BentengSumbar.com

HUT ke-26 RSUD, RSUD dr. Rasidin Padang Gelar Seminar Kesehatan dan Hukum Warnai HUT ke-26

Seminar Kesehatan dan Hukum serta bakti sosial yang digelar di Aula RSUD dr. Rasidin, Kamis (27/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Memasuki usia ke-26 tahun, RSUD dr. Rasidin Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Seminar Kesehatan dan Hukum serta bakti sosial yang digelar di Aula RSUD dr. Rasidin, Kamis (27/8/2026).

Hadir pada kesempatan itu, Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang, dr. Lismawati, Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumbar, Donatus Kono, Koordinator Kejaksaan Tinggi Sumbar, Nursurya, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Sumbar, Reza Kurniawan, dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan BPKP Sumbar, Iwan Heryanto.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 RSUD dr. Rasidin. Seminar diikuti perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), rumah sakit se-Sumatera Barat, rumah sakit se-Kota Padang, puskesmas se-Kota Padang, serta tenaga kesehatan RSUD dr. Rasidin.

Seminar menghadirkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat, serta Ombudsman. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional dan akuntabel.

Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang, dr. Lismawati, mengatakan rangkaian HUT ke-26 tersebut merupakan bagian dari upaya rumah sakit untuk memperkuat semangat Padang Melayani, baik melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selain seminar, RSUD dr. Rasidin juga menggelar bakti sosial dengan menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pemeriksaan ekokardiografi (Eko), ultrasonografi (USG), pemeriksaan kulit, jantung, serta sejumlah layanan kesehatan lainnya.

Kegiatan semakin semarak dengan kehadiran sejumlah stan di area rumah sakit, termasuk stan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan peringatan HUT rumah sakit yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Lismawati berharap memasuki usia ke-26, RSUD dr. Rasidin semakin berkembang dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang telah tersedia di rumah sakit tersebut.

“Dalam rangka ulang tahun RSUD ke-26 ini, dalam semangat Padang Melayani, kami mengadakan Seminar Kesehatan dan Hukum yang dihadiri perwakilan dari Kejati Sumbar, Polda Sumbar, BPKP Sumbar, dan Ombudsman," jelasnya.

Ke depan, RSUD dr. Rasidin juga akan menghadirkan inovasi layanan Sahabat Rasidin, yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, pasien nantinya dapat dijemput untuk mendapatkan pelayanan, baik di poliklinik maupun untuk kebutuhan rawat inap.

“Harapannya, di ulang tahun ini RSUD dr. Rasidin makin maju, makin bisa melayani masyarakat, dan berbakti untuk negara serta masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Jadi mari berobat ke RSUD dr. Rasidin," tukuknya.

Rangkaian HUT ke-26 ini pun menjadi momentum bagi RSUD dr. Rasidin untuk terus berbenah, meningkatkan mutu layanan, dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Padang Melayani. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Jumat, Agustus 28, 2026

Nikah Masal Jilid II, Pemk Padang Apresiasi kepada Jajaran Kemenag dan Asosiasi Penghulu RI

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Pemerintah Kota Padang bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar kegiatan nikah massal atau nikah bareng. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar kegiatan nikah massal atau nikah bareng. Acara yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan ini diikuti oleh 21 pasangan pengantin dan dipusatkan di Masjid Agung Nurul Iman, Kota Padang, Kamis. 27 Agustus 2026.

Kegiatan khidmat ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun.

Hadir pada kesempatan berbahagia itu Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Feri Mulyani Hamid, Kepala Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Barat, Yosef Chairul, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang, Yasril, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang, Ances Kurniawan dan Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sari Rusfa.

Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Feri Mulyani Hamid, hadir mewakili pemerintah kota untuk memberikan sambutan sekaligus apresiasi penuh terhadap sinergi lintas instansi tersebut.

Dalam sambutannya, Feri Mulyani Hamid menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenag serta Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang telah mengemas acara ini dengan sangat baik untuk kedua kalinya di Kota Padang.

"Kegiatan yang difasilitasi oleh Kemenag ini tidak saja sebagai akad nikah, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian kita bersama dalam membantu masyarakat membangun keluarga yang sakinah, harmonis, dan penuh keberkahan," ujarnya.

Ia juga merinci bahwa para peserta nikah massal ini telah melewati berbagai tahapan persyaratan administratif dan kesehatan yang ketat. Mulai dari pemenuhan batas usia minimal (18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki), kepemilikan domisili beridentitas Kota Padang (KTP dan KK), hingga keharusan mengikuti pemeriksaan kesehatan, imunisasi calon pengantin (catin), serta penyuluhan kesehatan di puskesmas setempat.

Sebagai bentuk komitmen Pemko Padang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, momentum pernikahan ini langsung diintegrasikan dengan pembaruan administrasi kependudukan.

Selain dokumen kependudukan, pihak BPJS Kesehatan yang turut serta dalam kegiatan ini juga mengingatkan para pengantin baru untuk memastikan keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka guna mengantisipasi kebutuhan pelayanan fasilitas kesehatan secara dini dengan slogan "sehat itu harapan, JKN aktif itu adalah persiapan".

"Dengan beralihnya status mereka sebagai pasangan suami istri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) baru dengan status yang sudah berubah, di mana suami dan istri tercatat dalam satu keluarga. Ini adalah bentuk layanan nyata dari Pemerintah Kota Padang," katanya.

Menghadapi kehidupan berumah tangga, Feri berpesan agar para pasangan senantiasa merawat mawaddah dan rahmah. Ia mengingatkan bahwa rumah tangga yang sakinah bukanlah rumah tangga tanpa masalah, melainkan rumah tangga yang mampu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, saling memaafkan, dan berpegang teguh kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, Feri juga mengingatkan sejumlah program unggulan keagamaan Pemko Padang kepada para pengantin baru. Ia mengajak pasangan yang nantinya dikaruniai keturunan agar aktif meramaikan masjid dan mushala melalui program Smart Surau serta membiasakan diri mengikuti kegiatan Subuh Mubarak.

"Kepada para suami, sayangilah istri sebagaimana saudara ingin disayangi. Kepada para istri, hormatilah suami sebagaimana saudara ingin dihormati," nasehatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Yosef Chairul, menjelaskan bahwa program nikah bareng ini merupakan agenda nasional Kemenag yang lazimnya disesuaikan dengan momentum 1 Muharam bertema Peaceful Muharam. Namun, di Sumatera Barat, program ini disambut dengan antusiasme tinggi dan diselaraskan secara kreatif dengan kalender hari jadi daerah.

"Alhamdulillah, di Kota Padang sudah kita laksanakan di tahun kedua. Tahun kemarin berjumlah 14 pasang, dan tahun ini diikuti oleh 22 pasang pendaftar, di mana 21 pasang dapat melangsungkan prosesi di masjid ini karena satu pasang berhalangan karena sakit," tukuknya.

Pemerintah Kota Padang berharap ke-21 pasangan pengantin baru ini tidak hanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tetapi juga mampu melahirkan keturunan yang saleh dan salihah demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, mengingat peran mereka kini telah resmi bertransformasi dari seorang anak menjadi calon orang tua pembangun masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Jumat, Agustus 28, 2026

Percepat Digitalisasi Pendidikan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Salurkan 140 Laptop ke Dua SMA di Padang

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Percepatan digitalisasi pendidikan, dua SMA negeri Kota Padang terima puluhan bantuan laptop dari dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Percepatan digitalisasi pendidikan, dua SMA negeri Kota Padang terima puluhan bantuan laptop dari dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman.

Kedua SMA tersebut yakni SMAN 17 Padang yang mendapatkan 80 bantuan laptop dan SMAN 12 Padang sebanyak 60 unit laptop. Laptop tersebut telah diterima pihak sekolah dan telah diserahkan baru-baru ini.

Evi Yandri mengatakan dua SMA itu dipilih sebagai penerima yakni sekolah baru dan sekolah terdampak bencana. Dimana SMAN 17, Padang merupakan sekolah baru yang dibangun pada 2022. Sementara SMAN 12 Padang merupakan salah satu sekolah di Sumbar yang mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi November 2026 lalu.

"Tujuan pemberian laptop ini seiring dengan program pemerintah yakni digitalisasi pendidikan. Semoga bantuan tersebut dapat membantu percepatan program ini," ujar Evi Yandri.

Ia mengatakan, dirinya sepakat pada pola pikir Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa untuk memperbaiki dan memajukan sebuah negara maka sumber daya manusia (SDM) lah yang perlu dibina. Salah satunya melalui pendidikan.

"Jika SDM nya bagus maka daerah dan negara bisa berkembang dan maju. Namun jika SDM lemah maka kemajuan akan sulit dicapai," katanya lagi.

Saat meninjau penggunaan laptop di kedua sekolah tersebut pekan lalu, Evi Yandri berpesan pada para siswa untuk fokus dalam belajar dan mengasah kemampuan diri.

"Fokuslah menimba ilmu dan bentuk karakter diri dengan aktif berkegiatan positif melalui ekstrakurikuler," katanya.

Di zaman sekarang menurut Evi, semua siswa harus memapu mengembangkan kemampuan dan ilmu sebaik mungkin. Apalagi globalisasi sudah di depan mata, maka persaingan semakin ketat.

Ia juga berpesan pada para siswa untuk terus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif.

"Ini juga marak di Sumbar dan harus dijauhi. Seperti tawuran, narkoba dan seks bebas. Termasuk juga judi online. Jangan coba-coba atau ikut-ikutan. Sekali terjurumus hancur masa depan seumur hidup," katanya.

Pada pihak sekolah, terutama para guru, Evi juga meminta pengawasan ditingkatkan. Salah satunya para guru harus mengetahui jenis narkoba, psikotoprika dan zat adiktif lainnya. Termasuk ciri-ciri pemakai.

"Dengan mengetahui maka kita akan mudah mengawasi para siswa. Tingkatkanlah kepedulian kita pada siswa karena masa depan daerah dan negara ini ada pada mereka. Jika mereka rusak maka rusak pula daerah dan negara ini," paparnya.

Evi juga berpesan agar bantuan laptop yang diberikan dirawat dengan baik sehingga bisa bermanfaat jangka panjang.

Saat peninjauan kedua sekolah tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahya juga berpesan hal yang sama.

Bahwa bantuan yang diberikan mesti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan digitalisasi pendidikan. Selain juga dirawat dan dijaga agar bisa bermanfaat untuk banyak siswa.

Sementara kepala sekolah SMAN 17 dan SMAN 12 Padang sama-sama mengapresiasi dan berterima kasih pada kepedulian Evi Yandri yang telah memberikan bantuan pada sekolah. (*)

Jumat, Agustus 28, 2026

Gubernur Mahyeldi: Pariwisata Ramah Muslim Harus Berdampak bagi Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar peringkat atau rating, tetapi yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhannya memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret dan mengevaluasi kesiapan serta kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumbar. Penilaian dilakukan oleh Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating dengan mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI).

“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha jasa lainnya. Karena itu, pembenahan destinasi harus berjalan konsisten dan dibarengi peningkatan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.

Dalam penguatan pariwisata ramah muslim, Mahyeldi juga meminta sertifikasi halal pada hotel, restoran dan usaha lainnya yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas agar mudah dikenali wisatawan. Selain itu, aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.

Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, mengatakan penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar GMTI. Menurutnya, Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.

“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.

Ia menyebut sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang dapat menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.

Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI. Menurutnya, pariwisata ramah muslim merupakan bagian penting dari penguatan halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya dan sektor ekonomi lainnya.

“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.

Dwi menambahkan, Sumbar yang sebelumnya berada pada peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar meningkatkan daya saing. Karena itu, peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim di Sumbar tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga turut memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti catatan Tim penilai IMTI. Ia menegaskan pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pariwisata, terlebih setiap aparatur pemerintah juga memiliki peran sebagai bagian dari wajah pariwisata Sumbar.

“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegas Mahyeldi.

Ke depan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional, termasuk agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 dan berbagai kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA). Seluruh upaya tersebut, kata Mahyeldi, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi. (adpsb/rmz/bud)

Jumat, Agustus 28, 2026

Polres Sawahlunto Amankan Dua Terduga Kasus Narkotika, Satu Masih di Bawah Umur

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Kedua orang tersebut masing-masing berinisial FA alias Febri (31), warga Dusun Taratak Capo, Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dan BH (17), yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. (Foto: Mar Jafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Opsnal Lintah Bara Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan dua orang yang diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Sawahlunto, Kamis (27/8/2026). Salah satu dari dua orang yang diamankan masih berusia di bawah umur.

Penindakan tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Sawahlunto Iptu Ary Andre J.R., S.H., M.H., sebagai bagian dari upaya kepolisian memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Sawahlunto.

Kasus tersebut bermula sekitar pukul 17.30 WIB ketika personel Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan BH di pinggir jalan Dusun Batu Kakok, Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi.

Untuk memastikan proses penangkapan dan penggeledahan berjalan sesuai prosedur, petugas menghubungi perangkat desa setempat untuk hadir sebagai saksi. Setelah perangkat desa tiba, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian BH.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut dibungkus menggunakan plastik klip bening dan kemudian dilapisi pipet plastik berwarna putih.

Paket tersebut ditemukan di atas sepeda motor Honda Scoopy warna ungu kombinasi putih yang digunakan BH saat diamankan.

Berdasarkan keterangan awal BH, barang yang diduga narkotika tersebut diperoleh dari seseorang di kawasan Simpang Bunduang, Kabupaten Tanah Datar. Barang itu disebut akan digunakan bersama FA alias Febri yang berada di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi.

Polisi kemudian menindaklanjuti keterangan tersebut dengan mendatangi kediaman FA alias Febri di Desa Talawi Hilie. Petugas selanjutnya mengamankan FA.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, tiga unit telepon seluler, satu buah kaca pirek yang dibungkus kertas tisu warna putih, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna ungu dengan nomor polisi BA 3705 PJ.

Tiga telepon seluler yang diamankan masing-masing berupa POCCO M3 warna hitam, INFINIX SMART 8 PRO warna biru, dan OPPO A5s warna hitam.

FA alias Febri dan BH beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Sawahlunto untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut oleh penyidik Satresnarkoba.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba Iptu Ary Andre J.R., S.H., M.H., mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Polres Sawahlunto akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika,” ujar Ary.

Dalam rilis tersebut disebutkan, kedua orang yang diamankan disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Penyidik Satresnarkoba Polres Sawahlunto masih mendalami asal-usul barang yang diduga narkotika tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Polres Sawahlunto menyatakan akan terus meningkatkan upaya penindakan dan pencegahan terhadap peredaran narkotika guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan narkotika. (*)

Pewarta: Marjafri

Jumat, Agustus 28, 2026

Demi Atlet Sumbar, Wagub Vasko Dorong Porprov XVI Tetap Berjalan Sesuai Kesepakatan

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching PORPROV XVI di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan KONI Sumbar memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Tahun 2026 tetap diarahkan berjalan sesuai kesepakatan, yakni pada 2–14 Oktober 2026.

Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching PORPROV XVI di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Sebanyak 12 kabupaten/kota akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai cabang olahraga.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menekankan pentingnya menjaga komitmen yang telah dibangun bersama. Menurutnya, berbagai tantangan dalam persiapan merupakan hal yang perlu diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan, bukan menjadi alasan untuk kembali mengulang pembahasan yang sebelumnya telah disepakati.

“Kalau memang masih ada hambatan di beberapa kabupaten/kota, kita asistensi langsung. Provinsi siap turun memberikan solusi. Yang penting, kesepakatan yang sudah dibuat bersama dapat kita jalankan,” ujar Vasko.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap memberikan perhatian dan dukungan penuh agar persiapan Porprov berjalan cepat dan tepat.

“Kalau provinsi, saya kawal habis. Insya Allah, Sumatera Barat akan total all out,” tegasnya.

Menurut Vasko, perhatian penuh dari setiap kepala daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penguatan teknis, kesiapan venue, dukungan terhadap kontingen, serta berbagai kebutuhan penyelenggaraan lainnya.

Ia juga meminta seluruh pihak melihat Porprov bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan olahraga, tetapi sebagai bagian penting dari pembinaan dan masa depan atlet Sumatera Barat.

“Di balik pelaksanaan Porprov ini ada atlet-atlet kita yang sudah berlatih dan mempersiapkan diri. Jangan sampai semangat dan perjuangan mereka terhenti karena persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat, seluruh pihak telah menyepakati Porprov XVI dilaksanakan pada 2–14 Oktober 2026. Ia meminta KONI dan pengurus cabang olahraga segera mematangkan persiapan atlet dan program latihan.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dukungan melalui APBD Provinsi untuk penyelenggaraan cabang olahraga. Pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab mempersiapkan dukungan bagi kontingen dan atlet masing-masing.

Porprov XVI akan mempertandingkan 53 cabang olahraga, dengan sejumlah hal baru, termasuk untuk pertama kalinya Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu tuan rumah dan cabang olahraga surfing dipertandingkan dalam sejarah Porprov Sumbar.

Vasko berharap seluruh kabupaten dan kota terus memperkuat komunikasi serta menyelesaikan setiap persoalan yang muncul melalui semangat kebersamaan.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, Pemprov Sumbar memastikan seluruh perangkat akan dikerahkan untuk membantu daerah yang membutuhkan pendampingan.

Demi atlet, demi prestasi, dan demi kebangkitan olahraga Sumatera Barat, Porprov XVI diharapkan menjadi momentum untuk bergerak bersama, cepat, tepat, dan penuh optimisme. (adpsb)

Kamis, Agustus 27, 2026

Pemko Sawahlunto Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Pandangan Fraksi DPRD terhadap P-APBD 2026

BentengSumbar On Kamis, Agustus 27, 2026

Wakil Wali Kota Sawahlunto, H. Jeffry Hibatullah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto dengan agenda Tanggapan dan Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap P-APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti secara serius seluruh pandangan umum, kritik, pertanyaan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Sawahlunto terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sawahlunto, H. Jeffry Hibatullah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto dengan agenda Tanggapan dan Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap P-APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026).

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Sawahlunto itu, Jeffry menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas berbagai pandangan, kritik, pertanyaan, masukan, dan rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, sikap kritis DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak memandang kritik dan pertanyaan yang disampaikan fraksi sebagai hambatan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan perubahan anggaran benar-benar tepat sasaran.

“Setiap saran, kritik, pertanyaan yang detail serta rekomendasi yang disampaikan oleh setiap fraksi ini adalah bukti nyata fungsi pengawasan Dewan yang berjalan optimal demi menjaga akuntabilitas fiskal daerah kita,” ujar Jeffry.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan perubahan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati, didampingi Wakil Ketua DPRD Elfia Rita Dewi, SE., menyampaikan bahwa jawaban eksekutif yang telah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut menjadi pijakan penting untuk memasuki tahapan pembahasan P-APBD 2026 pada tingkat yang lebih teknis.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, naskah jawaban Wali Kota telah resmi diterima DPRD dan selanjutnya akan menjadi salah satu bahan utama dalam pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Dokumen ini akan menjadi salah satu bahan utama dalam rapat kerja bersama untuk membedah substansi materi Perubahan APBD secara lebih mendalam. Tahapan pembahasan kini memasuki fase yang lebih krusial,” kata Susi.

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada postur anggaran perubahan serta substansi program dan kegiatan yang masuk dalam Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD akan menguji lebih lanjut penjelasan pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait.

Setelah rapat paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sawahlunto bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dijadwalkan menggelar rapat kerja pada 27–28 Agustus 2026.

Forum tersebut menjadi ruang pembahasan yang lebih rinci untuk mengurai materi Ranperda P-APBD 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Rapat paripurna turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto, di antaranya H. Jhoni Warta, SH, Syafwan Efendi, Fatrio Naldi, Masril, S.HI, A. Sarijanus Kahar, Idrayeni, SE, Ronny Eka Putra, S.Si, Siadi, Nico Adrian, Benny Ricardo Rizal, Revanda Utami Vininta, dan Ronald Kardinal, SH.

Hadir pula H. Lazwardi, Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto beserta jajaran. Rapat dipimpin dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto, Dedi Syahendry, S.STP, M.Si, selaku Sekretaris Rapat.

Dengan dimulainya pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan SKPD terkait, proses pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 kini memasuki tahapan pengujian substansi anggaran secara lebih rinci.

Pembahasan tersebut akan mencakup perubahan pendapatan, belanja, serta program dan kegiatan daerah yang tercantum dalam Ranperda P-APBD 2026. (*)

Pewarta: Marjafri