penghargaan bagi pegawai berprestasi, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membuka lebih banyak kemudahan dalam pengembangan karier ASN.

Kemudahan itu antara lain mencakup periode usul kenaikan pangkat setiap bulan, fleksibilitas uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian sepanjang tahun, kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, manajemen talenta dan profiling ASN tanpa biaya, hingga program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili yang telah dimulai di lingkungan BKN. Melalui 15 kebijakan pro-karier ASN tersebut, pembinaan aparatur diarahkan tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan ruang bagi ASN untuk berkembang sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi terbaik dalam pelayanan pemerintahan dan masyarakat. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 19, 2026

Sumbar Tak Mau Cuma Jadi Penonton! Jeonbuk Korea Diajak Garap Pariwisata, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain, saat mewakili Gubernur Sumbar dalam gala dinner penyambutan delegasi Pemerintah Provinsi Jeonbuk di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Jumat malam (18/9/2026). (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan kerja sama dengan Provinsi Jeonbuk, Korea Selatan, tidak boleh berhenti sebatas pertukaran budaya dan seremoni diplomatik. Budaya justru didorong menjadi pintu masuk untuk membuka kolaborasi yang lebih luas di bidang pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif hingga pengembangan generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain, saat mewakili Gubernur Sumbar dalam gala dinner penyambutan delegasi Pemerintah Provinsi Jeonbuk di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Jumat malam (18/9/2026).

Ezeddin menyampaikan apresiasi atas kedatangan delegasi Jeonbuk ke Ranah Minang. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat hubungan yang telah dibangun kedua daerah dalam beberapa tahun terakhir.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada seluruh delegasi Provinsi Jeonbuk, Republik Korea, di Sumatera Barat, Ranah Minang,” kata Ezeddin.

Ia menegaskan, kebudayaan memiliki posisi strategis di tengah dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung. Pertukaran budaya tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan tradisi, tetapi juga dapat membangun saling pengertian antarmasyarakat sekaligus membuka peluang kerja sama konkret antarwilayah.

Menurut Ezeddin, kegiatan Promosi Budaya Asia 2026 yang mempertemukan budaya Jeonbuk dan Sumatera Barat menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya kedua daerah. Dari ruang budaya inilah, interaksi dapat diperluas menjadi kerja sama yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Sumbar sendiri memiliki kekayaan budaya yang tumbuh dari sejarah dan kehidupan masyarakat Minangkabau. Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi salah satu landasan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, yang tercermin dalam seni, tradisi, kuliner, arsitektur, kerajinan hingga berbagai warisan budaya.

Di sisi lain, Jeonbuk juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Korea Selatan. Pertemuan kedua budaya tersebut dinilai memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal, menghargai, sekaligus menemukan potensi kolaborasi baru yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Sumbar bahkan secara terang mendorong agar hubungan tersebut naik kelas. Tidak hanya budaya, tetapi juga pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, pengembangan generasi muda serta promosi potensi daerah menjadi bidang yang diharapkan dapat digarap bersama.

Hubungan Sumbar dan Jeonbuk telah dibangun sejak 2023. Pada 16 Februari 2023, kedua pemerintah daerah menandatangani Letter of Intent (LoI) pembentukan kerja sama Sister Province di Istana Basa Pagaruyung, Tanah Datar. Kerja sama itu kemudian diperkuat melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) pada 25 Oktober 2025 di Provinsi Jeonbuk, Korea Selatan.

Salah satu hasil kerja sama yang telah berjalan adalah program Saemangeum Hangeul Hakdang Indonesia (SHHI) di SMKN 2 Padang. Sejak 2023, program tersebut telah berlangsung dalam tiga periode dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang, terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, ASN hingga masyarakat umum. Program ini tidak hanya mengenalkan Bahasa Korea, tetapi juga budaya melalui Hangeul Day, pembuatan kerajinan dan masakan Korea, pertunjukan budaya, serta Pojok Korea sebagai ruang pengenalan bahasa dan budaya.

