Waspada! Ada Upaya Menyusupkan Paham Radikal lewat Gim Online, Ini Penjelasan BNPT

Waspada! Ada Upaya Menyusupkan Paham Radikal lewat Gim Online, Ini Penjelasan BNPT

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

BNPT mengimbau para orang tua, terutama para ibu, untuk lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. (Ilustrasi).

BENTENGSUMBAR.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengimbau para orang tua, terutama para ibu, untuk lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak di dunia digital. 

Peringatan ini disampaikan karena kelompok berpaham radikal kini mulai berupaya menanamkan ideologi mereka melalui permainan daring (game online).

“Sekarang ada upaya yang cukup sistematis dari kelompok radikal untuk merekrut generasi muda lewat gim online,” ujar Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal TNI Sudaryanto di Jakarta, Kamis (9/10/2025) dikutip dari Antara.

Sudaryanto menjelaskan penyebaran paham radikal bahkan sudah merambah ke platform permainan seperti roblox.

“Melalui gim, anak-anak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Setelah mereka merasa nyaman, biasanya diarahkan bergabung ke grup WhatsApp atau Telegram tertentu, tempat penyebaran ideologi intoleran dan radikal dimulai,” jelasnya.

Oleh karena itu, Sudaryanto menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu, untuk mengawasi penggunaan ponsel dan aktivitas bermain gim anak-anak mereka.

Menurutnya, tidak sedikit orang tua maupun anak yang tidak menyadari mereka perlahan sedang diarahkan ke arah yang salah, sehingga pengawasan dari keluarga menjadi hal yang sangat penting.

Meskipun saat ini Indonesia belum mengalami aksi terorisme berskala besar, Sudaryanto mengingatkan ancaman radikalisme masih tetap ada dan memerlukan kewaspadaan bersama.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. BNPT tidak mungkin bekerja sendirian. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan, dan semuanya berawal dari rumah, dari peran ibu,” tegasnya.

Ia menambahkan, perempuan memiliki posisi strategis sebagai benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama, sekaligus mencegah masuknya paham radikal di lingkungan keluarga.

“Perempuan adalah pilar utama dalam keluarga. Dari merekalah nilai-nilai dasar kehidupan seperti toleransi dan moderasi beragama pertama kali ditanamkan,” tambah Sudaryanto. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Dikunjungi Tim Setneg RI, Dapur MBG di Padang Sudah Penuhi Prosedur

Dikunjungi Tim Setneg RI, Dapur MBG di Padang Sudah Penuhi Prosedur

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Tim berkunjung ke SPPG Parak Karakah yang dikelola oleh Yayasan Asmaul Kalidamang.

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI tiba di Padang, Rabu (8/10/2025).

Usai melakukan rapat bersama jajaran kerja di Pemko Padang, tim ini langsung memantau kondisi lapangan. 

Tim berkunjung ke SPPG Parak Karakah yang dikelola oleh Yayasan Asmaul Kalidamang. Di sini, Tim Setneg berbincang langsung dengan personil SPPG. 

"Secara umum, dapur yang kita kunjungi sudah memenuhi prosedur," ucap salah seorang Tim dari Setneg RI, Muhammad Erwin Mulyana, Rabu siang. 

Setelah melihat dapur, Tim kemudian bergerak menuju SMA Kartika I-5. Di sini, Tim menanyakan langsung kepada siswa didik atas MBG yang diterima. 

Di sekolah ini, Tim mendengar langsung pengakuan setiap siswa. 

Pada umumnya siswa merasa senang dengan adanya MBG. Termasuk pihak sekolah. 

Sebab, menu makanan yang diberikan menarik dan enak.

Muhammad Erwin mengatakan, nantinya seluruh informasi yang didapat akan menjadi bahan masukan dan kebijakan MBG ke depan.

Semuanya itu akan dilaporkan ke Presiden. (Charlie)

Andre Rosiade Harapkan Pembenahan GOR Rawang Kota Pariaman Dengan Kolaborasi

Andre Rosiade Harapkan Pembenahan GOR Rawang Kota Pariaman Dengan Kolaborasi

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Wali Kota Pariaman Yota Balad ketika meninjau GOR Rawang Kota Pariaman, Rabu (8/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade harapkan pembenahan Gelanggang Olah Raga (GOR) Rawang di Kota Pariaman, dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak.

