BentengSumbar.com

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wali Kota Sampaikan 3 Ranperda Strategis

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kota Padang, Senin (21/9/2026). (Foto: Humas).

BENTENGSUMBAR.COM – DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kota Padang, Senin (21/9/2026). Tiga regulasi yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran tersebut menyentuh sejumlah sektor strategis, mulai dari penataan perangkat daerah, kemudahan investasi hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri. Seluruh rangkaian rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran hadir langsung menyampaikan tiga Ranperda tersebut. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Padang, Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMD/BUMN, camat, organisasi kemasyarakatan dan insan pers turut melengkapi agenda penting pembentukan regulasi daerah tersebut.

Penyampaian tiga Ranperda ini merupakan tindak lanjut Surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.235/Huk-Pdg/2026 tertanggal 19 September 2026. Agenda tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang Masa Sidang I Tahun 2026 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna

Anggota Fraksi Golkar Erianto Mahmuda ketika diapit anggota dewan lainnya sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Humas).

Tiga Ranperda yang disampaikan Pemerintah Kota Padang masing-masing berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta perubahan Perda tentang Perumda Padang Sejahtera Mandiri.

Wali Kota Padang Fadly Amran dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pembentukan dan perubahan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Salah satu Ranperda berkaitan dengan perubahan regulasi mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Penyesuaian kelembagaan tersebut menjadi penting untuk memastikan struktur organisasi pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan.

Dalam Ranperda tersebut terdapat perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyesuaian ini berkaitan dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Anggota Fraksi Nasdem Rafly Boy dan yang lainnya. (Foto: By).

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga diarahkan untuk mendukung cita-cita Kota Padang sebagai kota gastronomi. Potensi kuliner khas Minangkabau, kreativitas pelaku usaha dan daya tarik wisata menjadi bagian dari sektor yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Ranperda perubahan perangkat daerah tersebut juga memuat penguatan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penataan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan urusan kebencanaan di Kota Padang.

Selain penataan organisasi perangkat daerah, perhatian besar juga diarahkan pada Ranperda mengenai penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan investasi. Regulasi ini disiapkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kota Padang.

Kemudahan investasi menjadi salah satu isu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Padang berupaya menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian sekaligus membuka ruang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkembang.

Ketua Fraksi Partai Golkar Hemi Moesim dan anggota Fraksi Golkar Miswar Jambak. (Foto: By).

Melalui Ranperda tersebut, sejumlah aspek investasi menjadi perhatian, antara lain kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Berbagai tantangan investasi, termasuk persoalan tanah ulayat dan akses infrastruktur, juga menjadi bagian yang perlu dicarikan solusi melalui kebijakan yang tepat.

Peningkatan investasi diharapkan memberikan efek berantai terhadap perekonomian Kota Padang. Ketika kegiatan usaha berkembang, peluang kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat meningkat, sekaligus membuka peluang bertambahnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Sementara itu, Ranperda ketiga menyangkut perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan ketentuan BUMD dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dengan penyesuaian regulasi, pengembangan unit bisnis Perumda Padang Sejahtera Mandiri diharapkan memiliki landasan yang lebih sesuai. Penguatan Perumda PSM juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi kontribusi BUMD terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Pada saat yang sama, pengembangan unit usaha diharapkan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Fraksi Nasdem Alfi Beben One ketika mengikuti rapat paripurna. (Foto: By).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa tiga Ranperda tersebut akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, pembahasan dilakukan sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kita akan bahas tiga Ranperda ini bersama OPD terkait. Semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut menjadi tahapan awal sebelum tiga Ranperda dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi dan komisi DPRD Kota Padang. Pembahasan nantinya menjadi ruang untuk mengkaji substansi regulasi secara lebih mendalam sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Dengan tiga Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang tengah menyiapkan sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah. Mulai dari penguatan kelembagaan pemerintah, kemudahan investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga optimalisasi BUMD, seluruhnya menjadi bagian dari agenda pembangunan Kota Padang ke depan. (ADV)

Editor: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

Padang Diselimuti Kabut Asap, Ancaman Kesehatan Warga Kian Mengkhawatirkan

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) menegaskan tidak akan tinggal diam. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Fenomena kabut asap kembali menyelimuti Kota Padang dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dapat mengganggu kenyamanan aktivitas sekaligus berdampak terhadap kesehatan warga apabila kualitas udara terus memburuk.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) menegaskan tidak akan tinggal diam.

Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan perkembangan situasi akan terus dipantau, terutama terkait kondisi kualitas udara dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Tentu kita akan selalu pantau. Bagaimanapun kenyamanan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama kami," kata Fadly Amran saat memberikan keterangan kepada awak media di DPRD Kota Padang, Senin (21/9/2026).

Pemantauan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemko Padang dalam mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Fadly Amran mengakui Kota Padang cukup terdampak kabut asap. Karena itu, kewaspadaan dan langkah antisipasi perlu terus diperkuat agar kondisi tidak semakin memburuk, khususnya bagi masyarakat yang rentan terhadap gangguan akibat kualitas udara yang menurun.

Pemko Padang juga mendorong koordinasi lintas daerah dan lintas sektor untuk menangani persoalan kabut asap yang sumber dan dampaknya dapat melampaui batas wilayah administrasi.

Menurut Fadly, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) serta stakeholder terkait sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan kabut asap ini tidak kembali, khususnya ke Kota Padang karena kita cukup terdampak. Kita akan bekerja sama dengan Pemprov Sumbar dan stakeholder terkait untuk betul-betul menjaga Padang serta kabupaten/kota lainnya," ujar Fadly Amran.

Pemko Padang berharap kabut asap di Sumatera Barat dapat segera ditangani secara cepat dan tepat sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dalam waktu panjang.

Pemerintah daerah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama, sembari terus memperkuat koordinasi untuk menjaga kualitas udara Padang, kesehatan warga, serta kenyamanan masyarakat di tengah kondisi lingkungan yang masih perlu diwaspadai. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

Helmi Moesim Realisasikan Pokir untuk Pelatihan Manajemen Bencana, KSB Padang Timur Diperkuat Hadapi Bencana

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Komitmen Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, yang akrab disapa Da Ay bersama Wali Kota Padang Fadly Amran dan Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi. (Foto: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, yang akrab disapa Da Ay, dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana diwujudkan melalui realisasi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Dukungan tersebut turut mendorong terlaksananya Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026 di Convention Hall Bukit Lampu, Senin (21/9/2026).

Pelatihan manajemen bencana tersebut diikuti Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan relawan dalam menghadapi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Padang.

Helmi Moesim mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta melakukan mitigasi bencana. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat.

Dukungan melalui Pokir DPRD Kota Padang yang direalisasikan Helmi Moesim menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan. KSB memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi bagian dari respons awal ketika terjadi bencana.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Helmi Moesim atas dukungan melalui Dana Pokir sehingga pelatihan manajemen bencana tersebut dapat terlaksana. Fadly menilai pelatihan seperti ini penting karena KSB merupakan salah satu ujung tombak Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kita apresiasi Bapak Helmi Moesim yang begitu peduli terhadap seluruh kemajuan pembangunan Kota Padang, dan juga telah banyak berkontribusi terhadap program-program unggulan Pemerintah Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Menurut Fadly, Kota Padang memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari gempa bumi, hujan ekstrem, banjir, banjir bandang, longsor hingga angin puting beliung. Karena itu, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi harus terus diperkuat agar penanganan ketika terjadi bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program Padang Sigap, khususnya dalam meningkatkan kemampuan relawan kebencanaan di tingkat masyarakat. Selain Helmi Moesim dan Fadly Amran, kegiatan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Camat Padang Selatan Aidil Zulhani, serta para peserta pelatihan.

Melalui realisasi Pokir tersebut, Helmi Moesim menunjukkan dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan manajemen bencana diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperkuat koordinasi KSB dengan pemerintah dan unsur terkait, sehingga masyarakat Kota Padang semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

Debit Air PDAM Kota Padang Menurun, Perbaikan Dikebut dan Air Bersih Dikirim ke Warga

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari percepatan perbaikan fasilitas PDAM hingga pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah terdampak. (Foto Ilustrasi: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait penurunan debit air Perumda Air Minum (PDAM), khususnya di sejumlah kawasan pusat Kota Padang. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari percepatan perbaikan fasilitas PDAM hingga pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah terdampak.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan, pengerukan atau perbaikan accelerator kedua PDAM saat ini sedang berlangsung. Berdasarkan laporan Direktur PDAM, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada pekan ini sehingga persoalan kekurangan debit air diharapkan dapat segera teratasi. “Minggu ini selesai, sehingga kekurangan debit air insyaallah tidak terjadi lagi di minggu depan,” ujarnya kepada awak media, Senin, 21 September 2026.

Percepatan perbaikan tersebut menjadi langkah penting untuk mengembalikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang meminta seluruh pihak terkait memastikan proses pekerjaan berjalan sesuai target sehingga gangguan pasokan air tidak berlangsung lebih lama dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Tak hanya mengandalkan perbaikan jangka pendek, Ia menegaskan, Pemko Padang juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang untuk memperkuat kapasitas penyediaan air. Salah satunya melalui program Kementerian Pekerjaan Umum berupa pasokan air sekitar 200 liter per detik. Selain itu, direncanakan rehabilitasi dan renovasi dengan kapasitas sekitar 500 liter per detik pada tahun depan.

Sembari proses perbaikan berlangsung, jelasnya lagi, langkah tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan seluruh armada pengangkut PDAM untuk mendistribusikan air bersih langsung ke titik-titik yang mengalami dampak penurunan debit. Distribusi menggunakan armada tangki ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama pasokan air melalui jaringan perpipaan belum kembali normal.

Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan air tangki diminta tidak ragu menyampaikan laporan. Pemko Padang mengimbau warga melapor melalui akun resmi PDAM di Instagram maupun Facebook atau menghubungi layanan darurat 112, sehingga petugas dapat mengetahui lokasi yang membutuhkan distribusi air bersih dan menindaklanjutinya.

Dengan percepatan perbaikan accelerator, distribusi air bersih ke kawasan terdampak, serta rencana penambahan dan rehabilitasi kapasitas pelayanan, Pemko Padang terus mendorong penyelesaian persoalan debit air PDAM Kota Padang. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan gangguan pasokan saat ini, tetapi juga memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang dalam jangka panjang. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

Muharlion Dorong Penindakan Tegas Tempat Hiburan Terlibat Narkotika, Izin Usaha Bisa Dicabut

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendorong Satpol PP Kota Padang memperkuat koordinasi dengan Polresta Padang. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion meminta penanganan temuan kasus narkotika di tempat hiburan malam dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Ia mendorong Satpol PP Kota Padang memperkuat koordinasi dengan Polresta Padang serta pihak keamanan dalam menindaklanjuti temuan pengunjung yang dinyatakan positif narkotika.

Menurut Muharlion, koordinasi lintas aparat penting agar penanganan persoalan narkotika di tempat hiburan tidak berjalan sendiri-sendiri. Langkah bersama juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa di kemudian hari.

Ia menilai tempat hiburan malam harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan izin operasional, tetapi juga memastikan aktivitas di dalam tempat usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Muharlion menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako), pemerintah daerah memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. DPRD Kota Padang mendukung langkah penegakan aturan terhadap tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang ada tempat usaha yang melanggar Perda maupun Perwako, tentu harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Termasuk pencabutan izin usaha apabila memang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan,” ujar Muharlion kepada awak media, Senin, 21 September 2026.

Ia menyebut pencabutan izin usaha dapat menjadi salah satu opsi penegakan aturan, baik secara sementara maupun permanen, sepanjang proses dan mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Langkah ini sejalan dengan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam aturan tersebut, pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, termasuk diskotek, yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga penghentian kegiatan dan denda administratif. Perda tersebut juga mengatur pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Regulasi tersebut mencakup upaya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta pengawasan dan pelaporan.

Muharlion berharap penanganan kasus narkotika di tempat hiburan malam menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola usaha, dan masyarakat agar tempat hiburan di Kota Padang tetap menjalankan kegiatan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

1.200 Karyawan JNE Diberangkatkan Umrah, Apresiasi 12 Tahun Pengabdian Berbuah Panggilan ke Tanah Suci

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Momen pelepasan kloter pertama berlangsung di Anara Hotel, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (16/9/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar bahagia datang dari JNE. Perusahaan jasa pengiriman ini kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan dengan memberangkatkan lebih dari 1.200 Ksatria dan Srikandi JNE beserta keluarga untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Program umrah JNE tersebut menjadi bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian selama lebih dari 12 tahun. Sebanyak 1.200 karyawan diberangkatkan dalam 20 kloter secara bertahap mulai 16 September hingga 16 Desember 2026.

Momen pelepasan kloter pertama berlangsung di Anara Hotel, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (16/9/2026). Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto hadir langsung untuk melepas para jamaah sekaligus berbagi kebahagiaan bersama karyawan yang mendapat kesempatan beribadah ke Tanah Suci.

Menurut Feriadi, program umrah ini merupakan wujud nyata nilai-nilai luhur yang ditanamkan almarhum pendiri JNE, H. Soeprapto Soeparno. Kesempatan menunaikan ibadah umrah diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan pengabdian para Ksatria dan Srikandi JNE selama bertahun-tahun.

Feriadi mengatakan, perjalanan spiritual ke Tanah Suci diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi, tetapi juga menjadi momentum untuk membawa semangat dan energi baru setelah para karyawan kembali ke Indonesia.

“Umrah adalah momentum menapaki jejak Rasulullah SAW dalam menyebarkan kebaikan. Kami berharap sekembalinya dari Tanah Suci, para karyawan membawa energi dan semangat baru untuk terus memberikan pelayanan prima,” ungkap Feriadi.

Program tersebut juga sejalan dengan semangat “Connecting Happiness” yang menjadi tagline JNE. Perusahaan tidak hanya ingin menghadirkan layanan pengiriman, tetapi juga membangun kebahagiaan bagi keluarga besar JNE dan masyarakat luas.

Program umrah JNE tahun ini semakin istimewa karena bertepatan dengan usia JNE yang memasuki 36 tahun. Mengusung tema “Melesat Hebat”, perjalanan spiritual tersebut diharapkan menjadi sumber motivasi bagi para karyawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam pekerjaan.

Human Capital Development Division Head JNE, Fikri Al Haq Fachryana, menjelaskan bahwa program Umrah dan Perjalanan Spiritual dirancang bukan sekadar sebagai penghargaan atau reward. Program tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan internal bagi para Ksatria dan Srikandi JNE.

Fikri menjelaskan, ibadah umrah diharapkan membantu peserta memperkuat visi dan misi hidup, yakni meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ridha Allah SWT. Nilai-nilai spiritual tersebut kemudian diharapkan diterapkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja.

Peserta program umrah JNE berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka antara lain berasal dari Bogor, Bandung, Tarakan, Semarang, Balikpapan, Bandar Lampung, Pontianak, Yogyakarta dan sejumlah kota lainnya. Seluruh rangkaian ibadah dipandu Ustadz Jajang Al-Hajj.

Menariknya, kesempatan berangkat ke Tanah Suci juga dirasakan para pemenang JNE Content Competition 2026. Idris Prasetyawan, pemenang Best of The Best Kategori Foto Jurnalis Media asal Makassar, dijadwalkan berangkat pada awal Desember 2026.

Rasa syukur juga disampaikan Utomo Priyambodo, pemenang Best of The Best Kategori Writing Jurnalis Media asal Depok. Ia menyebut kesempatan menunaikan ibadah umrah dari JNE sebagai anugerah yang memberikan pengalaman spiritual mendalam. Hal serupa dirasakan Golbi Tranado, anggota JNE Loyalty Card (JLC) yang meraih transaksi tertinggi dalam JLC Race 2025.

Sementara itu, haru dan bahagia turut dirasakan Dasef Kurniawan, Kurir JNE Jakarta Inbound Departemen yang telah mengabdi lebih dari 12 tahun. Bagi Dasef, kesempatan berangkat umrah menjadi pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya sekaligus bentuk apresiasi atas perjalanan panjangnya bersama JNE.

Melalui program Umrah dan Perjalanan Spiritual ini, JNE kembali memperlihatkan perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan pengembangan spiritual keluarga besarnya. Ribuan Ksatria dan Srikandi JNE mendapat kesempatan memperkuat ibadah di Tanah Suci, sekaligus membawa pulang semangat baru untuk terus bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab dan visioner dalam mewujudkan semangat “Melesat Hebat” serta menghadirkan kebahagiaan melalui “Connecting Happiness”. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Senin, September 21, 2026

Sawahlunto Makin Terang! Lampu LED Jembatan Silo Diganti, Penataan Penerangan Kota Terus Dikebut

BentengSumbar On Senin, September 21, 2026

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sawahlunto, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) melakukan penggantian lampu LED street light di kawasan Jembatan Silo, Senin (21/9/2026). (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Sawahlunto terus melakukan pembenahan fasilitas publik guna memperkuat kenyamanan masyarakat sekaligus mempercantik wajah kota. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kawasan strategis.

Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sawahlunto, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) melakukan penggantian lampu LED street light di kawasan Jembatan Silo, Senin (21/9/2026).

Langkah tersebut dilakukan setelah tim PJU menemukan satu dari lima unit lampu yang berada di kawasan Jembatan Silo dalam kondisi mati. Kondisi itu langsung ditindaklanjuti agar penerangan di kawasan tersebut kembali optimal.

Tim PJU kemudian melakukan pengecekan terhadap instalasi dan titik lampu sebelum mengganti unit yang mengalami gangguan. Setelah dilakukan penggantian, seluruh titik penerangan di Jembatan Silo kembali berfungsi.

Pembenahan lampu jalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek penerangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sawahlunto menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Terlebih, sejumlah kawasan di Kota Sawahlunto memiliki nilai sejarah dan daya tarik wisata yang menjadi bagian penting dari identitas kota. Karena itu, penataan fasilitas publik menjadi salah satu unsur yang ikut menentukan kenyamanan pengunjung maupun masyarakat.

Pembenahan penerangan jalan juga dilakukan secara bertahap di sejumlah titik strategis lainnya. Pemerintah Kota Sawahlunto terus memantau kondisi lampu jalan dan melakukan perbaikan apabila ditemukan fasilitas penerangan yang tidak berfungsi.

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Jembatan Muaro Kalaban. Kawasan tersebut menjadi salah satu bagian dari wajah Kota Sawahlunto yang terus ditata agar tampil lebih menarik dan nyaman.

Dengan penerangan yang memadai, kawasan strategis kota diharapkan dapat memberikan suasana yang lebih hidup, khususnya pada malam hari. Kehadiran lampu LED street light juga mendukung penataan visual kawasan perkotaan.

Pembenahan PJU menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membangun kota wisata yang tidak hanya memiliki kekayaan sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki tampilan kota yang estetik dan mengikuti perkembangan zaman.

Konsep kota wisata yang estetik, futuristik, hidup dan menghidupi menjadi arah yang terus didorong melalui berbagai pembenahan fasilitas. Penerangan jalan menjadi salah satu elemen penting karena berhubungan langsung dengan ruang publik yang digunakan masyarakat dan wisatawan.

Selain mempercantik kawasan, penerangan jalan yang berfungsi dengan baik juga memberikan manfaat bagi pengguna jalan. Jalan dan kawasan publik yang terang dapat menunjang aktivitas masyarakat serta memberikan rasa nyaman ketika melintas pada malam hari.

Upaya penataan tersebut sekaligus memperkuat daya tarik wisata Sawahlunto. Kota yang dikenal sebagai kawasan bersejarah ini terus berupaya menghadirkan ruang publik yang nyaman, tertata dan menarik bagi wisatawan.

Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus melakukan pembenahan fasilitas kota secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dengan sinergi berbagai pihak, penataan penerangan dan fasilitas publik diharapkan mampu membuat wajah Sawahlunto semakin terang, nyaman dan menarik, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat serta perkembangan pariwisata daerah. (*)

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU