HEADLINE
Luxani Kerahkan 200 Personel Bersihkan Jalan Sandang Pangan, Wajah Pasar Raya Padang Mulai Dibenahi    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Luxani Kerahkan 200 Personel Bersihkan Jalan Sandang Pangan, Wajah Pasar Raya Padang Mulai Dibenahi
Pembersihan yang dilakukan pada Jumat (23/10/2026) itu merupakan tindak lanjut penataan kawasan yang sebelumnya dilaksanakan Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Upaya membenahi Pasar Raya Padang tak berhenti pada penataan pedagang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang melalui jajaran kebersihan bergerak membersihkan kawasan Jalan Sandang Pangan agar kembali bersih, tertata, dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luxani, menjadi salah satu penggerak penting dalam memastikan kawasan pasar tersebut kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Pembersihan yang dilakukan pada Jumat (23/10/2026) itu merupakan tindak lanjut penataan kawasan yang sebelumnya dilaksanakan Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Setelah penataan berlangsung, pekerjaan berikutnya adalah memastikan sisa aktivitas di kawasan tersebut tidak mengganggu kebersihan dan pemanfaatan fasilitas umum oleh pedagang maupun pengunjung pasar.

Luxani menegaskan, DLH hadir untuk mendukung pembenahan Pasar Raya melalui pembersihan secara bertahap dan terkoordinasi. “Setelah penataan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Satpol PP, DLH siap mendukung melalui pembersihan kawasan. Kita ingin Jalan Sandang Pangan kembali bersih dan fasilitas umum dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat,” ujarnya.

Keseriusan penanganan terlihat dari jumlah personel yang dikerahkan selama tiga hari. Pada hari pertama, DLH menurunkan 30 orang, kemudian meningkat menjadi 200 personel pada hari kedua, sebelum sekitar 50 personel kembali diterjunkan pada hari ketiga. Pengerahan tersebut dilakukan secara bertahap, termasuk untuk mendukung penataan pedagang setelah relokasi.

Bagi Luxani, pembersihan Jalan Sandang Pangan bukan sekadar mengangkut sampah atau merapikan area pasar. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kawasan pasar yang bersih dan tertata diharapkan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja.

DLH Kota Padang juga memastikan kegiatan pembersihan dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Kolaborasi antarlembaga ini diperlukan agar penataan kawasan tidak berhenti pada perubahan kondisi fisik semata, tetapi diikuti pemeliharaan kebersihan dan ketertiban secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Luxani mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga kebersihan Pasar Raya tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas. Pedagang dan pengunjung memiliki peran penting dengan membuang sampah pada tempatnya serta mulai memilah sampah berdasarkan jenisnya, termasuk memisahkan sisa makanan dari sampah lainnya. Kebiasaan tersebut dapat membantu pengelolaan sampah menjadi lebih tertib dan efektif.

“Kita berharap pedagang dan pengunjung turut mendukung upaya Wali Kota Padang dalam menjaga kebersihan dan penataan lingkungan. Masyarakat juga diharapkan mulai membiasakan pemilahan sampah, baik sisa makanan maupun sampah lainnya, sehingga Pasar Raya menjadi kawasan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi semua,” kata Luxani. Upaya itu sejalan dengan pembenahan lingkungan pasar, termasuk perbaikan drainase dan penerapan pemilahan sampah.

Melalui pengerahan personel, pembersihan berkelanjutan, dan ajakan meningkatkan kepedulian masyarakat, Luxani bersama DLH Kota Padang mendorong perubahan nyata di Jalan Sandang Pangan dan kawasan Pasar Raya. Tantangan berikutnya adalah menjaga hasil pembenahan tersebut agar kebersihan tidak hanya terlihat setelah petugas bekerja, tetapi menjadi kebiasaan bersama. Dengan dukungan pedagang, pengunjung, dan koordinasi lintas instansi, Pasar Raya diharapkan semakin bersih, tertib, dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Rendang Padang Makin Mendunia, Kiriman ke Malaysia dan Singapura Melonjak! JNE Siapkan Strategi Baru    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Rendang Padang Makin Mendunia, Kiriman ke Malaysia dan Singapura Melonjak! JNE Siapkan Strategi Baru
Kepala Cabang Utama JNE Padang, Ahmad Junaidi, mengatakan pengiriman makanan masih mendominasi kiriman ritel di wilayahnya. (Fotdok: Noval). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rendang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat Sumatera Barat. Kuliner khas Minangkabau ini kian menembus pasar internasional, seiring meningkatnya pengiriman makanan khas Padang ke luar negeri melalui JNE Cabang Utama Padang. Malaysia dan Singapura menjadi dua destinasi favorit yang ikut mendorong pertumbuhan layanan pengiriman internasional.