Direktur Foreigner and International Policy Affairs Provinsi Jeonbuk, Mrs. Kim Munkang, menyambut positif hubungan kedua daerah. Ia menyebut kerja sama yang dimulai sejak 2023 telah melahirkan sejumlah kegiatan, termasuk kelas Bahasa Korea Padang Saemangeum dan keikutsertaan dalam Jeonbuk Fermented Food Expo. “Malam ini bukan hanya sekadar sambutan. Ini adalah awal yang baru bagi kita untuk saling memahami budaya masing-masing dan membangun kerja sama yang lebih erat di masa depan,” ujarnya. Gala dinner pun ditutup dengan pertukaran budaya secara langsung melalui penampilan saluang dari Minangkabau serta Taekwondo dan Pansori Simcheongga dari delegasi Jeonbuk. (adpsb/Budi)

Sabtu, September 19, 2026

Muhidi Tekankan Guru PPPK Harus Adaptif, Melek Teknologi, dan Berkarakter

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026, Rabu (16/9/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menyampaikan pesan keras kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, guru di era perubahan tidak cukup hanya hadir di ruang kelas dan menyampaikan materi, tetapi harus mampu beradaptasi, menguasai teknologi, sekaligus membentuk karakter generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026, Rabu (16/9/2026).

Di hadapan para peserta, Muhidi menegaskan bahwa keberadaan guru PPPK merupakan energi baru bagi dunia pendidikan Sumatera Barat. Energi tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas mengajar, kreativitas, profesionalisme, dan komitmen dalam mendidik peserta didik.

Jangan sampai status sebagai guru PPPK hanya berhenti pada perubahan status kepegawaian. Ada tanggung jawab besar yang melekat untuk memastikan peserta didik memperoleh pendidikan berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Muhidi menilai perkembangan zaman telah mengubah tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Peserta didik kini hidup di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, sehingga pola pembelajaran juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut.

Karena itu, penguasaan metode pembelajaran adaptif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Guru harus mampu membaca kebutuhan peserta didik dan memilih pendekatan pembelajaran yang relevan agar proses pendidikan tidak berjalan monoton dan kehilangan daya tarik.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian Muhidi. Teknologi, menurutnya, harus digunakan secara bijak untuk memperkuat proses pembelajaran. Guru perlu mampu memanfaatkan perkembangan digital sebagai sarana pendukung, sekaligus tetap menjalankan fungsi utama sebagai pendidik dan pembimbing.

Namun, Muhidi mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat pendidikan kehilangan ruhnya. Sekolah bukan hanya tempat mencetak siswa yang pintar menjawab soal, tetapi juga tempat membentuk manusia yang memiliki karakter dan budi pekerti.

Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari nilai akademik atau kemampuan kejuruan. Peserta didik harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan, keterampilan, integritas, tanggung jawab, dan karakter yang kuat.

Karena itu, guru PPPK dituntut terus mengembangkan kapasitas dirinya. Bimtek harus menjadi momentum untuk membawa pulang pengetahuan dan metode baru yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

DPRD Provinsi Sumatera Barat, kata Muhidi, akan terus mengawal peningkatan kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Penguatan kualitas guru dipandang penting karena masa depan sumber daya manusia Sumatera Barat sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan hari ini.

Pada akhirnya, Muhidi berharap guru PPPK mampu menjadi kekuatan baru dalam membangun pendidikan Sumatera Barat. Targetnya bukan sekadar melahirkan anak didik yang pintar, tetapi generasi emas Ranah Minang yang berkarakter, kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 19, 2026

BKN Keluarkan Peringatan Keras untuk Kepala Daerah: Jangan Asal Tunjuk ASN, Orang Tepat Harus di Posisi Tepat

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, Kamis (17/9/2026). (Husnie).

