Bantah Pernyataan Ketua BEM UGM soal Keuntungan Fantastis Mitra Program MBG, Begini Pembelaan Badan Gizi Nasional

Bantah Pernyataan Ketua BEM UGM soal Keuntungan Fantastis Mitra Program MBG, Begini Pembelaan Badan Gizi Nasional

BentengSumbar On Senin, Februari 23, 2026

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan program. 

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi beredarnya video pernyataan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang mengklaim mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan program. 

Dia menyebut klaim tersebut sebagai bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik.

Sony membantah anggapan bahwa mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperoleh keuntungan bersih miliaran rupiah setiap tahun.

Menurutnya, perhitungan yang disampaikan tidak mencerminkan realitas investasi dan operasional di lapangan, termasuk asumsi adanya penggelembungan harga bahan baku yang dinilai tidak berdasar.

“Klaim keuntungan bersih Rp1,8 miliar per tahun merupakan asumsi fiktif. Angka tersebut bukan laba bersih, melainkan estimasi pendapatan kotor maksimal,” ujar Sony saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan bahwa nilai Rp1,8 miliar berasal dari perhitungan pendapatan kotor sebesar Rp 6 juta per hari dikalikan 313 hari operasional dalam setahun, dengan hari Minggu sebagai hari libur.

Dengan skema tersebut, total pendapatan kotor maksimal mencapai sekitar Rp1,87 miliar per tahun.

“Angka itu masih harus dikurangi berbagai komponen biaya, mulai dari investasi awal, biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi aset, hingga risiko usaha. Jadi, tidak bisa serta-merta disebut sebagai keuntungan bersih,” tegasnya.

Sony juga meluruskan isu yang mengaitkan kepemilikan dapur MBG dengan pihak-pihak yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu.

Menurutnya, anggapan bahwa program MBG dirancang untuk membiayai kepentingan politik merupakan narasi yang tidak benar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengelola SPPG sesuai dengan petunjuk teknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat.

BGN mencatat estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan, seperti di Jakarta, Bali, Batam, atau Papua.

Investasi tersebut mencakup pembelian lahan seluas 500–800 meter persegi, pembangunan dapur industri sekitar 400 meter persegi, serta penyediaan fasilitas penunjang berstandar tinggi.

Fasilitas tersebut meliputi pendingin ruangan, sistem pengawasan CCTV, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air layak minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lantai antibakteri, hunian karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, hingga pelatihan tenaga relawan.

Selain itu, mitra juga diwajibkan memenuhi berbagai sertifikasi, seperti Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi halal, sebagai bagian dari upaya menjamin mutu dan keamanan layanan program MBG.(*)

Sumber: Radartuban

Lempar Isu UU KPK, Jokowi Disebut Sedang Uji Kekuatan Loyalis

Lempar Isu UU KPK, Jokowi Disebut Sedang Uji Kekuatan Loyalis

BentengSumbar On Senin, Februari 23, 2026

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai isu tersebut bisa saja sengaja dilempar agar Jokowi tetap berada dalam orbit pembicaraan politik, baik bernada positif maupun negatif. 

BENTENGSUMBAR.COM - Manuver mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikaitkan dengan isu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dinilai bukan sekadar dinamika hukum.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi politik untuk menjaga posisi dirinya dan keluarganya di tengah pusaran pergunjingan nasional.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai isu tersebut bisa saja sengaja dilempar agar Jokowi tetap berada dalam orbit pembicaraan politik, baik bernada positif maupun negatif. 

Menurutnya, mantan kepala negara itu perlu menjaga pengaruh meskipun tidak lagi memegang kekuasaan formal.

“Jokowi sengaja melempar isu, termasuk soal UU KPK, karena ia harus menjaga diri dan keluarganya tetap dalam orbit pergunjingan politik, entah itu berdampak positif maupun negatif,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Februari 2026.

Ia memandang, langkah tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya membagi tanggung jawab politik sekaligus menguji sikap para pendukungnya. 

Dengan memunculkan isu sensitif, akan terlihat siapa yang benar-benar loyal dan siapa yang hanya setia saat kekuasaan masih berada di tangan.

“Bisa saja isu UU KPK ini dilempar untuk menguji loyalis sejati dan loyalis semu terhadap dirinya,” tegasnya.

Hari menambahkan, dinamika pascakekuasaan kerap menghadirkan seleksi alam politik. 

Tokoh yang sebelumnya dikelilingi banyak pendukung bisa saja ditinggalkan ketika pengaruhnya melemah.

“Ibarat pepatah ‘Ada gula ada semut’. Saat tidak lagi berkuasa, akan terlihat siapa yang tetap loyal dan membela,” pungkas Hari. (*) 

Sumber: RMOL

Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Memanas, Jaksa Sebut Penjualan Solar Rugikan Negara

Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Memanas, Jaksa Sebut Penjualan Solar Rugikan Negara

BentengSumbar On Senin, Februari 23, 2026

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina. (Foto/Net) 

BENTENGSUMBAR.COM - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina kembali berlangsung panas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang berlangsung hingga Jumat dini hari, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan praktik penjualan solar di bawah harga terendah (bottom price) telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

Tiga terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne, sebelumnya telah menyampaikan pembelaan atau pledoi. Namun, jaksa menilai sejumlah argumen yang diajukan tidak selaras dengan fakta yang terungkap selama persidangan.

Jaksa menyatakan keuntungan yang diklaim para terdakwa tidak berasal dari seluruh transaksi penjualan solar. Menurut JPU, sebagian penjualan kepada sektor industri tertentu justru dilakukan di bawah batas harga minimum, sementara keuntungan diperoleh dari segmen lain dengan harga lebih tinggi.

Kondisi tersebut dinilai sebagai praktik subsidi silang internal yang menutupi kerugian pada transaksi tertentu dan tidak mencerminkan prinsip bisnis yang sehat.

Selain itu, jaksa juga menyoroti kebijakan perpanjangan kontrak yang disebut merugikan PT Pertamina Patra Niaga. Alasan terdakwa yang menyebut kebijakan tersebut diambil untuk mempertahankan pangsa pasar dinilai tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Menjaga market share tidak boleh melanggar prinsip GCG, apalagi sampai berdampak pada kerugian negara,” ujar jaksa dalam persidangan.

Dalam kluster impor BBM, jaksa turut mengungkap dugaan pembocoran informasi rahasia melalui pesan WhatsApp terkait posisi Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT). Informasi yang bersifat rahasia tersebut diduga diberikan kepada pihak tertentu sehingga dinilai melanggar pedoman pengadaan internal Pertamina.

Sebagai tindak lanjut, JPU menyatakan akan menyusun replik untuk menanggapi pledoi para terdakwa. Dokumen tersebut dijadwalkan dibacakan dalam sidang lanjutan pada Senin, 23 Februari 2026.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan tata kelola energi nasional serta potensi kerugian negara di sektor strategis migas. (*)

Sumber: BeritaKaltim.co

Safari Ramadhan Masjid Mardhatillah Jalan Raya Rimbo Tarok Kuranji, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri Serahkan Bantuan Rp. 50 Juta

Safari Ramadhan Masjid Mardhatillah Jalan Raya Rimbo Tarok Kuranji, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri Serahkan Bantuan Rp. 50 Juta

BentengSumbar On Minggu, Februari 22, 2026

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar  Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan Safari Ramadhan, Minggu (22/2/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Mendadak Masjid Mardhatillah Jalan Raya Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, penuh sesak oleh jamaah. Tak hanya itu, pejabat setempat, Ketua RT/RW, Pemuda, ninik mamak, dan bundu kanduang juga terlihat. 

Pasalnya, mereka kedatangan orang besar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar  Evi Yandri Rajo Budiman yang melaksanakan Safari Ramadhan, Minggu (22/2/2026). 

Pada kesempatan itu, Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan bahwa saat ini telah berjalan Hari Ke-5 malam Ramadhan dan sebagian ada juga memasuki hari ke-6 Ramadhan. 

Evi Yandri juga membagikan mukenah, tas sekolah dan sembako bagi anak-anak dan warga yang bisa menjawab pertanyaan. "Siapa anak-anak yang hadir masuk masjid dan bisa jawab pertanyaan saya, akan dapat hadiah ada tas, mukenah dan sembako," ungkap Evi Yandri. 

Evi Yandri sangat apresiasi dengan masjid Mardhatillah ini, karena masih banyak diikuti oleh anak-anak dan remaja. Evi Yandri sangat menyayangkan masjid yang sepi dengan jemaah. "Saya sangat khawatir beberapa tahun kedepan, masjid sepi jemaah sehingga tingga imam dan garin saja," lanjut Evi Yandri.

Agar masjid ini ramai usahakan ada wifi agar anak-anak rajin ke masjid. "Kini anak-anak selalu pegang hp sehingga diharapkan ada wifi di masjid, " lanjutnya. 

Evi Yandri juga menghimbau agar masyarakat jauhi Narkoba, dan rangkul bagi pemakai narkoba agar bisa Segera diobati. Evi Yandri juga membantu Masjid sebesar 50 Juta Rupiah untuk pembangunan masjid Mardhatillah Kuranji ini. Tim Safari Ramadhan Evi Yandri juga menampilkan tiga orang mantan dari pemakai narkoba dan juga mantan ODGJ. 

Sementara Ketua tim Safari Ramadhan Evi Yandri yang juga Ketua Yayasan Pelita Jaya insani (YPJI) Syafrizal menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada masyarakat yang mengalami gangguan mental. Syafrizal mengingatkan kepada warga untuk tidak meninggalkan anggota keluarga dengan kondisi apapun. "Jangan biarkan anak-anak ataupun kemanakan Kito dalam kondisi gangguan jiwa dan juga terjerumus narkoba, Karen akan semakin akan membahayakan mereka," ungkap Syafrizal. (*) 

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Lakukan Kunjungan ke Pasar Raya Fase VII, Temukan Dugaan Pungli dan Serap Aspirasi Pedagang

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Lakukan Kunjungan ke Pasar Raya Fase VII, Temukan Dugaan Pungli dan Serap Aspirasi Pedagang

BentengSumbar On Minggu, Februari 22, 2026

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, melakukan kunjungan ke Pasar Raya Fase VII, Sabtu (21/2/2026) sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan pedagang sekaligus memastikan pengelolaan fasilitas publik berjalan sesuai aturan. Dalam peninjauan tersebut, Rachmad menemukan adanya dugaan pungutan liar pada sejumlah fasilitas pendukung pasar. Salah satunya adalah pungutan biaya penggunaan toilet umum sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per orang.

Menurut Rachmad, biaya tersebut seharusnya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat karena anggaran perawatan dan jasa kebersihan sudah dialokasikan melalui APBD Kota Padang. “Fasilitas WC ini sudah dianggarkan, termasuk biaya cleaning service. Jadi tidak semestinya ada pungutan tambahan kepada pedagang maupun pengunjung,” tegas Rachmad di sela-sela sidak.

Selain itu, ia juga menyoroti pungutan parkir di dalam kawasan Fase VII yang berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, dana tersebut diduga tidak masuk ke kas daerah. “Kami sudah konfirmasi langsung. Informasi yang kami peroleh, uang parkir itu tidak tercatat sebagai pendapatan daerah. Ini tentu harus segera ditertibkan,” ujarnya.

Rachmad menegaskan, Pasar Raya Fase VII dibangun menggunakan dukungan anggaran pusat sekitar Rp103 miliar. Karena itu, ia menilai pengelolaan pasar harus transparan dan tidak memberatkan pedagang, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia memastikan Komisi II DPRD Padang akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas jika terbukti terjadi praktik pungli. Tak hanya soal pungutan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Rachmad untuk mendengar langsung keluhan pedagang. Sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain sirkulasi udara yang dinilai kurang optimal, ukuran lapak yang sempit, hingga sistem keamanan dan keselamatan kebakaran.

Pedagang menyoroti pentingnya standar operasional keselamatan, terutama setelah kejadian kebakaran sebelumnya yang disebut terkendala tekanan air yang rendah. “Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti bersama Dinas Perdagangan dan instansi terkait. Keselamatan dan kenyamanan pedagang menjadi prioritas,” katanya.

Dalam pertemuan itu, pedagang kaki lima (PKL) juga mengusulkan agar diberikan izin berjualan mulai pukul 17.00 WIB hingga malam selama bulan Ramadan. Mereka menyatakan siap kembali menempati lokasi di basement setelah Lebaran sesuai penataan yang telah ditetapkan.

Rachmad menyebut aspirasi tersebut sudah disampaikan kepada Wali Kota Padang dan saat ini masih dalam pembahasan. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya tetap mengedepankan kepentingan pedagang tanpa mengabaikan aturan. “Kami hadir bukan sekadar melihat, tetapi memastikan ada solusi. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan hak-hak pedagang,” tutup Rachmad. (*)

Gubernur: Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi Kabupaten Solok

Gubernur: Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi Kabupaten Solok

BentengSumbar On Minggu, Februari 22, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Bupati Solok, Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok, H. Candra. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi menjadi langkah prioritas untuk memulihkan dan mendorong kembali perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Solok. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok di ruang rapat Perpustakaan Kabupaten Solok, Minggu (22/2/2026).

Menurut Mahyeldi, Kabupaten Solok termasuk salah satu daerah dengan dampak kerusakan cukup besar akibat bencana, dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan berat dan beberapa jembatan terputus, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan sektor wisata. “Hal ini perlu kita benahi terlebih dahulu. Penanganan infrastruktur terdampak bencana harus dipercepat agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan,” ujar Mahyeldi.

Ia menekankan, pemulihan infrastruktur juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat sektor unggulan daerah, terutama pertanian dan pariwisata. Mahyeldi menyebut, langkah strategis tersebut sejalan dengan visi besar Sumatera Barat dalam menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk pengembangan pariwisata halal dan geopark. Dengan potensi alam yang dimiliki, Kabupaten Solok dinilai sangat layak dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelas dunia. “Kita memiliki alam yang indah, kawasan Alahan Panjang dan danau-danau yang luar biasa. Dengan pembenahan infrastruktur dan fasilitas pendukung, insyaallah Kabupaten Solok bisa menjadi kawasan wisata nasional bahkan internasional,” katanya.

Selain dikenal dengan potensi lima danau serta panorama alam pegunungan, Kabupaten Solok juga memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, khususnya komoditas beras yang telah dikenal secara nasional. Menurut Mahyeldi, integrasi antara pertanian dan pariwisata harus dikelola secara optimal agar benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu Bupati Solok, Jon Firman Pandu menyambut baik sinergi yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Sumbar. Ia menyebut bencana yang terjadi berdampak signifikan terhadap sektor perumahan, infrastruktur, sosial, hingga perekonomian masyarakat. “Khususnya infrastruktur jalan menuju kawasan wisata Gunung Talang dan Danau Diatas–Alahan Panjang menjadi fokus utama pengembangan,” ujarnya.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki daya tarik luar biasa dan kerap dijuluki “Eropa-nya Sumatera” karena keindahan alam serta udaranya yang sejuk. Karena itu, perbaikan aksesibilitas menjadi kebutuhan mendesak agar potensi wisata dapat berkembang optimal.

Wakil Bupati Solok, H. Candra menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk penyelesaian fly-over Sitinjau Lauik yang dinilai vital untuk meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, ia menegaskan sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama pembangunan daerah, mengingat sekitar 56,2 persen masyarakat Kabupaten Solok berprofesi sebagai petani. “Kita tidak bisa meninggalkan pertanian. Justru sektor ini menjadi kekuatan utama Kabupaten Solok. Integrasi antara pertanian dan pariwisata akan menjadi konsep pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, diharapkan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat Kabupaten Solok secara berkelanjutan. (Adpsb/nov/bud)

Vasko Ruseimy: Sumbar Masuki Fase Rehabilitasi dan Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Vasko Ruseimy: Sumbar Masuki Fase Rehabilitasi dan Pemulihan Ekonomi Pascabencana

BentengSumbar On Minggu, Februari 22, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pascadilanda bencana hidrometeorologi, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menyebut Sumbar kini memasuki masa transisi, yakni peralihan dari penanganan darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurutnya, pada fase ini tantangan yang dihadapi tidak ringan. Selain membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk membangun kembali infrastruktur terdampak, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi pekerjaan penting yang harus segera ditangani. “Kita sudah melewati fase penyelamatan dan pengungsian. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak serta pemulihan ekonomi. Ini jauh lebih berat,” ujar Vasko.

Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Raya Sunur, Korong Koto Rajo, Nagari Sunua Tangah, Kecamatan Nan Sabaris, Sabtu (21/2/2026). Ia menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya soal perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bangkit, memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. “Ini tugas yang berat dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus dikeroyok bersama oleh pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Vasko juga menyampaikan apresiasi atas soliditas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama jajaran kepolisian dalam merespons bencana. Menurutnya, koordinasi yang terjalin sangat intensif demi memastikan keselamatan warga. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati beserta jajaran dan Bapak Kapolres beserta jajaran. Respons mereka sangat luar biasa. Kami berkomunikasi hampir 24 jam selama masa tanggap darurat bencana,” katanya.

Ia mengingatkan agar dalam masa pemulihan ini seluruh pihak tetap menjaga kekompakan dan tidak saling menyalahkan. Proses membangun kembali kehidupan masyarakat, menurutnya, membutuhkan energi, kesabaran, dan kebersamaan. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, Pemprov Sumbar juga menyiapkan dukungan untuk percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pemulihan jangka menengah.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis menyampaikan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda terus berupaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Mari kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan pembangunan dan perbaikan infrastruktur bisa segera dilakukan dan rampung dalam waktu dekat agar ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujarnya.

Safari Ramadan tersebut menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam memperkuat komitmen bersama membangun kembali daerah yang terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen/bud)