HEADLINE
Jelang Bhayangkara Run 2026, Polres Sawahlunto Matangkan Pengamanan, Targetkan Dongkrak UMKM dan Pariwisata    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Jelang Bhayangkara Run 2026, Polres Sawahlunto Matangkan Pengamanan, Targetkan Dongkrak UMKM dan Pariwisata
Apel gladi diikuti pejabat utama, para perwira, serta personel Polres Sawahlunto yang terlibat dalam pengamanan kegiatan. (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kepolisian Resor (Polres) Sawahlunto mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Bhayangkara Run (Road to Police Women Run 2026) melalui Apel Gladi Kesiapan Acara dan Pengamanan yang dipimpin Wakapolres Sawahlunto, Kompol Riswan Lukpi, SH, MH, di kawasan Pasar Remaja, Kecamatan Lembah Segar, Jumat (10/7/2026).

Apel gladi diikuti pejabat utama, para perwira, serta personel Polres Sawahlunto yang terlibat dalam pengamanan kegiatan.

Gladi dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personel, kelancaran seluruh rangkaian acara, serta efektivitas pola pengamanan menjelang pelaksanaan Bhayangkara Run yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 12 Juli 2026.

Dalam arahannya, Kompol Riswan Lukpi menekankan pentingnya setiap personel memahami tugas dan tanggung jawab sesuai pembagian yang telah ditetapkan. 

Ia juga mengingatkan seluruh unsur pengamanan agar memperkuat koordinasi lintas instansi serta mengedepankan pelayanan yang profesional dan humanis kepada peserta maupun masyarakat.

Polres Sawahlunto telah menyiapkan skema pengamanan secara terpadu, meliputi pengamanan jalur lari, rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas, pengamanan lokasi kegiatan, layanan kesehatan, hingga antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama acara berlangsung.

Menurut Wakapolres, Bhayangkara Run tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

"Kami berharap seluruh rangkaian Bhayangkara Run berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain menjadi ajang olahraga dan mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui meningkatnya aktivitas UMKM, sektor kuliner, perhotelan, hingga kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto," ujar Kompol Riswan Lukpi.

Ia menambahkan, kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan memberi efek berganda (multiplier effect) bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat citra Sawahlunto sebagai kota yang mampu menyelenggarakan event olahraga dan wisata berskala regional maupun nasional.

Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, Polres Sawahlunto optimistis pelaksanaan Bhayangkara Run 2026 akan berlangsung sukses, aman, dan tertib.

Polres juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut dengan menjaga ketertiban, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta.

Bhayangkara Run 2026 diharapkan menjadi momentum yang tidak hanya memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkenalkan Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan kota penyelenggara berbagai event berkualitas. (*) 

Pewarta: Marjafri

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir Serahkan Kunci Rumah Hunian Tetap Mandiri    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir Serahkan Kunci Rumah Hunian Tetap Mandiri
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyerahkan kunci rumah Hunian Tetap (Huntap) Mandiri paskabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyerahkan kunci rumah Hunian Tetap (Huntap) Mandiri paskabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu.

Hadir pada kesempatan itu, selain Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, tampak juga Sestama BNPB, Dr. Apt. Rustian, S.Si., M.Kes, anggota DPRD Kota Padang, Iskandar, Direksi PT Semen Padang, Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, dan Lurah dan undangan lainnya. 

Wawako Maigus Nasir mengucapkan terimakasih kepada pemerintah, terutama BNPB, yang telah memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak. 

“Mewakili Bapak Wali, dan masyarakat Kota Padang, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB karena masyarakat kita bisa merasakan rumah yang layak,” ujarnya, Jumat, 10 Juli 2026, di Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji. 

Pemberian Huntap Mandiri ini adalah untuk meringankan serta memberikan fasilitas yang layak untuk korban hidrometeorologi.

Maigus Nasir juga menyampaikan harapannya agar korban yang masih berada di Hunian Sementara (Huntara) segera mendapatkan hunian tetap. Karena terdapat 22 rumah Huntap lagi yang rencananya akan dibangun. 

“Saya berharap masyarakat yang masih berada di Huntara agar bisa segera kembali ke hunian tetap dan bisa melakukan aktivitas dengan normal dan nyaman,” cakapnya. 

Menanggapi rancangan hunian tetap yang akan dibangun 22 rumah lagi, Sestama BNPB, Dr. Apt. Rustian, S.Si., M.Kes, menegaskan serta mengimbau kepada PT. Semen Padang selaku mitra yang bekerja sama dalam pembangunan hunian tetap ini untuk segera membangunnya.

“Untuk PT. Semen Padang dikerjakan saja 22 rumah lagi, karena BNPB sudah menyediakan dana untuk pembangunannya,” tegasnya. 

Tidak hanya membahas tentang hunian tetap yang akan dibangun, Sestama BNPB juga membahas tentang bencana yang diprediksi akan terjadi yaitu gelombang panas El Nino yang dapat menyebabkan kemarau panjang.

Sestama BNPB menyarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk membangun sumur bor yang dalam untuk fasilitas kepada masyarakat apabila kemarau benar-benar terjadi.

Dr. Rustian juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut akan bencana yang terjadi, tetapi tetap perlu waspada.

“BNPB akan membantu membangun sumur bor yang dalam sehingga dapat melayani masyarakat, tolong kepada Wakil Wali Kota untuk mencari titik yang lahannya bisa diakses seluruh masyarakat,” urainya. (*)

Jawab Wali Kota Ramadhani Kirana Putra: Kasus Pencurian Kabel Penyebab Lampu Jalan Padam, Langkah Pemanfaatan Aset, hingga Reformasi Birokrasi    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Jawab Wali Kota Ramadhani Kirana Putra: Kasus Pencurian Kabel Penyebab Lampu Jalan Padam, Langkah Pemanfaatan Aset, hingga Reformasi Birokrasi
Pemerintah mengapresiasi apresiasi Fraksi Solok Maju atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 kepada seluruh anggota DPRD. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota Solok melalui Wali Kota Ramadhani Kirana Putra secara resmi menjawab seluruh pandangan, pertanyaan, dan usulan yang disampaikan Fraksi Solok Maju melalui juru bicaranya, Rusdi Saleh, terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi LHP BPK dan Penjelasan R3P

Pemerintah mengapresiasi apresiasi Fraksi Solok Maju atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 kepada seluruh anggota DPRD. 

Penyerahan dokumen tersebut dinilai sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan sarana memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara.

Terkait pertanyaan mengenai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), Wali Kota menegaskan hal tersebut telah dijawab secara rinci pada tanggapan terhadap Fraksi Nurani Keadilan, di mana dokumen telah disusun, diverifikasi, ditetapkan, dan diserahkan kepada DPRD.

Perintah Tegas Respons Cepat Keluhan Masyarakat

Menanggapi saran agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cepat menanggapi keluhan warga, Pemerintah Kota Solok menegaskan akan terus mengingatkan dan menegaskan seluruh pimpinan OPD untuk merespons setiap aduan dengan cepat dan tepat sasaran, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia.

Lampu Jalan Padam Akibat Pencurian Kabel & Kendala Alat Berat

Sorotan Fraksi terkait lampu penerangan jalan yang belum menyala sejak tahun 2025 mendapat penjelasan rinci dari Pemerintah. 

Dinas Perhubungan mengonfirmasi kondisi ini dipicu maraknya pencurian kabel jaringan PJU di beberapa kelurahan hingga akhir tahun lalu. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian dan pelaku pun telah berhasil ditangkap.

Selain itu, terdapat kendala teknis: alat berat berupa mobil skylift/crane milik pemerintah mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan di tempat tinggi.

Solusi yang diambil antara lain meminjam peralatan dari instansi lain, menganggarkan pembelian kabel pengganti pada APBD 2026 untuk titik rawan, serta pengadaan mobil skylift baru yang ditargetkan selesai pada awal November 2026.

Pemerintah tetap berkomitmen menangani kerusakan berdasarkan tingkat urgensi demi keamanan warga.