BENTENGSUMBAR.COM - Penempatan aparatur sipil negara (ASN) kini tak bisa lagi dilakukan sekadar berdasarkan pertimbangan administratif. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan pentingnya kepala daerah memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat melalui penerapan manajemen talenta.

Pesan keras itu disampaikan Prof. Zudan saat memberikan arahan dalam Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, Kamis (17/9/2026), di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Forum tersebut diikuti instansi pemerintah dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Prof. Zudan menegaskan, manajemen talenta jangan dipandang hanya sebagai mekanisme untuk memetakan ASN. Lebih dari itu, sistem tersebut harus menjadi instrumen strategis yang membantu kepala daerah menentukan sekaligus menyiapkan ASN yang mampu menerjemahkan visi dan program pemerintahan ke dalam kerja birokrasi.

“Manajemen talenta dibangun untuk membantu kepala daerah memilih ASN yang tepat dalam mengeksekusi visi dan program pemerintahan,” tegas Prof. Zudan.

Dengan manajemen talenta, kapasitas ASN dapat dipetakan secara lebih menyeluruh. Penilaian tidak hanya melihat satu aspek, tetapi mencakup kompetensi, potensi, rekam jejak, integritas, pendidikan, pelatihan, hasil asesmen, hingga profiling ASN.

Pemetaan tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah membutuhkan data yang lebih lengkap sebelum mengembangkan karier maupun menyiapkan ASN untuk menduduki posisi strategis. Dengan basis data yang kuat, pengelolaan karier diharapkan semakin profesional, objektif, terencana, dan berbasis kompetensi serta kinerja.

Artinya, manajemen talenta diarahkan untuk mengubah cara birokrasi menyiapkan kader. ASN tidak hanya dilihat dari jabatan yang sedang diduduki, tetapi juga dari potensi, prestasi, kompetensi, dan rekam jejak yang dimilikinya untuk menjawab kebutuhan organisasi ke depan.

Kepala Kantor Regional VII BKN, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa penerapan manajemen talenta di wilayah kerjanya terus menunjukkan perkembangan. Dari 49 instansi yang berada dalam wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang, sebanyak 17 instansi telah memperoleh keputusan persetujuan penerapan manajemen talenta.

Sementara dalam ekspose kali ini, sebanyak 12 instansi menyampaikan kesiapan penerapan manajemen talenta. Mereka terdiri dari lima instansi di Bengkulu, tiga instansi di Kepulauan Bangka Belitung, dua instansi di Jambi, dan dua instansi di Sumatera Selatan.

Kanreg VII BKN Palembang memastikan proses tersebut tidak berhenti setelah ekspose. Pendampingan akan terus dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, sehingga implementasi manajemen talenta dapat benar-benar berjalan dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan ASN.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyatakan optimistis terhadap pendampingan BKN. Menurutnya, manajemen talenta dapat memberikan dasar yang lebih objektif bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan birokrasi karena didukung data mengenai kompetensi dan prestasi ASN.

Penguatan manajemen talenta tersebut merupakan bagian dari terobosan 15 kebijakan pro-karier ASN yang didorong BKN. Kebijakan itu mencakup pengembangan talenta melalui pendidikan dan pelatihan, Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), pendidikan profesi, sertifikasi, kemudahan pencantuman gelar, profiling ASN tanpa biaya, hingga kemudahan pengusulan kenaikan pangkat sepanjang tahun. Melalui kebijakan tersebut, BKN mendorong pengelolaan ASN semakin berbasis data, kompetensi, potensi, dan kinerja, sekaligus menyiapkan talenta ASN melalui jalur karier yang lebih terencana. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 19, 2026

ASN Tak Bisa Lagi Asal Ikut Pelatihan! BKD Sumbar Gebrak Sistem Pengembangan Kompetensi

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M. Era ASN mengikuti pelatihan tanpa arah mulai didorong untuk berakhir. (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Era ASN mengikuti pelatihan tanpa arah mulai didorong untuk berakhir. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meluncurkan gagasan Program SINERGI ASN, sebuah inovasi yang mengubah cara pengembangan kompetensi aparatur agar lebih terukur dan benar-benar terhubung dengan kebutuhan organisasi.

