HEADLINE
Prabowo dan Ray Dalio Bertemu, Danantara Disiapkan Jadi Kekuatan Global    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Prabowo dan Ray Dalio Bertemu, Danantara Disiapkan Jadi Kekuatan Global
Presiden Prabowo Subianto menerima tamu istimewa, Ray Dalio, sosok berpengaruh dalam dunia keuangan global yang kini turut memberi arah bagi Danantara.

BENTENGSUMBAR.COM
– Siang itu, suasana di Istana Merdeka terasa lebih dinamis dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto menerima tamu istimewa, Ray Dalio, sosok berpengaruh dalam dunia keuangan global yang kini turut memberi arah bagi Danantara.

Pertemuan yang berlangsung Jumat (27/3) tersebut bukan sekadar agenda diplomasi biasa. Di baliknya, tersimpan pembicaraan strategis mengenai masa depan ekonomi Indonesia, sekaligus penguatan peran Danantara sebagai mesin baru penggerak pertumbuhan nasional.

Danantara sendiri merupakan badan pengelola investasi strategis yang dibentuk pada Februari 2025. Lembaga ini dirancang untuk mengoptimalkan aset negara, mengelola BUMN strategis, serta berperan sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Kehadiran Ray Dalio sebagai penasihat memberi warna baru dalam upaya memperkuat kredibilitas Danantara di mata dunia.

Dalam diskusi tertutup itu, Prabowo dan Dalio menelisik berbagai peluang ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Mereka membahas bagaimana Danantara dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara domestik, tetapi juga diperhitungkan secara internasional.

Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah yang terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra global. Harapannya, kepercayaan investor meningkat dan arus investasi asing semakin deras mengalir ke Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak hanya bergerak di dalam negeri, tetapi juga aktif membangun kepercayaan global. Dari ruang-ruang strategis seperti Istana Merdeka, arah baru ekonomi Indonesia tengah dirancang. Dengan Danantara, sebagai salah satu kunci utamanya. (**g)

Pemprov Sumbar Terapkan Pola Baru Koordinasi Pembangunan, Tunjuk PIC untuk Setiap Kabupaten/Kota    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Pemprov Sumbar Terapkan Pola Baru Koordinasi Pembangunan, Tunjuk PIC untuk Setiap Kabupaten/Kota
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penunjukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan pola baru dalam memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penunjukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai narahubung atau person in charge (PIC) percepatan koordinasi pembangunan untuk masing-masing kabupaten/kota di Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. “PIC ini kita harapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Mahyeldi saat memimpin rapat penunjukan narahubung/PIC di Istana Gubernuran, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, penunjukan PIC bukan sekadar penugasan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan orkestrasi pembangunan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa penguatan koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam percepatan pembangunan daerah. “Sinkronisasi yang kuat adalah kunci. Ketika perencanaan terintegrasi dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih efektif dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh narahubung/PIC agar menjalankan peran secara aktif, responsif, dan solutif dalam mengawal program prioritas, sekaligus mampu menjawab berbagai dinamika dan tantangan di masing-masing wilayah.

Penunjukan ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih program serta memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Rincian Daftar Narahubung/PIC Pemprov Sumbar untuk Masing-Masing Kabupaten/Kota tersebut, antara lain :
1. Kabupaten Pasaman Barat – Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar
2. Kota Bukittinggi – Kepala Bappeda Provinsi Sumbar
3. Kabupaten Pasaman – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar
4. Kota Payakumbuh – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar
5. Kabupaten Kepulauan Mentawai – Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar
6. Kabupaten Pesisir Selatan – Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar
7. Kabupaten Tanah Datar – Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumbar
8. Kabupaten Solok – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
9. Kabupaten Limapuluh Kota – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar
10. Kota Padang – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar
11. Kota Solok – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar
12. Kota Padang Panjang – Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar
13. Kota Sawahlunto – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar
14. Kabupaten Sijunjung – Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar
15. Kota Pariaman – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar
16. Kabupaten Dharmasraya – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pembangunan
17. Kabupaten Agam – Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar
18. Kabupaten Padang Pariaman – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar
19. Kabupaten Solok Selatan – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)

Sekdaprov Sumbar Lantik 44 Pejabat Administrator dan Pengawas, Penempatan Jabatan Gunakan Manajemen Talenta    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Sekdaprov Sumbar Lantik 44 Pejabat Administrator dan Pengawas, Penempatan Jabatan Gunakan Manajemen Talenta
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi melantik 44 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Jumat (27/3/2026).

Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/1518/BKD-2026, dengan rincian sebanyak 21 pejabat administrator (Eselon III) dan 23 pejabat pengawas (Eselon IV).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov Sumbar dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja.

Dalam arahannya, Arry Yuswandi menegaskan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan kali ini dilakukan secara komprehensif dan hati-hati dibandingkan periode sebelumnya. “Ini proses yang paling panjang yang pernah kita jalani. Bukan karena hal aneh, tetapi karena kita ingin memastikan orang yang tepat berada dijabatan yang tepat, agar akselerasi pembangunan daerah dapat semakin baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh proses penempatan jabatan dilakukan melalui mekanisme penilaian berlapis, yakni melalui pendekatan merit sistem dan manajemen talenta berbasis pendekatan 360 derajat. Hasil penilaian tersebut kemudian dihimpun oleh Tim Penilaian Kinerja Pegawai sebagai dasar dalam menentukan posisi yang paling tepat bagi masing-masing ASN. "Artinya penilaian ASN yang bersangkutan tidak hanya dari atasannya, tetapi juga oleh rekan kerja dan bawahan. Hal itu kita gunakan agar memperoleh gambaran objektif terhadap kapasitas dan integritas orang yang akan kita tempatkan,"ujarnya

Arry menegaskan, seluruh keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan individu atau hubungan emosional. “Ini bukan soal keinginan pribadi, tetapi kebutuhan organisasi yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Arry meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas. “Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Buktikan bahwa Bapak/Ibu adalah orang yang tepat berada di posisi tersebut,” pesannya. Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat struktur birokrasi Pemprov Sumbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Wako Pariamamn Serahkan LKPD Kota Pariaman TA 2025 Ke BPK Perwakilan Sumbar    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Wako Pariamamn Serahkan LKPD Kota Pariaman TA 2025 Ke BPK Perwakilan Sumbar
Wali Kota Pariaman, Yota Balad. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumbar di Padang, Jumat (27/3/2026).

Penyerahan LKPD TA 2025 tersebut diserahkan  kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I BPK Sumbar, Roni Altur di Aula Kantor BPK RI di Padang, yang mana pada penyerahan itu ada tiga daerah yang menyerahkan LKPD ke BPK RI yakni Kota Pariaman, Kota Bukitinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan itu, Yota Balad mengatakan penyerahan LKPD ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Penyusunan LKPD tahun 2025 disusun dengan maksimal dan berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan serta didukung dengan penguatan sistem informasi. Ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun BPK”, ungkapnya.

Laporan ini, tambah Yota Balad, disampaikan kepada BPK Perwakilan Sumbar untuk melakukan pemeriksaan dan menilai kewajaran penyajian dan kinerja Pemerintah Daerah.

“Kami berharap LKPD tahun 2025 yang disampaikan hari ini, dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun lebih dari itu yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat”, ulasnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK perwakilan Sumatera Barat yang terus memberikan bimbingan serta pendampingan yang selam ini diberikan kepada Pemko Pariaman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. “Kami sangat terbuka terhadap masukan, koreksi dari BPK sebagai bagian dari perbaikan yang berkelanjutan. Semoga sinergi yang telah terjalin antara Pemko Pariaman dengan BPK RI dapat selalu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik”, harapnya. (ka/at)

Dishub Kota Padang Langsung Tindaklanjuti Postingan Warganet di Media Sosial tentang Pungutan Parkir Liar    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Dishub Kota Padang Langsung Tindaklanjuti Postingan Warganet di Media Sosial tentang Pungutan Parkir Liar
Dinas Perhubungan Kota Padang langsung menindaklanjuti postingan warganet di media sosial tentang pemungutan parkir liar. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dinas Perhubungan Kota Padang langsung menindaklanjuti postingan warganet di media sosial tentang pemungutan parkir liar yang dilakukan oleh salah satu oknum pemuda di kawasan Pantai Padang Kamis (26/3/26) lalu. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan di kawasan Pantai Padang bersama Camat Padang Barat, Camat Padang Utara, dan unsur kepolisian berhasil menemukan pelaku, Jumat (27/3/26) siang.

“Alhamdulillah kita berhasil menemukan pelaku yang melakukan Pungli parkir kemarin sore di kawasan Pantai Padang, tepatnya di jembatan belakang Hotel Pangeran,” terang Ances Kurniawan. 

Ances Kurniawan juga sangat menyayangkan tindakan Pungli yang dilakukan oleh pelaku bernama Zidan, pasca libur lebaran di Kota Padang. 

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Padang, OPD Pemko bersama Forkopimda harus mengawal ketat kenyamanan dan keamanan wisatawan. Dan Alhamdulillah menunjukan hasil yang cukup baik. Tapi mohon maaf kepada masyarakat, kita masih kecolongan maghrib kemarin,” ujar Ances Kurniawan. 

Dalam video yang beredar Zidan yang mengaku berasal dari Pekanbaru, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi.

Zidan selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*)

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkum Sumbar, Ini yang Dibahas    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkum Sumbar, Ini yang Dibahas
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kakanwil Kemenkum Sumbar), Alpius Sarumaha. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kakanwil Kemenkum Sumbar), Alpius Sarumaha, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (27/3/2026).

Kunjungan silaturahmi ini sekaligus untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Fadly Amran menegaskan pentingnya hubungan yang solid antar instansi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang dan Kanwil Kemenkum Sumbar sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan berkeadilan. Kami siap untuk terus memperkuat kolaborasi,” ujar Fadly Amran.

Sementara itu, Alpius Sarumaha mengapresiasi hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan Pemerintah Kota Padang.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung program strategis di bidang hukum, seperti penyuluhan hukum, pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, serta penguatan layanan administrasi hukum bagi masyarakat.

“Kita berharap pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kota Padang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuh Alpius didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi. (*)

Wako Fadly Amran Menemui Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH    
Jumat, Maret 27, 2026

On Jumat, Maret 27, 2026

Wako Fadly Amran Menemui Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH
Wali Kota Padang Fadly Amran saat menemui Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) . 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang mempercepat langkah penanganan sampah melalui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin.

Upaya ini ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menemui Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Barat, Jumat (27/3/2026).

Fadly Amran menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan langkah strategis dalam mengurangi volume timbunan sampah di Kota Padang yang saat ini mencapai sekitar 700 ton per hari.

"Awalnya kita mendapatkan tawaran pengelolaan sampah melalui skema RDF, namun hingga kini belum terealisasi. Dengan hadirnya PSEL yang diproyeksikan mampu mengolah sekitar 200 ton per hari, tentu akan sangat membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah berhasil meraih Sertifikat Adipura serta masuk dalam delapan besar kota terbersih di Indonesia. Dengan kehadiran PSEL, pihaknya optimistis dapat meningkatkan capaian tersebut hingga meraih Piala Adipura. "Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar terbangun komitmen bersama seluruh kabupaten/kota dalam menghadirkan fasilitas pengelolaan sampah sebagai solusi jangka panjang,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono menyampaikan, pembangunan PSEL merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill yang lebih modern dan berkelanjutan.

Ia juga menjelaskan, pembangunan fasilitas ini sepenuhnya didukung pendanaan dari pemerintah pusat, sementara Pemerintah Kota Padang menyiapkan lahan yang dibutuhkan. Melalui teknologi PSEL, sampah akan diolah menjadi energi listrik sehingga memiliki nilai tambah secara ekonomi. “Secara nasional, program pengolahan sampah menjadi energi ini direncanakan mencakup sekitar 33 kabupaten/kota di Indonesia. Kunjungan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya percepatan agar pembangunan PSEL di Kota Padang dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (*)