Sekda Sumbar Apresiasi Peran PNM Perkuat Ekonomi Keluarga dan UMKM

Sekda Sumbar Apresiasi Peran PNM Perkuat Ekonomi Keluarga dan UMKM

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat mewakili Gubernur Sumbar membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar 2026 di Convention Hall Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sabtu (13/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengapresiasi kontribusi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan usaha mikro di daerah. Hingga kini, dikatakannya PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun kepada 384 ribu nasabah di Sumbar dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat mewakili Gubernur Sumbar membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar 2026 di Convention Hall Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “UMKM Tangguh, Cerdas Finansial, Lengkap Legalitas” itu diikuti sekitar 500 nasabah UMKM. Seluruhnya merupakan mitra binaan dari PT. PNM.

Arry juga menyampaikan permohonan maaf Gubernur Sumbar yang tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda di luar daerah. Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada PNM yang dinilai konsisten mendampingi pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada PNM. Perannya sangat besar dalam membantu ibu-ibu pelaku usaha menjadi lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya,” ujar Arry.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah harus dimulai dari penguatan ekonomi keluarga. Karena itu, pemberdayaan perempuan melalui dukungan permodalan dan pendampingan usaha menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kalau ibu-ibunya kuat, ekonomi keluarga juga kuat. Program pembangunan yang melibatkan ibu-ibu hampir selalu berhasil. Itu yang dibuktikan oleh PNM selama ini,” katanya.

Arry juga mengajak seluruh nasabah memanfaatkan secara maksimal berbagai fasilitas pembinaan dan pendampingan yang diberikan PNM agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dan naik kelas.

“PNM sudah memberikan modal, membina, dan mendampingi. Sekarang tugas kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil, lalu tumbuh menjadi usaha menengah yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Ekonomi, Deni Prihatno yang hadir mewakili Bupati Solok menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Menurutnya, kegiatan PKU menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mulai dari penguatan manajemen usaha, legalitas, pemasaran, hingga perluasan jaringan bisnis.

“Pelatihan seperti ini bukan hanya menambah ilmu dan wawasan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT PNM, Husein menjelaskan bahwa PKU merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong pelaku usaha mikro dan ultra mikro tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan naik kelas secara berkelanjutan.

Ia mengungkapkan, secara nasional PNM saat ini memiliki 12,6 juta nasabah aktif dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp387 triliun kepada 22 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro dalam lima tahun terakhir. Khusus di Sumbar, PNM memiliki 102 unit layanan Mekaar dan 14 kantor ULaMM dengan total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp12,6 triliun.

“Tahun 2026 menjadi momentum akselerasi bagi PNM di Sumbar. Kami menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp2 triliun serta pelaksanaan 986 kegiatan pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi sekitar 39 ribu nasabah,” ungkap Husein.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, jajaran PT Permodalan Nasional Madani, Bank Rakyat Indonesia Regional Padang, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, serta para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Seleksi Biliar Porwanas Sumbar: Sasar Raih Prestasi, Atlet Solok Siap Berikan yang Terbaik

Seleksi Biliar Porwanas Sumbar: Sasar Raih Prestasi, Atlet Solok Siap Berikan yang Terbaik

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Rangkaian seleksi cabang olahraga biliar Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tingkat Sumatera Barat resmi dibuka di 36 Full Billiard & Coffee, Sabtu (14/6/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Rangkaian seleksi cabang olahraga biliar Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tingkat Sumatera Barat resmi dibuka di 36 Full Billiard & Coffee, Sabtu (14/6/2026).

Ajang ini menjadi momen penting untuk menjaring atlet terbaik yang diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Sumatera Barat setelah lebih dari tiga dekade belum menorehkan medali di kancah nasional.

Dalam sambutannya, Ketua SIWO PWI Sumatera Barat Saiful Husein menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding, melainkan proses penyaringan atlet yang benar-benar layak mewakili provinsi.

“Ingat, ini adalah seleksi. Seluruh keputusan yang diambil dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sepanjang tetap berpedoman pada aturan dan persyaratan yang telah disepakati,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta menjunjung tinggi nilai sportivitas.

“Perbedaan pendapat boleh disampaikan secara santun, namun tidak boleh melampaui batas aturan yang berlaku. Yang paling utama adalah kekompakan dan kedisiplinan — dua hal yang menjadi catatan penting dari pengalaman sebelumnya. Siapa pun yang lolos nanti, harus memiliki semangat kebersamaan. Tanpa itu, sulit membawa nama baik daerah,” tambahnya.

Ketua PWI Sumatera Barat Widya Nafis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tuan rumah Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, serta pemilik tempat yang telah menyediakan fasilitas terbaik.

“Kepercayaan ini mencerminkan kekompakan kita. Kami tidak hanya mencari atlet yang andal secara teknik, tetapi juga insan pers yang menjunjung tinggi persatuan — sama seperti semangat yang menyatukan rakyat Indonesia mendukung Timnas. Persiapan harus matang, mengingat Porwanas biasanya berlangsung April mendatang, bersamaan dengan persiapan KOPRO pada Oktober. Kami harap segera disusun jadwal latihan rutin agar Sumbar kembali bersaing merebut medali,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI Limapuluh Kota sekaligus Anggota DPRD Taufik Hidayattullah Ihsan menyebutkan bahwa olahraga adalah sarana pemersatu yang paling ampuh.

“Sudah lebih dari 30 tahun Sumatera Barat belum membawa pulang medali di Porwanas. Harapan kami besar kepada para peserta hari ini untuk mengubah sejarah tersebut. Olahraga mempersatukan kita tanpa memandang asal daerah, sama seperti kita semua bersatu mendukung Timnas Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, peserta dari Kota Solok, Wahyu Yudistira, menyatakan kesiapan dan tekadnya untuk tampil maksimal.

“Saya datang dengan semangat dan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik. Target saya jelas: lolos seleksi dan menjadi wakil Sumatera Barat. Saya akan bertanding dengan sportif, mengandalkan kemampuan dan kerja keras, demi bisa mengharumkan nama daerah dan profesi wartawan,” tegasnya penuh percaya diri.

Panitia berharap seleksi ini berjalan objektif, transparan, dan melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya unggul di lapangan, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga nama baik persatuan wartawan se-Sumatera Barat.(80)

PUPR Kota Padang Pulihkan Infrastruktur Irigasi yang Rusak Pascabencana, Dilaksanakan Melalui Dana TKD

PUPR Kota Padang Pulihkan Infrastruktur Irigasi yang Rusak Pascabencana, Dilaksanakan Melalui Dana TKD

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memulihkan infrastruktur irigasi yang rusak pascabencana. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memulihkan infrastruktur irigasi yang rusak pascabencana.

Langkah taktis ini diprioritaskan demi memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat.

"Terkait dengan kondisi irigasi di Kota Padang pascabencana November dan Desember tahun lalu, ada beberapa irigasi yang rusak mengakibatkan tidak teralirinya air ke sawah-sawah masyarakat," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, Jumat, 12 Juni 2026, di Padang. 

Ia mengatakan, gerak cepat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk menyikapi keluhan petani. 

Bencana alam yang melanda pada November dan Desember tahun lalu telah menyisakan kerusakan serius pada jalur pengairan.

Menurutnya, mempercepat pasokan air ke sawah warga, Pemko Padang langsung bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas SDA Provinsi Sumatra Barat. Melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) di anggaran pergeseran, Dinas PUPR Kota Padang telah menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan agar bisa langsung dilelang.

"Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran, dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan. Dan insyaallah dalam minggu depan itu sudah selesai, dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya," ujarnya. 

Dikatakannya, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah langsung digenjot begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani.

Intervensi cepat berskala pemeliharaan ini, katanya lagi, sengaja diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah agar lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat.

"Untuk operasional dan pemeliharaan, kita sudah, pekerjaan fisiknya sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani. Dan itu dikerjakan di daerah-daerah terdampak bencana, seperti di kawasan Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana galodo di tahun lalu," cakapnya. (*) 

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Sosialisasi Perda Pencegahan Narkoba di Pasaman, Sawal Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Perkuat Pengawasan

Sosialisasi Perda Pencegahan Narkoba di Pasaman, Sawal Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Perkuat Pengawasan

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Sumatera Barat, Sawal, mengingatkan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, memicu ketergantungan, serta berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan keharmonisan keluarga.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnyayang digelar di Aula Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sabtu (13/6/2026).

Sawal mengatakan, sosialisasi perda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Menurutnya, maraknya peredaran narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.

"Peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah nagari, Bamus, LPM, Bundo Kanduang, niniak mamak, tokoh masyarakat, hingga orang tua harus proaktif mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba," ujar Sawal.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa biaya rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu narkoba sangat besar.

Karena itu, langkah pencegahan dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah seseorang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

"Pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter generasi muda," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Mursalim menekankan pentingnya peran pemerintah nagari dalam mengantisipasi penyebaran narkoba. Nagari diharapkan aktif menyikapi berbagai indikasi peredaran narkoba serta segera melaporkan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia dan menghancurkan masa depan generasi muda.

Wali Nagari Ladang Panjang, Julisman Arif, menyampaikan bahwa semakin masifnya peredaran narkoba menuntut adanya langkah antisipatif dan strategi yang terukur dalam upaya pencegahan.

"Peran niniak mamak, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur adat perlu terus diperkuat. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat besar terhadap masa depan remaja dan generasi penerus bangsa," ujarnya.

Ia menambahkan, sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat nagari.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, niniak mamak, tokoh masyarakat, pihak sekolah, hingga pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Nagari Ladang panjang dan walinagari ladang panjang barat , ninik mamak, ketua bamus dan para tokoh masyarakat serta kan, Lpmn nagari serta masyarakat. (*)

Nanda Satria Dorong Pemahaman Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat

Nanda Satria Dorong Pemahaman Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Halaman Taman Melati, Jalan Gereja, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (13/6/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Halaman Taman Melati, Jalan Gereja, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan itu diikuti perwakilan kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadil dan Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Nanda Satria menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, namun juga memiliki kewajiban untuk memahami batasan serta menjaga penggunaan informasi secara bertanggung jawab.

“Kita dalam good governance, menjalankan pemerintahan yang baik itu perlu keterbukaan informasi publik. Itu hak kita bersama. Namun selain hak, tentu ada juga kewajiban,” kata Nanda.

Ia menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempercepat arus pertukaran informasi sejak awal tahun 2000-an. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai daerah hingga negara lain.

Meski demikian, Nanda menilai keterbukaan informasi tetap harus diatur melalui regulasi agar masyarakat memperoleh informasi yang bermanfaat serta memiliki kepastian terhadap hak akses informasi publik.

“Keterbukaan informasi publik tetap harus diatur. Tujuannya agar informasi yang kita peroleh benar-benar memberikan dampak positif serta menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik,” ujarnya.

Nanda juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan internet dan tidak berlebihan dalam menyebarkan maupun menerima informasi.

Ia berharap peserta yang hadir dapat memahami substansi Perda Nomor 3 Tahun 2022 dan menjadi agen penyebarluasan informasi di wilayah masing-masing. Sebab, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Padang.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, Bapak-Ibu mendapatkan pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik dan membantu menyebarluaskan informasi tersebut di daerah masing-masing,” katanya.

Menurut Nanda, semakin luas pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, semakin besar pula peluang terpenuhinya hak-hak warga untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. (*)

ILC Adopsi Standar Internasional untuk Pekerja Platform, Menaker: Pelindungan dan Inovasi Harus Berjalan Bersama

ILC Adopsi Standar Internasional untuk Pekerja Platform, Menaker: Pelindungan dan Inovasi Harus Berjalan Bersama

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota ILO. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform. Adopsi tersebut berlangsung dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).

Menaker mengatakan, adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform. Menurutnya, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari penghasilan, dan mengakses peluang ekonomi, sehingga p elindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital.

“Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform. Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Menaker Yassierli, Jenewa, Jumat (12/6/2026).

Menaker menyampaikan, Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota ILO. Indonesia menilai konvensi tersebut menjaga keseimbangan antara penguatan pelindungan pekerja platform digital dan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menerapkannya sesuai hukum serta praktik nasional masing-masing.

Menurut Menaker, sejumlah prinsip penting dalam standar tersebut perlu menjadi perhatian bersama, antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, remunerasi yang adil, pelindungan sosial, transpa ransi dalam penggunaan sistem otomatis, pelindungan data pribadi, proses yang adil, serta pendekatan regulasi berbasis fakta.

Bagi masyarakat, isu ini penting karena kerja berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ojek online, kurir online, serta pekerja yang menggunakan aplikasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan membutuhkan kepastian pelindungan, transparansi sistem, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keadilan dalam memperoleh pendapatan.

Menaker menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan memiliki jutaan pekerja platform digital. Karena itu, standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajibannya, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa adopsi standar ILO tersebut tidak serta merta berarti seluruh substansinya berlaku langsung dan seragam di Indonesia. Setiap ketentuan akan melalui proses penyesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah akan mengikuti secara aktif proses lanjutan di ILO, termasuk pembahasan dalam pertemuan Governing Body ILO pada November tahun ini serta rumusan Rekomendasi teknis yang mengatur substansi secara lebih rinci.

“Ini kabar baik dan menjadi momentum penting bagi tripartit Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu menempuh mekanisme yang tepat, mencermati proses lanjutan di ILO, serta menilai kesiapan nasional sebelum mengambil keputusan mengenai ratifikasi,” ujar Indah.

Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dalam pembahasan kerja layak di ekonomi platform. Dengan standar internasional ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang lebih aman, adil, transparan, dan bermartabat bagi pekerja platform digital. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Mahyeldi: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Mahyeldi: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah sesaat atau sekadar penertiban di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Penegasan itu disampaikannya saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para aktivis untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi menekankan pentingnya melihat persoalan secara utuh. 

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya.

Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. 

Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. 

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.

Selain membahas pendidikan dan lingkungan, dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat. 

Menurut Mahyeldi, berbagai tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dengan tetap mengedepankan aturan serta koridor hukum yang berlaku.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.

Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)

Prof.Aj. Yusuf Liu Usulkan Aksara Jawi untuk Jam Gadang Ikonik Bukittinggi

Prof.Aj. Yusuf Liu Usulkan Aksara Jawi untuk Jam Gadang Ikonik Bukittinggi

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Prof.Aj. Yusuf Liu Baojan, Presiden Dunia Islam-Melayu (DMDI) cabang Tiongkok, telah menyampaikan proposal visioner kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menara jam Jam Gadang, yang berdiri kokoh di jantung kota Bukittinggi, akan segera menampilkan keanggunan yang lebih megah, kaya akan warisan Islam. Prof.Aj. Yusuf Liu Baojan, Presiden Dunia Islam-Melayu (DMDI) cabang Tiongkok, telah menyampaikan proposal visioner kepada Pemerintah Kota Bukittinggi: menghiasi landmark ikonik Sumatera Barat dengan aksara Jawi (Arab-Melayu).

Inisiatif ini diharapkan bukan sekedar hiasan dekoratif, namun sebagai upaya strategis untuk memperkuat identitas religius dataran tinggi Minangkabau (Ranah Minang), meningkatkan estetika kota tanpa mengubah arsitektur asli monumen era kolonial.

Dalam siaran persnya pada 12 Juni 2026, Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan menyarankan untuk menuliskan nama "Jam Gadang" di samping landasan filsafat Minangkabau, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Tradisi berdasarkan Hukum Islam, Hukum Islam berdasarkan Al-Quran), dalam kaligrafi Jawi yang sangat indah.

Cendekiawan Muslim terkemuka Tiongkok ini menekankan bahwa sentuhan artistik ini sangat selaras dengan bahasa lokal kuno dan nilai-nilai tradisional, sekaligus mewujudkan keagungan peradaban Islam yang telah lama berlabuh di Sumatera Barat.

Jembatan Melintasi Waktu

Integrasi aksara Jawi membawa makna sejarah yang kuat, yang berfungsi sebagai pintu gerbang menuju memori kolektif wilayah tersebut. Selama berabad-abad, aksara Arab-Melayu merupakan wahana sastra utama untuk diplomasi, perdagangan, dan penyebaran skolastik di seluruh kepulauan Indonesia sebelum asimilasi abjad Latin.

Dengan mengembalikan naskah ini ke ruang publik, Jam Gadang tidak hanya akan meningkatkan resonansi spiritualnya sebagai tujuan wisata tetapi juga berubah menjadi magnet baru bagi wisatawan internasional—khususnya dari diaspora Melayu dan Timur Tengah—yang mencari warisan budaya yang autentik dan abadi.

Ide tersebut muncul di sela-sela Prof. Adj. Pameran tunggal kaligrafi Yusuf Liu Baojan pada Festival Literasi Minang Internasional ke-4 (IMFL-4), yang digelar pekan lalu (3–7 Juni 2026) di Bukittinggi.

Menggarisbawahi kedudukan akademis dan diplomatisnya, profesor tersebut juga menjadi pembicara utama pada Seminar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 5 Juni 2026, yang merupakan inti dari festival tersebut. 

Sepanjang rencana perjalanan budayanya di "Kota Pariwisata", Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan didampingi oleh rekan penelitinya: Dr. Irwandi, Kepala Pusat Hubungan Internasional UIN Bukittinggi; Dr. Albert Nashir, dosen Universitas Deztron Indonesia; dan Ali Rahman, MH, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi yang bersama-sama mengevaluasi potensi dampak pelestarian ini terhadap ekosistem ekonomi kreatif lokal.

Menunjukkan kesungguhan usulannya, Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan sudah menyusun sketsa desain kaligrafi custom sebagai cetak biru awal pemerintah daerah. 

Rancangan fisik tersebut memperkuat argumen yang kuat: bahwa modernisasi perkotaan tidak perlu mengorbankan akar leluhur. 

Sebaliknya, kemajuan dan warisan dapat hidup berdampingan melalui rekayasa visual yang menghormati konteks sejarah. 

Ia berharap visi mulia ini akan memicu dialog lebih lanjut di antara para pengambil kebijakan dan departemen kota terkait di Bukittinggi.

Jika visi ini terwujud, Jam Gadang akan melampaui perannya sebagai pencatat waktu mekanis, dan bertransformasi menjadi monumen hidup yang menyiarkan keharmonisan tradisi, budaya, dan kesatuan Tuhan ke panggung global. (Irwandi Nashir)

Kemendagri dan DPR RI Perkuat Sinergi Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sumedang

Kemendagri dan DPR RI Perkuat Sinergi Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sumedang

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak huni. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar Rapat Fasilitasi dan Sosialisasi Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dalam rangka Kemitraan Bersama DPR RI, Kamis (11/6) di Aula Tampomas, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Komisi II DPR RI, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Camat Paseh, Kepala Desa Paseh Kidul, serta masyarakat Desa Paseh Kiduh.

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak huni. 

"DPR RI akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaannya tepat sasaran," katanya. 

Pada kesempatan itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.

Kemendagri, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memfasilitasi sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan program.

“Kami mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya dalam percepatan penerbitan PBG. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan,” ungkap Suprayitno.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. 

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai inovasi dan percepatan layanan, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 60 menit untuk berkas yang telah lengkap.

Menurutnya, tantangan perumahan di Kabupaten Sumedang masih cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 90.147 unit rumah yang memerlukan peningkatan kualitas serta kawasan kumuh seluas 164,69 hektare yang membutuhkan penanganan bersama.

Untuk mendukung penanganan yang lebih tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan Sistem Tata Loka sebagai inovasi pendataan dan pemetaan kondisi rumah berbasis digital.

Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Agus Wahidin menjelaskan bahwa Program Pembangunan Tiga Juta Rumah merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang dilaksanakan melalui semangat gotong royong antara pemerintah, swasta, pengembang, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses bantuan perumahan bagi MBR, termasuk melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, Marlina menambahkan bahwa Kabupaten Sumedang masih menghadapi sekitar 74 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) dan 164 hektare kawasan kumuh yang belum tertangani. 

Untuk memperkuat akurasi penanganan, pihaknya mengembangkan aplikasi Tata Loka (Tata Hunian Layak Lokasi) yang mengintegrasikan seluruh data dan intervensi bantuan secara digital berbasis by name by address.

Dari sektor pembiayaan, Group Head Bisnis KPR dan KKB Bank BJB, Deasy Maulita Sundoro menjelaskan berbagai kemudahan yang diberikan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi FLPP.

Fasilitas tersebut meliputi uang muka 1 persen, subsidi uang muka Rp4 juta, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, tenor hingga 20 tahun, serta angsuran sekitar Rp1 juta per bulan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)

Jons Manedi Ungkap Peran Krusial DKPP: Tanpa Benteng Integritas, Demokrasi Bisa Hancur‎

Jons Manedi Ungkap Peran Krusial DKPP: Tanpa Benteng Integritas, Demokrasi Bisa Hancur‎

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar yang juga anggota Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Jons Manedi. (Foto: Romelt). 

‎

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar yang juga anggota Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Jons Manedi mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang  jatuh pada Jumat (12/6/2026).

Peringatan kali ini mengusung tema "Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu". Menurut Jons, tema itu menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menjaga moralitas dan etika penyelenggara dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

Jons Manedi menyampaikan bahwa peran DKPP sangat krusial. Lembaga ini ia sebut sebagai fondasi utama yang menjaga agar pemilu tetap bersih dan tepercaya.

"DKPP konsisten berdiri tegak sebagai Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu demi menjaga demokrasi yang bersih dan tepercaya," ujar Jons Manedi, Jumat (12/6/2026).

‎Sebagai informasi, DKPP memiliki wewenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk komisioner KPU dan Bawaslu.

Dalam perjalanannya selama 14 tahun, DKPP mencatatkan statistik signifikan dalam penegakan etika penyelenggara. Sekretaris DKPP, Syarmadani, memaparkan bahwa lembaganya telah menerima 5.894 pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, 2.672 perkara teregistrasi dan 2.671 perkara telah diputus.

Tak semua yang diadukan terbukti bersalah. Dari total 10.966 orang yang menjadi teradu, sebanyak 5.823 orang dipulihkan nama baiknya melalui putusan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Namun bagi yang terbukti melanggar, DKPP tegas memberikan sanksi berat. Tercatat:

- 815 orang diberhentikan tetap

- 86 orang diberhentikan sementara

- 106 orang dicopot dari jabatan ketua

Ketua DKPP Heddy Lugito juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga 2026, terdapat 67 penyelenggara pemilu (terdiri dari jajaran KPU dan Bawaslu) yang diberhentikan karena kasus asusila, manipulasi suara, hingga pelanggaran lainnya.

Menanggapi hal itu, Jons Manedi menambahkan bahwa peran DKPP tak tergantikan.

"Tanpa benteng integritas ini, demokrasi bisa hancur dari dalam," tegasnya. (Romelt)

Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025, Anggpta DPRD Sumbar Irwan Zuldani Bersinergi dengan DLH Sumbar

Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025, Anggpta DPRD Sumbar Irwan Zuldani Bersinergi dengan DLH Sumbar

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Anggpta DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM., bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggpta DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM., bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah pada Jum'at (12/6/2026). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Glory Car Wash & Cafe Air Pacah, Padang yang diikuti oleh 200 orang tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Anwar salah seorang tokoh masyarakat Padang dari Gunung Sarik yang hadir pada kegiatan tersebut  mengatakan, "Kegiatan Sosper ini sejalan dengan Progul Pemko Padang yaitu Padang Rancak."

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Sumbar yang juga Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Barat Irwan Zuldani mengungkapkan, "Persoalan sampah harus dikelola dengan baik, karena jika tidak terkelola dengan baik hal itu akan mempengaruhi sektor lainnya seperti pariwisata."

Irwan Zuldani melanjutkan, "Saya mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan positif untuk warga Kota Padang seperti keagamaan, UMKM, budaya, olah raga, pertanian dan hal lainnya yang dibutuhkan warga Kota Padang."

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah disosialisasikan oleh Wardoyo dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat. 

Wardoyo menjelaskan, "Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumbar dalam mengelola sampah dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk kebersihan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar."

Wardoyo menambahkan, "Kita berharap dengan terlaksananya Perda ini dengan baik di tengah masyarakat, sampah bisa menjadi sumber daya."

Wardoyo memaparkan, "Saat ini Pemko Padang dan Pemprov Sumbar bersinergi membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan dukungan dari Pemerintah Pusat sehingga persoalan sampah yang makin menumpuk bisa diatasi dan tidak menjadi bencana dikemudian hari."

"Kita juga mendukung Pemko Padang yang mendorong terbentuknya Bank Sampah di setiap RT di Padang sehingga sampah memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat", pungkas Wardoyo. (*)

Tanam 1.000 Pohon di Hutan Kota Malvinas, Mahyeldi Serukan Aksi Nyata Cegah Banjir dan Krisis Iklim

Tanam 1.000 Pohon di Hutan Kota Malvinas, Mahyeldi Serukan Aksi Nyata Cegah Banjir dan Krisis Iklim

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Mahyeldi saat memimpin aksi penanaman 1.000 pohon di kawasan Hutan Kota Malvinas, sempadan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Jumat (12/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemulihan lingkungan tidak lagi bisa ditunda setelah banjir dan longsor meninggalkan jejak kerusakan besar di berbagai wilayah Sumbar. Menurutnya, bencana yang terjadi menjadi peringatan keras bahwa menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding menanggung biaya pemulihan.

Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin aksi penanaman 1.000 pohon di kawasan Hutan Kota Malvinas, sempadan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Jumat (12/6/2026), dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus rehabilitasi kawasan terdampak banjir besar akhir tahun lalu.

“Tidak boleh ditunggu lagi. Kita harus bertindak sekarang untuk pengendalian iklim karena ini menyangkut keberlangsungan hidup manusia itu sendiri,” kata Mahyeldi.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar itu melibatkan ratusan peserta dari unsur pemerintah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, pelajar, hingga organisasi masyarakat.

Mahyeldi menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting membangun kembali kepedulian terhadap lingkungan yang menurutnya harus menjadi karakter bersama, terutama bagi generasi muda.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama. Ini bukan sekadar memperingati Hari Lingkungan Hidup, tetapi bagaimana membangun kepedulian terhadap sampah, melakukan penanaman, menjaga dan merawat pohon, serta mewariskan kepedulian lingkungan kepada generasi muda,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat telah merasakan langsung dampak ketika lingkungan tidak terjaga.

“Kita sudah merasakan akibatnya. Ketika lingkungan rusak, yang muncul adalah banjir, longsor, dan kerusakan yang lebih luas. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti kondisi Sungai Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabanjir.

“Ketika lingkungan terganggu dan rusak, maka inilah hasilnya: banjir, longsor, sungai mengalami pendangkalan. Kalau sedimentasi tidak segera ditangani, saat curah hujan tinggi air tidak lagi tertampung dan risikonya banjir akan kembali melebar,” katanya.

Mahyeldi mengungkapkan kerusakan akibat bencana tidak hanya menghantam infrastruktur dan permukiman, tetapi juga memukul ekosistem yang selama ini menopang kehidupan.

“Saya baru mengetahui banyak pohon di kawasan ini mati. Dulu Malvinas sangat hijau. Ternyata banjir tidak hanya memakan korban manusia, tetapi juga mematikan tumbuhan dan merusak keseimbangan lingkungan,” ucapnya.

Ia menyebut total kerugian dan kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumbar beberapa bulan lalu diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

“Kerusakan dan kerugian akibat banjir longsor itu tidak kurang dari Rp33 triliun. Nilainya setara beberapa kali kemampuan anggaran daerah. Ini menunjukkan menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga mengingatkan agar kawasan sempadan sungai yang telah dibebaskan tetap dijaga dan tidak kembali dipadati permukiman guna mengurangi risiko bencana di masa depan.

Sementara itu, Kepala DLH Sumbar menjelaskan penanaman dilakukan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan sempadan Sungai Batang Kuranji yang sempat terendam banjir hingga sekitar dua meter dan menyebabkan ratusan pohon mati.

Sebanyak 1.000 bibit ditanam dengan melibatkan sekitar 250 peserta dari OPD provinsi dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Bibit berasal dari berbagai pihak, antara lain BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan, PT Semen Padang, PT Incasi Raya Group, PT Pertamina Patra Niaga, PLN UID Sumbar, PLN PLTU Teluk Sirih, PTPN IV Regional 4, PT Supreme Energy Muara Laboh, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ketua Pokdarwis Kota Padang, Renaldo Saputra Leo, berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang dalam pemulihan kawasan.

“Harapan kami ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kami ingin Hutan Kota Malvinas berkembang menjadi Green Forest City yang memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” katanya.(adpsb/cen/bud)