Program tersebut digagas Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M., sebagai Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII Tahun 2026. SINERGI ASN diarahkan untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN tidak sekadar menghasilkan sertifikat pelatihan, tetapi memiliki hubungan nyata dengan kebutuhan pekerjaan dan pencapaian kinerja organisasi.

Pesan yang dibawa inovasi ini cukup tegas. Pengembangan kompetensi tidak lagi semata-mata dimulai dari siapa yang ingin mengikuti pelatihan atau usulan kegiatan pelatihan. Sebaliknya, kebutuhan organisasi harus dipetakan lebih dahulu, kemudian dicari kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang tepat untuk dikembangkan.

Alur tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan strategis organisasi, pemetaan kompetensi, identifikasi ASN yang membutuhkan pengembangan, hingga penyusunan rencana pengembangan individu. Dengan pola ini, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan semakin tepat sasaran.

SINERGI ASN juga mempertemukan dua instrumen penting, yakni Human Capital Development Plan (HCDP) dan Individual Development Plan (IDP). HCDP menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi, sementara IDP memberikan arah pengembangan bagi masing-masing ASN sesuai kebutuhan tugas dan organisasi.

“Peta kebutuhan tersebut kemudian diarahkan kepada ASN yang membutuhkan pengembangan diri. Tujuannya agar kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan organisasi,” jelas Wiwi di Padang, Jumat (18/9/2026).

Untuk menjalankan inovasi tersebut, BKD Sumbar tidak bekerja sendiri. Implementasi SINERGI ASN dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan BPSDM, Bappeda, Biro Organisasi, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.

BKD juga menyiapkan instrumen identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi. Instrumen tersebut akan diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah agar penerapannya memiliki standar dan arah yang sama.

“Inovasi ini akan kita terapkan secara bertahap, sembari melakukan penyempurnaan instrumen-instrumen teknisnya,” ungkap Wiwi.

Data yang terkumpul nantinya tidak dibiarkan menjadi sekadar dokumen administrasi. Data akan diverifikasi dan dikonsolidasikan untuk memotret kebutuhan kompetensi ASN secara lebih terstruktur. Hasilnya menjadi bahan bagi BKD untuk menentukan prioritas pengembangan dan memperkuat koordinasi dengan BPSDM dalam penyusunan program pembelajaran.

Bagi perangkat daerah, SINERGI ASN diharapkan memberikan acuan yang lebih jelas untuk menentukan kebutuhan pengembangan pegawai. Sementara bagi ASN, program ini memberikan gambaran lebih terukur mengenai keterkaitan antara tuntutan pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan rencana pengembangan kompetensi pribadi.

“InsyaAllah ini akan positif baik untuk perangkat daerah maupun bagi ASN,” ucapnya.

Lebih jauh, SINERGI ASN diproyeksikan menjadi salah satu fondasi menuju penerapan ASN Corporate University di Sumbar. Paradigma yang dibangun adalah bahwa pembelajaran ASN bukan sekadar aktivitas mengikuti pelatihan, melainkan investasi organisasi yang harus berdampak pada kinerja. Ke depan, BKD Sumbar akan memperkuat verifikasi dan validasi data, konsolidasi kebutuhan kompetensi tingkat provinsi, penyusunan HCDP, penguatan keterkaitan dengan IDP, serta monitoring dan evaluasi agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai program, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pengembangan kompetensi ASN. (adpsb/Budi)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 19, 2026

Bom Waktu TB di Indonesia Meledak! Jutaan Kasus Terbaris, Kemenkes Minta Tolong Kepala Daerah

BentengSumbar On Sabtu, September 19, 2026

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR., didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan lainnya.