Sampah di Lahan Sawah Akan Ditindak Tegas

Terkait keluhan sampah yang dibuang sembarangan ke area persawahan di sepanjang Jalan Gawan dan sekitar Kantor Wali Kota, Pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan langkah nyata: pembersihan lokasi, identifikasi titik rawan, peningkatan pengawasan, penyediaan tempat sampah terpisah, pemasangan kawat pelindung di batas sawah, serta pemasangan papan imbauan agar warga tidak membuang sampah sembarangan.

Pemanfaatan Aset Tak Terpakai Segera Dijalankan

Usulan agar aset yang dibangun menggunakan APBD segera dimanfaatkan disambut baik dengan rencana konkret:

- Gedung Pertanian: Akan difungsikan sebagai kantor pemerintahan, anggaran penyelesaian dan peralatan telah disiapkan pada tahun 2027.

- Pasar Seni Modern: Dikaji melalui dua opsi, yaitu diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga agar lebih efisien, atau dikelola sendiri pemerintah menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis digital.

- Pasar Pagi Terminal / Pasar Abdurrahman Bin Auf: Sedang direvitalisasi total, mengubah lapak sempit menjadi lebih luas dan nyaman, ditargetkan selesai tahun 2026. Nantinya pasar ini akan menjadi pasar pertanian yang beroperasi 24 jam.

Pedagang yang semula berjualan di area parkir akan dipersilakan masuk kembali ke gedung yang telah direnovasi.

Pendataan Tanah Fasum-Fasos Berjalan Bertahap

Terkait permintaan pendataan tanah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), Pemerintah terus melakukannya secara berkelanjutan. 

Tahun ini fokus pada verifikasi aset dari izin pemanfaatan tahun 2017–2024 sesuai catatan BPK, bekerja sama dengan Dinas terkait. 

Sebanyak 50 bidang tanah direncanakan akan disertifikasi pada tahun 2026 guna memastikan kepastian hukum atas aset milik daerah.

Reformasi Birokrasi Terapkan Prinsip Kemampuan & Kinerja

Menanggapi usulan penerapan sistem penempatan pegawai berdasarkan kemampuan bukan kedekatan, Wali Kota menegaskan Reformasi Birokrasi Kota Solok berpegang teguh pada prinsip merit system.

Penempatan dan pengembangan ASN didasarkan pada kompetensi, potensi, dan kinerja agar seluruh program berjalan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Penjelasan resmi ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, sebagai wujud komitmen keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam menjawab setiap aspirasi yang disampaikan wakil rakyat.(80)

Bekali Utusan Sumbar Sebelum Bertugas di Istana Negara, Gubernur Mahyeldi Pesankan Jaga Nama Baik Daerah    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Bekali Utusan Sumbar Sebelum Bertugas di Istana Negara, Gubernur Mahyeldi Pesankan Jaga Nama Baik Daerah
Gubernur dalam sebuah pertemuan khusus dirinya dengan kedua calon anggota Paskibraka Nasional asal Sumbar di Istana Gubernuran, Padang, Jumat (10/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membekali sekaligus memberikan motivasi kepada dua calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional utusan Sumbar Tahun 2026 menjelang keberangkatan mereka ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan.

Pembekalan tersebut disampaikan Gubernur dalam sebuah pertemuan khusus dirinya dengan kedua calon anggota Paskibraka Nasional asal Sumbar di Istana Gubernuran, Padang, Jumat (10/7/2026). 

Gubernur menegaskan bahwa Ahmad Alfatih dari SMA Negeri Agam Cendekia dan Ulya Kireina Halim dari SMA Negeri 2 Padang Panjang tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa kehormatan dan nama baik Sumbar di tingkat nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh masyarakat Sumatera Barat, saya mengucapkan selamat kepada Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim yang telah dipercaya menjadi anggota Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2026. Ini adalah amanah sekaligus kebanggaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahyeldi.

Gubernur mengatakan, keberhasilan keduanya merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, serta dukungan orang tua, guru, pembina, dan seluruh pihak yang telah mendampingi proses pembinaan.

Ia pun mengingatkan agar selama menjalani pendidikan, karantina, hingga pelaksanaan tugas di Istana Negara, keduanya senantiasa menunjukkan karakter generasi muda Sumbar yang disiplin, berintegritas, rendah hati, serta mampu menghormati keberagaman.

“Jadilah duta terbaik Sumatera Barat. Tunjukkan bahwa generasi muda daerah kita mampu bersaing, berprestasi, dan memiliki karakter yang kuat. Jagalah nama baik daerah, karena setiap sikap dan tindakan kalian akan menjadi cerminan Sumatera Barat di hadapan bangsa,” pesan Mahyeldi.

Menurut Gubernur, pengalaman sebagai anggota Paskibraka Nasional bukan hanya menjadi prestasi yang membanggakan, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat pengabdian yang akan bermanfaat bagi masa depan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan bahwa Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim merupakan dua pelajar terbaik yang berhasil lolos seleksi calon anggota Paskibraka nasional setelah melalui tahapan seleksi yang ketat dan berjenjang.

Seleksi tingkat provinsi diikuti 86 pelajar SMA/SMK terbaik dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Setelah menjalani berbagai tahapan seleksi, enam peserta mewakili Sumbar mengikuti verifikasi tingkat nasional yang dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Dari proses tersebut, Ahmad Alfatih ditetapkan sebagai Paskibraka Nasional Putra dan Ulya Kireina Halim sebagai Paskibraka Nasional Putri utusan Sumatera Barat Tahun 2026.

“Keduanya dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada 14 Juli 2026 untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum bertugas pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara tanggal 17 Agustus 2026,” jelas Mursalim.

Pemprov Sumbar berharap kedua putra-putri terbaik tersebut dapat menjalankan amanah dengan baik serta mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. 

Kehadiran mereka sebagai anggota Paskibraka Nasional juga diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumbar untuk terus berprestasi, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. (adpsb/rmz/bud)

SiLPA Rp47,6 Miliar Bukan Kerugian Negara, Pemkab Solok Ungkap Rincian dan Asal-Usul Dana    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

SiLPA Rp47,6 Miliar Bukan Kerugian Negara, Pemkab Solok Ungkap Rincian dan Asal-Usul Dana
Pemerintah Kabupaten Solok memberikan klarifikasi tegas terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp47.598.409.971,68 atau sekitar Rp47,6 miliar. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kabupaten Solok memberikan klarifikasi tegas terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp47.598.409.971,68 atau sekitar Rp47,6 miliar. 

Dana ini ditegaskan bukan kerugian negara, bukan dana hilang, dan bukan pula indikasi kebocoran anggaran, melainkan sisa yang tercatat sah, teraudit, dan berada sepenuhnya dalam penguasaan kas daerah.

Penegasan ini disampaikan guna meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, agar publik memahami fakta sesungguhnya berdasarkan data resmi yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rincian SiLPA yang Terbukti Aman

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rincian dana tersebut adalah:

- Kas di Kas Daerah: Rp38.672.071.121,79
- Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK): Rp5.480.643.084,00
- Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Rp3.343.504.024,89
- Kas Dana BOS/BOP PAUD: Rp102.191.741,00

Seluruh komponen ini tercatat secara akuntabel dan sesuai aturan perundang-undangan.

Mengapa SiLPA Terbentuk? Ini Penjelasannya

Pemkab Solok menjelaskan SiLPA adalah hal yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah, yang muncul karena empat faktor utama:

1. Dana Terikat Aturan: Sebagian besar merupakan sisa dana transfer pusat dan provinsi yang penggunaannya khusus, harus dilanjutkan pada tahun berikutnya sesuai peruntukan.

2. Kegiatan Belum Tuntas: Beberapa pekerjaan seperti pembangunan Puskesmas Alahan Panjang, TPS3R, dan proyek terdampak banjir akhir tahun 2025 masih dalam proses atau perpanjangan waktu.

3. Hasil Efisiensi: Diperoleh dari pengadaan yang kompetitif serta penghematan operasional tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

4. Kepatuhan Administrasi: Sebagian belum dapat dicairkan karena menunggu kelengkapan persyaratan yang ketat sesuai ketentuan berlaku.

Perlu diketahui juga, dari angka tersebut terdapat kewajiban daerah sekitar Rp19,76 miliar berupa utang belanja yang akan diselesaikan, sehingga tidak seluruh saldo kas bebas digunakan sembarangan.

Komitmen Tindak Lanjut dan Tata Kelola

Terkait rekomendasi hasil audit BPK, Pemkab Solok menegaskan hal tersebut adalah bagian wajar dari perbaikan sistem, bukan bukti kegagalan. 

Seluruh temuan akan ditindaklanjuti tepat waktu guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, menegaskan pengelolaan anggaran selalu berpegang pada prinsip tertib, transparan, dan bertanggung jawab. 

"Setiap rupiah APBD dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak warga memahami informasi berdasarkan data yang valid," ujarnya.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang belum terverifikasi, serta terus mendukung pembangunan Kabupaten Solok yang berkelanjutan.(80)

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Bersih sebagai Gaya Hidup    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur Mahyeldi Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Bersih sebagai Gaya Hidup
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat menjadikan budaya bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat menjadikan budaya bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Gerakan Indonesia Asri (ASRI) Tahun 2026 bertema “Lingkungan Bersih, Masyarakat Sehat, Indonesia Hebat” di Lapangan Pantai Purus Cimpago, Kota Padang, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

Mahyeldi mengatakan, Gerakan Indonesia Asri selaras dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi implementasi arahan Presiden Republik Indonesia dalam membangun budaya hidup bersih di tengah masyarakat.

“Program ASRI sangat sejalan dengan ajaran agama maupun kebijakan pemerintah. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus menjadi bagian dari gerakan ini. Jika dilaksanakan secara konsisten, gerakan ini bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menghadirkan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan baik harus menjadi budaya yang terus ditanamkan sejak dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Ia menilai persoalan sampah masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun.

Mahyeldi mengungkapkan, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan sekitar Rp24 miliar setiap tahun untuk penanganan sampah. Anggaran tersebut, katanya, sejatinya merupakan konsekuensi dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Biaya yang besar itu sesungguhnya adalah biaya dari perilaku. Semakin rendah kesadaran masyarakat, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk mengangkut, mengelola, dan membersihkan sampah,” tegasnya.

Selain membebani anggaran, Mahyeldi mengingatkan bahwa sebagian besar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia kini telah mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi serupa juga mulai dirasakan pada TPA Regional Sumatera Barat yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani sejumlah kabupaten dan kota.

Karena itu, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas TPA, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Untuk mendukung keberhasilan Gerakan Indonesia Asri, Gubernur meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat. Peran tersebut mencakup penegakan peraturan daerah secara humanis, penertiban baliho dan spanduk liar, pelarangan pemasangan paku pada pohon pelindung, penataan pedagang kaki lima, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

Menurut Mahyeldi, sampah yang mencemari kawasan pantai sebagian besar berasal dari aliran sungai. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai harus terus diperkuat agar pencemaran dapat dicegah sejak dari hulu.

Rangkaian Gerakan Indonesia Asri Tahun 2026 di Sumbar diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain Aksi ASRI, Aksi Transformasi Humanis Satpol PP dan Satlinmas, aksi penanaman pohon, pasar murah, serta donor darah yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Walikota Padang Panjang Allex Saputra, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, para Kepala Satpol PP kabupaten/kota se-Sumbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.

Melalui Gerakan Indonesia Asri, Gubernur Mahyeldi berharap berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya hidup, sehingga terwujud lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Adpsb/rmz/bud)

Peringati Hari Koperasi ke-79, Pemkot Sawahlunto Perkuat Pembinaan Koperasi Menuju Ekonomi Masyarakat yang Lebih Tangguh    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Peringati Hari Koperasi ke-79, Pemkot Sawahlunto Perkuat Pembinaan Koperasi Menuju Ekonomi Masyarakat yang Lebih Tangguh
Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah menyerahkan penghargaan kepada koperasi berprestasi serta hadiah door prize kepada peserta. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tingkat Kota Sawahlunto yang digelar di Camping Ground Kandi, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah yang sekaligus menyerahkan penghargaan kepada koperasi berprestasi serta hadiah door prize kepada peserta. 

Peringatan Hari Koperasi juga dirangkaikan dengan senam bersama dan jalan santai yang diikuti insan perkoperasian dari berbagai wilayah di Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Jeffry Hibatullah menegaskan koperasi tetap memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. 

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap pengembangan koperasi terus diperkuat sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Koperasi harus terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat," ujar Jeffry.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Sawahlunto, Yosrizal, melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 72 koperasi di Kota Sawahlunto, dengan 46 koperasi berstatus aktif.

Menurutnya, data tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang belum aktif serta mendorong koperasi aktif agar semakin tertib menjalankan tata kelola organisasi, termasuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tepat waktu.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap tata kelola koperasi yang baik, Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan penghargaan kepada koperasi dengan pelaksanaan RAT Tahun 2026 tercepat, yakni KPRI SMP Negeri 2 Sawahlunto, KSP Mata Air, KPN Kopendaya, KPRI SMPN 1, KPRI SMP Kecamatan Talawi, Kosma, Harapan Baru, Nashiroh, Mekar Sari, dan Koperasi Lapas Narkotika Sawahlunto.

Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan akan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan bersama Dekopinda guna meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta daya saing koperasi. Melalui penguatan tersebut, koperasi diharapkan mampu berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*) 

Pewarta: marjafri

BOMRun 2026 Jadi Salah Satu Event Utama pada HJK Padang ke-357, Simak Penjelasan Corri Saidan    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

BOMRun 2026 Jadi Salah Satu Event Utama pada HJK Padang ke-357, Simak Penjelasan Corri Saidan
Pemko Padang menetapkan event lari bergengsi BOMRun Tahun 2026 sebagai salah satu acara utama (main event) dalam rangkaian perayaan HJK Padang yang ke-357.  (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menetapkan event lari bergengsi Blue Ocean Minang Run (BOMRun) Tahun 2026 sebagai salah satu acara utama (main event) dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang yang ke-357. 

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris BOMRun 2026, Adril Syukri, Ketua Pelaksana BOMRun 2026, Revdi Iwan Syahputra, Wakil Ketua TP-PKK Kota Padang sekaligus perwakilan IKASMAN 3, Sri Hayati, dan Ketua Umum Pelaksana Hari Jadi Kota Padang ke-357, Corri Saidan.

Ajang sport tourism ini ditargetkan mampu mendorong sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal secara berkelanjutan.

Sekretaris BOMRun 2026, Adril Syukri, mengatakan bahwa kegiatan ini dibuat untuk menunjukkan wajah Kota Padang yang ramah dan siap menyambut kedatangan para wisatawan serta pelari dari berbagai daerah.

Berdasarkan data kepesertaan, hingga saat ini jumlah pendaftar telah mencapai 3.150 peserta dari target keseluruhan sebanyak 3.500 orang. Mayoritas pendaftar berasal dari Sumatera Barat (69,55%), Riau (11%), dan Sumatera Utara (5,83%), serta diikuti oleh sejumlah provinsi lainnya. Masa pendaftaran sendiri akan ditutup secara resmi oleh pihak panitia pada Jumat, 10 Juli 2026 ini. 

“BOMRun tahun ini menjadi salah satu main event dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang yang ke-357. Kami ingin memastikan event ini menjadi milik seluruh warga Kota Padang. Wajah yang kami tampilkan adalah wajah Kota Padang yang ramah, indah, dan siap menggerakkan seluruh potensi ekonomi daerah,” katanya, Rabu, 8 Juli 2026, di Emado’s Padang. 

Menyangkut optimalisasi potensi ekonomi lokal, Adril Syukri menambahkan bahwa seluruh pelari yang datang dipastikan akan berburu kuliner khas Minang. Guna menangkap peluang tersebut, pemerintah daerah telah menyediakan stan (booth) komersial khusus bagi para pelaku UMKM di pusat lokasi acara.

"Melalui konsep yang matang, kami meng-create bagaimana caranya para pelari bisa mendapatkan pengalaman berolahraga sekaligus berwisata dalam satu hari penuh di Kota Padang. Ini sejalan dengan komitmen Wali Kota untuk menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang ada," cakapnya. 

Ketua Pelaksana BOMRun 2026, Revdi Iwan Syahputra, menjelaskan bahwa semua persiapan logistik dan perlengkapan untuk para pelari sudah rampung. Pada konferensi pers tersebut, panitia juga mengenalkan kelengkapan esensial lomba yang akan diperoleh oleh peserta.

“Hari ini kita memperkenalkan jersey resmi yang akan kita pakai, berbagai macam ukuran dan jenisnya. Kami juga memperkenalkan jersey, medali, BIB (nomor dada), dan semua pernak-pernik yang akan digunakan pada puncak acara nanti. Semoga ini menjadi awal menuju suksesnya BOMRun dan suksesnya HJK Padang,” ujarnya. 

Dukungan penuh juga datang dari Wakil Ketua TP-PKK Kota Padang sekaligus perwakilan IKASMAN 3, Sri Hayati. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi karena jumlah pendaftar tahun ini meningkat sangat signifikan dibanding tahun lalu berkat sinergi dan sokongan penuh dari pemerintah kota.

“Alhamdulillah, dari tahun 2025 sudah jauh lumayan yang ikut mendaftar.  Kami berharap melalui panitia HJK, seluruh OPD (Dinas) dapat segera mendaftar karena kegiatan ini didukung penuh Pemko Padang. Ini merupakan suatu apresiasi luar biasa, 2 tahun ini kegiatan kita IKASMAN 3 didukung oleh Pemko Padang. Dan kita terus menjadikan kegiatan ini agenda rutin dan masuk agenda nasional, mudah-mudahan jadi internasional ke depannya," jelasnya. 

Ketua Umum Pelaksana Hari Jadi Kota Padang ke-357, Corri Saidan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan BOMRun sangat mendukung program strategis dan tema ulang tahun kota tahun yang berfokus pada keunggulan kuliner daerah.

“Untuk tahun 2026, tema Hari Jadi Kota Padang itu adalah ‘Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City’. Ini salah satu bentuk konsistensi dan komitmen kita untuk mewujudkan Padang menjadi kota gastronomi, mendapat predikat atau pengakuan dari dunia yakni UNESCO,” terangnya. 

Pemerintah Kota Padang juga telah menginstruksikan kepada seluruh dinas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut berpartisipasi aktif dan menyukseskan rangkaian acara yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia BOMRun yang sudah sejak awal Januari sampai saat ini tidak bosan-bosannya untuk mempersiapkan kegiatan. Kami berharap seluruh rangkaian acara dari tanggal 7 hingga 9 Agustus ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sukses,” tukuknya. 

BOMRun 2026 menawarkan rute lari yang aman, terukur, dan sangat ikonik dengan titik start dan finish yang berpusat di kawasan Pantai Purus Danau Cimpago pada Minggu, 9 Agustus 2026. Para pelari akan dimanjakan dengan pemandangan destinasi wisata andalan Kota Padang, mulai dari Jembatan Siti Nurbaya, Masjid Al-Hakim, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, Pantai Air Manis, kawasan Klenteng, hingga kawasan bersejarah Kota Tua.

Kemeriahan BOMRun 2026 ini nantinya juga akan bersanding harmonis dengan beragam agenda budaya dan hiburan rakyat dalam rangka Hari Jadi Kota Padang lainnya, seperti pawai telong-telong, gowes massal, festival selaju sampan, prosesi makan bajamba, hingga pameran produk lokal unggulan. (*)

Jawab Wali Kota: Rincian SILPA Rp56 Miliar, R3P Rp108 Miliar Diserahkan, Hingga Penjelasan PJU dan Penertiban Hiburan    
Jumat, Juli 10, 2026

On Jumat, Juli 10, 2026

Jawab Wali Kota: Rincian SILPA Rp56 Miliar, R3P Rp108 Miliar Diserahkan, Hingga Penjelasan PJU dan Penertiban Hiburan
Wali Kota menjelaskan angka ini bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja yang telah diperiksa BPK tanpa ada kendala teknis maupun administratif. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Jumat, 10 Juli 2026 – Pemerintah Kota Solok secara resmi menjawab secara rinci seluruh pertanyaan dan pandangan yang disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Ismanita, SH, serta Fraksi Nurani Keadilan yang dibacakan oleh Irwan, dalam sidang penyampaian jawaban atas pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan Rinci Sumber SILPA Rp56,5 Miliar

Menanggapi pertanyaan Fraksi NasDem terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.518.324.890,06, Wali Kota menjelaskan angka ini bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja yang telah diperiksa BPK tanpa ada kendala teknis maupun administratif. Rinciannya:

- Pelampauan PAD: Rp2.963.023.199,02
- Pelampauan Dana Transfer Pusat: Rp3.741.672.914,00
- Pelampauan Dana Transfer Antar Daerah: Rp3.732.650.458,13
- Pelampauan Lain-lain Pendapatan: Rp4.000.000.000,00
- Penghematan Belanja Operasi: Rp34.950.038.665,93
- Penghematan Belanja Modal: Rp5.885.057.452,00
- Penghematan Belanja Tak Terduga: Rp468.425.528,00
- Penghematan Pengeluaran Pembiayaan: Rp777.456.672,98

"SILPA ini murni hasil efisiensi dan pencapaian pendapatan, akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk perencanaan tahun mendatang," tegas Wali Kota.

Dokumen R3P Rp108 Miliar Sudah Ditetapkan dan Diserahkan

Terkait desakan Fraksi Nurani Keadilan soal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang menjadi dasar pencairan dana TKD Rp108 Miliar, Wali Kota menjelaskan dokumen tersebut telah disinkronkan dengan dokumen nasional dan provinsi, diverifikasi BNPB serta Bappenas, lalu ditetapkan lewat Surat Keputusan Wali Kota pada 15 Juni 2026 dan telah diserahkan ke DPRD.

Penyaluran Bantuan Bencana dan CSR Terjelas

- Bantuan bencana dari pihak ketiga dan CSR disalurkan langsung kepada warga terdampak banjir di 9 kelurahan berupa sembako, pakaian, serta voucher pendidikan untuk 1.573 siswa.

- Khusus CSR Bank Nagari dikelola langsung oleh bank terkait, Pemkot hanya memfasilitasi data penerima.

- Pemanfaatan aset daerah untuk program MBG dan Koperasi Merah Putih berbentuk pinjam pakai guna mendukung program prioritas nasional.

Parkir Pasar Raya dan Kendala Lampu Jalan Dijelaskan

- Terkait kekumuhan area parkir Pasar Raya, Pemkot telah melakukan pembinaan, namun kendala muncul akibat keterbatasan lahan parkir dan meningkatnya jumlah kendaraan. Pemkot akan menata penanda batas parkir agar lebih tertib.

- Kota Solok memiliki 4.133 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh 12 teknisi, rata-rata satu orang mengurus 344 titik. Kerusakan sering terjadi akibat faktor cuaca, usia peralatan, gangguan PLN, hingga keterbatasan anggaran suku cadang. 

Pemkot berkomitmen memperbaiki sistem pemeliharaan dan mengusulkan penambahan anggaran demi keamanan warga.

Penertiban Tempat Hiburan Akan Diperketat

Merespons kekhawatiran soal tempat hiburan malam yang meresahkan dan mencoreng citra "Serambi Madinah", Wali Kota menegaskan akan meningkatkan intensitas pengawasan bersama Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait. Pelanggar Perda Trantibum akan dikenakan sanksi tegas mulai dari teguran hingga tindakan hukum, serta mengajak masyarakat turut berpartisipasi menjaga ketertiban.(80)