BentengSumbar.com

Bupati Solok Buka Akses Pembiayaan, Baznas Salurkan Bantuan Rp80 Juta untuk UMKM

Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar Pelatihan Akses Keuangan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), UMKM, serta pelaku usaha disabilitas di Aula Islamic Center Koto Baru, Kamis (5/11/2026). (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Solok terus mendorong kemajuan usaha masyarakat melalui penguatan akses permodalan dan pemasaran. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar Pelatihan Akses Keuangan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), UMKM, serta pelaku usaha disabilitas di Aula Islamic Center Koto Baru, Kamis (5/11/2026).

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, secara resmi membuka pelatihan tersebut. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah membantu pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan, meningkatkan kualitas produk, hingga memperluas pasar agar mampu bersaing dan berkembang.

Mengusung tema "Membangun Ekosistem Pembiayaan, Penguatan Produk dan Perluasan Pasar di Kabupaten Solok", pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa IKM dan UMKM merupakan salah satu kekuatan utama penggerak ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi, sekaligus memanfaatkan peluang pembiayaan serta pemasaran yang tersedia. Menurutnya, kemampuan mengembangkan produk dan membaca peluang pasar menjadi modal penting agar usaha tidak sekadar bertahan, tetapi juga mampu tumbuh.

Kabar baik bagi pelaku usaha, dalam kegiatan tersebut Baznas Kabupaten Solok turut menyalurkan bantuan sebesar Rp80 juta untuk pelaku UMKM. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk mengembangkan usaha. Terlebih, pelatihan ini juga melibatkan pelaku usaha disabilitas sehingga kesempatan memperoleh pengetahuan dan akses pembiayaan dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah, Kepala Baznas, sejumlah kepala OPD terkait, serta ratusan peserta dari kalangan pelaku usaha.

Melalui pelatihan dan dukungan permodalan ini, Pemkab Solok berharap semakin banyak usaha masyarakat yang berkembang, produktif, dan mampu menembus pasar lebih luas. Sebab, ketika UMKM tumbuh, peluang kerja terbuka dan perputaran ekonomi masyarakat ikut bergerak. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Jalan Berlubang di Nambalimo Ancam Keselamatan Pengendara, Pemko Solok Diminta Segera Bertindak

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Warga menilai, membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut sama saja dengan membiarkan risiko kecelakaan terus mengintai masyarakat. (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Kondisi Jalan Tembok Raya, RT 002/RW 005, Kelurahan Nambalimo, Kota Solok, kian mengkhawatirkan. Badan jalan yang sudah digali tetapi belum diperbaiki kembali kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.

Lubang dan permukaan jalan yang belum dipulihkan memaksa pengendara mengambil jalur berlawanan untuk menghindari bagian yang rusak. Situasi ini sangat berbahaya karena terjadi di kawasan tanjakan yang setiap hari dilalui masyarakat.

Risiko kecelakaan semakin tinggi pada jam-jam sibuk, terutama ketika anak-anak berangkat sekolah dan para pekerja mulai beraktivitas. Padatnya kendaraan yang melintas membuat kondisi jalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan sepele.

Seorang warga setempat, Alfi Mitra, mengaku khawatir dengan potensi kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja jika kerusakan jalan itu tidak segera ditangani.

Menurutnya, pengendara sepeda motor maupun mobil harus mengubah arah secara mendadak untuk menghindari lubang. Kondisi tersebut sangat berisiko, terutama bagi kendaraan yang berpapasan di jalur tanjakan.

"Pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat terpaksa harus berbelok arah untuk menghindari lubang di jalan tersebut. Di sinilah bahayanya, karena posisinya berada di kawasan tanjakan. Kendaraan yang naik dari bawah cenderung bergerak lebih cepat, sementara yang dari atas harus tiba-tiba mengubah laju dan arah," ungkap Alfi, Kamis (5/11/2026).

Warga menilai, membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut sama saja dengan membiarkan risiko kecelakaan terus mengintai masyarakat. Apalagi, jalan itu bukan hanya digunakan warga sekitar, tetapi juga menjadi akses aktivitas harian berbagai kalangan.

Karena itu, warga mendesak Pemerintah Kota Solok, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar tidak menunda penanganan. Bagian jalan yang telah digali diminta segera ditambal, diratakan, dan dikembalikan ke kondisi aman untuk dilalui.

"Jangan sampai menunggu ada korban kecelakaan baru dilakukan perbaikan. Kami berharap pihak terkait segera turun tangan. Keselamatan warga dan pengguna jalan harus menjadi prioritas," harap Alfi.

Kini, warga menunggu tindakan nyata pemerintah. Sebab, persoalan Jalan Tembok Raya bukan sekadar jalan berlubang, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat yang setiap hari mempertaruhkan keamanan saat melintas di kawasan tersebut. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Kota Solok Raih Parasamya Karya Kencana 2026, Bukti Kinerja Program Keluarga Berencana Diakui Pusat

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Wali Kota Solok menerima langsung penghargaan tersebut dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok. (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen Pemerintah Kota Solok dalam memperkuat pembangunan keluarga dan Program Keluarga Berencana (KB) berbuah penghargaan tingkat nasional. Kota Solok menerima Parasamya Karya Kencana Tahun 2026 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Penghargaan ini bukan sekadar seremoni atau penambah daftar prestasi daerah. Parasamya Karya Kencana merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen, kinerja, dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola program keluarga berencana serta pembangunan keluarga.

Wali Kota Solok menerima langsung penghargaan tersebut dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok. Capaian ini menempatkan upaya pembangunan keluarga di Kota Solok sebagai salah satu perhatian dalam penilaian pemerintah pusat.

Penilaian penghargaan mencakup tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta inovasi dalam pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Artinya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kebijakan di atas kertas, tetapi juga dari pelaksanaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan keluarga serta percepatan penurunan angka stunting.

Bagi Kota Solok, penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja bersama perangkat daerah, tenaga lini lapangan, kader, dan masyarakat yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kualitas keluarga.

Namun, penghargaan tingkat nasional ini sekaligus membawa tanggung jawab lebih besar. Pemerintah Kota Solok dituntut menjaga konsistensi program, memperkuat pelayanan keluarga berencana, serta memastikan upaya pencegahan stunting benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada capaian administratif.

Pemerintah Kota Solok menyebut penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus memperkuat pembangunan keluarga secara berkelanjutan. Target yang ingin diwujudkan adalah keluarga berkualitas, generasi yang sehat dan cerdas, serta masa depan anak-anak yang terbebas dari persoalan stunting.

Penghargaan Parasamya Karya Kencana 2026 pun menjadi momentum bagi Kota Solok untuk membuktikan bahwa prestasi bukanlah garis akhir. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi pelayanan yang semakin baik serta perubahan nyata dalam kehidupan keluarga di Kota Solok. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Didik J. Rachbini Bongkar Lima Praktik Perusak Demokrasi, Kekuasaan Dinilai Kian Jauh dari Etika

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., mengkritik praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menurutnya telah melemahkan fondasi institusi demokrasi selama satu dekade terakhir. (Fotdok: Arief Tito).

BENTENGSUMBAR.COM - Demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius ketika konstitusi diduga diperalat untuk kepentingan kekuasaan, lembaga penegak hukum terancam kehilangan independensi, dan sumber daya negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Situasi ini menjadi alarm keras bagi masa depan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., melalui tulisannya berjudul Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi, Kamis (5/11/2026), mengkritik praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menurutnya telah melemahkan fondasi institusi demokrasi selama satu dekade terakhir.

Didik menilai persoalan demokrasi Indonesia tidak cukup dilihat dari pergantian pemimpin melalui pemilu. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah ketika aturan, lembaga negara, dan kewenangan publik tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan berpotensi menjadi alat mempertahankan pengaruh dan kekuasaan.

Ada lima praktik yang disorot Didik. Pertama, manipulasi aturan dan konstitusi untuk kepentingan politik. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang menurutnya memunculkan persoalan serius terkait konflik kepentingan, integritas hakim, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kedua, dugaan kooptasi terhadap lembaga penegak hukum. Didik mengingatkan bahwa kepolisian, kejaksaan, lembaga antikorupsi, dan pengadilan harus berdiri independen. Jika penegakan hukum dipengaruhi kepentingan individu atau kelompok berkuasa, keadilan berisiko kehilangan makna dan hukum dapat dipersepsikan sebagai instrumen politik.

Ketiga, pemanfaatan fasilitas, birokrasi, bantuan, dan program negara untuk kepentingan politik. Praktik yang dikenal sebagai abuse of incumbency ini menjadi persoalan serius apabila keuntungan yang melekat pada jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, bukan untuk pelayanan publik.

Keempat, melemahnya oposisi akibat kooptasi elite politik ke dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Didik, ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam barisan pemerintah, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol demokrasi berpotensi kehilangan daya gigit. Ia juga mengingatkan bahaya kekuasaan informal yang berjalan di luar struktur pemerintahan resmi.

Kelima, politik dinasti dan patronase yang berpotensi menciptakan akses istimewa terhadap jabatan, sumber daya, serta kebijakan negara. Kondisi ini dinilai dapat menggerus meritokrasi, memperbesar konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan keluarga maupun jaringan politik di atas profesionalisme penyelenggaraan negara.