BENTENGSUMBAR.COM - Indonesia sedang berada di ambang darurat kesehatan yang nyata dan mengerikan. Angka penularan Tuberkulosis (TB) terus meroket tajam tanpa henti, menegaskan bahwa wabah ini bukan lagi sekadar ancaman tersembunyi, melainkan bom waktu yang siap menghancurkan kesehatan masyarakat secara masif.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR., didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah kepada awak media saat menghadiri Konferensi Kerja (Kongker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (18/9/2026).

Ia mengatakan, berdasarkan data tepercaya, kasus TB di tanah air tercatat mencapai angka fantastis 824.000 kasus. Dari jumlah raksasa tersebut, fakta pahit mengungkapkan bahwa tingkat penemuan kasus awal baru menyentuh angka 48 persen.

Kondisi mengerikan ini menandakan ada lebih dari 400.000 penderita TB aktif yang berkeliaran bebas tanpa terdeteksi di tengah masyarakat. Tanpa penanganan medis dan pengobatan berkesinambungan, ratusan ribu penderita ini terus menularkan bakteri mematikan kepada orang-orang di sekitar mereka setiap harinya.

Ditegaskannya, situasi tidak membaik dan justru kian memburuk saat memasuki tahun 2025. Lonjakan kasus baru melonjak sangat drastis hingga menembus angka 1.090.000 kasus di seluruh pelosok negeri.

"Meski persentase pasien yang diobati berhasil digenjot hingga mencapai 80 persen atau setara 867.000 orang, angka penularan dasar tetap berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Upaya pengobatan yang agresif terbukti belum mampu menghentikan laju kasus baru yang terus bermunculan," cakapnya.

Menurut Benjamin, anomali penanganan TB terlihat nyata di lapangan, salah satunya di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2024, ditemukan 15.000 kasus TB dengan tingkat notifikasi 97 persen, pengobatan 95 persen, dan kesembuhan di atas 90 persen. Namun anehnya, pada tahun 2025 jumlah penderita baru tetap saja membendung di angka 15.000 orang.

"Kondisi stagnan tersebut membuktikan adanya celah besar dan kegagalan sistemik dalam rantai pencegahan. Fokus penanganan selama ini dinilai terlalu timpang karena hanya menghabiskan energi pada pengobatan pasien sakit, sementara pelacakan kontak erat di lingkungan rumah tangga sering kali terabaikan," pungkasnya.

Menghadapi kenyataan pahit ini, pemerintah pusat secara tegas mengubah target nasional yang dinilai tidak realistis. Slogan "Eliminasi TB" resmi diubah menjadi target yang lebih terukur, yakni penurunan kasus sebesar 50 persen pada tahun 2029.

Kementerian Kesehatan menegaskan batasan kewenangannya secara terbuka dalam menghadapi krisis ini. Fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti Puskesmas, Posyandu, hingga Rumah Sakit Daerah sepenuhnya berada di bawah kendali otonomi pemerintah daerah.

"Mengingat keterbatasan jangkauan tersebut, Kemenkes secara langsung menggalang kekuatan dan meminta bantuan darurat kepada para gubernur serta bupati di seluruh Indonesia," ujarnya.

Langkah gerilya keliling ke 36 provinsi dilakukan guna merangkul para kepala daerah agar mau turun tangan aktif mendatangkan warga.

Upaya pencegahan dini kini difokuskan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) berbasis skrining massal.

Melalui pemeriksaan foto rontgen dada (X-ray), petugas tidak hanya menyasar TB, tetapi juga mendeteksi dini penyakit berat lain seperti jantung, paru, diabetes, hingga hipertensi.

"Perang melawan TB tidak akan pernah dimenangkan jika hanya mengandalkan tenaga medis dan rumah sakit. Keberhasilan penekanan wabah ini sepenuhnya bergantung pada komitmen total para kepala daerah, kader kesehatan, media, dan kesadaran masyarakat untuk berani memeriksakan diri secara serentak," tegasnya. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU