Gubernur Mahyeldi Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Gubernur Mahyeldi Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Senin (30/3/2026).

Penyerahan dilakukan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK, Nelson Siregar. Penyerahan LKPD tersebut dilaksanakan bersamaan dengan lima pemerintah kabupaten/kota, yakni Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, dan Kota Padang.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. “Penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan. “Laporan keuangan ini menjadi dasar evaluasi atas efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus bagian dari upaya kita menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Gubernur juga menyebutkan kewajiban penyampaian LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penyusunan laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyinggung tantangan pengelolaan keuangan daerah akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir tahun 2025, termasuk Sumbar. “Kondisi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian prioritas belanja daerah, khususnya untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga ketertiban administrasi serta memastikan seluruh penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Dalam kondisi apapun, pengelolaan keuangan daerah harus tetap akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar II BPK RI, Nelson Siregar menyampaikan pemeriksaan LKPD tidak hanya bertujuan memberikan opini, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara menyeluruh. “Pemeriksaan mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. “Kami berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat secara luas,” pungkasnya. (adpsb/nov/bud)

Gubernur Mahyeldi dan Menteri Hukum Resmikan 1.265 Posbankum di Sumbar, Perluas Akses Keadilan hingga Nagari

Gubernur Mahyeldi dan Menteri Hukum Resmikan 1.265 Posbankum di Sumbar, Perluas Akses Keadilan hingga Nagari

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meresmikan 1.265 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dan nagari se- Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (30/3/2026). Peresmian ini menandai penguatan akses keadilan bagi masyarakat di Sumbar hingga ke tingkat paling bawah.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas dukungan penuh sehingga pembentukan Posbankum di Sumbar dapat terealisasi 100 persen. Seluruh desa, kelurahan, dan nagari di Sumbar kini telah memiliki Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum bagi masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.

Menurutnya, kehadiran Posbankum menjadi langkah strategis dalam memastikan negara hadir memberikan akses hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. “Negara harus hadir untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan mendekatkan layananan ke masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Posbankum akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi hukum, konsultasi, pendampingan litigasi, hingga penyelesaian berbagai sengketa di lingkungan masyarakat.

Momentum peresmian ini, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan nagari.

Gubernur berharap Posbankum dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. “Posbankum harus benar-benar hidup dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Posbankum juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Gubernur juga mengajak bupati, wali kota, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan mengoptimalkan fungsi Posbankum di daerah masing-masing.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa peresmian 1.265 Posbankum di Sumbar merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. “Posbankum menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan konsultasi, informasi hukum, hingga pendampingan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Posbankum juga menjadi ruang penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal melalui pendekatan mediasi yang melibatkan unsur masyarakat seperti ninik mamak, alim ulama, dan tokoh setempat, sejalan dengan falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Peresmian ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy unsur Forkopimda, pimpinan Kementerian Hukum, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (Adpsb/nov/bud)

Dorong Budaya Kerja Berbasis Nilai Spiritual, Sekdaprov Sumbar Berikan Reward Bagi ASN yang Khatam Al-Qur’an Selama Ramadan 1447 H

Dorong Budaya Kerja Berbasis Nilai Spiritual, Sekdaprov Sumbar Berikan Reward Bagi ASN yang Khatam Al-Qur’an Selama Ramadan 1447 H

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi memberikan apresiasi khusus kepada aparatur sipil negara (ASN). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi memberikan apresiasi khusus kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an selama Ramadan 1447 H.

Sebanyak sembilan orang pegawai menerima reward berupa bingkisan dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam meningkatkan ibadah di bulan suci. Saat penyerahan reward yang dilaksanakan dalam rangkaian apel pagi di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (30/3/2026), kehadiran Sekdaprov Sumbar diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri.

Adib menyampaikan apresiasi tersebut merupakan bagian dari upaya pimpinan daerah dalam membangun budaya kerja pegawai yang seimbang antara kinerja dan nilai-nilai spiritual.

“Ini adalah bentuk kepedulian pimpinan agar pegawai Pemprov Sumbar tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga dalam ibadah,” ujarnya.

Guna meningkatkan motivasi pegawai, sangat terbuka kemungkinan, kedepan akan dilakukan penambahan nilai hadiah.  

Pada kesempatan tersebut, Adib juga mengajak seluruh ASN untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan spiritual sehari-hari. 

“InsyaAllah, kedepan nominal hadiah akan ditingkatkan, bahkan jika memungkinkan akan disediakan hadiah umrah. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas ibadah,” tambahnya. (Adpsb/cen/bud)

Wawako Maigus Nasir Serahkan LKPD TA 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Wawako Maigus Nasir Serahkan LKPD TA 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar yang diwakili Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Roni Altur, di Aula Lantai IV Kantor BPK Perwakilan Sumbar.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (30/3/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar yang diwakili Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, Roni Altur, di Aula Lantai IV Kantor BPK Perwakilan Sumbar.

Hadir di kesempatan itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi, sejumlah bupati/wali kota, serta tim pemeriksa LKPD BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.

Maigus Nasir menegaskan bahwa penyampaian LKPD unaudited tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus wujud komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Fadly Amran, kita bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang juga sesuai dengan Progul Padang Amanah," tegasnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir mengaku optimistis untuk membawa Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

“Semoga capaian ini dapat kita pertahankan. Jika terwujud, ini akan menjadi raihan WTP ke-13 dan ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014,” imbuhnya didampingi Pj Sekda Raju Minropa.

Sementara itu, Roni Altur mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD dari enam pemerintah daerah di Sumatera Barat kali ini. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional.

“Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen yang baik. Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan yang telah disampaikan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, penyerahan LKPD unaudited merupakan tahap awal dalam proses audit BPK sebelum penerbitan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan diumumkan pada akhir Mei 2026. Kita tentu berharap setiap pemerintah daerah mampu meraih opini terbaik atas laporan keuangannya," tukasnya. (*)

Wawako Maigus Nasir dari Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas

Wawako Maigus Nasir dari Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dari Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas atas dukungan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kota Padang.

Piagam penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dari Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam acara Peresmian Posbankum Nagari/Desa/Kelurahan di Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (30/3/2026).

Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus berkomitmen memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kota Padang.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya dalam memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga Kota Padang,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian Posbankum merupakan langkah penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan nagari di Sumbar. “Hari ini kita berkumpul untuk mewujudkan salah satu tujuan penting hukum, yaitu memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di desa, kelurahan, dan nagari di Provinsi Sumbar, melalui peresmian 1.265 Posbankum,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa secara nasional telah terbentuk 83.930 Posbankum di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum menjadi bagian penting dalam reformasi hukum dan pelayanan publik. “Posbankum adalah wujud nyata reformasi hukum, keadilan sosial, dan pelayanan publik modern. Posbankum juga menjadi forum konsultasi hukum, mediasi, serta rujukan hukum bagi masyarakat, termasuk untuk berperkara di pengadilan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyelenggaraan Posbankum nagari/desa/kelurahan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan kepala daerah serta perguruan tinggi se-Sumatera Barat. (*)

Wawako Maigus Nasir Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Kantor Perumda AM Kota Padang

Wawako Maigus Nasir Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Kantor Perumda AM Kota Padang

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang, Senin (30/3/2026).

Kegiatan berlangsung di Kantor Perumda AM Kota Padang dan diisi dengan tausiyah oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, sekaligus diakhiri dengan santap bersama seluruh jajaran.

Maigus Nasir menegaskan bahwa Ramadan yang baru saja berlalu bukan sekadar ibadah ritual, melainkan momentum pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah SWT. “Ramadan melatih kita untuk menahan diri, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi insan yang bertakwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maigus Nasir menjelaskan beberapa ciri pribadi yang mencapai predikat takwa di akhir Ramadan. Di antaranya memiliki kepedulian sosial, seperti semangat berbagi, menolong, dan membantu sesama, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. “Dalam konteks organisasi, hal ini tercermin melalui kolaborasi, sinergi, dan semangat kolektivitas. Mari kita tingkatkan kualitas kerja agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.

Maigus Nasir juga mengimbau Perumda AM untuk terus menjadi garda terdepan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Perumda AM tidak hanya menjadi yang terbaik di Sumatera saja tadi juga di Nasional bahkan Internasional.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal merupakan agenda rutin tahunan yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk saling memaafkan. “Melalui kegiatan ini, mari kita jadikan sebagai titik awal untuk semakin mempererat persaudaraan dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Hendra menambahkan, menjelang bulan Ramadan, pihaknya telah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Selain itu, selama masa libur Lebaran, Perumda Air Minum Kota Padang tetap menurunkan sekitar 227 personel guna memastikan distribusi air kepada masyarakat berjalan lancar. (*)

Gubernur Mahyeldi Dukung Kebijakan Pembatasan Akses Medsos Bagi Anak, Tekankan Peran Keluarga dan Literasi Digital

Gubernur Mahyeldi Dukung Kebijakan Pembatasan Akses Medsos Bagi Anak, Tekankan Peran Keluarga dan Literasi Digital

BentengSumbar.com On Senin, Maret 30, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. 

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan teknologi digital yang tidak terkontrol.

Menurut Gubernur, kemajuan teknologi informasi harus diimbangi dengan kesiapan mental dan kedewasaan pengguna, terutama bagi anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang. 

“Kita menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif dunia digital. Anak-anak perlu dilindungi agar dapat tumbuh secara sehat, baik secara mental maupun sosial,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (29/3/2026).

Gubernur Mahyeldi menegaskan, pembatasan akses media sosial bukan semata-mata bentuk pelarangan, tetapi upaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan edukatif bagi anak. “Ini bukan soal membatasi, tetapi bagaimana kita mengarahkan pemanfaatan teknologi agar lebih bijak dan sesuai dengan usia. Anak-anak harus didampingi, bukan dibiarkan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mengawasi dan membimbing penggunaan gawai oleh anak-anak. Selain itu, pendidikan literasi digital perlu diperkuat di lingkungan sekolah. “Keluarga adalah benteng utama. Orang tua harus hadir dalam setiap proses tumbuh kembang anak, termasuk dalam penggunaan teknologi. Di sisi lain, sekolah juga perlu memperkuat literasi digital agar anak-anak mampu memahami risiko dan manfaat dunia digital,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjut Gubernur, siap mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui penguatan edukasi, sosialisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah dan komunitas. “Kita ingin generasi muda Sumatera Barat tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan teknologi. Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi unggul yang berkarakter,” tutupnya. (Adpsb/bud)