Didik mengingatkan, pemilu yang berlangsung secara berkala tidak otomatis membuktikan demokrasi berjalan sehat. Demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil, peradilan independen, pemberantasan korupsi, parlemen yang kuat, serta institusi negara yang tidak tunduk pada kepentingan penguasa. Ia juga mengaitkan keprihatinannya dengan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik berkeadaban. Menurut Didik, pembenahan tidak boleh berhenti pada evaluasi individu, tetapi harus menyentuh sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegaskan, “Demi tegaknya demokrasi dan negara yang sehat, maka agen dan prinsipalnya harus diusut tuntas.” (*)

Laporan: Arief Tito

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

ISPA Tembus 17.434 Kasus di Palembang, Wardah Turun Tangan Salurkan 50 Tabung Oksigen dan 11 Ribu Masker

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Serahkan 50 tabung oksigen, 11.000 masker N95, dan 1.200 masker nebulizer, serta bantuan logistik lainnya kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak karhutla. (Fotdok: Eko Siswati).

BENTENGSUMBAR.COM – Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi perhatian serius. Merespons kondisi tersebut, ParagonCorp melalui brand Wardah bergerak menyalurkan bantuan kesehatan berupa 50 tabung oksigen, 11.000 masker N95, dan 1.200 masker nebulizer kepada masyarakat melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Angka kasus ISPA di Palembang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang September 2026 tercatat 17.434 kasus ISPA atau meningkat 16 persen dibandingkan Agustus. Bahkan, selama Oktober dilaporkan rata-rata lebih dari 600 kasus baru setiap hari.

Di tengah situasi tersebut, Wardah menyalurkan bantuan untuk memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi lonjakan pasien gangguan pernapasan. Bantuan diserahkan secara simbolis di Puskesmas Sukarami, Palembang, Sabtu (31/10/2026), oleh Regional Segment Business Lead Sumatra ParagonCorp, Rachma Hidayati, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., Sp.KKLP.

Selain 11.000 masker N95 dan 1.200 masker nebulizer, bantuan tersebut mencakup 50 tabung oksigen berkapasitas 1 meter kubik serta berbagai kebutuhan logistik pendukung lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang pelayanan medis sekaligus membantu perlindungan masyarakat dari paparan polusi udara akibat karhutla.

Rachma Hidayati mengatakan, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Melihat meningkatnya persoalan kesehatan di Palembang, ParagonCorp melalui Wardah merasa perlu hadir dengan bantuan yang sesuai kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Fenty Aprina, mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, bantuan tabung oksigen sejalan dengan program Pemerintah Kota Palembang yang menyediakan oksigen bagi masyarakat penderita ISPA, khususnya mereka yang memiliki penyakit bawaan. Tabung oksigen dapat dimanfaatkan sebagai pertolongan awal di rumah dengan mekanisme dan pendampingan medis.

Kolaborasi ini menjadi penting mengingat anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan termasuk kelompok yang rentan terhadap penurunan kualitas udara. Dukungan perlengkapan kesehatan diharapkan dapat memperkuat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan membantu tenaga medis menghadapi peningkatan kebutuhan penanganan pasien.

ParagonCorp melalui Wardah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kontribusi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyaluran bantuan ini juga menjadi bentuk gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam merespons persoalan kesehatan yang muncul akibat bencana karhutla.

Dengan 17.434 kasus ISPA dalam sebulan dan rata-rata lebih dari 600 kasus baru setiap hari pada Oktober, persoalan kabut asap di Palembang bukan sekadar gangguan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Bantuan Wardah diharapkan memperkuat penanganan di lapangan, sementara upaya pengendalian karhutla dan perlindungan warga tetap menjadi kebutuhan mendesak. (*)

Laporan: Eko Siswati

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Keluhan Penumpang Trans Padang Ditindaklanjuti, Yudi Indra Sani Minta Pengemudi Benahi Pelayanan

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Kepala Dishub Kota Padang, Yudi Indra Sani, menegaskan bahwa kualitas pelayanan dan keramahan awak bus tidak boleh diabaikan. (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM – Keluhan penumpang terhadap pelayanan awak bus K1 Trans Padang mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Kepala Dishub Kota Padang, Yudi Indra Sani, menegaskan bahwa kualitas pelayanan dan keramahan awak bus tidak boleh diabaikan.

Yudi menyebutkan, Trans Padang dibangun untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keandalan transportasi bagi masyarakat. Karena itu, setiap awak bus, baik pengemudi maupun pramuniaga, wajib memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada penumpang.

"Kita menginstruksikan kepada pengelola Trans Padang, yaitu Perumda PSM, untuk mengadakan pengarahan kepada seluruh pengusaha maupun pengemudi untuk memberikan arahan terkait hospitality, keramahtamahan, dan peningkatan pelayanan Trans Padang ini," tegas Yudi di Padang, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, keramahan awak bus merupakan bagian penting dari standar pelayanan transportasi publik. "Pramugara harus ramah melayani kepada penumpang karena memang Trans Padang ini dibuat untuk kenyamanan, keamanan, keandalan bagi penumpang," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Yudi memastikan Dishub telah berkoordinasi dengan Perumda PSM untuk memanggil pihak terkait, meminta klarifikasi, serta memberikan teguran hingga surat peringatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Pengelola juga diminta memberikan pembekalan lanjutan kepada seluruh pengemudi agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda PSM, Indra Noveri, mengungkapkan bahwa sopir dan pramuniaga yang bersangkutan telah dipanggil dan dimintai keterangan. "Sopir bersama pramuniaganya sudah dipanggil, sudah digali, dan sudah dimintai keterangan," katanya.

Indra menegaskan, Perumda PSM berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan transportasi publik tersebut memberikan rasa aman, nyaman, dan andal. Pihaknya juga memastikan sanksi tegas, spesifik, dan terukur akan diberikan apabila awak bus terbukti tidak menjalankan tugas sesuai SOP.

Kepala Divisi Trans Padang, Aulil Amri, turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan kekecewaan. Ia juga mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk selebgram yang mengangkat persoalan pelayanan tersebut. Menurutnya, kritik menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan Trans Padang.

Dalam waktu dekat, Dishub dan Perumda PSM akan mengumpulkan seluruh awak bus untuk memberikan pengarahan serta pembekalan ulang mengenai keramahan, kedisiplinan, dan profesionalitas kerja. Pemerintah Kota Padang mengajak masyarakat terus memberikan masukan sekaligus bersama-sama menjaga keberadaan Trans Padang sebagai transportasi publik yang aman, nyaman, dan semakin berkualitas. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

RAPBD 2027 Pariaman Defisit Rp132,8 Miliar, Belanja Pegawai Tembus Rp359,7 Miliar

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang RAPBD 2027 di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis (5/11/2026). (Fotdok: Armaidi).

BENTENGSUMBAR.COM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027 memunculkan persoalan serius pada struktur keuangan daerah. Pasalnya, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp672,52 miliar, sementara pendapatan hanya Rp539,71 miliar. Kondisi tersebut membuat RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp132,81 miliar.

Angka defisit itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang RAPBD 2027 di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis (5/11/2026). Nota penjelasan disampaikan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kota Pariaman.

Persoalan yang paling mencolok terlihat pada alokasi belanja pegawai. Dari total belanja operasi sebesar Rp547,83 miliar, pemerintah daerah menganggarkan Rp359,71 miliar untuk belanja pegawai. Artinya, sekitar 53,5 persen dari keseluruhan belanja daerah terserap untuk kebutuhan pegawai. Angka ini menjadi perhatian penting karena ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan program yang langsung menyentuh masyarakat harus diperhitungkan secara cermat.

Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp179,99 miliar, belanja hibah Rp7,79 miliar, dan belanja tidak terduga Rp2 miliar. Adapun belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp74,44 miliar, terdiri atas belanja bagi hasil Rp2,94 miliar dan bantuan keuangan Rp71,49 miliar. Struktur tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan belanja rutin dan transfer dalam postur anggaran tahun mendatang.

Dari sisi pendapatan, Kota Pariaman menargetkan penerimaan sebesar Rp539,71 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan Rp63,27 miliar. Kontribusi PAD tersebut sekitar 11,7 persen dari total pendapatan daerah. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah Rp24,63 miliar, retribusi Rp18,18 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp10,28 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp10,17 miliar.

Rendahnya porsi PAD dibandingkan total pendapatan menunjukkan tantangan kemandirian fiskal yang masih harus dijawab Pemerintah Kota Pariaman. Optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sumber-sumber ekonomi produktif menjadi pekerjaan penting agar kemampuan keuangan daerah tidak terus bergantung pada sumber pendapatan di luar PAD.

Untuk menutup defisit Rp132,81 miliar, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama. Dengan skema tersebut, pembiayaan diproyeksikan menutup seluruh defisit sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi nol rupiah. Namun, realisasi sumber pembiayaan tersebut tentu perlu dipastikan dalam pembahasan RAPBD bersama DPRD.

Dalam penyampaian nota penjelasan, Mulyadi menyebut penyusunan RAPBD 2027 merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhajir Muslim bersama Wakil Ketua DPRD Riza Saputra dan Yogi Firman, serta dihadiri Sekretaris Daerah Afrizal Azhar dan jajaran kepala perangkat daerah.

Kini, tantangan utama pembahasan RAPBD 2027 bukan sekadar memastikan angka pendapatan dan belanja seimbang di atas kertas. DPRD dan pemerintah daerah perlu memastikan besarnya belanja pegawai tidak mengurangi kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sebab, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya terserapnya uang daerah, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Pariaman. (*)

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU