Harau International Climbing Festival 2026 Dibuka, Mahyeldi Dorong Lembah Harau Mendunia

Harau International Climbing Festival 2026 Dibuka, Mahyeldi Dorong Lembah Harau Mendunia

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Mahyeldi saat menghadiri sekaligus membuka Opening Ceremony Harau International Climbing Festival (HICFEST) 2026 di kawasan Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (3/11/2026) malam. (Fotdok: Tonni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Lembah Harau didorong menjadi salah satu destinasi panjat tebing berkelas internasional sekaligus magnet wisata olahraga Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai potensi alam Harau harus dikelola lebih serius agar mampu menarik wisatawan dan pemanjat tebing dari berbagai negara.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri sekaligus membuka Opening Ceremony Harau International Climbing Festival (HICFEST) 2026 di kawasan Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (3/11/2026) malam. Festival yang berlangsung 3–7 November 2026 itu diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri.

Kegiatan panjat tebing internasional tersebut dipusatkan di empat lokasi, yakni Tebing Aka Barayun, Tebing Echo, Tebing Pataki, dan Tebing Konoha. Mahyeldi berharap festival ini menjadi momentum memperkenalkan potensi Lembah Harau kepada komunitas panjat tebing dunia sekaligus memperluas promosi pariwisata Sumatera Barat.

"Melalui HICFEST 2026, kita berharap Harau semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Potensi alam yang dimiliki kawasan ini sangat luar biasa dan memiliki banyak pilihan aktivitas wisata, salah satunya panjat tebing," ujar Mahyeldi.

Menurutnya, penyelenggaraan festival berskala internasional harus diikuti dengan pembenahan kawasan wisata secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bersama seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat penataan kawasan, infrastruktur, fasilitas pendukung, serta kesiapan masyarakat dalam menyambut wisatawan.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya keramahan atau hospitality masyarakat setempat. Menurutnya, meningkatnya kunjungan wisatawan harus menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, sehingga warga perlu dipersiapkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung domestik maupun mancanegara.

"Jangan sampai potensi wisata kita luar biasa, tetapi pelayanan kepada pengunjung justru menjadi persoalan. Parkir harus tertata, pelayanan harus baik, dan tidak boleh ada praktik premanisme. Kita ingin wisatawan yang datang merasa nyaman dan seperti berada di rumah sendiri," tegasnya.

Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, nagari, serta unsur Forkopimda bersinergi menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan wisata. Dukungan TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar Harau semakin siap menjadi tujuan wisata olahraga internasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ahlul Badrito Resha yang menyampaikan sambutan mewakili Bupati menyebut HICFEST 2026 sebagai salah satu agenda besar pariwisata daerah tahun ini. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal sekaligus memperkuat identitas Harau sebagai destinasi wisata unggulan.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tercipta dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami juga berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, sehingga HICFEST menjadi kegiatan positif yang dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari branding Kabupaten Limapuluh Kota," ujar Ahlul.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah menjadikan Harau sebagai ruang pertemuan komunitas panjat tebing dari berbagai daerah dan negara. Menurutnya, festival ini bukan sekadar menghadirkan keramaian, tetapi juga menjadi sarana memasyarakatkan olahraga, mengembangkan pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru.

Dukungan terhadap keberlanjutan festival juga disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pusat, Pristiawan Buntoro. Ia mengungkapkan, Harau International Climbing Festival telah mendapat dukungan untuk dikembangkan menjadi agenda rutin FPTI yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali di Lembah Harau.

"Ini salah satu bentuk komitmen FPTI dalam mengembangkan panjat tebing, bukan hanya dari sisi olahraga prestasi, tetapi juga petualangan dan rekreasi. Berdasarkan keputusan Munas, Harau Festival diarahkan menjadi agenda rutin dua tahunan yang dilaksanakan di Harau," ungkap Pristiawan.

Ia berharap keputusan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi pemerintah daerah, FPTI, komunitas panjat tebing, dan seluruh pihak terkait. Dengan penyelenggaraan yang berkelanjutan, Harau diharapkan semakin kuat sebagai destinasi panjat tebing internasional sekaligus memberikan manfaat bagi pengembangan olahraga, pariwisata, dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat. (adpsb/cen)

S3 Salurkan Rp82,23 Juta untuk Korban Galodo Arosuka

S3 Salurkan Rp82,23 Juta untuk Korban Galodo Arosuka

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Penyerahan bantuan berlangsung di Masjid Ikhlas Arrahman, Kayu Aro, Selasa (3/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Organisasi Solok Saiyo Sakato (S3) menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp82.230.000 kepada masyarakat korban bencana galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan.

Penyerahan bantuan berlangsung di Masjid Ikhlas Arrahman, Kayu Aro, Selasa (3/11/2026), dan diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis, didampingi Asisten I Zaitul Ikhlas serta unsur pemerintah kecamatan dan nagari.

Ketua Umum S3, Prof. Dr. Lukman Roka, memimpin langsung rombongan penyerahan bantuan. Turut hadir Ketua S3 Kota Dumai yang juga Anggota DPRD Kota Dumai, H. Ediswan, serta Penasehat DPP S3, Mayjen (Purn.) Arkamelvi Karmani.

Bantuan sebesar Rp82,23 juta tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar S3 terhadap masyarakat yang terdampak bencana galodo. Dana diserahkan langsung kepada para korban dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah masing-masing.

Lukman Roka menyampaikan belasungkawa atas bencana yang melanda Arosuka. Ia menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas keluarga besar S3 terhadap masyarakat asal Solok yang sedang menghadapi musibah.

Menurutnya, kepedulian terhadap sesama menjadi tanggung jawab bersama, termasuk bagi masyarakat Solok yang berada di perantauan. Melalui bantuan tersebut, S3 ingin ikut meringankan beban warga yang terdampak bencana.

Sekda Kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan S3. Ia menilai dukungan tersebut sangat berarti bagi masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.

"Sumbangsih ini tidak sekadar materi, tetapi juga semangat agar warga terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas," ujarnya.

Pemkab Solok berharap solidaritas dan gotong royong masyarakat, termasuk para perantau, terus diperkuat untuk membantu percepatan pemulihan korban galodo Arosuka. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Camat Gunung Talang, Wali Nagari Batang Barus, serta pengurus Jorong Kayu Aro. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Fadly Amran Tantang MES Perkuat Ekonomi Syariah dan Sukseskan Smart Surau Padang

Fadly Amran Tantang MES Perkuat Ekonomi Syariah dan Sukseskan Smart Surau Padang

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Fadly saat menerima audiensi pengurus MES Kota Padang di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Padang mengambil peran aktif dalam menyukseskan Program Unggulan (Progul) Smart Surau, terutama menjadikan masjid dan musala sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Dorongan tersebut disampaikan Fadly saat menerima audiensi pengurus MES Kota Padang di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan kepengurusan MES terpilih untuk memperkuat penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor.

Fadly menegaskan, MES tidak cukup hanya bergerak pada sektor perbankan dan keuangan syariah. Organisasi tersebut diharapkan mampu memperluas kontribusi hingga sektor pariwisata, kuliner, pemberdayaan UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara khusus, Fadly meminta MES mengoptimalkan fungsi masjid dan musala melalui Progul Smart Surau. Menurutnya, rumah ibadah harus mampu menjadi pusat pembinaan umat, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pengembangan aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

"Kami mendorong MES untuk mengambil peran dalam menyukseskan Progul Smart Surau, khususnya dengan mengoptimalkan fungsi masjid dan musala sebagai pusat pembinaan umat, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan aktivitas ekonomi berbasis syariah," tegas Fadly.

Sementara itu, Ketua MES Kota Padang terpilih, Alfiadi, menyatakan kesiapan organisasinya menyinkronkan program kerja MES dengan berbagai program unggulan Pemko Padang. Ia menilai penerapan prinsip ekonomi syariah perlu diperluas agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya terbatas pada lembaga keuangan.

Alfiadi juga menegaskan komitmen MES mendukung Smart Surau yang tengah digencarkan Pemko Padang. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membuka ruang pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis syariah sekaligus memperkuat pemberdayaan umat melalui masjid dan musala.

Dalam audiensi itu, Alfiadi turut menyampaikan rencana pelantikan Pengurus MES Kota Padang periode 2026–2031 yang dijadwalkan pada Desember 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari tingkat pusat. Ia berharap proses administrasi tersebut segera rampung.

Fadly Amran menyampaikan selamat kepada pengurus MES Kota Padang terpilih dan berharap organisasi tersebut berkembang menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah. Audiensi itu turut dihadiri Kabag Perekonomian dan SDA Kota Padang Indra Noferi serta jajaran pengurus MES Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Wali Kota Sawahlunto Minta Sanksi Pemilik Ternak Liar Diperberat

Wali Kota Sawahlunto Minta Sanksi Pemilik Ternak Liar Diperberat

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Riyanda saat membuka public hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Selasa (3/11/2026). (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, mendorong pengetatan sanksi terhadap pemilik ternak yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan umum, fasilitas publik, hingga kawasan wisata. Persoalan tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Riyanda saat membuka public hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Selasa (3/11/2026).

Menurut Riyanda, keberadaan ternak yang berkeliaran tanpa pengawasan masih menjadi persoalan yang kerap dilaporkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Selain mengganggu aktivitas warga, ternak lepas juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ia meminta ketentuan mengenai pemeliharaan ternak dan sanksi terhadap pemiliknya dikaji kembali dalam perubahan Perda tersebut. Regulasi yang disusun diharapkan mampu mempertegas tanggung jawab pemilik ternak.

Riyanda menegaskan, pemilik ternak tidak boleh membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran dan mengganggu kepentingan umum. Penegakan aturan perlu diarahkan agar memberikan efek jera sehingga persoalan ternak lepas tidak terus berulang.

Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan biaya dan sumber daya pemerintah daerah untuk melakukan penertiban ternak yang berkeliaran. Karena itu, pencegahan melalui aturan yang jelas dan tanggung jawab pemilik dinilai perlu diperkuat.

Public hearing tersebut digelar sebagai bagian dari proses penghimpunan aspirasi masyarakat sebelum Ranperda memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Forum ini melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, perwakilan warga, serta sejumlah unsur terkait.

Berbagai masukan yang disampaikan peserta menjadi bahan penyempurnaan materi perubahan Perda, terutama terkait persoalan ketertiban umum yang masih terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah berharap regulasi baru nantinya mampu menjawab kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Melalui perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, Pemko Sawahlunto mendorong penguatan aturan dan penegakan tanggung jawab pemilik ternak, sehingga jalan umum, fasilitas publik, dan kawasan wisata dapat terbebas dari gangguan ternak yang berkeliaran. (*) 

Pewarta: marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

74.716 Warga Padang Terima Bantuan Beras, Pemerintah Perpanjang Program hingga Desember

74.716 Warga Padang Terima Bantuan Beras, Pemerintah Perpanjang Program hingga Desember

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan Pemko Padang telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial untuk membantu memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 74.716 keluarga di Kota Padang masuk dalam daftar penerima bantuan pangan beras alokasi Oktober hingga Desember 2026. Total bantuan yang disiapkan mencapai 2.241.480 kilogram atau sekitar 2.241 ton beras.

Penyaluran bantuan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada masyarakat di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (3/11/2026). Program ini merupakan penyaluran bantuan pangan melalui Perum Bulog untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat.

Khusus Kelurahan Lubuk Buaya, bantuan dialokasikan kepada 1.132 penerima dengan total beras sebanyak 33,960 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 218 penerima masuk kelompok Desil 1 dengan alokasi beras mencapai 6,540 ton.

Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir September menjadi hingga Desember 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah dinamika perubahan musim.

Menurutnya, penyaluran dilakukan secara rapel atau sekaligus untuk tiga bulan guna menghemat biaya operasional. Dengan demikian, masyarakat kelompok Desil 1 hingga 4 menerima total 30 kilogram beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Secara nasional, program tersebut menyasar 33,2 juta kepala keluarga.

Selain bantuan pangan gratis, pemerintah juga menyediakan beras bersubsidi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi satu juta ton bagi masyarakat umum.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan Pemko Padang telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial untuk membantu memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Ia berharap dukungan pengawasan Bulog dan DPR RI terus diperkuat agar distribusi bantuan berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

Maigus menilai perpanjangan bantuan tersebut tepat waktu karena masyarakat Kota Padang tengah menghadapi tantangan perubahan cuaca dan masa awal pengolahan lahan sawah. Ia berharap bantuan beras dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Usai penyaluran bantuan, Maigus Nasir turut mendampingi Zulkifli Hasan meninjau bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Batipuh Panjang. Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Anggota DPRD Sumbar Muhayatul dan Indra Dt. Rajo Lelo, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Maruly Abraham Syah, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta masyarakat penerima bantuan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Diskominfo Jambi Bayar Rp150 Ribu per Berita, 24 Wartawan Sawahlunto Pelajari Pola Kemitraan Media

Diskominfo Jambi Bayar Rp150 Ribu per Berita, 24 Wartawan Sawahlunto Pelajari Pola Kemitraan Media

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Rombongan Diskominfo Sawahlunto menggali secara langsung mekanisme kerja sama pemerintah daerah dengan media, mulai dari persyaratan administrasi, pola kemitraan, hingga sistem pembayaran produk pemberitaan. (Fotdok: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Jambi menetapkan honorarium Rp150 ribu untuk setiap berita media daring dalam pola kemitraan pemberitaan dengan media massa. Kebijakan tersebut menjadi salah satu materi yang dipelajari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sawahlunto bersama 24 wartawan saat melakukan studi komparatif ke Diskominfo Kota Jambi, Selasa (3/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Diskominfo Sawahlunto menggali secara langsung mekanisme kerja sama pemerintah daerah dengan media, mulai dari persyaratan administrasi, pola kemitraan, hingga sistem pembayaran produk pemberitaan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Jambi, Suhaiemi Saman, memaparkan bahwa Pemkot Jambi menjalin kemitraan pemberitaan dengan sekitar 180 media. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya penyebarluasan informasi kegiatan dan program pemerintah kepada masyarakat.

Dalam skema tersebut, media daring memperoleh honorarium sebesar Rp150 ribu untuk setiap berita. Selain ketentuan pembayaran, wartawan yang terlibat dalam kemitraan juga diwajibkan memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Informasi mengenai nilai honorarium dan persyaratan kompetensi wartawan menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama. Rombongan Sawahlunto mempelajari bagaimana Pemkot Jambi mengatur hubungan kerja dengan media agar pelaksanaan kemitraan memiliki mekanisme yang jelas.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Sawahlunto, Citra Enggusti, mengatakan studi komparatif tersebut diharapkan memberikan tambahan referensi bagi pengembangan tata kelola komunikasi publik dan kemitraan media di Kota Sawahlunto.

Menurutnya, pertukaran informasi antardaerah penting untuk mempelajari pengalaman dan kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas hubungan pemerintah daerah dengan media massa.

Citra menegaskan, kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda studi komparatif. Ia juga mengundang jajaran Diskominfo Kota Jambi untuk melakukan kunjungan balasan ke Sawahlunto guna memperkuat komunikasi dan pertukaran pengalaman antarkedua daerah.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Sawahlunto bersama 24 wartawan memperoleh gambaran mengenai pola kemitraan media yang diterapkan Pemkot Jambi, termasuk tarif pemberitaan, persyaratan UKW, dan mekanisme kerja sama dengan sekitar 180 media. (*) 

Pewarta: marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Paparkan Dua Inovasi Unggulan Sumbar di Ajang IGA 2026

Gubernur Paparkan Dua Inovasi Unggulan Sumbar di Ajang IGA 2026

BentengSumbar On Rabu, November 04, 2026

Pemaparan dua inovasi unggulan daerah dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Istana Gubernuran, Padang, Selasa (3/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan dua inovasi unggulan daerah dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Istana Gubernuran, Padang, Selasa (3/11/2026).

Dua inovasi yang dipaparkan Pemprov Sumbar tersebut adalah Lameh Kesa, ini merupakan inovasi pengolahan nira kelapa sawit menjadi gula merah untuk meningkatkan nilai ekonomi perkebunan, serta Udah Gagah, merupakan inovasi dalam bentuk program deteksi dini kekambuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) guna mencegah pemasungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa.

Mahyeldi mengatakan, keberlanjutan inovasi menjadi perhatian utama Pemprov Sumbar. Guna mensukseskan inovasi tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penguatan regulasi, komitmen kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta mengintegrasikan pengembangan inovasi dari masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah, kami melakukan integrasi pengembangan inovasi dari berbagai unsur masyarakat, memperkuat komitmen kepala organisasi perangkat daerah, serta menyiapkan regulasi yang lebih kuat,” ujar Mahyeldi.

Saat mempresentasikan inovasi Lameh Kesa, Mahyeldi menjelaskan bahwa program tersebut merupakan sebuah terobosan untuk mengubah pemanfaatan kelapa sawit yang selama ini lebih dikenal sebagai penghasil minyak, menjadi sumber bahan baku gula merah melalui pengolahan niranya. Inovasi ini membuka peluang diversifikasi pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan nilai tambah potensi perkebunan lokal.

Salah satu lokasi pengembangannya berada di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan paparan Mahyeldi, pengolahan nira sawit dari satu hektare perkebunan berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp34 juta dalam bentuk gula cair dan meningkat hingga Rp72 juta apabila diolah menjadi gula merah cetak. Inovasi ini juga dapat mendukung upaya peremajaan kebun sawit karena petani memiliki sumber pendapatan alternatif selama masa replanting.

Selain manfaat ekonomi, Lameh Kesa dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena mengurangi praktik pembakaran bagian tanaman sawit yang berpotensi menghasilkan asap. Inovasi tersebut juga telah direplikasi di sejumlah daerah, termasuk Kota Padang Panjang, sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.

Sementara itu, inovasi Udah Gagah dikembangkan untuk mendeteksi gejala kekambuhan ODGJ lebih awal melalui pendampingan keluarga dan tenaga kesehatan. Dengan deteksi dan penanganan lebih cepat, risiko kekambuhan dapat ditekan sekaligus mencegah praktik pemasungan yang merampas hak dan martabat pasien.

“Melalui Udah Gagah, kita ingin memastikan pasien mendapatkan penanganan lebih cepat. Keluarga juga memperoleh pendampingan sehingga risiko kekambuhan dan praktik pemasungan dapat ditekan,” ungkap Mahyeldi. Program tersebut telah menjangkau sekitar 2.000 penerima manfaat dan direplikasi oleh sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mahyeldi menegaskan, kedua inovasi tersebut mencerminkan komitmen Pemprov Sumbar dalam menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Lameh Kesa mendukung hilirisasi dan peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, sedangkan Udah Gagah memperkuat pelayanan kesehatan jiwa dan perlindungan hak ODGJ.

“Kami berharap inovasi-inovasi ini terus dikembangkan dan memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi Sumatera Barat, tetapi juga menjadi kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.

Saat melakukan presentasi di hadapan Tim Penilai dari Kemendagri, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Kepala Balitbang beserta jajaran, Kepala Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin dan Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. (adpsb/cen/bud)