HEADLINE
Rutan Sawahlunto Deklarasikan Zero Halinar, Perkuat Komitmen Bersih dari Ponsel Ilegal, Pungli, dan Narkoba    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Rutan Sawahlunto Deklarasikan Zero Halinar, Perkuat Komitmen Bersih dari Ponsel Ilegal, Pungli, dan Narkoba
Deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) yang digelar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Rabu (22/4/2026).

BENTENGSUMBAR.COM
- Upaya memperkuat integritas lembaga pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) yang digelar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Rabu (22/4/2026).

Apel deklarasi yang berlangsung di Aula Muhammad Hatta sejak pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Sawahlunto, Mustofa, dan diikuti seluruh pegawai serta warga binaan. 

Kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar yang kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen kolektif menciptakan lingkungan rutan yang bersih dan bebas dari praktik terlarang.

Deklarasi ini tidak berhenti pada simbolik semata. Setelah pembacaan ikrar, jajaran struktural Rutan Sawahlunto menandatangani komitmen bersama sebagai penguatan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menutup ruang terhadap peredaran handphone ilegal, praktik pungutan liar, serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam amanatnya, Mustofa menegaskan bahwa ikrar yang diucapkan bukan sekadar formalitas. 

Ia menyebut komitmen tersebut sebagai janji moral yang mengikat—tidak hanya kepada institusi, tetapi juga kepada bangsa dan nilai-nilai hukum yang harus dijaga.

“Ikrar ini bukan hanya kata-kata. Ini adalah janji kepada diri sendiri, kepada institusi, kepada negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Masalah Laten di Balik Sistem Pemasyarakatan


Deklarasi Zero Halinar merupakan bagian dari agenda nasional reformasi pemasyarakatan yang selama ini berupaya menekan praktik-praktik ilegal di dalam rutan dan lembaga pemasyarakatan. Isu penggunaan handphone ilegal, pungutan liar, hingga peredaran narkoba telah lama menjadi sorotan, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional.

Dalam banyak kasus, keberadaan handphone ilegal di dalam rutan kerap menjadi pintu masuk berbagai pelanggaran lain, mulai dari komunikasi terlarang hingga pengendalian aktivitas kejahatan dari balik jeruji. 

Sementara pungutan liar mencederai prinsip keadilan, dan narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan serta tujuan pembinaan warga binaan.

Kondisi ini menjadikan deklarasi seperti yang dilakukan di Sawahlunto tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.

Ikrar dan Konsekuensi


Dalam ikrar Zero Halinar yang dibacakan, terdapat lima poin utama yang menjadi komitmen bersama, antara lain:

- mendukung penuh terwujudnya lingkungan bebas handphone ilegal, pungli, dan narkoba,

- tidak menggunakan maupun mengedarkan handphone secara ilegal,

- menolak segala bentuk pungutan liar,

- menolak keras penyalahgunaan dan peredaran narkoba,

- serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ikrar tersebut juga menegaskan kesiapan seluruh pihak untuk menerima sanksi hukum dan disiplin apabila melanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menuju Budaya Integritas


Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Partisipasi aktif pegawai dan warga binaan menunjukkan bahwa pesan integritas tidak hanya ditujukan kepada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam ekosistem pemasyarakatan.

Pihak Rutan Sawahlunto berharap, semangat Zero Halinar tidak berhenti pada deklarasi, melainkan tumbuh menjadi budaya kerja yang berkelanjutan dengan pengawasan yang diperkuat, sinergi yang ditingkatkan, serta komitmen yang dijaga secara konsisten.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan.

Deklarasi mungkin menjadi titik awal. Namun keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh sejauh mana komitmen itu dijalankan dalam praktik sehari-hari, di balik tembok, di dalam sistem, dan di bawah pengawasan publik.(*) 

Pewarta: Marjafri

Perguruan Tinggi Harus Mampu Berikan Dampak Langsung kepada Masyarakat    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Perguruan Tinggi Harus Mampu Berikan Dampak Langsung kepada Mqasyarakat
Wali Kota Padang Fadly Amran melepas 312 mahasiswa Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (UNES-AAI) sebagai Tim Verifikator Lapangan Padang Rancak Award Tahun 2026. (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran melepas 312 mahasiswa Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (UNES-AAI) sebagai Tim Verifikator Lapangan Padang Rancak Award Tahun 2026, di Halaman Rektorat Kampus UNES, Rabu (22/4/2026).

Padang Rancak Award merupakan ajang lomba kebersihan dan lingkungan yang mencakup lomba RW, RT, Bank Sampah, dan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) terbaik. Periode penilaian tahun ini berlangsung dari 1 April hingga 5 Mei, dengan pengumuman pemenang, 6 Mei 2026.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kontribusi UNES yang kembali terlibat melalui program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dinilai menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Peran perguruan tinggi saat ini harus mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sejalan dengan program Kemendikti Saintek, yaitu Kampus Berdampak. Generasi muda dituntut untuk mampu berkontribusi nyata di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Fadly Amran menambahkan, Padang Rancak Award merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Program ini selaras dengan arah kebijakan nasional menuju lingkungan yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah).

“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita wujudkan Padang menjadi kota terbersih nomor satu di Indonesia, di mana pada penilaian tahun sebelumnya kita berada di posisi delapan secara nasional,” pungkas Fadly Amran didampingi Kadis Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta.

Sementara itu, Rektor UNES Sufyarma Marsidin menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang ditugaskan telah siap menjalankan peran sebagai verifikator lapangan. Para mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 104 kelurahan di Kota Padang.

“Kami berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta berperan aktif dalam memotivasi masyarakat untuk membangun budaya bersih. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menanamkan nilai bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” ungkapnya. (Tomy)

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar
Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., pada pembukaan acara kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. (Foto: Adri B)

BENTENGSUMBAR.COM
- Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menggelar kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. Kegiatan itu dilaksanakan selama dia hari, Rabu - Kamis, 22-23 April 2026.

Pembukaan kegiatan, Rabu, 22 April 2026, dihadiri oleh Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomo Adib Alfikri, SE., MM., Pejabat Sekretaris Kota Padang Raju Minrofa Chaniago, pelaku UMKM dan undangan lainnya.

BGN menyebut telah berhasil mendirikan 27 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun empat bulan sebagai upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hanya dalam kurun waktu satu tahun empat bulan kita berhasil mendirikan 27 ribu SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala BGN Dadan Hindayana. 

Artinya, sebut Dadan, saat ini BGN memiliki 27 ribu kepala SPPG, 27 ribu ahli gizi, 27 ribu akuntan, dan 1,1 juta relawan yang siap menyukseskan salah satu AstaCita Presiden Prabowo Subianto.

Khusus di Sumbar, lanjutnya, BGN mencatat terdapat 404 SPPG dimana 70 diantaranya berada di Kota Padang. Dengan jumlah itu, setidaknya terdapat Rp400 miliar uang yang berputar di Ranah Minang untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia menyampaikan MBG yang digaungkan Presiden Prabowo tidak hanya bertujuan melahirkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sehat. Namun, juga berdampak langsung terhadap berbagai sektor, seperti pertanian hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., menyampaikan, program MBG ditargetkan mampu menjangkau 92 juta penerima manfaat pada 2029. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan sasaran anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dikatakannya, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut memicu gangguan pada rantai pasok serta berdampak terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Melihat situasi tersebut, BGN mengambil langkah strategis melalui fasilitasi kolaborasi lintas sektor guna mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPPG, pimpinan regional, koordinator wilayah kabupaten/kota, hingga koordinator kecamatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar
Pembukaan acara dihadiri pelaku UMKM. (Foto: By) 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan sosialisasi program, dialog antar pemangku kepentingan, kunjungan ke pelaku ekonomi lokal yang terdampak bencana, serta penyelenggaraan pasar murah.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok antara SPPG dengan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pemasok yang terdampak bencana untuk bangkit kembali.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengonsolidasikan dukungan pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan program MBG di wilayah pascabencana.

BGN juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam bentuk regulasi maupun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.

Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam konsolidasi lintas sektor untuk pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak bencana yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Melalui sinergi yang dibangun, program MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di daerah pascabencana.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Padang telah menunjukkan dampak nyata. Ia menuturkan, dukungan dari seluruh SPPG terbukti membantu penyediaan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Untuk Kota Padang, hal itu terbukti dengan bantuan dari seluruh SPPG yang memberikan bantuan makanan kepada masyarakat yang ditimpa bencana,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan BUMDes menjadi bagian penting dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Menurut Adib, keterlibatan UMKM dan BUMDes tidak hanya memperkuat rantai pasok program MBG, tetapi juga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pemulihan ekonomi.

“Dengan melibatkan UMKM dan BUMDes, kami memastikan program ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah, dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait program pemulihan ekonomi,” kata Adib. (*) 

Laporan: Zamri Yahya, SHI., WU

Gubernur Mahyeldi Buka TMMD ke-128 di Padang Pariaman, Perkuat Pembangunan Daerah Berbasis Nagari    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Gubernur Mahyeldi Buka TMMD ke-128 di Padang Pariaman, Perkuat Pembangunan Daerah Berbasis Nagari
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola SMPN 4 Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan berbasis nagari.

“TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan ketahanan sosial masyarakat. Ini adalah kekuatan utama kita dalam membangun daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai, tema TMMD ke-128, “TMMD: Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, selaras dengan arah pembangunan Sumbar yang menempatkan nagari sebagai pusat pertumbuhan.

Menurut Mahyeldi, pelaksanaan TMMD di Kabupaten Padang Pariaman mencakup berbagai kegiatan strategis, baik fisik maupun nonfisik. Untuk kegiatan fisik, meliputi pembukaan jalan usaha tani sepanjang 2 kilometer, pembangunan jembatan dan gorong-gorong, rehabilitasi mushala serta rumah tidak layak huni, hingga penyediaan sarana air bersih dan MCK.

Untuk kegiatan nonfisik, diisi dengan penyuluhan kesehatan dan pertanian, edukasi bela negara dan penanggulangan bencana, serta sosialisasi pencegahan stunting dan bahaya narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD, mulai dari jajaran TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Gubernur turut menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Baznas Sumbar sebesar Rp100 juta untuk rehabilitasi empat unit rumah tidak layak huni.

Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan 200 batang bibit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 250 zak semen dari PT Semen Padang untuk mendukung pembangunan, serta paket sembako kepada masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar, Komandan Kodim 0308 Padang Pariaman beserta jajaran, dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Padang Pariaman. (adpsb/cen/bud)

Sekda Sumbar Dorong Transformasi Kinerja ASN Berbasis Hasil dan Pengembangan Berkelanjutan    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Sekda Sumbar Dorong Transformasi Kinerja ASN Berbasis Hasil dan Pengembangan Berkelanjutan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam, Rabu (22/04/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi mendorong transformasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pengembangan berkelanjutan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam, Rabu (22/04/2026).

Ia menegaskan Pengelolaan kinerja ASN kini tidak lagi berfokus pada penilaian di akhir, melainkan diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja secara berkelanjutan yang berorientasi hasil dan dampak

“Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekadar performance appraisal, tetapi harus menjadi performance development. Fokusnya adalah hasil dan dampak dari apa yang telah mereka kerjakan positif untuk instansi dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menuntut birokrasi semakin adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam pengelolaan kinerja adalah terbangunnya dialog yang intensif antara pimpinan dan pegawai. Komunikasi yang terbuka dinilai mampu memperjelas peran, mempercepat penyelesaian masalah, serta meningkatkan kualitas kerja.

Sekda juga menekankan bahwa kinerja individu harus selaras dan berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi, sehingga hasil kerja ASN tidak hanya diukur dari tugas administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan.

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa pengelolaan kinerja mencakup siklus yang utuh, mulai dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pemberian umpan balik secara berkala, evaluasi kinerja, hingga pemberian penghargaan berbasis capaian.

Dalam konteks tersebut, Sekda menempatkan peran pimpinan sebagai pengarah dan pengawal kinerja organisasi, yang memastikan setiap proses berjalan konsisten dan terukur.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas, loyalitas, dan kemampuan adaptif sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan dalam birokrasi.

“Kepercayaan adalah kunci dalam karier dan kepemimpinan. Kepercayaan itu dibangun dari kinerja, integritas, loyalitas, dan kemampuan beradaptasi,” tegasnya.

Kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator ini diikuti oleh 82 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir para administrator yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu mendorong perubahan dan memperkuat kinerja birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. (adpsb/rmz/bud)

Sekdaprov Sumbar Dorong Transformasi UKPBJ untuk Perkuat Kualitas Belanja Daerah    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Sekdaprov Sumbar Dorong Transformasi UKPBJ untuk Perkuat Kualitas Belanja Daerah
Rapat Koordinasi UKPBJ se - Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se - Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).

Arry Yuswandi menegaskan pengadaan barang dan jasa tidak lagi sekadar proses administratif, tapi telah menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan saat ini menuntut kualitas belanja pemerintah yang semakin efisien, adaptif, dan mampu menghasilkan value for money, sehingga peran UKPBJ harus semakin kuat dalam memastikan efektivitas pengadaan.

Menurutnya, tantangan pengadaan saat ini semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan.

“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM pengadaan.

Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak Tahun 2024 lalu, sekaligus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.

Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah.

“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.

Rakor ini diharapkan memperkuat integritas serta menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar dapat semakin profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. (adpsb/rmz/bud)

DPRD Sumbar dan Dinas Perpustakaan Siapkan Program Tingkatkan Minat Generasi Muda ke Perpustakaan    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

DPRD Sumbar dan Dinas Perpustakaan Siapkan Program Tingkatkan Minat Generasi Muda ke Perpustakaan
Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK). (Foto: Novrianto, SP). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat akan menyusun program bagi generasi muda agar mencintai perpustakaan sebagai ruang belajar yang memiliki nilai-nilai literasi kuat dan berperan dalam membangun sumber daya manusia berkualitas.

Komitmen tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) yang digelar di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Selasa (21/4).

Dalam kegiatan itu, Muhidi memaparkan materi mengenai peran legislatif dalam mendukung pengembangan literasi, inklusi sosial, serta kebijakan daerah untuk memperkuat fungsi perpustakaan di tengah masyarakat. 

Ia menilai perpustakaan harus menjadi ruang yang dekat dengan generasi muda melalui program yang adaptif dan sesuai perkembangan zaman.

Menurutnya, melalui penguatan literasi akan lahir generasi yang berkualitas, cerdas, berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi di masa depan. 

Ia juga menekankan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci utama menuju kesuksesan.

“Melalui literasi kita nantinya akan melahirkan generasi berkualitas, cerdas, berkarakter hingga berdaya saing. Kejujuran adalah kunci kesuksesan,” ujar Muhidi. 

Ia menambahkan, pengelola perpustakaan dituntut terus berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan pelayanan, tanpa hanya bergantung pada dukungan anggaran daerah.

Perpustakaan, kata dia, harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan, ruang diskusi, serta wadah pengembangan kreativitas masyarakat.

Muhidi juga menilai penguatan literasi masyarakat perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan DPRD sebagai unsur pembuat kebijakan. 

Dengan sinergi tersebut, perpustakaan diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat. (By/Ucok)

Kemnaker Salurkan Rp32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara dan Aceh    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Kemnaker Salurkan Rp32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara dan Aceh
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di BBPVP Medan, Selasa (21/4/2026). (Biro Humas Kemnaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di BBPVP Medan, Selasa (21/4/2026). Penyaluran ini menjadi wujud kehadiran negara dalam masa sulit, sekaligus upaya mendorong masyarakat agar kembali bangkit, bekerja, dan berdaya.

Yassierli menyampaikan duka dan empati mendalam atas bencana yang melanda masyarakat di kedua provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Namun saya yakin, dengan semangat gotong royong dan ketangguhan masyarakat Sumatera Utara dan Aceh, kita akan mampu bangkit dan pulih bersama,” ujar Yassierli.

Yassierli menambahkan, bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi dan penguatan keterampilan masyarakat terdampak.

Bentuk dan Rincian Bantuan

Total bantuan Rp32.252.643.000 tersebut dialokasikan untuk beberapa program sebagai berikut:

1. Pelatihan Vokasi. Bantuan program pelatihan vokasi untuk Sumatera Utara sebanyak 4.516 orang dengan anggaran Rp16.531.704.000 dan Aceh sebanyak 2.438 orang dengan anggaran Rp8.918.439.000. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan kerja agar masyarakat dapat kembali bekerja atau membuka usaha mandiri.

2. Padat Karya. Sebanyak 40 paket kegiatan senilai Rp4.000.000.000 untuk menciptakan lapangan kerja sementara dan menggerakkan ekonomi lokal di wilayah terdampak.

3. Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Sebanyak 400 paket bantuan senilai Rp2.000.000.000 untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil baru di masyarakat.

4. Santunan Pekerja Terdampak. Bantuan kepada 28 pekerja terdampak kategori berat dan sedang berupa paket sembako dan tali asih senilai Rp52.500.000 sebagai bentuk kepedulian sosial.

5. Dukungan Wirausaha MPSI. Bantuan pelatihan dan modal usaha senilai Rp750.000.000 untuk memperkuat kapasitas wirausaha masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.

Dukungan Pemulihan Pascabencana

Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker melalui BBPVP Medan dan Aceh juga menyiapkan dukungan pemulihan jangka menengah dan panjang melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pascabencana, peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta penguatan produktivitas agar masyarakat kembali mandiri secara ekonomi.

Ia menekankan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar pulih dan berdaya.

“Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Kita jadikan musibah ini sebagai titik untuk bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat—untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan dan penguatan SDM di Sumatera Utara dan Aceh. (By/Aditya)

Wako Padang Fadly Amran Hadiri Pelantikan DPW GAPEMBI Sumbar Periode 2025–2030    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wako Padang Fadly Amran Hadiri Pelantikan DPW GAPEMBI Sumbar Periode 2025–2030
Wako Padang Fadly  hadiri pelantikan Pengurus DPW GAPEMBI Sumatera Barat (Sumbar) Periode 2025–2030. (Foto: Prokompim). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Barat (Sumbar) Periode 2025–2030 resmi dilantik, di The ZHM Premiere Hotel, Rabu (22/4/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony. Adapun susunan pengurus yang dilantik yakni Agung Adhitya Lingga sebagai Ketua, Doni Marta sebagai Sekretaris Umum, dan Megri Fernando sebagai Bendahara Umum.

Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia mengajak GAPEMBI Sumbar untuk bersinergi menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang.

“Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat, dan membuka lapangan kerja. Karena itu, kita harus bersama-sama menyukseskannya,” tambah Fadly Amran yang juga Ketua Dewan Pembina GAPEMBI Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy menyampaikan, pihaknya terus mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumbar. Saat ini, dari target sekitar 600 dapur MBG, baru terealisasi sekitar 390 dapur.

“Kita masih kekurangan ratusan dapur. Karena itu, kolaborasi semua pihak, termasuk GAPEMBI, sangat dibutuhkan untuk mempercepat capaian program ini. Ini program prioritas Bapak Presiden yang sangat mulia dan harus kita sukseskan bersama.” ungkapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk sekitar 27 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumbar sendiri tercatat sebanyak 402 SPPG, dengan 70 unit diantaranya berada di Kota Padang.

“Alhamdulillah, hingga saat ini sekitar 62 juta penerima manfaat telah merasakan program MBG dari target 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Kami mengajak pengurus DPW GAPEMBI Sumbar untuk bersinergi untuk menyukseskan program ini,” ujaranya. (*)

Wako Padang Fadly Amran Sambut Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wako Padang Fadly Amran Sambut Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta
Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyambut kedatangan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, di Markas Komando (Mako) Polresta Padang, Rabu (22/4/2026). (Foto: Prokompim Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyambut kedatangan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, di Markas Komando (Mako) Polresta Padang, Rabu (22/4/2026).

Kedatangan Kapolda Sumbar dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polresta Padang. Kegiatan diawali dengan peresmian sejumlah fasilitas, di antaranya renovasi Mako Polresta, ruang rapat, Aula Tuah Sakato, serta lapangan apel Mako Polresta Padang, yang dilanjutkan dengan penanaman pohon.

Fadly Amran mengucapkan selamat atas peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Polresta Padang. Menurutnya, pembenahan fasilitas ini menjadi langkah penting dalam mendukung optimalisasi kinerja aparat kepolisian dan pelayanan publik. 

“Kami meyakini, dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Fadly Amran didampingi Kaban Kesbangpol Syahendri Barkah.

Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus bersinergi dengan jajaran kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menciptakan suasana yang kondusif di Kota Padang

“Sinergi antara pemerintah kota dan kepolisian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Kota Padang. Kita ingin Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif untuk masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas di Polresta Padang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian secara lebih profesional, modern, dan humanis.

Kegiatan kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang serta pejabat utama di lingkungan Polresta Padang. (By/Tommi)

Jelang NFSC di Palembang, Wali Kota Sawahlunto Tinjau Kesiapan Personel Damkar    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra tinjau kesiapan Personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sawahlunto untuk mengikuti National Firefighter Skill Competition (NFSC) yang akan digelar di Palembang, Selasa 21/4/2026. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sawahlunto menyatakan kesiapan mengikuti National Firefighter Skill Competition (NFSC) yang akan digelar di Palembang pada 27 hingga 29 April 2026.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, meninjau langsung kesiapan personel dan peralatan pada Selasa (21/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota melakukan inspeksi armada untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi prima tanpa kendala teknis.

Selain itu, Wali Kota juga memberikan arahan agar petugas tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki kesiapan mental dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kota Sawahlunto, Nurwansyah, bersama jajaran turut memaparkan kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis peralatan serta mendukung pelaksanaan tugas, baik dalam kompetisi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir kegiatan, Wali Kota menyampaikan harapan kepada seluruh personel Damkar Kota Sawahlunto.

“Semoga kontingen Damkar Kota Sawahlunto dapat memberikan hasil terbaik dan kembali dengan pengalaman berharga demi meningkatkan standar keamanan seluruh masyarakat kota.” (*) 

Pewarta: Marjafri

Tinjau Korban Kebakaran Desa Santur, Wali Kota Sawahlunto Instruksikan OPD Pastikan Bantuan Berkelanjutan    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wali kota Sawahlunto Riyanda Putra
Wali kota Sawahlunto Riyanda Putra serahkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan perlengkapan tanggap darurat bagi keluarga terdampak kebakaran di Desa Santur, Selasa 21 April 2026. (Foto: Humas Sawahlunto). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kebakaran menghanguskan dua unit rumah milik Jumiran dan Rahma Geni Saputra di Desa Santur, Kecamatan Barangin, pada Senin malam.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, meninjau langsung lokasi kejadian pada Selasa pagi (21/4/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi para Asisten Sekretariat Daerah, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Barangin, serta Kepala Desa Santur.

Dalam kunjungan itu, Wali Kota menyerahkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok dan perlengkapan tanggap darurat bagi keluarga terdampak.

Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga memberikan layanan di lokasi berupa penggantian Kartu Keluarga (KK) yang rusak atau terbakar serta penerbitan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Wali Kota Riyanda Putra menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk memastikan penanganan terhadap korban berjalan berkelanjutan.

“Saya instruksikan kepada seluruh OPD terkait agar memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berkelanjutan. Kita harus hadir memastikan warga kita kembali pulih, baik secara fisik bangunan maupun pendampingan lainnya,” tegasnya. (*) 

Pewarta: Marjafri

Dari Juara Olimpiade hingga Diplomat, Lima Perempuan Indonesia Bicara tentang Kekuatan    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

diskusi “Her Strength, Her Light: A Journey through Doubt, Growth, and Becoming” di Wisma Habibie & Ainun,
Diskusi “Her Strength, Her Light: A Journey through Doubt, Growth, and Becoming” di Wisma Habibie & Ainun. (Foto: Istimewa) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam momentum Hari Kartini, ParagonCorp sebagai Purposeful Beauty Tech Company asal Indonesia menggelar sesi diskusi “Her Strength, Her Light: A Journey through Doubt, Growth, and Becoming” di Wisma Habibie & Ainun, sekaligus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan inisiatif Women’s Space.

Perjalanan, Keraguan, dan Kekuatan Perempuan

Sesi ini menghadirkan Retno Marsudi, Susy Susanti, Nikita Willy, Nadia Habibie, serta dr. Sari Chairunnisa, yang dipandu oleh Marissa Anita, dalam diskusi reflektif mengenai kekuatan yang terbentuk dari perjalanan hidup masing-masing.

Mengangkat narasi “menemukan kekuatan di balik rasa belum cukup”, ParagonCorp menyoroti bahwa banyak perempuan memiliki keinginan untuk berkembang, namun masih dihadapkan pada keraguan diri.
dr. Sari Chairunnisa, Deputy CEO and Chief R&D Officer ParagonCorp, menyampaikan,
“Berbagai studi menunjukkan bahwa mayoritas perempuan memiliki motivasi untuk berkembang, namun tidak semuanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup untuk melangkah. Sebagai contoh, riset Mestara (2025) menunjukkan bahwa 83% perempuan ingin berkembang, namun hanya sekitar 30% yang merasa cukup percaya diri untuk mengambil langkah tersebut.”

Ia menambahkan, “Sering kali perempuan terlihat tenang dan mampu, tetapi di dalamnya tetap ada pertanyaan: apakah saya sudah cukup? Saya juga pernah berada di titik itu. Namun saya belajar bahwa keraguan bukan sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan dihadapi dan justru dari situlah kita bertumbuh, sekaligus tetap rendah hati.”

Terinspirasi dari kisah B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari, sesi ini juga menekankan pentingnya dukungan dan relasi dalam perjalanan perempuan.
Retno Marsudi menyampaikan, “Pertanyaan ‘saya sudah cukup belum ya?’ atau ‘saya masih bisa lebih maju nggak ya?’ sering muncul di benak kita sebagai perempuan. Namun bagi saya, justru saat pertanyaan itu hadir, di situlah semangat saya tumbuh.”

Susy Susanti menambahkan,
“Saya tumbuh di dunia yang didominasi laki-laki. Namun pesan untuk pantang menyerah menjadi kekuatan bagi saya untuk terus maju, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membuka jalan bagi perempuan lain.”

Sementara itu, Nikita Willy berbagi, “Hidup di ruang publik membuat kita sering dihadapkan pada ekspektasi dan penilaian orang lain. Namun di setiap fase kehidupan, saya belajar untuk tetap jujur pada diri sendiri dan konsisten dengan apa yang saya jalani.”

Melengkapi perspektif tersebut, Nadia Habibie menyampaikan, “Privilege bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tanggung jawab bagaimana kita bisa memberi dampak bagi sekitar.”

Women’s Space: Dari Ruang Aman menjadi Ekosistem Kepemimpinan

Di balik berbagai perjalanan tersebut, satu benang merah muncul bahwa tidak ada satu pun perempuan yang bertumbuh sendirian. Selalu ada lingkungan yang mendukung dan menopang di setiap fase kehidupan the circle that holds her.

Namun, tidak semua perempuan memiliki akses terhadap dukungan tersebut. Lebih dari seribu perempuan yang telah menjadi bagian dari komunitas Women’s Space, kebutuhan terbesar yang muncul adalah keinginan untuk bertumbuh, namun belum memiliki ruang yang aman untuk mencoba.

Melihat kebutuhan ini, ParagonCorp menghadirkan Women’s Space sebagai ruang bagi perempuan untuk bertumbuh, belajar, dan saling menguatkan.

Sejak dimulai pada 2023, Women’s Space telah menjangkau lebih dari 10.000 perempuan melalui roadshow di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, dengan lebih dari 1.000 peserta yang kini tergabung aktif dalam komunitas.

Women’s Space dirancang sebagai wadah bagi perempuan penggerak Indonesia untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, meningkatkan keterampilan yang relevan, serta membangun jejaring dalam ruang yang aman dan suportif.

Memasuki fase pengembangan, ParagonCorp menghadirkan program mentorship sebagai langkah strategis untuk memperkuat dampak.

Inspiration builds community, but mentorship builds leaders.
Program ini dikembangkan dalam empat pilar kepemimpinan, yaitu Leading Self, Leading Systems, Leading Enterprise, dan Leading Narratives, yang didukung oleh para mentor perempuan dari berbagai latar belakang, seperti : 
Analisa Widyaningrum, CEO APDC Indonesia; Psikolog, Konsultan, dan Trainer
Shana Fatina, Founder & CEO Komodo Water
Nadia Habibie, Executive Board The Habibie Center; Executive Director Habibie & Ainun Foundation
Prita Ghozie, Founder & CEO Zapfinance

Melalui Women’s Space, ParagonCorp menargetkan lahirnya perempuan-perempuan pemimpin yang tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga mampu menciptakan dampak berkelanjutan di lingkungannya.

Women’s Space hadir dengan tujuan untuk nurture grounded women leaders who multiply positive impact across generations. Sejalan dengan keyakinan ParagonCorp bahwa ketika satu perempuan bertumbuh, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri, melainkan meluas ke keluarga, komunitas, hingga generasi berikutnya. (By)

Sekdaprov Sumbar Tekankan Sinkronisasi Lintas Daerah untuk Perencanaan Infrastruktur 2027    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Adpim Sumbar
Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/04/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027.

Penegasan itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/04/2026).

Dalam kapasitasnya sebagai pengarah kebijakan pembangunan daerah, Sekda menekankan bahwa forum perangkat daerah harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk memastikan keterpaduan perencanaan antar level pemerintahan.

“Forum ini harus menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan, agar pembangunan bidang ke PU-an tahun 2027 di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, luasnya kewenangan Pemprov Sumbar, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer ruas jalan provinsi, menuntut kolaborasi yang kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.

Sekda juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan setiap usulan program memiliki kejelasan arah dan dampak.

“Silakan sampaikan usulan yang bisa kita koordinasikan bersama untuk pelaksanaan tahun 2027, karena kehadiran pemerintah adalah untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan tingginya ekspektasi publik terhadap sektor ke PU-an, sehingga setiap program harus dijalankan sesuai ketentuan serta dikawal dengan komunikasi yang baik.

Selain itu, pengalaman bencana hidrometeorologi sebelumnya menjadi pengingat pentingnya koordinasi yang solid dan terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades menyampaikan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program prioritas meliputi rehabilitasi sekolah keagamaan, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, swasembada air dan pangan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penguatan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, serta penyediaan pasokan air berkelanjutan.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan mampu menjawab tantangan sekaligus mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. 

“Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Sumbar, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, serta Balai Pengelola Transportasi Darat. (adpsb/rmz/bud)

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang    
Selasa, April 21, 2026

On Selasa, April 21, 2026

Akhiri Penantian 22 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang
Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). (Foto: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang. 

Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. 

Pengesahan ini bermakna spesial karena bertepatan dengan momen Hari Kartini, serta menjadi kado menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026.

Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). 

Sidang paripurna dihadiri wakil pemerintah di antaranya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto; dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan.

Dalam sidang tersebut, Puan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara atas peran dan kerja sama selama pembahasan RUU PPRT.

Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden RI dalam rapat terhormat ini menyatakan setuju RUU tentang PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut baik serta memberikan apresiasi atas diselesaikannya pembahasan RUU PPRT yang telah diusulkan sejak 2004 dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada 21 April 2026.

Afriansyah menambahkan bahwa pengesahan RUU PPRT ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dalam pelindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. 

“Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras telah menyelesaikan pembahasan RUU PPRT,” ujarnya.

Sejumlah materi muatan yang diatur dalam UU PPRT antara lain perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan; hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian kerja; hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT); pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga; perizinan berusaha bagi P3RT; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan pekerja rumah tangga; penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja, pekerja rumah tangga, dan/atau P3RT; dan peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga. (By/Aditya)