Simak Penjelasan Mantan Menkeu RI Sri Mulyani soal Negosiasi Tarif AS Jadi Momentum Reformasi dan Penguatan Ekonomi Indonesia

Simak Penjelasan Mantan Menkeu RI Sri Mulyani soal Negosiasi Tarif AS Jadi Momentum Reformasi dan Penguatan Ekonomi Indonesia

BentengSumbar On Sabtu, Februari 28, 2026

Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS) telah mengubah tatanan sistem perdagangan global berbasis aturan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS) telah mengubah tatanan sistem perdagangan global berbasis aturan (rule-based system) yang selama ini dikoordinasikan oleh World Trade Organization (WTO).

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam podcast Oxford Policy Pod beberapa waktu lalu. Dalam diskusi tersebut, ia membahas dinamika perdagangan global, kepemimpinan dalam manajemen krisis, serta strategi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, selama ini perdagangan dan investasi internasional berjalan dalam kerangka kerja sama multilateral yang meski tidak sempurna, tetap menjadi dasar kesepakatan bersama. Namun, penerapan tarif secara unilateral oleh AS telah mendorong banyak negara untuk memilih jalur negosiasi bilateral.

“Setiap negara pada akhirnya tidak punya banyak pilihan selain bernegosiasi langsung secara bilateral dengan Amerika Serikat,” ujar Sri Mulyani, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 28 Februari 2026.

Dalam proses negosiasi tersebut, Indonesia menghadapi sejumlah permintaan dari AS, terutama terkait hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Namun, Sri Mulyani melihat hal ini justru sejalan dengan agenda reformasi domestik Indonesia.

Pemerintah memang tengah melakukan pembenahan dalam iklim usaha, perdagangan, dan investasi. Hambatan non-tarif dinilai berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap daya saing ekonomi nasional, khususnya dalam menarik investasi dan membangun perusahaan yang kompetitif.

Upaya mengatasi hambatan perdagangan tersebut penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, baik dalam menarik investasi maupun memperkuat basis industri domestik.

Sri Mulyani juga menyoroti peluang kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. Indonesia memiliki sejumlah komoditas yang dibutuhkan AS. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor beberapa produk strategis seperti gandum dan kedelai, serta membuka peluang kerja sama di sektor minyak dan gas hingga pembelian pesawat.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak memandang kebijakan tarif sebagai hambatan hubungan dagang, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara.

Di tingkat kawasan, Sri Mulyani menyebut negara-negara ASEAN juga menghadapi dinamika berbeda. Beberapa negara seperti Vietnam mendapat perlakuan khusus dari AS karena menjadi basis produksi manufaktur yang terhubung dengan rantai pasok China.

Meski demikian, negara-negara ASEAN sepakat bahwa sebagai sebuah kelompok, kawasan ini memiliki peluang besar untuk memainkan peran konstruktif dalam ekonomi regional maupun global.

“ASEAN memiliki posisi strategis untuk tetap relevan dan berkontribusi secara positif di tengah perubahan lanskap perdagangan dunia,” tutup Sri Mulyani. (*) 

Sumber: RMOL

Media Asing Sorot Kerry Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun, Sebut Ini

Media Asing Sorot Kerry Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun, Sebut Ini

BentengSumbar On Sabtu, Februari 28, 2026

Muhammad Kerry Adrianto Riza adalah terdakwa paling terkenal yang dihukum dalam skandal besar yang melibatkan perusahaan energi milik negara Pertamina. 

BENTENGSUMBAR.COM - Media asing menyoroti pemberitaan korupsi di RI. Kali ini kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, Jumat (27/2/2026) dini hari.

"Seorang hakim Indonesia menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada putra seorang taipan minyak yang dicari Interpol pada hari Jumat terkait dengan skema korupsi yang diperkirakan telah merugikan pemerintah sebesar US$17 miliar," tulis laman Prancis, AFP, dalam artikel berjudul "Son of Indonesia 'gasoline godfather' jailed in $17 bn corruption case".

"Muhammad Kerry Adrianto Riza adalah terdakwa paling terkenal yang dihukum dalam skandal besar yang melibatkan perusahaan energi milik negara Pertamina," tambahnya.

"Kerry dinyatakan bersalah karena memanipulasi perjanjian sewa dan berkolusi dengan beberapa eksekutif Pertamina, menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung," muatnya lagi.

Hal sama juga dimuat laman Singapura Strait Times, merujuk laman AS, Bloomberg. Dalam artikel "Son of Indonesia's 'Gasoline Godfather' convicted in $21b graft case" disebutkan bagaimana penyelidikan dimulai tahun 2025 dengan pihak berwenang menahan lebih dari selusin eksekutif, sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang mencakup pemeriksaan lebih dari 250 saksi, termasuk di negara tetangga Singapura.

"Pada pertengahan tahun, pihak berwenang juga menahan seorang karyawan Trafigura Group, yang hanya diidentifikasi dengan inisial dan jabatannya," tulis laman tersebut.

"Kejaksaan memperkirakan kerugian negara terkait dalam kasus ini - meliputi kerugian finansial langsung, dampak ekonomi yang lebih luas, dan keuntungan ilegal- sebesar 285 triliun rupiah," muatnya.

Lama itu juga menyebut bagaimana Riza Chalid sebagai tersangka dalam penyelidikan tetapi tidak pernah ditahan oleh pihak berwenang setelah gagal menanggapi tiga panggilan.

Pada tahun 2025, pejabat mengatakan catatan imigrasi menunjukkan bahwa ia meninggalkan Indonesia menuju Malaysia, dan Interpol sejak itu mengeluarkan apa yang disebut Pemberitahuan Merah untuknya.

"Putra Riza Chalid dipenjara terkait kepemilikan sahamnya di Orbital Terminal Merak (OTM), yang menurut jaksa disewakan secara tidak perlu... menyebabkan kerugian negara," tambahnya.

"Kejaksaan Agung sebelumnya mengatakan bahwa Riza Chalid sendiri adalah pemilik manfaat akhir dari OTM," muat laman tersebut lagi. (*)

Sumber: CNBC Indonesia

KPK Sebut Korupsi Bea Cukai Biang Kerok Marak Rokok Ilegal di Indonesia

KPK Sebut Korupsi Bea Cukai Biang Kerok Marak Rokok Ilegal di Indonesia

BentengSumbar On Sabtu, Februari 28, 2026

KPK mengatakan kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait pengurusan cukai membuat peredaran rokok ilegal menjadi marak di Indonesia. (Foto Ilustrasi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait pengurusan cukai membuat peredaran rokok ilegal menjadi marak di Indonesia.

“Terkait dengan cukai rokok. Apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya, benar,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Asep menjelaskan salah satu modus korupsi dalam pengaturan cukai, terutama rokok, yakni mengenai pemakaian cukai palsu.

Misalnya, rokok yang dibuat menggunakan mesin memakai cukai seolah produksi buatan tangan. Padahal, dua cukai tersebut memiliki nilai yang berbeda.

“Jadi, ada yang membeli cukai lebih rendah. Itu lebih banyak dibandingkan dengan cukai yang lebih tinggi harganya, seperti itu, sehingga negara dirugikan,” katanya.

KPK Tangkap 17 Orang, 6 jadi Tersangka

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. 

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

Pada 26 Februari 2026, KPK mengumumkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru kasus tersebut.

Pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan mendalami dugaan korupsi lain pada Ditjen Bea Cukai, yakni pengurusan cukai. (*) 

Sumber: Liputan6.com

Wawako Maigus Nasir Membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG

Wawako Maigus Nasir Membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG

BentengSumbar On Jumat, Februari 27, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang,Aia Pacah, Jumat (27/2/2026). 

Wawako menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menyebutkan, dari hasil pembahasan ditemukan beberapa catatan penting yang perlu segera mendapat perhatian.

Salah satu poin utama adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki sertifikat higienis. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar standar keamanan dan kelayakan dapur tetap terjaga.

“Dari evaluasi hari ini ada beberapa catatan. Yang pertama, masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat higienisnya. Tentu ini perlu penegasan. Namun yang menjadi persoalan, kewenangan sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional. Pemerintah Kota Padang mengimbau agar Badan Gizi Nasional memberikan penegasan yang lebih kuat terkait pemenuhan seluruh persyaratan dapur SPPG, sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan, tanggung jawabnya jelas dan tidak menimbulkan polemik," imbuhnya. 

Selain persoalan sertifikasi, Maigus Nasir juga menyoroti masih lemahnya keterbukaan informasi dari pihak SPPG kepada pemerintah daerah. Padahal menurutnya, transparansi sangat penting agar pemerintah dapat menyampaikan perkembangan program secara utuh kepada masyarakat. “Ke depan, keterbukaan ini perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan, supaya apa yang dilakukan SPPG bisa kita komunikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski terdapat sejumlah catatan, Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap mendukung penuh Program MBG sebagai program strategis nasional. Ia berharap pelaksanaannya semakin baik dan tidak tercederai oleh hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dicegah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa manfaat MBG tidak hanya sebatas pemenuhan gizi dan protein bagi anak-anak, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. “Kita tidak hanya melihat makanan bergizi ini sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Harapan kita, program ini juga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi UMKM lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok,” tutupnya. (*)

Wako Fadly Amran Melakukan Rakor dengan Kepala Dispora Sumbar

Wako Fadly Amran Melakukan Rakor dengan Kepala Dispora Sumbar

BentengSumbar On Jumat, Februari 27, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dispora Sumbar, Mahdianur Musa. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mahdianur Musa, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (27/2/2026).

Fokus pertemuan tersebut adalah membahas kesiapan Kota Padang sebagai bagian dari tuan rumah bersama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar XVI yang dijadwalkan berlangsung 2-14 Oktober 2026.

Fadly Amran menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang berkomitmen menyukseskan Porprov Sumbar XVI 2026. Sebagai salah satu tuan rumah bersama, Kota Padang siap untuk menggelar sejumlah venue cabang olahraga.

Ia mengungkapkan, berbagai aspek penting tengah dipersiapkan secara intensif, mulai dari pengalokasian anggaran, penyediaan sarana dan prasarana cabang olahraga, hingga kesiapan akomodasi bagi kontingen, serta penguatan koordinasi lintas daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan. "Porprov bukan sekadar kompetisi olahraga antar daerah, tetapi juga momentum untuk mendorong ekonomi dan pariwisata. Kami mendukung penuh karena ajang ini penting dalam pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Kota Padang menyampaikan target Kota Padang pada Porprov Sumbar XVI 2026. “Target kita jelas, selain sukses sebagai tuan rumah, Kota Padang harus mampu mempertahankan gelar juara umum pada Porprov Sumbar XVI 2026. Hal ini sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara yang terus kita dorong,” pungkas Fadly Amran.

Kepala Dispora Sumbar, Mahdianur Musa, menyampaikan bahwa Porprov Sumbar XVI 2026 akan mempertandingkan 51 cabang olahraga dengan konsep tuan rumah bersama yang melibatkan 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Diantaranya sebutnya, Kota Padang, Sawahlunto, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, dan Solok. Selain itu, juga melibatkan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Kami sangat berharap seluruh daerah yang menjadi bagian dari tuan rumah bersama dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga pelaksanaan event ini berjalan dengan sukses dan berdampak positif bagi kita semua,” harap Mahdianur.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Padang turut didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Padang, Corri Saidan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Budi Payan, serta Camat Padang Barat, Pagara. (*)

Antisipasi Kemacetan saat Masa Libur Lebaran, Gubernur Turun Langsung Cek Kesiapan Jalur Alternatif

Antisipasi Kemacetan saat Masa Libur Lebaran, Gubernur Turun Langsung Cek Kesiapan Jalur Alternatif

BentengSumbar On Jumat, Februari 27, 2026

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau kondisi ruas jalan Malalak dan Lembah Anai.

BENTENGSUMBAR.COM - Adanya potensi kemacetan panjang saat arus mudik Lebaran 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Guna memastikan jalur alternatif benar-benar siap untuk dilalui, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau kondisi ruas jalan Malalak dan Lembah Anai.

Peninjauan tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Gubernur mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 bersama Menteri Perhubungan. Dari ruang rapat, rombongan langsung bergerak ke lapangan. “Sebagaimana kita ketahui, jalur Sitinjau Lauik sudah padat setiap hari, ditambah lagi adanya pekerjaan flyover. Maka jalur alternatif harus kita persiapkan dari sekarang,” tegas Mahyeldi di sela peninjauan di Malalak, Kabupaten Agam, Kamis (26/2/2026).

Ia menekankan, lonjakan pemudik tahun ini diperkirakan meningkat seiring terjadinya bencana di sejumlah daerah di Sumbar pada akhir November tahun lalu. Artinya, beban kendaraan akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sementara kapasitas jalur belum sepenuhnya pulih. Ia menyebutkan, beberapa ruas jalan masih dalam tahap perbaikan pascabencana, termasuk kawasan Lembah Anai dan Malalak. Karena itu, pemantauan progres perlu terus dilakukan agar dapat disusun mekanisme lalu lintas yang tepat sebelum masa puncak arus mudik.

Di jalur Malalak, Gubernur melihat langsung progres perbaikan jalan yang disiapkan sebagai opsi pengurai kepadatan Padang–Bukittinggi. Meski menunjukkan perkembangan signifikan, menurutnya, jalur ini masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dan untuk sementara hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dan mobil pribadi. “Kita akan optimalkan jalur yang ada agar masyarakat punya pilihan ketika jaur utama padat. Tapi tetap, dengan mengedepankan prinsip keselamatan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk ruas Lembah Anai, Pemprov berharap PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku pelaksana bisa mempercepat penanganan. Sehingga pada H-7 Lebaran, ruas jalan Lembah Anai sudah dapat difungsikan 24 jam. "Sebab, Jalur ini akan menjadi salah satu kunci distribusi arus kendaraan agar tidak seluruhnya bertumpu di jalur sitinjau lauik," ujar Gubernur. Selain kesiapan fisik jalan, Pemprov juga akan menambah posko pengamanan di titik rawan guna mempercepat respons jika terjadi gangguan lalu lintas maupun potensi bencana.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Dedi Diantolani menjelaskan bahwa skema pengaturan lalu lintas akan diterapkan secara ketat, termasuk sistem satu arah (one way) berbasis waktu. “Direncanakan sistem one way berbasis waktu yang akan diterapkan, Pukul 10.00–14.00 WIB untuk arah Padang–Bukittinggi dan pukul 14.00–18.00 WIB untuk arah Bukittinggi–Padang. Ini rencana kita untuk mengurai kepadatan pada jam puncak. Keputusan finalnya nanti, setelah kita rapat dan bahas bersama seluruh pihak terkait termasuk pihak kepolisian,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan agar mobilitas kendaraan lebih aman dan tertib. Langkah cepat dari rapat ke lapangan ini menjadi pesan tegas bahwa Pemprov Sumbar tidak ingin kecolongan menghadapi mudik 2026. Jalur diperiksa, alternatif disiapkan, dan pengamanan akan diperkuat, demi memastikan lalu lintas kendaraan selama masa libur Lebaran 2026 di Sumbar berjalan aman dan lancar. (adpsb/rmz/bud)

Prof. Zudan: Profil Kompetensi ASN Nasional Fondasi Sistem Merit Berbasis Data

Prof. Zudan: Profil Kompetensi ASN Nasional Fondasi Sistem Merit Berbasis Data

BentengSumbar On Jumat, Februari 27, 2026

Pemetaan potensi dan kompetensi terhadap 5.616 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut RI). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi terhadap 5.616 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut RI) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 24 s.d 27 Februari 2026 mendatang, Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan proses ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem manajemen talenta ASN secara nasional, dan secara khusus meningkatkan kualitas kepemimpinan di sektor kehutanan.

Sebagai instansi pembina manajemen ASN, Prof. Zudan, sampaikan bahwa BKN memiliki tanggung jawab memastikan sistem merit berjalan secara konsisten dan berbasis data. Salah satu instrumen kuncinya adalah pemetaan potensi dan kompetensi melalui _Computer Assisted Competency Test_ (CACT). 

“Pemetaan ini tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi membangun database profil kompetensi ASN yang terukur dan terstandar. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan suksesi, promosi, dan rotasi, serta pengembangan kompetensi pegawai,” tegasnya, Rabu (25/02/2026) di Jakarta.

Prof. Zudan sebelumnya juga menekankan bahwa pengelolaan ASN ke depan harus berbasis manajemen talenta yang objektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam CACT ini, menurutnya,  dirancang untuk mengukur aspek potensi, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural secara sistematis. 

Hasil pemetaan potensi dan kompetensi ASN, tambah Prof. Zudan, akan membantu instansi memahami karakteristik pegawai secara lebih komprehensif. Hal ini akan bermanfaat bagi instansi karena pengembangan kompetensi dapat disusun secara tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Prof. Zudan juga memastikan bahwa pelaksanaan CACT dilakukan dengan standar yang sama di seluruh titik lokasi guna menjaga validitas dan reliabilitas hasil. Ia menegaskan bahwa pemetaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi sehingga berdampak pada Asta Cita Presiden, dan visi-misi kepala daerah.

Pelaksanaan CACT ini sendiri dijadwalkan berlangsung di 38 titik lokasi, meliputi Kantor Pusat, seluruh Kantor Regional dan UPT BKN, serta tiga lokasi mandiri. Tercatat sebanyak 5.616 pegawai ASN Kemenhut akan mengikuti proses pemetaan potensi dan kompetensi tersebut. (*)