HEADLINE
Bukan Kaleng-Kaleng! Padang Gaspol Rebut Swasti Saba Wistara 2027, OPD Dikebut Kejar Deadline    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Bukan Kaleng-Kaleng! Padang Gaspol Rebut Swasti Saba Wistara 2027, OPD Dikebut Kejar Deadline
Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Penginputan Data Capaian KKS Kota Padang Tahun 2026 pada aplikasi Swasti Saba dan SIPANTAS di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Kamis (17/9/2026). (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Target besar dipasang, mesin birokrasi dipanaskan! Pemerintah Kota Padang kini menggeber persiapan menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dengan bidikan utama Swasti Saba Wistara tingkat nasional 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan pengampu KKS diminta bergerak cepat memastikan data, dokumen, indikator hingga objek pantau tidak ada yang tercecer.

Bukan tanpa modal, Padang datang dengan capaian tahun sebelumnya. Kota Padang meraih peringkat pertama penilaian KKS tingkat Provinsi Sumatera Barat. Capaian tersebut kini menjadi pijakan untuk kembali mengikuti penilaian sekaligus mempersiapkan diri menghadapi verifikasi nasional pada 2027.

Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Penginputan Data Capaian KKS Kota Padang Tahun 2026 pada aplikasi Swasti Saba dan SIPANTAS di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Kamis (17/9/2026). Forum Kota Sehat (FKS) Kota Padang mengumpulkan seluruh keyperson OPD pengampu KKS dan keyperson tingkat kecamatan untuk membedah kesiapan data.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Srikurnia Yati, menyebut pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda yang telah disusun menuju penilaian Kota Sehat. Artinya, setiap tahapan harus dikawal sejak sekarang agar target yang dipasang pada 2027 dapat dipersiapkan secara maksimal.

“Harapan kita untuk tahun 2027 nanti, penilaian dari pusat, Kota Padang mendapatkan Swasti Saba Wistara,” tegas Srikurnia.

Yang dikejar bukan sekadar angka di aplikasi. Dalam rapat tersebut, OPD diminta menyamakan persepsi mengenai indikator KKS, melengkapi data dukung capaian 2025 dan 2026 pada masing-masing tatanan, serta memastikan titik dan objek pantau yang akan menjadi bagian dari proses penilaian.

Dan waktu terus berjalan. 30 September 2026 menjadi batas maksimal penginputan data capaian KKS 2026. Setelah deadline tersebut, Tim Pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.

Ketua Forum Kota Sehat Kota Padang, Rukayah Anwar, memastikan tenggat tersebut sudah disampaikan kepada seluruh OPD pengampu. Ia meminta data yang menjadi bahan penilaian disiapkan sesuai batas waktu sehingga tahapan berikutnya dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kita menyampaikan kepada OPD pengampu bahwa 30 September batas maksimalnya mereka harus memberikan data kita untuk data 2026, dan 9 Oktober akan diverifikasi oleh tim pembina Provinsi Sumatera Barat,” ujar Rukayah.

Pertarungan menuju penilaian nasional belum berhenti di tingkat provinsi. Jika lolos verifikasi Provinsi Sumatera Barat, dokumen KKS Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional untuk diverifikasi tim pusat pada April 2027. Selanjutnya, Wali Kota Padang dijadwalkan melakukan presentasi sebelum tahapan kunjungan lapangan atau field evaluation yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027.

Srikurnia mengakui diskusi dalam rapat berlangsung cukup alot. Namun, menurutnya, dinamika tersebut justru memperlihatkan adanya sinergi dan kolaborasi antar-OPD pengampu Kota Sehat dalam mempersiapkan dokumen dan indikator yang dibutuhkan.

“Kita optimistis. Dilihat dari diskusi tadi, kawan-kawan kita dari OPD sudah memberikan masukan. Sinergi dan kolaborasi antara OPD pengampu Kota Sehat sangat kelihatan,” katanya.

Rukayah pun membawa optimisme yang sama. Dengan capaian sebagai peringkat pertama KKS tingkat Sumatera Barat pada tahun sebelumnya, FKS Kota Padang berharap capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, sekaligus membuka jalan menuju penghargaan Swasti Saba Wistara pada penilaian nasional 2027.

“Kita berharap tahun ini dan 2027 nanti kita kembali mendapat peringkat satu untuk provinsi serta meraih Swasti Saba Wistara pada penilaian tingkat nasional tahun 2027,” tutur Rukayah.

Kini, Padang memasuki fase pembuktian. Data harus lengkap, dokumen harus kuat, titik pantau harus jelas dan sinergi lintas sektor harus berjalan. Sebab di balik ambisi meraih penghargaan, Pemko Padang menegaskan tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat. Swasti Saba Wistara 2027 pun mulai dibidik dari meja kerja, data, dan kesiapan lapangan hari ini. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pesan Keras untuk Mahasiswa: Jangan Lulus Cuma Bawa Ijazah, Pengalaman Jadi Senjata!    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Pesan Keras untuk Mahasiswa: Jangan Lulus Cuma Bawa Ijazah, Pengalaman Jadi Senjata!
Dorongan kepada mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh pengalaman melalui berbagai proyek dan jejaring dengan dunia industri. (Foto: Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ijazah bukan lagi satu-satunya modal untuk menembus dunia kerja. Di tengah persaingan yang semakin ketat, mahasiswa dituntut keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri.

Pesan itu disampaikan dalam dorongan kepada mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh pengalaman melalui berbagai proyek dan jejaring dengan dunia industri yang dihadiri Menteri Tenaga Kerja Yassierli. 

Kesempatan tersebut dinilai bukan sekadar aktivitas tambahan selama kuliah. Proyek dan keterlibatan bersama industri justru menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan, mengenali tuntutan dunia kerja, sekaligus membangun pengalaman sebelum benar-benar terjun ke lapangan.

Di sinilah mahasiswa ditantang. Kampus memberikan pengetahuan, tetapi dunia proyek dan industri memberikan arena untuk membuktikan apakah pengetahuan tersebut mampu diterapkan.

Lebih dari itu, pengalaman di lapangan memungkinkan mahasiswa mengembangkan dua jenis kompetensi sekaligus: kompetensi teknis dan human skills. Kemampuan teknis dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara komunikasi, kolaborasi, disiplin, adaptasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah menjadi bagian penting ketika berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Karena itu, mahasiswa diminta tidak melihat kesempatan proyek dan jejaring industri sebagai kegiatan formalitas untuk memenuhi kewajiban akademik.

“Manfaatkan kesempatan itu, fokus dan jangan disia-siakan,” pesannya.

Menurutnya, mahasiswa yang serius memanfaatkan kesempatan tersebut memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja dengan bekal yang lebih lengkap. Mereka tidak hanya membawa teori dari ruang kuliah, tetapi juga pengalaman menghadapi persoalan nyata dan berinteraksi dengan lingkungan profesional.

“Saya yakin di sini Anda belajar dan sebelum lulus sudah punya berbagai kompetensi dan pengalaman,” pungkasnya.

Pesan tersebut menjadi tamparan sekaligus tantangan bagi mahasiswa yang masih menganggap kelulusan sebagai garis akhir. Justru sebaliknya, kelulusan adalah titik ketika kompetensi akan benar-benar diuji.

Dunia kerja tidak hanya bertanya “lulusan dari mana?”, tetapi juga “bisa apa?”, “pernah mengerjakan apa?”, dan “mampu bekerja bersama siapa?”

Karena itu, kesempatan membangun pengalaman sejak bangku kuliah menjadi modal yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Jangan sampai empat tahun kuliah hanya menghasilkan selembar ijazah, sementara pengalaman, kompetensi, dan jejaring justru kosong.

Bagi mahasiswa, waktunya bukan sekadar mengejar nilai. Bangun kompetensi. Cari pengalaman. Perluas jejaring. Uji kemampuan sebelum dunia kerja yang mengujinya. Karena ketika wisuda tiba, yang dibutuhkan bukan hanya gelar di belakang nama, tetapi bukti bahwa diri memang siap menghadapi dunia profesional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Padang Makin Ramah Investasi: Layanan Dipermudah, Potensi Daerah Siap Dikembangkan    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Padang Makin Ramah Investasi: Layanan Dipermudah, Potensi Daerah Siap Dikembangkan
Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (16/9/2026). (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kota Padang terus memperkuat diri sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi. Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan sebagai Nomine Kategori Kota dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Penghargaan itu diterima Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, didampingi Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi, dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (16/9/2026).

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa Pemko Padang terus mendorong pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Bagi pemerintah daerah, kualitas pelayanan merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu menjadi energi baru bagi Pemko Padang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan calon investor.

“Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” ujar Maigus.

Melalui Program Unggulan Padang Melayani, Pemko Padang terus membuka ruang bagi pengembangan berbagai potensi daerah. Pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan UMKM, optimalisasi potensi daerah serta penguatan digitalisasi pelayanan menjadi bagian dari langkah strategis membangun iklim usaha yang semakin ramah investasi.

Padang memiliki potensi. Padang memiliki pasar. Padang juga memiliki peluang investasi yang terus dikembangkan. Karena itu, kemudahan pelayanan menjadi jembatan penting agar potensi tersebut dapat berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Maigus menyebut sinergi pemerintah, pelaku usaha dan seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan investasi. Pemko Padang ingin membangun citra sebagai kota yang terbuka bagi dunia dan siap berkolaborasi untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki.

“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Pemerintah daerah didorong terus memperbaiki layanan perizinan agar semakin mudah, cepat dan transparan.

Penghargaan ALI 2026 diberikan setelah melalui tahapan penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan hingga penetapan nominasi. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan penilaian turut mencakup komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025.

Bagi Kota Padang, capaian ini menjadi momentum memperkuat pesan kepada dunia usaha: pintu investasi semakin terbuka, pelayanan terus dibenahi, dan potensi daerah siap dikembangkan bersama. Semangat tersebut sejalan dengan tema Anugerah Layanan Investasi 2026, “Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju.” (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Ketika Kemiskinan Menekan: Setan Menakut-nakuti, Allah Menjanjikan Karunia    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Ketika Kemiskinan Menekan: Setan Menakut-nakuti, Allah Menjanjikan Karunia
Dalam Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman bahwa setan menjanjikan dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan serta mendorong mereka berbuat keji dan kikir. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik. Bagi orang yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan bisa menjadi tekanan yang menguji kesabaran, harga diri, bahkan keteguhan hati.

Al-Qur’an telah mengingatkan manusia tentang salah satu jebakan terbesar ketika menghadapi persoalan ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman bahwa setan menjanjikan dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan serta mendorong mereka berbuat keji dan kikir. Sebaliknya, Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya.

Pesan ayat tersebut terasa sangat relevan ketika tekanan ekonomi membuat seseorang hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mampu membayar utang, takut kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, hingga takut masa depan menjadi gelap. Dalam kondisi seperti itu, manusia bisa tergoda mengambil jalan yang keliru.

Al-Qur’an bahkan menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku kikir dan tindakan yang tidak dibenarkan. Karena itu, persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat hanya dari sisi materi. Ada dimensi moral dan spiritual yang ikut dipertaruhkan ketika seseorang berada dalam tekanan ekonomi berkepanjangan.

Peringatan serupa juga dikenal dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Abu Nu'aim: “Kemiskinan itu hampir saja menjadi kekafiran.” Ungkapan tersebut sering dikutip untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan kemiskinan terhadap kehidupan seseorang. Namun, secara keilmuan hadis, ungkapan ini perlu dipahami secara hati-hati dan tidak dijadikan alasan untuk menghakimi orang miskin sebagai orang yang kehilangan iman.

Justru pesan pentingnya adalah bahwa kemiskinan merupakan ujian berat yang membutuhkan kepedulian, bukan penghinaan. Orang yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi membutuhkan jalan keluar, kesempatan bekerja, perlindungan sosial, dan dukungan masyarakat agar tidak terdorong mengambil jalan yang merusak dirinya maupun orang lain.

Di sisi lain, ayat tersebut juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Jangan sampai ketakutan kehilangan harta membuat hati semakin keras. Kekayaan yang seharusnya menjadi sarana berbagi justru bisa berubah menjadi sumber keserakahan ketika manusia lebih percaya pada ancaman kemiskinan daripada janji karunia Allah.

Di sinilah pertarungan sesungguhnya berlangsung: antara rasa takut yang membuat manusia menggenggam hartanya erat-erat dan keyakinan yang mendorongnya berbagi serta berbuat kebajikan. Allah menjanjikan ampunan dan karunia, sementara manusia diuji dengan pilihan yang dibuatnya ketika berhadapan dengan harta dan kekurangan.

Realitas hari ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat melahirkan persoalan yang berlapis. Ketika kebutuhan dasar sulit dipenuhi, seseorang dapat menjadi rentan terhadap utang, eksploitasi, penipuan, maupun berbagai keputusan berisiko. Karena itu, melawan kemiskinan juga berarti memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat.

Kemiskinan tidak boleh romantisasi, tetapi juga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan mereka yang mengalaminya. Yang harus dilawan adalah kondisi yang membuat manusia kehilangan kesempatan untuk hidup layak, sementara yang harus dijaga adalah iman, akal sehat, dan martabat manusia.

Surah Al-Baqarah ayat 268 akhirnya menghadirkan pesan yang sangat tajam: ketika ketakutan terhadap kemiskinan datang, jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan seluruh keputusan hidup. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar “seberapa miskin kita?”, tetapi juga “apa yang kita lakukan ketika kemiskinan mengetuk pintu?” Apakah ketakutan membuat kita kikir dan kehilangan arah, atau justru mendorong kita untuk berikhtiar, saling menolong, dan tetap menggantungkan harapan kepada Allah?

(*)

ISPU 904 Menggila, Padang Dicekam Kabut Asap: Sekolah Tutup, Anak-anak Dipaksa Belajar dari Rumah    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

ISPU 904 Menggila, Padang Dicekam Kabut Asap: Sekolah Tutup, Anak-anak Dipaksa Belajar dari Rumah
Pemerintah Kota Padang menghentikan sementara aktivitas belajar tatap muka di seluruh satuan pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta. (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ini bukan lagi sekadar kabut yang mengganggu pandangan. Pada Rabu pagi, 16 September 2026, udara Kota Padang dilaporkan berada dalam kondisi berbahaya. Angkanya membuat alarm kesehatan berbunyi keras: 904 berdasarkan laporan IQAir pukul 05.00 WIB.

Ketika udara tak lagi bersahabat, ruang kelas pun terpaksa ditinggalkan. Pemerintah Kota Padang menghentikan sementara aktivitas belajar tatap muka di seluruh satuan pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Anak-anak diminta belajar dari rumah agar tidak terpapar langsung udara yang tercemar.

Keputusan tersebut diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang setelah menindaklanjuti informasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang serta laporan IQAir.

Angka 904 menjadi titik perhatian. Dalam situasi seperti ini, memaksa anak-anak tetap duduk di ruang kelas bukan sekadar persoalan kehadiran sekolah. Ada risiko paparan udara yang harus diperhitungkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik menjadi pertimbangan utama pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

“Langkah ini kami ambil menindaklanjuti informasi ISPU yang menunjukkan kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Keselamatan serta kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik adalah prioritas utama kami,” kata Yopi.

Mulai Kamis, 17 September hingga Jumat, 18 September 2026, siswa SD dan SMP negeri maupun swasta mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring. Kebijakan itu dituangkan melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Nomor 400.3.1/29/Dikbud-Pdg/IX/2026 tentang Pelaksanaan PJJ/Daring Akibat Kondisi Kabut Asap.

Untuk PAUD/TK, aktivitas pembelajaran diliburkan sementara. Sementara itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk memandu pelaksanaan PJJ serta memastikan proses belajar tidak benar-benar terhenti.

Sekolah diberi ruang menggunakan platform digital maupun media komunikasi yang tidak membebani peserta didik. Kehadiran siswa tetap dihitung berdasarkan keaktifan mereka selama mengikuti pembelajaran daring.

Kini, ruang kelas berpindah ke rumah. Orang tua bukan hanya diminta memastikan anak mengerjakan tugas, tetapi juga mengawasi agar mereka tidak bermain atau beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih mengkhawatirkan.

“Kami meminta orang tua murid untuk mengawasi anak-anak agar tetap belajar dari rumah, membatasi aktivitas luar ruangan, dan selalu menggunakan masker medis atau pelindung pernapasan jika terpaksa harus keluar rumah,” tegas Yopi.

Padang kini menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekadar sekolah diliburkan. Ketika udara yang seharusnya menjadi kebutuhan paling dasar justru berada dalam kategori berbahaya, keputusan untuk menjauhkan anak-anak dari ruang terbuka menjadi langkah perlindungan yang tidak bisa dianggap remeh. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Mahyeldi di Panggung National Day Malaysia: Jangan Biarkan Kedekatan Ranah Minang Berhenti Jadi Nostalgia!    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Mahyeldi di Panggung National Day Malaysia: Jangan Biarkan Kedekatan Ranah Minang Berhenti Jadi Nostalgia!
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri National Day Malaysia 2026 yang digelar Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia di Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Selasa (15/9/2026). (Foto: Cen). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kedekatan Sumatera Barat dengan Malaysia bukan sekadar cerita tentang akar budaya dan sejarah. Di balik hubungan emosional masyarakat dua wilayah serumpun itu, tersimpan peluang besar yang bisa dikembangkan menjadi kerja sama konkret.

Pesan itulah yang mengemuka ketika Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri National Day Malaysia 2026 yang digelar Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia di Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Selasa (15/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pejabat penting Indonesia dan kalangan diplomatik. Selain Mahyeldi, hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Mahyeldi melihat momentum itu bukan sekadar datang, bersalaman, menikmati pertunjukan budaya, lalu pulang. Ia membawa kepentingan yang lebih jauh: memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Sumatera Barat dan Malaysia.

“Acara ini sangat strategis karena menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik, kerja sama bilateral, serta kolaborasi daerah antara Sumatera Barat dan Malaysia,” kata Mahyeldi.

Pernyataan itu menegaskan satu hal: hubungan daerah harus ikut mengambil panggung dalam diplomasi Indonesia-Malaysia. Sebab, hubungan antarnegara tidak selalu harus dimulai dari meja diplomasi di tingkat pusat. Hubungan masyarakat, sejarah, budaya, pendidikan, ekonomi, dan jejaring antardaerah juga dapat menjadi pintu masuk kerja sama.

Mahyeldi pun menyampaikan ucapan selamat atas Hari Kebangsaan Malaysia 2026. Ia berharap hubungan kedua negara semakin erat dan tidak berhenti pada hubungan seremonial.

“Indonesia dan Malaysia harus terus memperkuat hubungan, mempererat persahabatan, dan membangun kerja sama untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Bagi Ranah Minang, pesan itu punya arti khusus. Kedekatan sejarah dan budaya dengan Malaysia merupakan modal yang sudah tersedia. Tinggal bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi kolaborasi yang lebih konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Ini juga menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia, khususnya dengan Ranah Minang,” kata Mahyeldi.

Malaysia memperingati Hari Kebangsaan ke-69 pada 31 Agustus 2026 dengan tema “Malaysia MADANI: Kesejahteraan Dinikmati.” Perayaan di Jakarta juga dikemas dengan kekuatan identitas budaya Malaysia, mulai dari pertunjukan seni tradisional hingga atraksi pembuatan teh tarik dan roti canai serta sajian kuliner dan produk khas Malaysia.

Kini tantangannya bukan lagi membuktikan bahwa Sumbar dan Malaysia memiliki kedekatan. Itu sudah terbentuk dalam sejarah. Tantangannya adalah mengubah kedekatan tersebut menjadi nilai tambah.

Kerja sama antardaerah, jejaring masyarakat, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, pariwisata, hingga sektor potensial lainnya dapat menjadi ruang yang terus dikembangkan. Dengan begitu, hubungan Sumbar-Malaysia tidak hanya dikenang karena kesamaan akar budaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh generasi hari ini.

Pesannya jelas: jangan biarkan hubungan Ranah Minang dan Malaysia hanya menjadi nostalgia masa lalu. Kedekatan sejarah harus menjadi energi untuk membangun kerja sama masa depan. (adpsb/cen). 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wamenaker Sentil Keras Sertifikasi Microbanking: Jangan Sampai Sertifikat Cuma Jadi Pajangan!    
Kamis, September 17, 2026

On Kamis, September 17, 2026

Wamenaker Sentil Keras Sertifikasi Microbanking: Jangan Sampai Sertifikat Cuma Jadi Pajangan!
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat berbicara dalam peluncuran Program Sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking di Jakarta, Rabu (16/9/2026). (Foto: Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Satu lembar sertifikat tidak otomatis membuat seseorang mampu menghadapi risiko. Apalagi ketika risiko itu menyangkut uang, pembiayaan UMKM, operasional lembaga keuangan, hingga ancaman fraud.

Pesan keras itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat berbicara dalam peluncuran Program Sertifikasi Manajemen Risiko Microbanking di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Afriansyah menegaskan, sektor microbanking memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penopang akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, semakin besar perannya, semakin besar pula tantangan risiko yang harus dikelola.

Risiko kredit, risiko operasional, hingga tindak kecurangan atau fraud merupakan persoalan yang tidak bisa dihadapi hanya dengan mengandalkan teori. Dibutuhkan SDM yang benar-benar mampu mengidentifikasi risiko, melakukan pengendalian, sekaligus memantau potensi masalah sebelum berkembang.

Masalahnya, apakah sertifikat sudah benar-benar mencerminkan kemampuan itu?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika dinamika industri keuangan bergerak semakin cepat. Menurut Afriansyah, peningkatan kapasitas tenaga kerja tidak cukup hanya dengan membekali mereka pengetahuan teoritis. Kompetensi harus dibangun melalui keterampilan praktis, sikap kerja, serta pengalaman yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Karena itu, Afriansyah mengingatkan agar sertifikasi kompetensi tidak terjebak menjadi formalitas administratif.

“Sertifikasi kompetensi wajib memenuhi prinsip 4T yaitu terukur, teruji, tervalidasi, dan terpercaya. Tolak ukur keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya lembar sertifikat yang diterbitkan, melainkan pada dampak nyatanya terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pengelolaan industri,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan sertifikat bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memastikan kompetensi benar-benar bekerja. Sebab, ketika risiko muncul di lapangan, yang dibutuhkan bukan sekadar dokumen bertanda tangan, tetapi kemampuan mengambil keputusan secara tepat.

Dengan kata lain, sertifikat boleh bertambah. Tetapi kompetensi harus ikut bertambah.

Untuk memastikan standar tersebut terpenuhi, Kemnaker menjalankan lima peran utama. Mulai dari menjaga standar kompetensi, menjamin mutu pelatihan, memberikan pengakuan kualifikasi, menyelaraskan program dengan kebutuhan pasar kerja melalui link and match, hingga mengawal dampak sertifikasi terhadap efisiensi industri.

Lima peran itu menjadi bagian dari upaya memastikan sertifikasi tidak berjalan sendiri tanpa hubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Kompetensi yang diakui harus benar-benar relevan dengan pekerjaan yang dijalankan.

Bagi microbanking, persoalan ini menjadi semakin penting. Ketika lembaga keuangan berhadapan dengan pembiayaan masyarakat dan UMKM, kualitas SDM yang mengelola risiko ikut menentukan kualitas pengelolaan industri secara keseluruhan.

Afriansyah pada akhirnya mengirimkan pesan yang cukup jelas: jangan ukur keberhasilan sertifikasi dari tumpukan sertifikat. Ukur dari kemampuan tenaga kerja menghadapi persoalan nyata.

Sebab, sertifikat yang hanya tersimpan di dalam map tidak akan mampu membaca risiko kredit, menghentikan fraud, atau menyelamatkan kualitas pengelolaan industri. Yang dibutuhkan microbanking adalah SDM yang kompeten ketika risiko benar-benar datang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU