BentengSumbar.com

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye Safari Ramadhan di Masjid At Taubah Tabing Banda Gadang

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye laksanakan agenda Safari Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid At Taubah Tabing Banda Gadang.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye laksanakan agenda Safari Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid At Taubah Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo, Senin, (2/3/2026).

Agenda ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi di bulan suci, tetapi juga wahana nyata untuk memperkuat akses pelayanan kepada warga di akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan, kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi momentum silahturahmi juga wahana nyata untuk memperkuat akses pelayanan kepada warga di akar rumput. Sarana strategis untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, memperkuat hubungan wakil rakyat dengan umat, sekaligus memperluas ruang kolaborasi antara legislatif bersama warganya.

Ia menyampaikan, kedatangannya bersama tim di Masjid At Taubah ini bukan untuk menyampaikan ceramah. "Alhamdulillah pada kesempatan ini kedatangan kami bersama tim untuk menyerahkan bantuan hibah senilai Rp25 juta kepada pengurus masjid, " ujarnya.

Dana ini diharapkan mendukung pengembanan fasilitas ibadah, peningkatan sarana keagamaan, dan pembinaan spiritual masyarakat. "Ini merupakan bentuk pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan umat di bulan penuh berkah ini," katanya.

Ia mengajak warga, memperhatikan kehidupan anak - anak untuk mencintai Al-Quran. "Juga kepada niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat agar bisa menjadi motivasi dan contoh bagi anak - anak dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Sementara pengurus Masjid At Taubah Ahmad Nawir mengatakan, terimakasih banyak atas bantuan hibah senilai Rp25 juta untuk Masjid At Taubah. "Bantuan ini akan kami gunakan untuk memakmurkan masjid serta kegiatan atau program-program yang ada," katanya. (*)

Selasa, Maret 03, 2026

Didampingi BKN, Pemkab Bolsel dan Haltim Segera Terapkan Manajemen Talenta

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Bupati Pemkab Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru saat melakukan ekspose manajemen talenta ke BKN, Selasa, (03/03/2026) di Kantor BKN Pusat, Jakarta.

BENTENGSUMBAR.COM - Instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado, yakni Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan optimismenya untuk segera mengimplementasikan manajemen talenta melalui pendampingan intensif dari BKN.

Bupati Pemkab Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, yakin dengan kesiapan instansinya, terlebih daerahnya sudah mencatatkan Indeks Kualitas Data sebesar 97,83 persen dengan kategori tinggi dan sedikit catatan perbaikan data.

“Dari sisi tiga pilar penerapan manajemen talenta, daerah kami telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Bupati, membentuk Tim Kerja dan Komite Talenta, dan menggunakan sistem SIMATA BKN untuk pemetaan dan pengelolaan talenta ASN. Kami optimis dengan pendampingan BKN, manajemen talenta di daerah kami akan semakin terarah dan mampu mendukung pencapaian visi-misi pembangunan,” ujarnya saat melakukan ekspose manajemen talenta ke BKN, Selasa, (03/03/2026) di Kantor BKN Pusat, Jakarta.

Sementara itu, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menjelaskan bahwa Pemkab Halmahera Timur sendiri telah mencatatkan Indeks Kualitas Data sebesar 98,43 persen dengan kategori tinggi, meski masih terdapat beberapa catatan perbaikan data.

Dari sisi kesiapan, Pemkab Halmahera Timur juga telah membentuk Tim Kerja dan Komite Talenta, termasuk melaksanakan talent mapping berbasis 9-box, serta memanfaatkan SIMATA BKN sebagai sistem manajemen talenta.

“Kami optimis dengan pembinaan dan pendampingan dari BKN, implementasi manajemen talenta di Haltim dapat mempercepat penguatan birokrasi dan mengejar ketertinggalan,” ungkapnya.

Terkait kesiapan kedua instansi, Wakil Kepala BKN, Suharmen mengingatkan kembali tiga pilar utama manajemen talenta, yaitu kelembagaan, infrastruktur teknologi dan sistem informasi, termasuk implementasi pengelolaan talenta mulai dari akuisisi, pengembangan hingga retensi.

Ketiga pilar tersebut, menurutnya, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kualitas data yang valid dan mutakhir “Kunci utama manajemen talenta adalah data yang akurat dan objektif.

Data harus mencerminkan kondisi sebenarnya agar tidak terjadi anomali dalam pemetaan,” pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi skema manajemen talenta kepada ASN agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait perubahan mekanisme pengisian jabatan.

Selain itu, penerapan harus sesuai NSPK dan memastikan tidak ada pelanggaran moralitas, netralitas, maupun disiplin pegawai dalam proses pemetaan dan suksesi jabatan.

Dengan indeks kualitas data yang tinggi dan penguatan pada tiga pilar manajemen talenta, kedua instansi menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas data, memperkuat tata kelola, serta memastikan sistem merit berjalan secara objektif dan akuntabel. (*)

Selasa, Maret 03, 2026

Pemko dan KONI Sawahlunto Kaji Kesiapan Teknis dan Fiskal Sambut Porprov 2026

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Walikota Sawahlunto Riyanda Putra Bahas Persiapan Porprov 2026 bersama ketua KONI Sawahlunto Jhon Reflita.

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menerima audiensi Ketua dan jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil rapat koordinasi KONI kabupaten/kota se-Sumatera Barat bersama KONI Provinsi terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Ketua KONI Sawahlunto, Jhon Reflita, menyampaikan perkembangan terbaru hasil koordinasi dengan KONI Provinsi Sumatera Barat, termasuk skema penunjukan tuan rumah serta kesiapan masing-masing daerah dalam mendukung penyelenggaraan cabang olahraga (cabor).

Dalam pertemuan itu, KONI Sawahlunto memaparkan bahwa apabila Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai tuan rumah sejumlah cabang olahraga, maka diperlukan anggaran yang cukup besar untuk mendukung penyelenggaraan.

Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, operasional kegiatan, hingga dukungan teknis lainnya. Sementara itu, kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas.

Menurut pandangan KONI, dalam situasi tersebut anggaran yang tersedia akan lebih efektif apabila difokuskan pada pembinaan atlet guna meningkatkan prestasi.

Namun demikian, apabila tetap ditunjuk sebagai tuan rumah, KONI mengusulkan agar Sawahlunto cukup menjadi tuan rumah satu cabang olahraga strategis, seperti road race, yang dinilai berpotensi menarik keramaian sekaligus memberikan dampak ekonomi (multiplier effect) bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Riyanda Putra menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan dua opsi.

Pertama, menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi tuan rumah dengan catatan adanya dukungan anggaran atau skema pendanaan bersama (sharing) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Apabila tidak terdapat skema pendanaan bersama, maka opsi kedua adalah Sawahlunto cukup menjadi tuan rumah satu atau dua cabang olahraga yang tidak memberatkan anggaran daerah, khususnya cabang yang fasilitasnya telah tersedia memadai serta memiliki potensi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pertemuan tersebut menyepakati komitmen untuk melakukan kajian lebih lanjut secara teknis dan fiskal sebelum mengambil keputusan final, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan prestasi olahraga dan kemampuan keuangan daerah. (*)

Pewarta: marjafri

Selasa, Maret 03, 2026

Berbagi Berkah Ramadhan, Komunitas Wartawan Peduli Sawahlunto Bagikan Pabukoan Gratis

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Komunitas Wartawan Peduli Sawahlunto (KWPS) kembali menggelar aksi sosial berbagi makanan pabukoan gratis kepada masyarakat, Selasa (3/3/2026).

BENTENGSUMBAR.COM – Komunitas Wartawan Peduli Sawahlunto (KWPS) kembali menggelar aksi sosial berbagi makanan pabukoan gratis kepada masyarakat, Selasa (3/3/2026). Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan suci Ramadhan ini telah memasuki tahun ke-11 pelaksanaannya.

Pembagian pabukoan gratis tersebut terlaksana berkat dukungan para donatur, di antaranya RSUD Sawahlunto, BPS Sawahlunto, Dinas PUPR, serta sejumlah dinas dan lembaga lainnya, baik pemerintah maupun swasta.

Ketua KWPS, Yusianto, yang akrab disapa Yanto Ula, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda tahunan komunitas wartawan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemko Sawahlunto serta seluruh dinas, instansi, lembaga pemerintah maupun swasta yang ikut mendukung kegiatan ini setiap tahunnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, besaran donasi yang diterima tidak ditentukan nominalnya. Setiap sumbangan yang masuk akan dikelola secara kolektif agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Berapa pun donasi yang diberikan akan kami maksimalkan. Jika belum mencukupi 100 paket, akan kami gabungkan agar saat pelaksanaan bisa membantu lebih banyak warga maupun pengguna jalan yang melintas,” jelasnya.

Selain kegiatan berbagi di bulan Ramadhan, KWPS juga aktif dalam penggalangan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di berbagai daerah di Sumatera. Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan sebagai respons cepat terhadap musibah yang terjadi, sekaligus memperkuat peran sosial wartawan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil. Mey, salah seorang pedagang yang dagangannya diborong untuk dibagikan, mengaku bersyukur karena selain meningkatkan omzet, ia juga dapat turut beramal.

“Alhamdulillah, selain menambah penjualan, saya juga bisa ikut berbagi dengan menambah beberapa porsi sebagai bonus dan sumbangan pribadi,” ungkapnya.

Di lokasi pembagian, terlihat antusiasme warga dan pengguna jalan yang melintas untuk menerima pabukoan sebagai hidangan berbuka puasa. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial masyarakat Sawahlunto selama bulan Ramadhan. (*)

Pewarta: Marjafri

Selasa, Maret 03, 2026

FJKIP-Dinsos Padang Kolaborasi Sukseskan Digitalisasi Bansos

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang.

BENTENGSUMBAR.COM - Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang untuk mendukung dan menyukseskan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dukungan tersebut difokuskan pada penguatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Komitmen itu disampaikan dalam audiensi FJKIP dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, Selasa (3/3). Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meminimalkan ketidakakuratan data serta memastikan bantuan tepat sasaran.

Eri mengakui, selama ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, persoalan tersebut kerap dipicu oleh ketidaksinkronan dan validitas data.

Ia menjelaskan, Kota Padang menjadi satu dari 40 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos dari total 514 daerah di Indonesia. Kota Padang juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat, dengan mereplikasi sistem yang sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sistem baru ini, pemerintah menggunakan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis utama verifikasi data. Masyarakat didorong segera mengaktifkan IKD untuk mempermudah proses administrasi.

Aplikasi Perlinsos yang digunakan memiliki dua skema layanan, yakni pendaftaran mandiri melalui aplikasi bagi warga yang memiliki perangkat dan literasi digital memadai, serta pendaftaran melalui Perlinsos Agen bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Ke depan, proses pengajuan hingga pencairan bansos dilakukan secara digital. Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi tanpa pembatasan awal. Sistem selanjutnya akan melakukan verifikasi otomatis dengan mengintegrasikan data ke sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga LHKPN. Integrasi ini bertujuan mendeteksi kepemilikan aset maupun status pekerjaan sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat dicegah sejak awal.

Program ini juga menyediakan masa sanggah selama satu bulan. Warga yang pengajuannya ditolak dapat mengetahui alasan penolakan secara transparan berdasarkan hasil verifikasi sistem.

Dalam penataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sistem telah menonaktifkan 22.283 penerima pada Desil 6–10 (kelompok mampu) dan mengalihkan kepada warga Desil 1–5 yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, Sekretaris FJKIP Padang, Arif Budiman, menegaskan kesiapan pihaknya mendukung sosialisasi program tersebut. Ia menyebut FJKIP memiliki program Bakti untuk Negeri yang menyasar keluarga kurang mampu serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

FJKIP juga berencana menghadirkan Kepala Dinas Sosial sebagai narasumber podcast guna memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Penasehat FJKIP, Romi Delfiano, menambahkan bahwa FJKIP merupakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan telah terbentuk hingga tingkat provinsi. Ia menilai kolaborasi lintas institusi penting untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wakil Sekretaris FJKIP, Faiz, mengatakan jurnalis FJKIP kerap mengangkat isu human interest, terutama terkait persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Ia optimistis kolaborasi dengan Dinas Sosial akan memperkuat peran media dalam mendukung implementasi digitalisasi bansos agar berjalan optimal dan tepat sasaran. (*)

Selasa, Maret 03, 2026

Gema Sholawat Ribuan Anggota BPD Jawa Timur Sambut Prof Reda, Perkuat Sinergi Jaga Desa untuk Indonesia Berdaulat

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Gema sholawat ribuan Anggota BPD Jawa Timur sambut Prof Reda, perkuat sinergi Jaga Desa untuk Indonesia berdaulat. (Dok. Istimewa)

BENTENGSUMBAR.COM – Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Adhitya Yusma Perdana menegaskan bahwa optimalisasi Jaga Desa berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi legislator desa saat menjalankan tugas pengawasan. Adhitya menilai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani memahami dinamika lapangan secara komprehensif sehingga bimbingan hukum yang digagas mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti ia sampaikan kepada awak media pada Senin (2/3/2026).

Adhitya mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menebar kebaikan dan bekerja bersama menjaga desa serta menjaga Indonesia. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang mengutamakan pencegahan dibanding penindakan sangat dibutuhkan guna mengawal keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo dan mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, produktif, serta berwibawa di seluruh pelosok Nusantara.

Adhitya menyampaikan hal tersebut terkait dengan momen ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Jawa Timur memadati Aula Graha Samudra Bumi Moro Angkatan Laut Surabaya pada Selasa (24/2/2026) dalam pertemuan akbar penuh semangat kolaborasi. Seluruh peserta menyambut kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, dengan lantunan sholawat nabi yang menggema khidmat dan menghadirkan suasana religius sekaligus penuh optimisme.

Panitia menggelar agenda tersebut untuk mengoptimalkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus mengukuhkan pengurus DPC ABPEDNAS Jawa Timur oleh jajaran pimpinan DPP ABPEDNAS. Para pimpinan juga menandatangani kerja sama antara BPD ABPEDNAS Jawa Timur dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum di tingkat desa.

Sejumlah pejabat strategis menghadiri forum tersebut dan menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan tata kelola desa. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST, S.H., M.H., Direktur II pada Jamintel Subeno, S.H., M.M., serta Asisten Intelijen I Ketut Maha Agung, S.H., M.H., hadir bersama Kepala Dinas PMD Jawa Timur, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Intel se-Jawa Timur, serta Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur Badrul Amali, S.H., M.H., yang memimpin jajaran pengurus daerah.

Kejaksaan RI mendorong program Jaga Desa sebagai inisiatif strategis untuk mendampingi dan mengawasi pengelolaan dana desa agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui pendekatan preventif serta edukasi hukum, jajaran intelijen menghadirkan peran jaksa sebagai mitra aparat desa guna membangun fondasi pembangunan berbasis zero corruption dan akuntabilitas.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat fungsi pengawasan pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan BPD agar setiap anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan dari bawah demi pemerataan ekonomi.

Perwakilan anggota BPD dari berbagai daerah menyampaikan apresiasi atas capaian Kejaksaan Agung yang kembali meraih predikat sebagai Lembaga Penegak Hukum dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dalam survei nasional Februari 2026. Mereka meyakini keberhasilan tersebut lahir dari konsistensi reformasi kelembagaan dan penguatan program Jaga Desa yang langsung menyentuh kebutuhan pemerintahan desa.

Di sela rangkaian kegiatan, peserta melantunkan doa dan sholawat seraya menyuarakan harapan besar terhadap kepemimpinan Prof. Reda Manthovani di masa mendatang. Para anggota menilai integritas dan profesionalitas Jamintel teruji melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan desa serta perlindungan terhadap BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Para peserta meyakini bahwa kepemimpinan yang berpijak pada persoalan rakyat kecil menjadi kunci keberhasilan agenda nasional. Mereka menegaskan bahwa penguatan desa akan memperkokoh kedaulatan Indonesia secara menyeluruh dan membutuhkan figur berintegritas untuk mengawal visi besar tersebut. (*)

Pewarta: Muhammad Fadhli

Selasa, Maret 03, 2026

Pemko Pariaman Beri Akses ASN dan Mahasiswa Ikuti Beasiswa di New Zealand Scholarsips

BentengSumbar On Selasa, Maret 03, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi menyampaikan bahwa Pemko Pariaman memberi akses kepada ASN Pemko Pariaman untuk bisa meningkatkan kompetensinya.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Pariaman memberi akses untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mahasiswa Kota Pariaman mengikuti program beasiswa di Manaaki New Zealand Scholarsips, Selandia Baru.

Beasiswa ini diberikan untuk melanjutkan studi jenjang Pascasarjana (S2/S3) atau beberapa jenjang S1 tertentu di universitas dan lembaga pendidikan di negara Selandia Baru.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi menyampaikan bahwa Pemko Pariaman memberi akses kepada ASN Pemko Pariaman untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Ini juga terbuka bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah di luar negeri.

“Maka dari itu manfaatkanlah peluang ini, yakinlah peluang yang diberikan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Pariaman”, ujarnya pada Sosialisasi Beasiswa Luar Negeri Jilid II (New Zealand) di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (3/3/2026).

Mulyadi mengatakan beasiswa ini merupakan reward bagi ASN.

“Dibawah kepimpinan, Yota Balad-Mulyadi, kami memberikan akses yang seluas-luasnya kepada ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau bapak/ibu ASN lolos, Pemko Pariaman akan memberikan cuti belajar”, terangnya.

Ia juga berharap ada ASN dan mahasiswa Kota Pariaman yang lolos untuk mendapat beasiswa di Manaaki New Zealand Scholarsips.

“Bagi Bapak/ibu yang bisa mengikuti program ini, manfaatkanlah kesempatan dengan baik, bagi yang belum mungkin mengikuti, berikanlah informasi kepada saudara, anak dan kemenakannya untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini”, harapnya.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdanggan Selandia Baru, Mike Inggriani mengatakan beasiswa Manaaki New Zealand merupakan program beasiswa penuh dari pemerintah Selandia Baru untuk mahasiswa dari negara berkembang, salah satunya Indonesia.⁣ (R/at)