Malvi Hendri Gaspol Perbaiki Jalan Kampung Jao Dalam, PUPR Padang Pastikan Mobilitas Warga Tetap Lancar

Malvi Hendri Gaspol Perbaiki Jalan Kampung Jao Dalam, PUPR Padang Pastikan Mobilitas Warga Tetap Lancar

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Di bawah perhatian Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, perbaikan permukaan jalan melalui metode patching atau penambalan dilaksanakan di Jalan Kampung Jao Dalam, Kecamatan Padang Barat, Rabu (28/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang terus bergerak menjaga kualitas infrastruktur jalan. Di bawah perhatian Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, perbaikan permukaan jalan melalui metode patching atau penambalan dilaksanakan di Jalan Kampung Jao Dalam, Kecamatan Padang Barat, Rabu (28/10/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari pemeliharaan jalan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk memastikan akses transportasi masyarakat tetap layak digunakan. Penambalan dilakukan sebagai upaya memperbaiki bagian permukaan jalan yang membutuhkan penanganan, sehingga kondisi jalan dapat terus dijaga untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari.

Malvi Hendri menjelaskan, pemeliharaan jalan merupakan pekerjaan penting untuk mempertahankan kualitas infrastruktur perkotaan. Menurutnya, jalan yang terawat berperan besar dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, baik untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan berbagai kegiatan lainnya.

“Melalui Bidang Penyelenggaraan Jalan, kami terus melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, salah satunya dengan melakukan penambalan jalan di kawasan Kampung Jao. Langkah ini bertujuan memperbaiki kondisi permukaan jalan agar tetap layak dilalui,” ujar Malvi Hendri.

Ia menegaskan, penanganan jalan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Karena itu, pemeliharaan secara berkelanjutan menjadi salah satu upaya PUPR Padang untuk menjaga fungsi jalan agar tetap mendukung kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan patching di Jalan Kampung Jao Dalam tersebut juga menunjukkan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang digunakan setiap hari. Perbaikan pada bagian jalan yang memerlukan penanganan diharapkan membantu mengurangi gangguan perjalanan dan menjaga kelancaran arus mobilitas di kawasan tersebut.

“Dengan adanya perbaikan ini, kami berharap mobilitas masyarakat semakin lancar serta kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tetap terjaga. Dinas PUPR akan terus berupaya menjaga kualitas infrastruktur demi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat,” kata Malvi.

Melalui Bidang Penyelenggaraan Jalan, Dinas PUPR Kota Padang terus menjalankan pemeliharaan sesuai kebutuhan lapangan. Upaya ini menjadi bagian dari pekerjaan berkelanjutan untuk menjaga infrastruktur jalan tetap berfungsi dan memberikan akses yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Pemeliharaan jalan di Kampung Jao Dalam menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga kualitas infrastruktur Kota Padang. Malvi Hendri bersama jajaran PUPR menempatkan perawatan jalan sebagai bagian penting dari dukungan terhadap transportasi perkotaan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih lancar dan nyaman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

PWI Pusat Tegaskan Ketegasan Organisasi, DK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Penuh kepada Firdaus

PWI Pusat Tegaskan Ketegasan Organisasi, DK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Penuh kepada Firdaus

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Keputusan tersebut ditegaskan dalam Rapat Silaturahmi DK-DKP PWI se-Indonesia yang digelar secara hybrid, Selasa (27/10/2026). (Fotdok: Emil). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus dari keanggotaan PWI melalui Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026. Keputusan tersebut ditegaskan dalam Rapat Silaturahmi DK-DKP PWI se-Indonesia yang digelar secara hybrid, Selasa (27/10/2026), sebagai bagian dari penegakan aturan dan penjagaan marwah organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

Ketua DK PWI Pusat, Atal S. Depari, menjelaskan bahwa keputusan itu bukan semata-mata menyangkut perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Menurutnya, persoalan tersebut telah memasuki ranah kepatuhan anggota terhadap konstitusi organisasi, loyalitas kepengurusan, serta kewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW), dan Peraturan Organisasi (PO) PWI.

Atal menegaskan, DK PWI Pusat menilai persoalan Firdaus dalam kapasitasnya sebagai anggota PWI, yang juga pernah menjabat Ketua PWI Provinsi Banten dan Pengurus Harian PWI Pusat, bukan semata-mata dalam posisinya sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). “Kepatuhan terhadap AD/ART, KEJ, KPW dan PO PWI adalah suatu keharusan bagi anggota PWI,” tegas Atal, seraya menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan dan mekanisme organisasi.

Menurut Atal, sanksi tersebut diputuskan secara bulat oleh tujuh pengurus DK PWI Pusat, yakni Atal S. Depari, Herbert Timbo P. Siahaan, Nurcholis MA Basyari, Helmi Burman, Muhammad Syahrir, Usman Kansong, dan Zacky Anthony. Ia menyatakan keputusan diambil melalui kajian, analisis, dan mekanisme organisasi, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. DK PWI Pusat juga menyatakan putusan tersebut bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan yang mereka terapkan.

Wakil Ketua DK PWI Pusat, Herbert Timbo Siahaan, turut menegaskan bahwa usulan SMSI mengenai penyelenggaraan HPN merupakan hak organisasi tersebut untuk disampaikan. Namun, menurutnya, sanksi yang dijatuhkan berkaitan dengan penilaian terhadap kepatuhan Firdaus sebagai anggota PWI. Ia menekankan bahwa perbedaan usulan mengenai HPN perlu dibedakan dari kewajiban anggota untuk menaati aturan serta menjaga hubungan dan kepentingan organisasi.

Sekretaris DK PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menambahkan bahwa dasar penjatuhan sanksi antara lain merujuk pada Peraturan Organisasi Nomor 113. PLP/PP-PWI/X/2026 tentang penyelenggaraan HPN, representasi organisasi, dan konflik kepentingan organisasi. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pengurus menjaga nilai historis dan martabat HPN, loyalitas anggota yang merangkap jabatan di organisasi lain, serta larangan melakukan tindakan yang dinilai dapat merugikan atau menurunkan kewibawaan PWI. Dalam rapat silaturahmi itu, para ketua dan sekretaris DKP PWI dari berbagai daerah juga menyampaikan masukan dan dukungan terhadap langkah DK PWI Pusat.

Di sisi lain, Firdaus telah menyatakan menerima keputusan pemberhentian penuh tersebut melalui surat tanggapan tertanggal 22 Oktober 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DK PWI Pusat dan ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait itu, Firdaus menyebut menerima keputusan dengan lapang dada. Ia juga menyatakan bahwa pemberhentian tersebut, menurut pandangannya, berkaitan dengan perbedaan prinsip mengenai perjuangan organisasi, bukan akibat pelanggaran pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan.

Sementara itu, PWI Pusat sebelumnya telah menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 melalui Surat Keputusan Nomor 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tertanggal 22 April 2026. PWI Lampung kemudian membentuk panitia besar pada 24 Juni 2026, disusul penetapan panitia pelaksana HPN 2027 dalam rapat pleno Pengurus PWI Pusat pada 26 Agustus 2026. Marthen Selamet Susanto, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PWI Pusat, ditetapkan sebagai ketua panitia pelaksana.

Penegasan DK PWI Pusat dalam perkara ini menempatkan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan sebagai isu utama dalam polemik HPN 2027. Dengan Lampung telah ditetapkan sebagai tuan rumah, PWI Pusat berkepentingan memastikan persiapan agenda nasional insan pers berjalan berdasarkan keputusan organisasi. Perkembangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan di lingkungan organisasi profesi perlu dikelola melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepastian aturan, tanggung jawab anggota, dan penghormatan terhadap proses organisasi. (*)

Hendri Zulviton Ingatkan Warga Padang: Waspada Hujan Lebat, Banjir, Longsor, dan Sebaran Asap hingga 2 November

Hendri Zulviton Ingatkan Warga Padang: Waspada Hujan Lebat, Banjir, Longsor, dan Sebaran Asap hingga 2 November

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan dampak sebaran asap hingga 2 November 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Kota Padang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama periode 28 Oktober hingga 2 November 2026. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu banjir, genangan air, dan tanah longsor di kawasan rawan bencana.

Hendri menegaskan, kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Ia meminta warga tidak menganggap remeh perubahan cuaca, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi atau berlangsung dalam waktu lama. Imbauan tersebut disampaikan di Kantor BPBD Kota Padang, Rabu (28/10/2026), menyusul koordinasi dengan tim prakirawan BMKG Minangkabau dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana BPBD Kota Padang.

“Berdasarkan prakiraan dari BMKG Minangkabau, wilayah Kota Padang berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sepekan ke depan. Kami meminta seluruh masyarakat Kota Padang untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” ujar Hendri. Peringatan ini terutama ditujukan kepada warga yang bermukim di daerah rawan banjir, genangan, serta kawasan dengan potensi pergerakan tanah.

BMKG menjelaskan, peningkatan potensi hujan di Sumatera Barat dipengaruhi sejumlah dinamika atmosfer, di antaranya Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuatorial, serta tingginya suhu permukaan laut di Samudra Hindia. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan dan meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Padang. Karena itu, masyarakat diminta terus memantau prakiraan dan peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG.

Selain ancaman hujan lebat, Hendri juga menyoroti terdeteksinya sebaran asap di wilayah Sumatera Barat yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan pernapasan, khususnya bagi kelompok rentan. Warga disarankan membatasi aktivitas luar ruangan apabila kondisi udara memburuk serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Selain ancaman cuaca ekstrem, kita juga perlu mengantisipasi adanya sebaran asap yang memengaruhi kualitas udara. Kami mengimbau warga agar menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan,” tegas Hendri. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya berfokus pada ancaman banjir dan longsor, tetapi juga menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang berpotensi menurun.

Hendri turut meminta warga di kawasan rawan genangan untuk rutin membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing. Sampah dan endapan yang menyumbat saluran dapat menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut imbauan BPBD, upaya sederhana seperti menjaga kebersihan selokan, memastikan jalur air tetap lancar, serta memperhatikan kondisi lingkungan dapat menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk mengurangi risiko genangan.

BPBD Kota Padang juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi. Warga yang tinggal di sekitar sungai, lereng, dan kawasan rawan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan apabila hujan lebat terjadi berkepanjangan. Jika muncul tanda-tanda bahaya, masyarakat diharapkan segera menjauh dari lokasi berisiko dan mengikuti arahan petugas berwenang.

Melalui imbauan kesiapsiagaan periode 28 Oktober hingga 2 November 2026, Hendri Zulviton mengajak seluruh masyarakat Kota Padang membangun kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi cuaca ekstrem dan sebaran asap. Kewaspadaan, kebersihan drainase, perlindungan kesehatan pernapasan, serta kepatuhan terhadap informasi resmi menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana. BPBD Kota Padang berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menjaga keselamatan warga selama periode cuaca yang berpotensi tidak menentu tersebut. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

9 Nama Berebut Kursi Ketua SatuPena Sumbar 2026–2031, Musda 1 November Jadi Penentu!

9 Nama Berebut Kursi Ketua SatuPena Sumbar 2026–2031, Musda 1 November Jadi Penentu!

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan pada Minggu, 1 November 2026, akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi lima tahun mendatang. (Fotdok: Armaidi Tanjung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Persaingan menuju kursi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penulis SatuPena Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031 mulai mengerucut. Sebanyak sembilan nama penulis dan tokoh literasi masuk nominasi, membuka babak baru regenerasi kepemimpinan organisasi penulis di Ranah Minang. Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan pada Minggu, 1 November 2026, akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi lima tahun mendatang.

Sembilan nama yang diusulkan anggota tersebut adalah Armaidi Tanjung, Dilla, Hasanuddin, Leni Marlina, Pinto Janir, Ranti Arastri, Rita Novita, Yozarwadi Usama Putra, dan Yurnaldi. Mereka terjaring dari aspirasi lebih dari 200 anggota SatuPena Sumbar yang terdaftar. Munculnya sembilan nominasi ini menandai terbukanya peluang bagi sejumlah figur untuk melanjutkan kepemimpinan dan memperkuat perkembangan dunia kepenulisan di Sumatera Barat.

Ketua DPD SatuPena Sumbar, Sastri Bakry, menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas munculnya sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas di bidang masing-masing. Saat ditemui di Sekretariat SatuPena Sumbar, Jalan Cindua Mato Nomor 13, Padang, Rabu (28/10/2026), ia mengungkapkan bahwa regenerasi menjadi salah satu harapan penting dalam perjalanan organisasi tersebut. “Saya sempat cemas jika tidak ada pengganti, karena saya sangat menginginkan adanya regenerasi di SatuPena Sumbar,” ujar Sastri, yang kini terpilih sebagai Koordinator SatuPena se-Sumatera.

Menurut Sastri, sembilan figur yang masuk nominasi merupakan penulis dan tokoh literasi dengan kekuatan di bidang masing-masing. “Kesembilan nama ini adalah penulis dan tokoh literasi yang kuat di bidangnya masing-masing,” katanya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penjaringan tidak sekadar mencari pengganti ketua, tetapi juga membuka ruang bagi anggota untuk menentukan figur yang dinilai mampu membawa organisasi berkembang dan semakin berkontribusi bagi ekosistem literasi.

Proses penjaringan dilakukan secara bertahap melalui WhatsApp Group (WAG) dan Google Form yang melibatkan anggota. Pemungutan suara daring telah berlangsung sejak sekitar sebulan sebelumnya, sehingga anggota dapat menyampaikan usulan tanpa harus selalu hadir secara langsung. Dari rekapitulasi awal, terdapat 10 nama termasuk Sastri Bakry. Setelah melalui musyawarah, ditetapkan sembilan nama di luar dirinya sebagai nominasi calon ketua periode 2026–2031.

Tahapan berikutnya akan menentukan tiga nama dengan perolehan suara tertinggi untuk dibawa ke Musda. Anggota kemudian memiliki kesempatan memilih figur yang akan masuk dalam proses pembentukan Tim Formatur. Berdasarkan mekanisme yang dijelaskan panitia organisasi, empat nama dengan perolehan suara tertinggi akan menjadi Tim Formatur bersama ketua DPD demisioner. Tim inilah yang nantinya bertugas memilih Ketua DPD SatuPena Sumbar sekaligus menyusun kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan.

Sastri menilai kombinasi pemungutan suara digital dan musyawarah langsung memberi ruang partisipasi lebih luas bagi anggota. “Proses ini sudah berjalan sejak sebulan lalu. Kami menggabungkan sistem digital dan musyawarah langsung di Musda, sehingga anggota yang tidak berkesempatan hadir tetap diberi ruang untuk mengusulkan nama calon ketua,” tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Sastri didampingi Sekretaris SatuPena Sumbar, Armaidi Tanjung, yang juga tercantum dalam sembilan nama nominasi.

Musda SatuPena Sumbar bukan hanya forum pemilihan ketua baru, melainkan juga forum tertinggi organisasi untuk membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya serta merumuskan arah dan program kerja periode 2026–2031. Agenda ini menjadi kesempatan bagi anggota untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat jejaring ant penulis, dan merancang program yang relevan dengan perkembangan dunia penerbitan, kepenulisan, serta literasi di tengah perubahan zaman.

Dengan sembilan nama yang telah terjaring, perhatian kini tertuju pada Musda 1 November 2026. Siapa yang nantinya dipercaya memimpin SatuPena Sumbar akan ditentukan melalui mekanisme organisasi yang telah disepakati. Harapannya, kepemimpinan baru mampu memperkuat kebersamaan anggota, memperluas jejaring penulis, serta membawa karya dan gerakan literasi Sumatera Barat semakin dikenal di tingkat nasional hingga internasional. Regenerasi ini sekaligus menjadi peluang untuk menjaga keberlanjutan organisasi dan memajukan tradisi kepenulisan di Ranah Minang. (At) 

Editor: Zamri Yahya, WU

BPK Periksa Belanja Daerah Padang hingga 12 Desember, Maigus Nasir Minta Seluruh OPD Terbuka

BPK Periksa Belanja Daerah Padang hingga 12 Desember, Maigus Nasir Minta Seluruh OPD Terbuka

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Entry Meeting pemeriksaan kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Padang memasuki tahap pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa setiap pelaksanaan anggaran harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip kepatuhan. Penegasan itu disampaikan dalam Entry Meeting pemeriksaan kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026).

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Adapun objek pemeriksaan meliputi kepatuhan pengelolaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Ketiga komponen tersebut menjadi fokus pemeriksaan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan aturan yang berlaku.

Pemeriksaan terinci dijadwalkan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 12 Desember 2026, setelah sebelumnya tim BPK melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama kurang lebih satu bulan. Rentang waktu tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran Pemko Padang untuk memastikan dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban anggaran dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Maigus Nasir menekankan, kepatuhan dalam penggunaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang amanah. “Pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelaksanaan anggaran, harus benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan asas kepatuhan. Ini sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah,” tegasnya.

Ia juga berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemko Padang, menurutnya, perlu terus memperkuat tata kelola anggaran sekaligus menjaga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kita berharap nilai pemeriksaan Kota Padang dapat meningkat dari sebelumnya, bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik dalam penilaian BPK RI di wilayah Sumatera Barat,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Maigus meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjalin komunikasi terbuka dengan tim pemeriksa. Setiap kondisi, kendala, dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran harus disampaikan sesuai fakta, disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Transparansi dinilai penting agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Pengendali Teknis II BPK Sumbar, Dedi Efendi, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kepatuhan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola belanja daerah. Ia menyebut kegiatan ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun terhadap Pemko Padang. “Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Dedi turut menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini memiliki ruang lingkup berbeda dibandingkan pemeriksaan sebelumnya yang mencakup seluruh jenis belanja. Pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2026 ini, belanja hibah dan bantuan sosial tidak termasuk dalam cakupan pemeriksaan. Karena itu, pemahaman terhadap ruang lingkup pemeriksaan menjadi penting bagi OPD agar penyampaian data dan dokumen sesuai dengan kebutuhan tim BPK.

Entry Meeting tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan tim pemeriksa BPK Sumbar. Melalui pemeriksaan ini, Pemko Padang diharapkan dapat mengidentifikasi ruang perbaikan, memperkuat disiplin pengelolaan anggaran, dan meningkatkan akuntabilitas belanja daerah. Komitmen terhadap keterbukaan dan kepatuhan menjadi kunci agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Ajak Pemuda Rawat Persatuan dan Waspadai Ancaman Narkoba

Gubernur Mahyeldi Ajak Pemuda Rawat Persatuan dan Waspadai Ancaman Narkoba

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah diwawancarai awak media usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Pemprov Sumbar. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak generasi muda memperkuat persatuan dan mewaspadai berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa, termasuk penyalahgunaan narkoba dan provokasi yang memecah belah masyarakat. Menurutnya, semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dirawat sebagai modal utama membangun Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Provinsi Sumbar di halaman Kantor Gubernur, Rabu (28/10/2026).

Dalam upacara itu, Mahyeldi membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut mengajak generasi muda memperkuat semangat kebangsaan serta mengambil peran nyata dalam pembangunan melalui pengabdian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Pemprov Sumbar. (Fotdok: Budi). 

Amanat Menpora mengingatkan makna dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 1928 menjadi tonggak penting persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Semangat tersebut menegaskan bahwa kemajuan Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya mencintai tanah air, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan nyata.

“Patriotik yang mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata,” demikian pesan dalam amanat Menpora yang dibacakan Gubernur Mahyeldi.

Usai membacakan amanat, Mahyeldi menegaskan bahwa persatuan merupakan kekuatan penting dalam perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Ia menilai, ketika para pemuda mampu menyatukan tekad dan mengesampingkan perbedaan, mereka dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan bangsa.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Pemprov Sumbar. (Fotdok: Budi). 

“Kurang dari 17 tahun setelah pemuda Indonesia menyatakan bersatu melalui ikrar Sumpah Pemuda, kemerdekaan bisa kita raih. Itu menunjukkan betapa kuatnya bangsa ini jika kita bersatu,” ujar Mahyeldi.

Ia mengatakan, semangat tersebut sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Karena itu, generasi muda diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun kerja sama dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa narkoba, provokasi dan upaya mengadu domba berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan dari berbagai ancaman tersebut.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Pemprov Sumbar. (Fotdok: Budi). 

“Narkoba dan adu domba sama-sama berbahaya untuk bangsa dan generasi muda. Karena itu, mari kita jaga dan rawat persatuan,” katanya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 itu turut diwarnai keberagaman budaya melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Kegiatan juga dimeriahkan penampilan variasi Peraturan Baris-Berbaris (PBB) oleh siswa SMA Negeri 13 Padang serta yel-yel dari SMA Praja Nusantara, yang mencerminkan semangat kedisiplinan, kebersamaan, dan nasionalisme di kalangan generasi muda. (adpsb/cen/bud)

Padang Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Pengurus LPM Disiapkan Jadi Penggerak Mitigasi di Kelurahan

Padang Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Pengurus LPM Disiapkan Jadi Penggerak Mitigasi di Kelurahan

BentengSumbar On Rabu, Oktober 28, 2026

Penutupan Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026). (Fotdok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pesan penting itu mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).

Sebanyak 312 pengurus LPM dari 104 kelurahan di 11 kecamatan mengikuti workshop yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026. Peserta terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM yang dipersiapkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, terutama ancaman banjir yang menjadi salah satu perhatian penting di Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Padang terus melakukan penanganan dampak banjir yang terjadi pada 28 November 2025. Selain penanganan dampak bencana, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir juga direncanakan, termasuk sabo dam dan check dam untuk mendukung upaya pengendalian aliran air dan material sedimen.

Fadly menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Kota Padang. “Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujarnya. Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian penting dari upaya penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup tanpa dukungan masyarakat. Fadly berharap pengurus LPM dapat mengambil peran aktif dalam mendukung program pengendalian banjir, menyampaikan informasi kepada warga, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya mitigasi bencana. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati, menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, LPM merupakan mitra strategis pemerintah kelurahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu menyampaikan edukasi kebencanaan hingga ke lingkungan permukiman.

“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” kata Rina Melati.

Penutupan workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, serta Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar. Kehadiran unsur pemerintah daerah, kebencanaan, dan kelembagaan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam membangun kesiapsiagaan yang lebih terarah. Melalui pengurus LPM, informasi mengenai langkah antisipasi, koordinasi warga, dan respons awal saat bencana diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan berakhirnya workshop ini, pengurus LPM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan selama pelatihan, tetapi juga menerapkannya di wilayah masing-masing. Penguatan edukasi kebencanaan, koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan BPBD, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengendalian banjir menjadi langkah penting untuk membangun Padang yang lebih tangguh menghadapi bencana. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU