Pererat Silaturahmi, Alumni 88/91 SLTP/SLTA Sawahlunto Gelar Reunian di Momen Idul Fitri

Pererat Silaturahmi, Alumni 88/91 SLTP/SLTA Sawahlunto Gelar Reunian di Momen Idul Fitri

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Acara dipandu oleh Hadi Chadra (Ujeng), yang juga merupakan bagian dari alumni, dengan gaya santai dan penuh canda.

BENTENGSUMBAR.COM - Momentum Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh Alumni 88/91 SLTP/SLTA Sawahlunto untuk mempererat kembali tali silaturahmi melalui kegiatan reuni yang digelar di kawasan wisata alam Puncak Cemara, Selasa (24/3/2026).

Dalam suasana penuh keakraban, para alumni yang datang dari berbagai daerah, baik yang menetap di kampung halaman maupun yang merantau, tampak larut dalam kebersamaan. Momen tersebut menjadi ajang bernostalgia, mengenang masa-masa sekolah yang penuh kenangan.

Acara dipandu oleh Hadi Chadra (Ujeng), yang juga merupakan bagian dari alumni, dengan gaya santai dan penuh canda. Ia mengajak rekan-rekannya mengingat kembali masa remaja saat masih duduk di bangku sekolah, yang disambut gelak tawa dan cerita-cerita lama yang menghangatkan suasana.

Selain temu kangen, rangkaian kegiatan juga diisi dengan makan bersama yang berlangsung sederhana namun penuh kebersamaan. Suasana semakin meriah dengan digelarnya lomba karaoke, di mana para alumni bergantian menunjukkan bakat bernyanyi mereka, menciptakan hiburan yang mengundang tawa dan keceriaan.

Ketua panitia pelaksana, Adrial, menyampaikan bahwa kegiatan reuni ini bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan antar alumni yang selama ini terpisah oleh jarak dan kesibukan.

“Melalui momen Idul Fitri ini, kita ingin saling bersilaturahmi, mempererat kembali hubungan, baik dengan yang berada di perantauan maupun yang tinggal di Sawahlunto,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat inisiatif bersama serta dukungan dan donasi dari para alumni yang berada di perantauan, di antaranya Elza Efrizawati (Bogor), Erwin Rizal (Bawen), dan rekan-rekan lainnya.

Meskipun tidak seluruh alumni dapat hadir secara langsung, semangat kebersamaan tetap terasa. Beberapa di antaranya masih dalam perjalanan menuju lokasi, sementara yang lain berhalangan hadir karena keperluan keluarga. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna dari reuni tersebut.

“Walaupun tidak semua bisa hadir secara langsung, kita tetap terhubung, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi jarak jauh,” tambahnya.

Kegiatan diakhiri dengan saling bermaafan dalam suasana Idul Fitri yang penuh makna.

“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” tutup Adrial. (*) 

Pewarta: Marjafri

KPB Turun 10 Personil dan Satu Unit Ambulance, Zulkifli Singgung Kepedulian Pemko Padang

KPB Turun 10 Personil dan Satu Unit Ambulance, Zulkifli Singgung Kepedulian Pemko Padang

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Kehadiran relawan kebencanaan di Pantai Air Manis saat pengamanan (PAM) Lebaran sangat membantu Pemerintah Kota Padang dalam mendukung sektor pariwisata. 

BENTENGSUMBAR.COM - Kehadiran relawan kebencanaan di Pantai Air Manis saat pengamanan (PAM) Lebaran sangat membantu Pemerintah Kota Padang dalam mendukung sektor pariwisata. 

Relawan dari berbagai unsur seperti Komite Peduli Bencana (KPB), Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan Palang Merah Indonesia aktif memantau keselamatan pengunjung dan siap merespons jika terjadi keadaan darurat.

Namun, Ketua KPB Kota Padang Zulkifli sangat menyayangkan, hingga saat ini belum terlihat adanya bentuk apresiasi yang layak dari pemerintah terhadap para relawan di lapangan.

"Kehadiran mereka memang bukan untuk mencari imbalan, tetapi setidaknya kebutuhan dasar seperti makan siang dan air minum seharusnya dapat difasilitasi oleh pemerintah, " katanya. 

Perlu diingat, kata Zulkifli, keberadaan relawan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan regulasi daerah seperti Perwako Padang Nomor 25 Tahun 2018.

"Sudah seharusnya Pemerintah Kota Padang bersyukur atas kontribusi relawan. Dengan kehadiran mereka, setiap potensi kejadian di lokasi wisata bisa direspons dengan cepat, sehingga memberikan rasa aman bagi pengunjung, " tegasya.

Dikatakannya, dukungan sederhana seperti penyediaan konsumsi tentu tidak akan membebani APBD secara signifikan, apalagi jika bisa diinstruksikan juga kepada pihak pengelola objek wisata.

Dikatakannya, selain minimnya perhatian terhadap relawan, kondisi kawasan wisata Pantai Air Manis juga masih memprihatinkan. Pengawasan yang lemah menyebabkan sampah bertebaran di berbagai titik, yang tentunya mengurangi kenyamanan dan citra pariwisata Kota Padang.

"Harapannya, ke depan Pemerintah Kota Padang dapat lebih peduli, tidak hanya terhadap pengembangan pariwisata, tetapi juga terhadap para relawan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat, " cakapnya. (*)

Heboh! Rismon Sianipar Diduga Serahkan Kejanggalan Penelitian Ijazah Palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo: Ini Fitnah!

Heboh! Rismon Sianipar Diduga Serahkan Kejanggalan Penelitian Ijazah Palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya, Roy Suryo: Ini Fitnah!

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Roy Suryo mendorong aparat kepolisian, khususnya Unit Cybercrime, untuk segera bertindak menindaklanjuti penyebaran hoax ini agar tidak semakin meluas dan merugikan banyak pihak.

BENTENGSUMBAR.COM - Beredar kabar menyebut bahwa Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, menyerahkan bukti kejanggalan penelitian terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya usai mengakui keaslian Presiden ke-7, Jokowi.

Bukti tersebut diklaim sebagai temuan baru adanya manipulasi atau kekeliruan dalam penelitian/buku Jokowis White Paper.

Roy Suryo Tegaskan Isu Penyerahan Bukti ke Polda adalah Fitnah

Roy Suryo menilai kabar tersebut sebagai "bohong atau hoax sekaligus fitnah yang sangat ngawur alias kampungan" dan berasal dari kanal abal-abal. Ia menyesalkan bahwa video tersebut tidak segera diklarifikasi meskipun sudah viral dan menjadi perbincangan publik.

"Tanpa otak langsung diamplifikasi atau diglorifikasi oleh para TerMul (Pendukung Jokowi) yang jelas-jelas turut mengedarkan fitnah tersebut alias Melanggar UU ITE," jelas Roy saat ditemui, menyoroti pelanggaran hukum yang terjadi akibat penyebaran informasi palsu tersebut.

Nama-nama Besar Ikut Terseret dalam Isu Hoax

Lebih lanjut, Roy menyesalkan bahwa nama-nama besar seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ikut terseret dalam dugaan fitnah ini. Ia meragukan keberanian Rismon untuk memberikan klarifikasi karena telah kehilangan integritasnya akibat kasus "Parcel" sebelumnya.

"Saya tidak yakin si Omon (Rismon, red) berani klarifikasi karena sudah kehilangan integritasnya sampai titik nadir akibat Parcel," beber Roy, menambahkan bahwa nama Rismon hanya dicatut terkait rekaman palsu yang beredar.

Desakan Kepada Kepolisian untuk Usut Penyebar Hoax

Roy mendorong aparat kepolisian, khususnya Unit Cybercrime, untuk segera bertindak menindaklanjuti penyebaran hoax ini agar tidak semakin meluas dan merugikan banyak pihak.

"Dijadikan kantung sansak hoax tersebut, tetapi seharusnya aparat kepolisian yang memiliki Unit Cybercrime harus segera bertindak," pungkas Roy. Ia juga menegaskan bahwa jika kepolisian bersikap netral dan tidak memihak penyebar fitnah, kasus ini dapat diusut dengan mudah.

Polemik Permintaan Pencabutan Laporan Dugaan Ijazah Palsu

Di sisi lain, pengamat teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada, Josua Sinambela, mengungkap adanya permintaan agar laporan dugaan ijazah palsu milik Rismon dicabut karena Rismon disebut telah bertobat. Pernyataan ini disampaikan Josua setelah mencuat polemik perubahan sikap Rismon yang sebelumnya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi namun kemudian mengakui keaslian dokumen tersebut.

"Ada yang meminta kami mencabut laporan kasus ijazah palsu Rismon karena katanya dia sudah bertobat," ujar Josua, mengingatkan potensi kasus ini berhenti apabila tidak dikawal secara serius.

Josua juga menyinggung kemungkinan proses hukum akan berhenti dengan keluarnya RJ/SP3 pada kasus fitnah, yang bisa membuat kasus ijazah palsu ini hilang tanpa kejelasan jika tidak mendapat pengawalan publik.

"Dan mungkin akhirnya bakal melenggang begitu saja setelah persekusi banyak lembaga dan menimbulkan perpecahan," katanya, sekaligus menantang Rismon secara langsung, "Betul Mon (Rismon)?"

Hingga berita ini diturunkan, Rismon Hasiholan Sianipar belum memberikan tanggapan atas pernyataan Josua Sinambela. (*) 

Sumber: Fajar.co.id

Gegara Yaqut, KPK Era Setyo Budiyanto Dituding Terburuk

Gegara Yaqut, KPK Era Setyo Budiyanto Dituding Terburuk

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

KPK tengah memproses pengalihan tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memproses pengalihan tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan.

Sebelumnya, Yaqut sejak Kamis malam, 19 Maret 2026, diizinkan KPK untuk keluar dari rutan untuk berlebaran bersama keluarganya di kediaman pribadinya, di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Merespons hal tersebut, peneliti media dan politik Buni Yani menilai KPK yang diisi Komisioner Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, merupakan lembaga antirasuah terburuk.

"Inilah KPK paling buruk bikinan Jokowi juara OCCRP," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 24 Maret 2026.

Diketahui, KPK berencana mengubah status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rumah menjadi tahanan di Rutan Merah Putih KPK.

"Senin tanggal 23 Maret 2026,  KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka saudara YCQ  dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK," kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin 23 Maret 2026.

Sebelum dimasukan ke dalam Rutan Merah Putih KPK, Yaqut menjalani sejumlah proses pemeriksaan.

"Untuk saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara TK. I.R Said Sukanto, Jakarta Timur," kata Budi. (*) 

Sumber: RMOL

Prabowo Ungkap Alasan Sering Kunker Luar Negeri: Untuk Perkuat Ekonomi, RI Tak Bisa Dibentak-bentak

Prabowo Ungkap Alasan Sering Kunker Luar Negeri: Untuk Perkuat Ekonomi, RI Tak Bisa Dibentak-bentak

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Presiden Prabowo Subianto dalam suatu pertemuan dengan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut Prabowo, kondisi dunia saat ini telah berubah, di mana kekuatan ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan hubungan antarnegara.

Dalam situasi tersebut, ia menilai setiap negara harus aktif membangun hubungan internasional, termasuk melalui diplomasi langsung di tingkat kepala negara.

“Makanya setiap presiden Indonesia ya capek disangka saya suka jalan-jalan ke situ dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya untuk menjaga apa? Lapangan kerja,” kata ujar Presiden Prabowo dilansir dari Youtube Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, kehadiran langsung dalam berbagai forum dan pertemuan internasional kerap menjadi penentu dalam proses negosiasi, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi.

“Di ujungnya saya harus datang,” ujarnya.

Lebih Lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa penguatan ekonomi nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak mudah ditekan dalam percaturan global.

“Kalau ekonomi kita kuat, kita tidak bisa dibentak-bentak,” tegasnya. (*) 

Sumber: Kompastv

Pajak Ganda Disorot, Firman Angkat Suara: Negara Jangan Bebani Rakyat!

Pajak Ganda Disorot, Firman Angkat Suara: Negara Jangan Bebani Rakyat!

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik keras terhadap sistem perpajakan yang dinilai masih membebani masyarakat—terutama praktik pajak ganda pada satu objek.

BENTENGSUMBAR.COM - Isu pajak kembali memanas. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik keras terhadap sistem perpajakan yang dinilai masih membebani masyarakat—terutama praktik pajak ganda pada satu objek.

Menurutnya, kebijakan fiskal seperti ini bukan hanya soal angka. Tapi soal keadilan.

Firman menegaskan, praktik pajak berulang terhadap satu objek sudah terlalu lama dibiarkan.

“Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan justru menambah beban melalui kebijakan fiskal yang tidak adil,” tegasnya, Minggu (22/3/2026).

Politikus Partai Golkar itu menilai, skema pajak ganda bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Lebih jauh, Firman mengingatkan dampak serius jika persoalan ini tidak segera dibenahi.

- Kesenjangan ekonomi bisa melebar 

- Ketidakpuasan publik meningkat 

- Kepercayaan terhadap negara menurun 

“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh,” ujarnya.

Firman mendorong pemerintah dan DPR segera melakukan revisi undang-undang perpajakan.

Fokusnya jelas:

- Penyederhanaan sistem 

- Penghapusan pajak ganda 

- Penguatan asas keadilan dan transparansi 

Menurutnya, reformasi pajak tidak bisa lagi ditunda.

Selain soal beban pajak, Firman juga menyoroti pentingnya akuntabilitas.

“Setiap rupiah yang dipungut dari rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia menegaskan, pajak seharusnya menjadi alat pembangunan—bukan tekanan bagi masyarakat.

Pernyataan Firman dinilai sebagai sinyal kuat bahwa isu keadilan pajak akan menjadi agenda serius di parlemen.

Apalagi, pemerintah melalui Purbaya Yudhi Sadewa telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU sektor keuangan kepada DPR.

Langkah ini menjadi pintu masuk pembahasan lebih luas, termasuk potensi revisi aturan perpajakan.

Panja Dibentuk, Pembahasan Dimulai

DPR dan pemerintah juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi tersebut.

Panja ini dipimpin oleh Muhammad Hekal dari Fraksi Gerindra, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan DPR.

Di akhir pernyataannya, Firman menegaskan satu hal: negara tidak boleh lagi setengah hati.

“Sudah saatnya negara benar-benar berpihak pada rakyat. Keadilan pajak adalah fondasi keadilan sosial,” pungkasnya.

Isu pajak kini bukan sekadar teknis fiskal. Ini soal keadilan—dan kepercayaan rakyat kepada negara. (*) 

Sumber: rmbanten.com

Menjatuhkan Prabowo-Gibran Bukan Solusi!

Menjatuhkan Prabowo-Gibran Bukan Solusi!

BentengSumbar.com On Selasa, Maret 24, 2026

Wacana menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukan solusi atas dinamika politik nasional.

BENTENGSUMBAR.COM - Wacana menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukan solusi atas dinamika politik nasional.

Demikian penegasan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.

"Langkah tersebut berpotensi memunculkan masalah baru yang lebih kompleks, mulai dari instabilitas politik hingga fragmentasi di tubuh elite," kata Amir.

Menurut Amir, dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik yang berujung delegitimasi pemerintahan.

“Dalam perspektif intelijen, menjatuhkan Prabowo-Gibran berisiko tinggi terhadap keamanan nasional,” kata Amir.

Amir menekankan bahwa elite oposisi yang kalah dalam kontestasi politik seharusnya menyiapkan diri untuk kembali bertarung secara sehat pada Pemilihan Presiden 2029. 

Ia menegaskan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

“Kalau tidak puas, jawabannya bukan menjatuhkan. Tapi siapkan strategi, bangun kekuatan, dan bertarung lagi di 2029. Biarkan rakyat yang menentukan,” kata Amir. (*) 

Sumber: RMOL