"Kondisi sarana dan prasarana olahraga GOR Rawang ini memprihatinkan. Padahal banyak digunakan oleh warga setempat untuk kegiatan keolahragaan. Karena itu kita akan arahkan pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi (dari Gerindra) Pak Jempol, lalu dengan Semen Padang untuk memberikan bantuan semen, dan juga kita akan koordinasikan dengan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI),” terangnya ketika meninjau GOR Rawang Kota Pariaman, Rabu (8/10/2025).

Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan fasilitas umum kepada masyarakat. 

Sebagai wakil dari Sumatera Barat, dirinya berkewajiban membantu tugas pemerintah daerah untuk mewujudkannya, ulasnya.

Menurut Anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar I dari Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa perbaikan terhadap GOR Rawang diperlukan karena berdasarkan laporan yang diterimanya dari Wali Kota Pariaman, karena sarana olahraga ini banyak dikunjungi warga pada sore hari untuk berolahraga.

“Dengan banyaknya masyarakat yang berolahraga di arena yang tidak layak ini, dimana fasilitas di GOR tersebut banyak yang rusak dan tidak representative lagi, karena lintasan atletik masih tanah berpasir, belum atap tribun banyak yang lepas, serta sejumlah bagian bangunan harus di semen ulang,” tutupnya.

Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan pihaknya meminta bantuan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, untuk membenahi GOR Rawang karena kondisinya telah banyak yang rusak padahal letaknya yang strategis di tengah kota dan mempunyai potensi untuk pengembangan, apalagi antusias masyarakat menggunakan sarana dan prasarana GOR ini sangat besar, ujarnya.

"Kami sudah menawarkan kepada berbagai pihak yang berkompeten, bahkan sampai mendatangkan  investor untuk pengelolaan GOR Rawang ini. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga kehadiran Pak Andre Rosiade ke Kota Pariaman hari ini menjadi momentum untuk meminta bantuan dari politisi Partai Gerindra,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Pariaman ini juga meyakini, dengan kolaborasi semua pihak, dan koneksi yang dimiliki oleh Pak Andre, kami optimirs pembenahan GOR Rawang ini bisa terlaksana. Namun kami meminta dukungan dari seluruh warga Pariaman, tuturnya.

“GOR Rawang ini setiap sore banyak dikunjungi oleh warga untuk kegiatan olahraga salah satunya kegiatan joging di lintasan atletik. Mencapai ratusan orang ketika hari libur, karena itu sangat mendesak bagi kita untuk membangun dan membenahi GOR kebanggaan rang Piaman ini,” katanya mengakhiri. (J/at)

Soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo, Ini Kata Istana

Soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo, Ini Kata Istana

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden Prabowo Subianto dalam suatu kesempatan.

BENTENGSUMBAR.COM - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengajukan nama-nama yang akan menjabat sebagai Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra ini juga membantah nama-nama yang diajukan Kapolri justru ditolak oleh Prabowo Subianto.

"Kata siapa? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan (dari Presiden)," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Prasetyo mengungkapkan, Kepala Negara sudah menunjuk 9 nama yang akan mengisi Komite Reformasi Polri tersebut. 

Dia menyebut, posisi itu akan diisi oleh mantan Kapolri hingga profesional di bidangnya. 

Sejumlah nama-nama yang beredar diantaranya Mahfud MD hingga Jimly Asshiddiqie.

"Anggota kurang lebih sembilan orang.Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian," tutur Prasetyo.

Namun demikian, Prasetyo enggan memerinci nama 9 orang tersebut. Dia meminta semua pihak bersabar.

"Sudah (ada nama-namanya). Tinggal menunggu diumumkan. Nanti tunggu nama-namanya," kata Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo memastikan, tim tersebut akan dilantik Prabowo sebentar lagi. Dirinya juga membuka kemungkinan pelantikan dapat dilakukan pekan ini.  "Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Insha Allah," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo akan membentuk Komite Reformasi Polri.

Namun Komite itu berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Meski begitu, Istana memastikan, bahwa pemerintah dan Polri memiliki semangat yang sama untuk membuat institusi kepolisian menjadi lebih baik. (*)

Sumber: Okezone.com

Sekda Andree: MBG, Tidak Saja Makan Tapi Mengandung Nilai Pendidikan

Sekda Andree: MBG, Tidak Saja Makan Tapi Mengandung Nilai Pendidikan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Sekdako Padang, Andree Harmadi Algamar saat menerima kunjungan Tim Pemantauan Lapangan MBG.

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menilai, Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak saja sekadar makan. Akan tetapi juga memliki nilai pendidikan yang ditanamkan kepada generasi muda sejak dini.

"MBG tidak saja makan, akan tetapi ada nilai pendidikan di sana," ungkapnya saat menerima kunjungan Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI di Balai Kota Padang, Rabu (8/10/2025). 

Dinilai mengandung unsur pendidikan, Andree menuturkan bahwa makan sebenarnya adalah upacara yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Di setiap makan bersama, diajarkan untuk lebih dulu membersihkan tangan. Kuku tidak panjang. Duduk dengan baik dan sopan. "Makan adalah bagian pendidikan, menjadikan generasi lebih baik," tambah Andree. 

Andree menegaskan, program MBG yang digagas Presiden RI memiliki tujuan mulia. Tak hanya memberi akses makan kepada siswa, akan tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sekda Andree menyebut program MBG mesti terus didukung. Meski saat ini terjadi sejumlah kejadian keracunan di beberapa daerah, akan tetapi program ini harus tetap dijaga dengan baik karena mengandung nilai positif bagi kedisplinan anak.

Andree sempat menyinggung tentang kejadian keracunan MBG di sejumlah daerah.  Andree menilai, agar tidak terjadi lagi kasus serupa, setiap SPPG perlu terus konsisten dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian. Susu yang disajikan kepada siswa harus dicek secara baik, apakah telah melewati kedaluarsa atau belum. Ompreng juga dicuci dengan baik agar tidak ada bakteri.

Sementara itu, Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI untuk Kota Padang, Muhammad Erwin Mulyana menegaskan bahwa kehadirannya di Kota Padang untuk mendengarkan langsung pendapat dan masukan terkait MBG. "Kami adalah bagian tim besar yang dikirim ke berbagai wilayah selama tiga pekan ke depan," jelasnya. 

Muhammad Erwin mengatakan, nantinya seluruh informasi yang didapat akan menjadi bahan masukan dan kebijakan MBG ke depan. Selama di Padang, dirinya akan melihat langsung SPPG, sekolah dan dapur MBG yang ada di Kota Padang. "Hasil pantauan kami nanti akan dilaporkan kepada bapak Presiden," ungkapnya.

Pada Rabu siang, Tim Pemantauan Lapangan MBG langsung terjun ke sejumlah lokasi SPPG. Termasuk ke sekolah dan dapur. Tim didampingi Sekdako, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, dan lainnya.(Charlie)

Hasil ke Jakarta Bersama Wagub; Kemensos Bangun Sekolah Rakyat Senilai Rp200 Miliar Lebih di Dharmasraya

Hasil ke Jakarta Bersama Wagub; Kemensos Bangun Sekolah Rakyat Senilai Rp200 Miliar Lebih di Dharmasraya

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Wagub Sumbar Vasko Rusaimy dan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu (8/10). 

BENTENGSUMBAR.COM - Usulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Hasil ke Jakarta Bersama Wagub; Kemensos Bangun Sekolah Rakyat Senilai Rp200 Miliar Lebih di Dharmasraya 

Usulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) akhirnya disetujui. Pembangunan sekolah ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial RI dengan nilai minimal Rp200 miliar.

"Sekolah rakyat ini jatah provinsi Sumatera Barat, lalu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur meletakkan SR ini di Dharmasraya. Alhamdulillaah pihak kementerian juga setuju," kata Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Annisa bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu (8/10). 

Bupati Annisa menjelaskan, semua persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk prinsip persetujuan penggunaan lahan milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung, sebagai lokasi pembangunan sekolah.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan Dharmasraya dipastikan masuk daftar penerima program Sekolah Rakyat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih, dan proses tender pembangunan akan dimulai dalam tahun ini,” ujar Annisa di Jakarta.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Pemkab Dharmasraya. “Ini buah kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh. Mulai dari asrama, makan hingga biaya sekolah. Program ini untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga pra sejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain peningkatan pendidikan, juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Menteri yang telah percaya kepada Sumbar untuk program Sekolah Rakyat ini. Dan terimakasih kepada Uda Wagub Vasko telah membantu agar SR ini dibangun di Dharmasraya," kata Annisa.

Bupati Annisa menambahkan, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko telah menunjukkan pembangunan yang merata. Dengan meletakkan pembangunan SR di Dharmasraya, artinya provinsi peduli dengan daerah pinggiran.

"Di daerah seperti Dharmasraya, akses pendidikan itu sangat kurang, bahkan lembaga Bimbel saja tidak ada. Dengan adanya SR dengan sistim boarding dan segala fasilitas gratisnya, akan membantu percepatan pembangunan SDM di Dharmasraya khususnya dan Sumbar secara umum," tutup Bupati Annisa.untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) akhirnya disetujui. Pembangunan sekolah ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial RI dengan nilai minimal Rp200 miliar.

"Sekolah rakyat ini jatah provinsi Sumatera Barat, lalu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur meletakkan SR ini di Dharmasraya. Alhamdulillaah pihak kementerian juga setuju," kata Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Annisa bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu (8/10). 

Bupati Annisa menjelaskan, semua persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk prinsip persetujuan penggunaan lahan milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung, sebagai lokasi pembangunan sekolah.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan Dharmasraya dipastikan masuk daftar penerima program Sekolah Rakyat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih, dan proses tender pembangunan akan dimulai dalam tahun ini,” ujar Annisa di Jakarta.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Pemkab Dharmasraya. “Ini buah kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh. Mulai dari asrama, makan hingga biaya sekolah. Program ini untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga pra sejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain peningkatan pendidikan, juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Menteri yang telah percaya kepada Sumbar untuk program Sekolah Rakyat ini. Dan terimakasih kepada Uda Wagub Vasko telah membantu agar SR ini dibangun di Dharmasraya," kata Annisa.

Bupati Annisa menambahkan, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko telah menunjukkan pembangunan yang merata. Dengan meletakkan pembangunan SR di Dharmasraya, artinya provinsi peduli dengan daerah pinggiran.

"Di daerah seperti Dharmasraya, akses pendidikan itu sangat kurang, bahkan lembaga Bimbel saja tidak ada. Dengan adanya SR dengan sistim boarding dan segala fasilitas gratisnya, akan membantu percepatan pembangunan SDM di Dharmasraya khususnya dan Sumbar secara umum," tutup Bupati Annisa. (W)

Keyakinan Konsumen Anjlok, Menkeu Purbaya Akui Masyarakat Sempat Kehilangan Harapan

Keyakinan Konsumen Anjlok, Menkeu Purbaya Akui Masyarakat Sempat Kehilangan Harapan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pada September 2025 masyarakat mulai kehilangan harapan.

BENTENGSUMBAR.COM - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia yang anjlok ke level 115, terendah sejak April 2022 diakui terjadi karena meningkatnya pesimisme publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pada September 2025 masyarakat mulai kehilangan harapan, yang ditandai dengan banyaknya aksi demonstrasi di dalam negeri

“Kalau anda lihat memang September jatuh lebih dalam karena memang ekonominya melambat pada waktu itu. Dan masyarakat mulai kehilangan harapan,"kata Purbaya di Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.

"Makanya anda lihat demo yang rame sekali dan bahayanya waktu itu kalau engga dibalik, akan terus turun ke bawah dan instabilitas akan meningkat terus," imbuhnya.

Menurut Purbaya, penurunan IKK tidak hanya terjadi pada September, tetapi sudah berlangsung sejak Juli dan Agustus. “Turunnya bukan di September aja, Juli-Agustus sudah turun juga. Tapi yang September turunnya agak dalam. Kalau anda lihat indeks keyakinan ke pemerintah, turunnya cukup dalam ke level yang kalau enggak hati-hati bisa bahaya,” tuturnya.

Meski begitu, ia optimis keyakinan konsumen akan pulih pada Oktober. “Oktober kan beda, sudah kita balikkan sedikit optimismenya. Harusnya nanti kalau survei Oktober keluar, akan cenderung naik,” katanya.

Purbaya menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi. Salah satunya melalui program magang bagi lulusan baru atau fresh graduate yang dibiayai oleh pemerintah.

“Nanti kan ada program stimulus antara lain tadi magang, yang dibiayai oleh pemerintah. Itu 20.000 orang pertama, nanti kalau ga salah ditambahkan lagi sampe targetnya 100.000. Tapi saya nggak mau mengalokasikan dana terlalu banyak ketika programnya belum terserap atau belum banyak,” tandasnya.(*)

Sumber: RMOL

Wako Fadly Amran Hadir di Kantor Kejati Sumbar, Pemko Padang Berkomitmen Selesaikan Tanah Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis dan Fly Over Sitinjau Laut

Wako Fadly Amran Hadir di Kantor Kejati Sumbar, Pemko Padang Berkomitmen Selesaikan Tanah Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis dan Fly Over Sitinjau Laut

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Wako Padang Fadly Amran saat menghadiri rapat pembahasan bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Kejati Sumbar.

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk proyek Pengendalian Banjir Sungai Batang Kandis dan Fly Over Sitinjau Laut.

Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menghadiri rapat pembahasan bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (8/10/2025).

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo, serta perwakilan dari ATR/BPN Kota Padang.

Fadly Amran menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menjadi langkah percepatan penyelesaian persoalan yang masih tersisa dalam proses pengadaan tanah dua proyek strategis nasional itu. “Mudah-mudahan melalui pertemuan ini pekerjaan rumah kita bersama bisa segera terselesaikan. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian besar pemerintah pusat melalui Bapak Andre Rosiade dalam proyek ini,” ujar Fadly Amran.

Fadly Amran menegaskan percepatan pembebasan lahan menjadi kunci agar pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Padang dapat segera terealisasi. 

Menurutnya, keberhasilan dua proyek ini akan berdampak signifikan terhadap pengendalian banjir dan kelancaran arus transportasi di kawasan strategis.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dari aspek hukum. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. “Insyaallah kami dari Kejati siap memfasilitasi dan mendukung penuh pembangunan Batang Kandih dan Sitinjau lauik ini. Hilangkan sekat-sekat, mari kita merapat untuk hasil yang lebih hebat demi kemajuan Sumatera Barat,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengajak Pemerintah Kota Padang, BPJN, dan BWS untuk terus mencari solusi yang tepat dan aman secara hukum guna mempercepat realisasi pembangunan strategis di Sumatera Barat. “Rapat ini merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi dan melakukan brainstorming bersama seluruh pihak terkait. Kami berharap dukungan dari Ibu Kajati agar percepatan pembangunan di Sumatera Barat bisa terwujud, terutama untuk proyek flyover untuk keamanan pengendara,” pungkasnya. (*)

Restuardy Daud: Pemda Pegang Peran Penting Sukseskan Zero ODOL

Restuardy Daud: Pemda Pegang Peran Penting Sukseskan Zero ODOL

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud hadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan ODOL di Kantor Kemenko IPK.

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah menargetkan kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) mulai berlaku pada 1 Januari 2027. 

Langkah ini diyakini penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Data mencatat, kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang mencapai 10,5% dari total kecelakaan lalu lintas nasional dan menjadi penyumbang tertinggi kedua. 

Tingginya angka ini menunjukkan bahwa penanganan kendaraan ODOL tidak bisa ditunda lagi, karena menyangkut keselamatan masyarakat dan beban ekonomi daerah.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menyukseskan kebijakan ini.

“Pemerintah daerah adalah garda depan. Mereka yang sehari-hari bersentuhan dengan jalan, kendaraan, dan masyarakat. Tanpa dukungan daerah, kebijakan Zero ODOL tidak akan berjalan optimal,” ujar Restuardy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan ODOL di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10).

Restuardy menjelaskan, pemda memiliki kewenangan langsung untuk memastikan pengujian berkala kendaraan bermotor berjalan sesuai aturan, memperketat perizinan usaha angkutan barang, serta menetapkan kelas jalan dan memasang rambu lalu lintas sesuai ketentuan. 

Ia juga mendorong agar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kembali difungsikan sebagai wadah koordinasi antarinstansi di daerah.

“Kalau forum ini difungsikan dengan baik, koordinasi di daerah akan lebih solid dan masalah ODOL bisa ditangani bersama,” tambahnya.

Agar langkah daerah lebih terarah, isu ODOL juga perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, Renstra, maupun RKPD. 

Dengan begitu, program penanganan ODOL memiliki dasar yang jelas sekaligus dukungan anggaran di tingkat daerah.

Dari sisi regulasi, pemerintah pusat saat ini tengah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan ODOL yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.

RAN tersebut mencakup integrasi data angkutan barang, penguatan ketenagakerjaan dan standar bagi pengemudi, pemberian insentif dan disinsentif, hingga kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan ODOL terhadap logistik, inflasi, dan perekonomian.

Selain penguatan aturan, dukungan teknologi juga dipersiapkan. Pemerintah melalui Kemenhub bersama K/L terkait sedang mengembangkan sistem e-manifest terpadu untuk mendata dan mengawasi angkutan barang. 

Sistem ini ditargetkan uji coba pada 1 Januari 2026 dan akan diintegrasikan dengan berbagai platform, seperti PAB Kemendag, Ferizy ASDP, serta data karoseri Kemenperin. (*)