Di balik setiap paket rendang yang dikirim, ada cerita tentang usaha kuliner lokal, pelaku UMKM, dan tradisi Minangkabau yang terus berkembang mengikuti zaman. Popularitas rendang sebagai warisan budaya takbenda UNESCO turut memperkuat daya tarik kuliner Sumatera Barat di mata dunia. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kekayaan gastronomi Padang dapat membuka peluang usaha melampaui batas wilayah dan negara.

Kepala Cabang Utama JNE Padang, Ahmad Junaidi, mengatakan pengiriman makanan masih mendominasi kiriman ritel di wilayahnya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pertumbuhan kiriman ritel terus bergerak positif dengan dukungan paket makanan khas Padang. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi pelayanan serta kolaborasi JNE dengan toko oleh-oleh dan pelaku UMKM kuliner setempat.

“Kiriman makanan selama ini masih mendominasi di JNE Padang. Ini bisa dilihat dari kiriman ritel periode Januari–Agustus yang terus tumbuh dan ditopang paket makanan,” ujar Junaidi saat berbincang dengan JNEWS, Sabtu (17/10/2026). Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga potensi pengiriman tetap berkembang, sekaligus membantu produk khas Sumatera Barat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Peluang tersebut semakin terlihat pada layanan internasional atau International Service (INTL). Junaidi menyebut porsi pengiriman makanan khas Padang ke luar negeri cukup menjanjikan, dengan Malaysia dan Singapura sebagai destinasi favorit. Secara keseluruhan, jumlah kiriman melalui layanan INTL di JNE Padang tumbuh belasan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pengiriman rendang dan produk olahan daging, pelanggan tetap perlu memastikan jenis produk, kemasan, serta persyaratan pemasukan pangan yang berlaku di negara tujuan.

Tak hanya mengandalkan kiriman makanan, JNE Padang juga memperkuat jaringan distribusi untuk meningkatkan daya saing layanan. Sejak April 2026, perusahaan ini mengoptimalkan rute darat menuju Bengkulu, Palembang, Jambi, dan Lampung. Sebelumnya, pengiriman melalui rute tersebut diberangkatkan menggunakan jalur udara dengan transit di Jakarta. Perubahan jalur diharapkan menghadirkan harga yang lebih kompetitif dan waktu layanan yang lebih cepat bagi pelanggan.

Menjelang akhir tahun, peluang pertumbuhan juga datang dari aktivitas toko daring yang biasanya menawarkan berbagai promo. Selain itu, segmen pemerintahan dinilai memiliki potensi melalui proyek pemindahan barang, layanan trucking, pindahan karyawan, hingga pengiriman obat. JNE Padang turut memperkuat pengenalan layanan logistik kepada generasi muda melalui kerja sama dengan sejumlah universitas di Padang, termasuk pemberian materi tentang dunia logistik dan layanan perusahaan.

Optimisme menghadapi periode akhir tahun semakin menguat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika aktivitas belanja dan distribusi barang berpotensi meningkat. Meski demikian, Junaidi mengakui perjalanan bisnis sepanjang 2026 menghadapi tantangan, termasuk dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Kondisi tersebut mendorong jajaran JNE Padang untuk terus bekerja keras menjaga pelayanan dan memperkuat koordinasi dengan kantor cabang pembantu di zona B dan C serta mitra agen.

Dengan dukungan jaringan distribusi, kemitraan UMKM, dan meningkatnya minat pengiriman kuliner ke luar negeri, JNE Padang berharap dapat menutup 2026 dengan pencapaian maksimal. Di tengah persaingan logistik dan tantangan bencana, rendang menjadi salah satu produk yang memperlihatkan besarnya potensi ekonomi kuliner Minangkabau. Setiap paket yang berangkat bukan sekadar kiriman barang, melainkan juga kesempatan bagi usaha lokal untuk memperluas pasar dan memperkenalkan cita rasa Padang kepada masyarakat dunia. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Raju Minropa Pacu Rantai Pasok MBG di Padang, UMKM dan Pedagang Lokal Disiapkan Jadi Pemasok Pangan    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Raju Minropa Pacu Rantai Pasok MBG di Padang, UMKM dan Pedagang Lokal Disiapkan Jadi Pemasok Pangan
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mendorong penguatan produksi pertanian dan rantai pasok pangan agar kebutuhan program tersebut terpenuhi dengan bahan pangan yang berkualitas, aman, dan berasal dari potensi ekonomi masyarakat setempat. (Foto: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang tidak hanya berbicara tentang pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, UMKM, dan pedagang lokal. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mendorong penguatan produksi pertanian dan rantai pasok pangan agar kebutuhan program tersebut terpenuhi dengan bahan pangan yang berkualitas, aman, dan berasal dari potensi ekonomi masyarakat setempat.

Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Produk Pertanian untuk MBG di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Kamis (22/10/2026). Raju menegaskan, kesiapan rantai pasok menjadi faktor penting agar kebutuhan bahan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipenuhi secara berkelanjutan, sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat langsung.

“Melalui FGD ini, kita ingin memastikan rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG berjalan dengan baik. Pendataan, pengujian, dan survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan serta kualitas bahan pangan yang dibutuhkan SPPG,” ujar Raju. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan agar pasokan tidak sekadar tersedia, tetapi juga sesuai kebutuhan dan standar kualitas yang ditetapkan.

Raju secara khusus menyoroti peluang UMKM dan pedagang lokal untuk mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan pangan program MBG. Keterlibatan pelaku usaha setempat diharapkan membuat perputaran ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat Kota Padang, mulai dari produsen pertanian hingga pedagang yang menyediakan bahan pangan bagi dapur pelayanan gizi.

Untuk mewujudkan target itu, Pemerintah Kota Padang merencanakan penyediaan pasar khusus yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Raju menyebut lokasi penjualan yang memenuhi persyaratan dapat membantu memastikan kebersihan dan keamanan bahan pangan, sekaligus mempermudah pengawasan terhadap produk yang dipasok untuk kebutuhan MBG.

“Kita sedang mengupayakan penyediaan pasar yang higienis, halal, dan memenuhi standar kesehatan. Dengan adanya lokasi khusus yang didukung pengawasan Satgas Pangan Aman, kita berharap bahan pangan yang dijual benar-benar terjamin kebersihan, keamanan, dan kualitasnya,” kata Raju. Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bahan pangan yang digunakan dalam program pemenuhan gizi.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kota Padang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas melakukan pendataan, pengujian, dan survei rantai pasok. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memetakan kesiapan pasokan serta mengetahui ketersediaan dan kualitas produk pertanian yang dibutuhkan SPPG.

FGD tersebut juga menghadirkan Prof. James Hellyward, Ketua GAPEMBI Agung Adhitya Lingga, serta Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi. Pembahasan melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait dalam menyiapkan pasokan pangan yang sesuai standar. Sinergi ini diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan SPPG dengan kemampuan produksi dan distribusi pangan di Kota Padang.

Bagi Raju, tantangan pelaksanaan MBG bukan hanya memastikan makanan tersedia, tetapi juga membangun sistem pasokan yang tertata, aman, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui pendataan yang terukur, pasar pangan yang memenuhi standar, serta pengawasan Satgas Pangan Aman, Pemerintah Kota Padang mendorong agar kebutuhan MBG dapat menjadi peluang bagi petani, UMKM, dan pedagang lokal untuk berkembang. Dengan demikian, penguatan rantai pasok diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas pangan dan memperluas manfaat ekonomi program MBG. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Kena PHK Tak Harus Menyerah! 50.000 Pekerja Disiapkan Ikuti Pelatihan Gratis, Ada Sertifikat Kompetensi    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Kena PHK Tak Harus Menyerah! 50.000 Pekerja Disiapkan Ikuti Pelatihan Gratis, Ada Sertifikat Kompetensi
Sebanyak 50.000 pekerja terdampak PHK mendapat peluang untuk bangkit melalui Program Pelatihan Vokasi yang dibuka pemerintah. (Foto: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan akhir dari perjalanan karier. Sebanyak 50.000 pekerja terdampak PHK mendapat peluang untuk bangkit melalui Program Pelatihan Vokasi yang dibuka pemerintah. Program ini menjadi kesempatan bagi para pekerja untuk memperkuat keterampilan, memperluas peluang kerja, hingga merintis usaha mandiri di tengah persaingan pasar kerja yang semakin ketat.

Program ini menyasar pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), akibat PHK pada periode Januari 2024 hingga 2026. Namun, calon peserta harus memenuhi persyaratan, termasuk tidak sedang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja terdampak PHK memiliki kesempatan untuk kembali membangun masa depan melalui keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak berlarut-larut dalam situasi sulit. Melalui pelatihan vokasi, peserta diharapkan memiliki bekal baru untuk kembali memasuki dunia kerja atau mengembangkan sumber penghasilan secara mandiri. Pesan utamanya jelas: pengalaman kehilangan pekerjaan tidak harus menjadi penghalang untuk kembali produktif.

Pilihan pelatihan yang tersedia juga beragam dan dapat disesuaikan dengan minat serta potensi peserta. Bidang pemasaran digital menawarkan keterampilan dasar pemasaran dan pembuatan konten media sosial yang relevan dengan perkembangan bisnis daring. Sementara itu, pelatihan menjahit dan busana mencakup keterampilan menjahit, memasang payet, hingga membuat pola. Keterampilan tersebut dapat menjadi modal untuk melamar pekerjaan maupun menerima pesanan secara mandiri.

Peluang lain terbuka melalui bidang makanan dan minuman, mulai dari pembuatan roti dan kue, pengolahan espresso, hingga pembuatan hidangan pembuka. Peserta juga dapat mengikuti pelatihan pemasangan kaca film, perawatan pendingin ruangan atau AC, serta instalasi hidroponik. Ragam pilihan ini memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mempelajari keterampilan praktis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai modal mencari pekerjaan baru atau membangun usaha sendiri.

Pelatihan berlangsung selama lima hari dengan total 40 jam pelajaran di 21 balai pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Meski waktunya relatif singkat, peserta mendapatkan kesempatan mempelajari keterampilan sesuai program yang dipilih. Mereka juga memperoleh fasilitas berupa uang harian, konsumsi, pengganti biaya transportasi, seragam, serta perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan selama mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai tambah lainnya, peserta memperoleh sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi dapat menjadi bukti pendukung atas keterampilan yang dikuasai ketika peserta melamar pekerjaan atau menawarkan jasa kepada calon pelanggan. Namun, peluang memperoleh pekerjaan tetap bergantung pada kebutuhan industri, kemampuan peserta, dan proses rekrutmen masing-masing perusahaan.

Bagi pekerja yang ingin mengikuti program ini, dokumen bukti PHK perlu disiapkan sejak awal. Dokumen yang dapat digunakan antara lain surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja, atau surat keterangan pengalaman kerja (paklaring). Seleksi dilakukan melalui empat tahapan, yaitu verifikasi dokumen, wawancara, penyesuaian minat dan potensi dengan pilihan pelatihan, serta penempatan peserta. Calon peserta harus lolos verifikasi dokumen dan wawancara sebelum dapat mengikuti pelatihan.

Yassierli mengajak pekerja terdampak PHK memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas pilihan masa depan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, pelatihan ini bisa menjadi langkah untuk memperkuat daya saing; bagi yang ingin berwirausaha, keterampilan baru dapat menjadi bekal awal untuk merintis usaha. Informasi mengenai pendaftaran, persyaratan, dan pilihan pelatihan dapat diakses melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di https://skillhub.kemnaker.go.id. Kesempatan untuk bangkit kini terbuka—pekerja terdampak PHK dapat mulai menyiapkan dokumen dan memilih keterampilan yang sesuai dengan rencana karier mereka. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Maifrizon Ungkap 19 Inovasi DPRD Sumbar, Jangkauan Instagram Tembus 870 Ribu! Apa Saja Terobosannya?    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Maifrizon Ungkap 19 Inovasi DPRD Sumbar, Jangkauan Instagram Tembus 870 Ribu! Apa Saja Terobosannya?
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maifrizon didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris.  (Fotdok: Novrinto). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Seberapa mudah masyarakat mengetahui kegiatan, kebijakan, dan kinerja wakil rakyat? Pertanyaan ini menjadi tantangan penting bagi lembaga perwakilan publik di era digital. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjawabnya melalui penguatan media sosial, layanan digital, dan publikasi kegiatan kedewanan. Dalam evaluasi keterbukaan informasi publik 2026, Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, memaparkan 19 inovasi pelayanan sekaligus pertumbuhan jangkauan media sosial yang menjadi salah satu sorotan.

Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 tersebut digelar Komisi Informasi Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10/2026). Maifrizon didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris. Dalam kesempatan itu, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan strategi publikasi, pengembangan pelayanan informasi, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi lembaga.

Salah satu data yang mencuri perhatian ialah pertumbuhan akun Instagram resmi DPRD Sumbar. Jumlah pengikut meningkat dari 4.484 pada 2024 menjadi 10.200 pada 2026. Jangkauan akun juga melonjak dari 306.000 menjadi 870.600, sementara jumlah unggahan bertambah dari 2.148 menjadi 5.180. Angka tersebut memperlihatkan semakin besarnya jangkauan kanal digital yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan dan aktivitas kedewanan kepada masyarakat.

Pertumbuhan juga tercatat pada platform lainnya. Pelanggan YouTube DPRD Sumbar naik dari 639 menjadi 766, dengan jumlah video bertambah dari 209 menjadi 249. Pengikut TikTok meningkat dari 1.667 menjadi 2.094, sedangkan jumlah suka bertambah dari 12.900 menjadi 18.800. Akun Facebook tercatat memiliki sekitar 6.700 pengikut dan akun X atau Twitter sebanyak 273 pengikut. Meski demikian, peningkatan angka digital tersebut tetap perlu diikuti konten yang akurat, mudah dipahami, dan benar-benar menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

Untuk memperkuat pelayanan, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan 19 inovasi yang mencakup publikasi, dokumentasi, literasi, dan layanan masyarakat. Di antaranya Kios Layanan PPID, Kios Layanan JDIH, layanan disabilitas, aplikasi E-PPID, Pojok Baca Digital, Mimbar DPRD, Repository Produk Hukum, TV Agenda, videowall, aplikasi ASIK untuk aspirasi publik, E-Kliping, aplikasi KuBe atau Kumpulan Berita, E-Pustaka, Podcast ASIK, aplikasi Agenda ASIK, Buku Tamu Digital ASIK, kerja sama perpustakaan digital, storytelling, serta manajemen kendaraan.

Dari berbagai inovasi tersebut, sejumlah layanan memiliki kaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kios Layanan PPID memfasilitasi permohonan informasi publik, sedangkan Kios Layanan JDIH membantu penelusuran dokumen hukum. Aplikasi ASIK disiapkan sebagai sarana penyampaian aspirasi publik, sementara E-Kliping dan KuBe mendukung dokumentasi serta penyebaran pemberitaan tentang kegiatan DPRD. TV Agenda turut membantu masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi rapat kedewanan.

Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung keterbukaan informasi. Penambahan tenaga publikasi, penguatan tim teknologi informasi, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta kerja sama dengan wartawan parlemen menjadi bagian dari strategi tersebut. Sekretariat DPRD Sumbar mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD) agar informasi tidak hanya cepat disebarluaskan, tetapi juga mudah dimengerti oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Keterbukaan informasi juga diupayakan melalui publikasi aktivitas anggota DPRD di lapangan, konsultasi publik, dialog bersama masyarakat, hingga kegiatan sosial di daerah. Kegiatan Jalan Sehat Bersama Parlemen menjadi salah satu ruang interaksi langsung antara masyarakat dan pimpinan serta anggota DPRD. Selain itu, fasilitas pelayanan seperti sarana bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan klinik kesehatan turut dipaparkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelayanan yang lebih inklusif.

Dalam presentasi tersebut, Sekretariat DPRD Sumbar turut mencantumkan sejumlah penghargaan di bidang keterbukaan informasi, inovasi pemerintahan, dokumentasi hukum, dan kerja sama penyiaran. Di antaranya predikat badan publik informatif pada periode 2020–2025, Anugerah Tinarbuka 2023, serta penghargaan terkait integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan sistem nasional yang masuk lima terbaik se-Indonesia. Berbagai capaian tersebut menjadi modal pengembangan layanan, tetapi tantangan berikutnya ialah memastikan setiap inovasi benar-benar memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memahami kebijakan, dan menyampaikan aspirasi. Sebab, keterbukaan informasi publik bukan semata-mata soal banyaknya unggahan atau besarnya jangkauan media sosial, melainkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat untuk mengawasi kinerja wakil rakyat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Siswanto Ihsan Kembali Pimpin SMSI Binjai, Tantangan Pers Digital dan Perang Hoaks Jadi Sorotan    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Siswanto Ihsan Kembali Pimpin SMSI Binjai, Tantangan Pers Digital dan Perang Hoaks Jadi Sorotan
Pelantikan pengurus SMSI Kota Binjai berlangsung di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai, Rabu (21/10/2026). (Fotdok: ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Siswanto Ihsan, SE, kembali dipercaya memimpin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Binjai untuk periode 2026–2029 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah I SMSI Kota Binjai. Kepercayaan tersebut menandai babak baru kepemimpinan organisasi perusahaan media siber itu, sekaligus membawa tantangan besar dalam menjaga profesionalisme pers, melawan hoaks, dan memperkuat peran media sebagai pengawas kebijakan publik.

Pelantikan pengurus SMSI Kota Binjai berlangsung di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai, Rabu (21/10/2026). Prosesi dipimpin langsung Ketua SMSI Sumatera Utara, Erris J. Napitupulu, didampingi Sekretaris M. Agus Utama dan dipandu Kepala Bidang Organisasi Benny Pasaribu. Rangkaian acara meliputi pembacaan naskah pelantikan, penyerahan surat keputusan, AD/ART organisasi, hingga bendera pataka sebagai simbol amanah kepengurusan.

Terpilihnya Siswanto untuk periode kedua menjadi momentum bagi SMSI Binjai untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas perusahaan media anggotanya. Di tengah persaingan media digital yang semakin ketat, kecepatan publikasi saja tidak cukup. Akurasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Ketua SMSI Sumut, Erris J. Napitupulu, mengingatkan pengurus agar menjaga soliditas serta berkontribusi bagi pembangunan Kota Binjai. Ia menegaskan bahwa media boleh menyampaikan kritik, tetapi kritik tersebut harus bersifat membangun dan tidak menghakimi. Menurutnya, peran pers sebagai kontrol sosial perlu dijalankan secara profesional, dengan tetap berpijak pada fakta dan kepentingan publik.

Pesan serupa disampaikan Pemerintah Kota Binjai melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gloria Sinulingga, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Wali Kota Drs. Amir Hamzah, M.AP. Ia mengapresiasi kepengurusan baru dan berharap SMSI mampu mendorong profesionalisme perusahaan media. Gloria juga menyoroti tantangan berupa berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi yang belum terverifikasi di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Gloria menyampaikan tiga hal penting bagi SMSI Binjai, yakni meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan wartawan, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah dalam penyebaran informasi pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah Kota Binjai, katanya, terbuka terhadap komunikasi dan masukan yang konstruktif. Namun, kemitraan tersebut perlu tetap menghormati independensi pers agar fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam sambutannya, Siswanto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pihak yang mendukung pelantikan, serta Ketua Panitia Linda Herdiana Br Sitompul. Ia mengakui bahwa perkembangan media online menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena itu, peningkatan kualitas jurnalistik, penguatan integritas perusahaan pers, penjagaan independensi pemberitaan, serta upaya melawan hoaks dan disinformasi menjadi agenda yang perlu diwujudkan melalui kerja nyata.

Siswanto juga menyinggung program yang telah dijalankan SMSI Binjai pada periode sebelumnya, mulai dari pembinaan olahraga bersama SMSI Sumut dan SMSI Pusat hingga pembentukan Lembaga Pendidikan TPQ Al Ihsan di wilayah Binjai–Langkat yang disebut masih berjalan. Kegiatan olahraga yang diikuti mencakup sepak bola, voli, futsal, tinju, dan MMA. Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal untuk mengembangkan kegiatan organisasi yang memberi manfaat lebih luas, baik bagi anggota maupun masyarakat.

Kepengurusan SMSI Binjai periode 2026–2029 turut diperkuat Muhamad Irsan Sikumbang sebagai sekretaris, Raihan Hasanain sebagai bendahara, Zainal Abidin Nasution sebagai wakil ketua, serta jajaran pengurus bidang, penasihat, dan penasihat hukum. Pelantikan dihadiri unsur pemerintah, PWI Binjai, BNNK Binjai, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, serta tokoh masyarakat. Dengan amanah baru ini, tantangan Siswanto bukan sekadar menjaga keberlangsungan organisasi, melainkan memastikan SMSI Binjai semakin profesional, kritis, independen, dan dipercaya publik. (R) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Payakumbuh Bidik Predikat Informatif 2026, Kurniawan Syah Putra Ungkap Langkah Nyata Buka Akses Informasi Publik    
Jumat, Oktober 23, 2026

On Jumat, Oktober 23, 2026

Payakumbuh Bidik Predikat Informatif 2026, Kurniawan Syah Putra Ungkap Langkah Nyata Buka Akses Informasi Publik
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra, S.Sos., M.A.P., bersama tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan yang profesional: seberapa mudah masyarakat memperoleh informasi, mengetahui kebijakan, dan mengawasi jalannya pembangunan? Pemerintah Kota Payakumbuh menjawab tantangan itu dengan memperkuat layanan informasi publik, mulai dari pembenahan regulasi hingga pengembangan pelayanan digital, demi mengejar predikat Badan Publik Informatif pada 2026.

Komitmen tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra, S.Sos., M.A.P., bersama tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Utama Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, Padang, Rabu (21/10/2026).

Di hadapan tim penilai, Kurniawan memaparkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup berhenti pada pernyataan komitmen. Pemerintah harus menyiapkan aturan, petugas, sarana pelayanan, dan dukungan anggaran agar hak masyarakat memperoleh informasi dapat dipenuhi secara nyata. Karena itu, Pemko Payakumbuh memperkuat landasan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota serta Keputusan Wali Kota terkait pedoman pengelolaan layanan informasi.

Langkah berikutnya menyentuh akses pelayanan langsung. Pemko Payakumbuh menyediakan konter khusus PPID di Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga masyarakat memiliki saluran untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kesiapan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas juga menjadi bagian dari upaya membangun layanan yang lebih tertata, mudah dijangkau, dan bertanggung jawab.

Kurniawan menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar urusan administrasi atau pemenuhan dokumen evaluasi. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan dengan biaya terjangkau sesuai ketentuan. Prinsip inilah yang perlu menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Bagi masyarakat, transparansi memiliki arti langsung: akses informasi yang jelas membantu warga memahami kebijakan pemerintah, mengikuti perkembangan pembangunan, dan menjalankan fungsi pengawasan. Keterbukaan yang dijalankan secara konsisten juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik, terutama ketika informasi disampaikan secara akurat, mudah ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Pemko Payakumbuh mengembangkan dua jalur akses, yakni layanan tatap muka terpadu di MPP dan layanan digital melalui portal resmi PPID. Kehadiran kanal digital diharapkan memudahkan masyarakat mencari informasi tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Optimalisasinya tetap membutuhkan pembaruan informasi secara berkala serta respons yang baik terhadap permohonan warga.

Keikutsertaan dalam Monev Komisi Informasi Sumbar 2026 menjadi kesempatan bagi Pemko Payakumbuh untuk memaparkan langkah yang telah dilakukan sekaligus mengevaluasi aspek yang masih perlu diperkuat. Target meraih predikat Badan Publik Informatif menjadi pendorong, tetapi kualitas layanan akan lebih bermakna apabila keterbukaan benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman, penguatan keterbukaan informasi diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kini, tantangan utamanya bukan hanya memperoleh pengakuan dalam penilaian 2026, melainkan memastikan setiap warga Payakumbuh semakin mudah mengakses informasi publik dan memperoleh pelayanan yang jelas, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU