HEADLINE
Gerindra Soroti Usulan KPK Terkait Syarat Kaderisasi Calon Presiden    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Gerindra Soroti Usulan KPK Terkait Syarat Kaderisasi Calon Presiden
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Angga Putra Fidrian menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait syarat kaderisasi bagi calon presiden pada Kamis (23/4/2026). (Foto: Kolase By). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Angga Putra Fidrian menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait syarat kaderisasi bagi calon presiden pada Kamis (23/4/2026). 

Angga menegaskan bahwa demokrasi harus tetap memberikan ruang bagi pemuda terbaik bangsa dari berbagai latar belakang.

Sikap partai ini muncul di tengah posisi Gerakan Rakyat yang berupaya memajukan Anies Baswedan sebagai calon pemimpin nasional. 

Dilansir dari Nasional, Angga menekankan peran partai politik sebagai gerbang utama tanpa harus menutup potensi kepemimpinan luar.

"Partai sebagai pintu masuk, tapi tidak boleh membatasi kesempatan anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional," ujar Angga, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

Pihaknya menilai fokus utama seharusnya terletak pada transparansi proses rekrutmen dan penekanan terhadap tingginya biaya politik. 

Angga juga menyoroti perlunya perluasan ruang kaderisasi melalui sistem pemilu yang mendukung eksistensi partai-partai baru.

"Sistem pemilu juga harus memberikan ruang pada partai baru sehingga ruang kaderisasi politik juga menjadi lebih luas. Jangan sampai partai dibatasi dan dipersulit malah akan memperparah situasi politik kita," imbuh Angga, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

Sebelumnya, KPK melalui Direktorat Monitoring pada Kamis (23/4/2026) merekomendasikan penambahan klausul kaderisasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah tersebut menemukan belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi secara nasional.

"Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian laporan Direktorat Monitoring KPK. (*) 

Feri Amsari Dipolisikan, Pangi Syarwi Chaniago: Negara Demokrasi 'Dewanya' Itu Kebebasan    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Feri Amsari Dipolisikan, Pangi Syarwi Chaniago: Negara Demokrasi 'Dewanya' Itu Kebebasan
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. (Foto/Net). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. 

Hal itu dia sampaikan merespons dipolisikannya Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara. 

"Di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling ‘dewanya’ itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu—kebebasan berekspresi, berpendapat— freedom of speech, freedom of expression itu menjadi tulang punggung, backbone di dalam konteks negara demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi iNewsTV, Kamis (23/4/2026). 

Ia menjelaskan kebebasan berekspresi mulai menurun sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu dengan terbitnya UU ITE.

"Yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik," tegas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Itho Simamora mengatakan, laporan terhadap Feri lantaran sudah menyinggung masyarakat.

"Karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat, yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu," kata Itho dalam program Interupsi bertajuk 'Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi?' di iNews TV, Kamis (23/4/2026). 

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan dampak-dampak positif kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menilai apa yang disampaikan Feri bukanlah kritik.

"Ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan, pembohongan publik, dan hoaks," ujar Itho. (*) 

Khalid Basalamah Ngaku Sudah Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Khalid Basalamah Ngaku Sudah Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK
Pendakwah Khalid Basalamah mengaku telah mengembalikan uang senilai Rp8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  (Foto/Net). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pendakwah Khalid Basalamah mengaku telah mengembalikan uang senilai Rp8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu ditegaskan merupakan pengembalian dari PT Muhibah yang diserahkan ke dirinya.

Hal itu diungkapkan Khalid usai diperiksa sebagai saksi kasus kuota haji selama 3 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 23 April 2026.

"Jadi, PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp8,4 M, kan gitu. Iya, dikembalikan," kata Khalid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam, 23 April 2026.

Khalid mengaku, saat dikembalikan uang Rp8,4 miliar oleh PT Muhibah, dirinya tidak diberitahu asal usul uang dimaksud.

"Pada saat kita dikembalikan, kami gak disampaikan itu uang apa. Uangnya dikasih saja. Nah, waktu dipanggil sama KPK, KPK mengatakan 'Ustaz, ada uang dari visa itu?' Saya bilang, iya ada. 'Ustaz, harus kembalikan', baik kita kembalikan. Jadi, uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah, terus kami nggak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi, sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban," tegasnya.

Khalid pun menceritakan detik-detik pengembalian uang tersebut. Diungkapkannya, bahwa pihak Muhibah meminta tidak ada dokumentasi saat pengembalian uang tersebut.

"Sudah ditanya. Mereka datang kepada staf kami namanya Ari, Mas Ari ini manajernya PT Zahra. Kemudian dia hanya mengembalikan, dan mereka minta nggak boleh ada kamera, nggak boleh ada apa, tiba-tiba dikasih di satu tempat di musala. Kemudian manajer ini memberikan pada kami ada uang dikembalikan. Jadi saya pun tidak tahu itu uang apa," ungkapnya.

Namun demikian, Khalid mengaku tidak ingat waktu kapan uang tersebut diserahkan PT Muhibah kepada dirinya.

"Waduh, jangan ditanya masalah tanggal, saya tidak bisa ingat itu ya. Ya seingat saya sekitar Rp8 M lebih," terangnya.

Ia pun mengingatkan wartawan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

"Saksi loh ya. Jangan sampai dibolak-balikkan faktanya. Saya sebagai saksi, bukan tersangka. Hati-hati, karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat loh. Saya dipanggil sebagai saksi, dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya, nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan? Nah seperti itu. Jadi penting digarisbawahi," pungkas Khalid. (*) 

Sumber: RMOL

Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu Diusulkan Berlaku hingga DPRD    
Jumat, April 24, 2026

On Jumat, April 24, 2026

Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu Diusulkan Berlaku hingga DPRD
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar wacana perubahan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu ikut berlaku hingga DPRD provinsi dan kabupaten kota. (Foto: tangkapan layar Instagram ahmaddolikurnia). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar wacana perubahan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu ikut berlaku hingga DPRD provinsi dan kabupaten kota.

Namun, kata Doli, besarannya harus berbeda untuk setiap level. Misalnya, dia yang mengusulkan perubahan ambang batas menjadi 4-6 persen di tingkat nasional, di provinsi dan kabupaten kota masing-masing 4 dan 3 persen.

"Dalam upaya mencari titik equilibrium antar dua unsur tersebut, saya menilai angka 4-6 persen adalah angka yang ideal," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (22/4).

"Dengan catatan PT diberlakukan bukan hanya untuk DPR RI, tetapi juga diberlakukan terhadap DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berjenjang. Misalnya 5,4,3; 5 persen untuk DPR RI, 4 persen untuk DPRD Provinsi dan 3 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Saat ini, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold hanya berlaku untuk DPR RI. Sedangkan, untuk level DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, berlaku gabungan fraksi.

Dalam ketentuan itu, partai yang jumlah kursinya tak bisa memenuhi semua alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi, bisa bergabung dengan partai yang jumlah kursinya lebih besar atau membentuk fraksi gabungan.

Menurut Doli, penentuan ambang batas parlemen harus mempertimbangkan dua aspek yakni, aspek representatif dan pemerintahan. Aspek pertama memungkinkan partai harus mewakili suara rakyat.

Namun, sisi lain, sistem pengambilan keputusan lewat parlemen harus tetap efektif agar pemerintahan berjalan dengan baik.

"Apalagi sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, di mana memang harus didukung oleh sistem parlemen yang multi partai sederhana," kata Doli.

10 isu perubahan

Doli sebelumnya mengungkap ada 10 isu perubahan dalam RUU pemilu, yang sebagian di antaranya merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjabarkan, 10 poin perubahan tersebut yakni, pertama sistem pemilu legislatif. RUU Pemilu akan kembali membuka wacana perubahan sistem pemilu, apakah tetap proporsional terbuka, tertutup, atau bahkan campuran.

Kedua, wacana perubahan ambang batas parlemen. Ketiga, wacana perubahan ambang batas presiden, yang keduanya didasarkan pada putusan MK. Hingga saat ini, kata Doli, sejumlah fraksi belum satu suara soal perubahan ambang batas parlemen, meski untuk ambang batas presiden MK meminta dihapuskan.

Keempat, wacana perubahan jumlah kursi per daerah pemilihan (dapil). Kelima, sistem konversi suara menjadi kursi di DPR. 

Keenam, isu pemisahan antara pemilu lokal dan nasional merujuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Ketujuh, wacana perbaikan sistem untuk menekan praktik money politic hingga vote buying.

Kedelapan, digitalisasi dalam setiap tahapan pemilu. Kesembilan, wacana perubahan lembaga penyelenggara pemilu yang selama ini, kata Doli, kerap dikritik soal profesionalitas dan integritasnya.

Dan terakhir menyangkut penyelesaian sengketa pemilu. Sejak lama, dia mengaku terus mendorong pembentukan lembaga peradilan khusus untuk penyelesaian pemilu.

"Nah itu beberapa atau 10 isu, 5 kontemporer 5 klasik yang pasti akan kita bahas dalam pembahasan undang-undang pemilu," ujar Doli. (*) 

Kodaeral II Padang Panen Raya Ikan Nila di Desa Kampung Kandang    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Kodaeral II Padang Panen Raya Ikan Nila di Desa Kampung Kandang
Kodaeral II Padang melaksanakan bakti kesehatan, penanaman bibit pepaya dan panen raya 1,5 ton ikan nila. (Foto: Diskominfo). 

BENTWNGSUMBAR.COM
- Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional 2026, Komando Daerah (Kodaeral) II Padang melaksanakan bakti kesehatan, penanaman bibit pepaya dan panen raya 1,5 ton ikan nila serta penebaran 5 ribu bibit ikan nila di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, Kamis (23/4/2026).

Komandan Kodaeral II Padang, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung mengatakan bahwa kegiatan ketahanan pangan dan bakti kesehatan merupakan program unggulan pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto salah satunya dalam penyedian protein dengan sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas ketahanan pangan diwilayah kerja Kodaeral II Padang.

Ia menjelaskan  ketahanan pangan dan bakti kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya dalam pemenuhan gizi pangan bagi masyarakat.

“Kegiatan panen ikan nila, penanaman bibit pepaya dan bakti kesehatan tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan kemanunggalan, mengatasi kesulitan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan pangan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya diwilayah kerja Kodaeral II Padang”, pungkasnya.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyebutkan Program Ketahanan Pangan Nasional bukan hanya tentang ketersediaan beras, tetapi tentang memastikan setiap keluarga mampu mengakses pangan yang sehat dan bergizi.

“Kegiatan ketahanan pangan dan bakti kesehatan yang meliputi penanaman bibit pepaya, panen raya dan penebaran bibit ikan nila serta bakti kesehatan (pengobatan gratis), merupakan bentuk nyata Kodaeral II Padang dalam memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Diketahui, panen raya ikan nila hari ini sebanyak 1, 5 ton, penebaran 5 ribu ekor bibit ikan nila dan penanam bibit pepaya sebanyak 200 batang dengan luas lahan lebih kurang 1/2 hektar. 

Sebelumnya, Kodaeral II Padang sudah melakukan penebaran 10 ribu benih ikan nila pada bulan September 2025 tahun lalu di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur. (R/at)

GOW Kota Pariaman Gelar Seminar "Perempuan Cerdas dan Berkarakter"    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

GOW Kota Pariaman Gelar Seminar "Perempuan Cerdas dan Berkarakter"
GOW Kota Pariaman menggelar  Seminar dan Parade Busana Kebaya Tradisional Klasik dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026.(Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pariaman menggelar  Seminar dan Parade Busana Kebaya Tradisional Klasik dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026. 

Kegiatan yang mengusung tema "Menjadi Perempuan Cerdas dan Berkarakter" ini dibuka  Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi di aula Balaikota Pariaman (23/4).

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi dalam sambutannya memberikan apresiasi  kepada GOW Kota Pariaman yang telah menginisiasi kegiatan ini. 

Ia menegaskan bahwa di era digital saat ini, peran perempuan telah bertransformasi secara luar biasa. 

Sosok-sosok Kartini modern yang tidak hanya menjadi pilar keluarga, tetapi juga penggerak ekonomi, pemimpin di pemerintahan, dan inovator di berbagai bidang.

“Peringatan hari Kartini tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan tantangan zaman, yakni "Menjadi Perempuan Cerdas dan Berkarakter". Sebagaimana yang sering kita dengar, perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya (madrasatul ula). Oleh karena itu, kecerdasan dan karakter yang kuat adalah modal utama bagi perempuan untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, “ ujarnya.

Pada momentum Hari Kartini tahun 2026, Pemerintah Kota Pariaman berharap kepada seluruh Kartini di Kota Pariaman, jangan pernah berhenti belajar karena perempuan harus kreatif, inovatif, dan mandiri secara intelektual. 

Tidak hanya itu, organisasi wanita di bawah naungan GOW hendaknya bersinergi dengan Pemko untuk mengentaskan permasalahan sosial di Kota Pariaman serta keaktifan dan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi kreatif guna meningkatkan martabat dan kesejahteraan keluarga.

Ketua GOW Kota Pariaman, Ny. Dina Mulyadi, dalam sambutannya mengatakan  peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremonial, melainkan momen pengingat bagi perempuan untuk terus berdaya di era digital.

"Tugas kita saat ini adalah meneruskan paradigma Kartini secara riil melalui program kerja nyata. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai 'tiang rumah tangga', tetapi juga sebagai pilar kemajuan bangsa. Kita harus saling mengingatkan bahwa perempuan cerdas harus mampu memfilter informasi (literasi digital) dan menjadi teladan bagi keluarga serta lingkungan sekitar," ujarnya.

Selain seminar, acara juga dimeriahkan dengan Parade Busana Kebaya Tradisional Klasik. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat identitas perempuan Indonesia yang anggun namun tetap kuat dan berkarakter.

“Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan melangkah maju. Seperti pesan Kartini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. Mari kita terus bersinergi untuk mengentaskan permasalahan sosial di Kota Pariaman, mulai dari isu stunting hingga pemberdayaan ekonomi kreatif, “ tutupnya.(wi/at)

Dunia Kerja Tak Hanya Lihat Ijazah, tapi juga Kompetensi    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Dunia Kerja Tak Hanya Lihat Ijazah, tapi juga Kompetensi
Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Foto: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar Afriansyah Noor saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” ucapnya. (Aditya)

CPAP 2026-2030: Komitmen Indonesia-Unicef Dukung Pemenuhan Hak Anak    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

CPAP 2026-2030: Komitmen Indonesia-Unicef Dukung Pemenuhan Hak Anak
Pemerintah Indonesia dan UNICEF meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Periode 2026–2030.(Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Indonesia dan UNICEF meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Periode 2026–2030, mengawali rencana kerja strategis bersama dalam upaya mempercepat pemenuhan hak anak di Indonesia. Kerja sama strategis Indonesia dengan UNICEF ini telah terjalin sejak 1966.

CPAP 2026-2030 menegaskan komitmen bersama dalam mendukung prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan anak. 

Tercatat, total anggaran untuk periode ini sekitar USD131 juta, dan akan dimanfaatkan bagi jutaan anak di seluruh Indonesia melalui perluasan akses layanan esensial berkualitas dan penguatan sistem nasional.

“Tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal. No child left behind menjadi prinsip dalam memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai bagian dari warga dunia, indikator Indeks Modal Manusia Indonesia juga harus kita bangun dengan dukungan dari UNICEF. Terima kasih kepada UNICEF yang telah menyiapkan Country Programme Action Plan 2026-2030. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam membangun generasi Indonesia Emas 2045, dimulai dari hari ini sebagai investasi untuk 100 tahun Indonesia Merdeka,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (23/4).

Rencana kerja dalam dokumen kerja sama ini telah diselaraskan dengan prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026–2030.

Pelaksanaan CPAP 2026–2030 yang dilaksanakan pada Senin, fokus pada enam pilar utama, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, aksi iklim dan lingkungan, air–sanitasi–higiene (WASH), serta perlindungan anak dan kebijakan sosial. 

Strategi lintas sektor akan berfokus pada pengembangan solusi inovatif dan transformasi digital, promosi kesetaraan gender, penguatan ketahanan terhadap dampak iklim dan bencana, serta peningkatan inklusi bagi anak penyandang disabilitas.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri akan mengoordinasikan lintas kementerian/lembaga di tingkat nasional, serta pemerintah daerah dalam perumusan strategi kerja tahunan bersama UNICEF. 

Monitoring dan pengendalian juga dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan, serta ketercapaian target kerja sama.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik turut menyatakan, “Pelaksanaan program kerja sama ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam mempercepat pencapaian target pembangunan SDM nasional dan daerah. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menciptakan model praktik baik yang dapat direplikasi secara luas ke daerah lainnya di Indonesia. 

Pemerintah daerah juga berperan penting untuk mengintegrasikan program kerja sama yang telah terbukti berhasil ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD). 

Kemendagri akan terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan program kerja sama di daerah tetap sesuai koridor yang ditetapkan dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional”.

Di tingkat nasional, UNICEF akan bekerja sama dengan K/L untuk mendukung perumusan konsep kebijakan dan regulasi, sekaligus memperkuat sistem pelaksanaan program secara menyeluruh di seluruh wilayah. 

Sementara itu, di tingkat daerah, UNICEF akan bekerja bersama pemerintah provinsi prioritas dan kabupaten di wilayahnya untuk memperkuat kapasitas daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan berkualitas bagi anak.

Provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Sumatera Utara.

“UNICEF telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 75 tahun dan kami merasa terhormat dapat mendampingi Pemerintah Indonesia serta masyarakat selama beberapa dekade dalam memajukan hak anak. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan hak anak. CPAP 2026–2030 berfokus pada tantangan yang masih dihadapi serta isu-isu baru yang berkembang terkait anak, dan akan berkontribusi pada prioritas nasional serta visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat kemitraan jangka panjang ini, kita dapat mewujudkan masa depan di mana setiap anak tumbuh sehat, berpendidikan, terlindungi, serta bebas dari kemiskinan dan kekerasan,” urai Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman.

Acara ini turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Kepala BPS, Kepala BGN, pimpinan daerah, perwakilan anak dan pemuda, serta mitra internasional dan swasta.

Keterlibatan berbagai pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan anak. (Husnie)

Hadiri Forum Strategis Sumut 2027, Direktur UT Medan Dorong Sinergi Pembangunan SDM Berbasis Pendidikan Terbuka    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Hadiri Forum Strategis Sumut 2027, Direktur UT Medan Dorong Sinergi Pembangunan SDM Berbasis Pendidikan Terbuka
Universitas Terbuka (UT) Medan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Medan. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Universitas Terbuka (UT) Medan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Medan. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur UT Medan, Yasir Raidy, serta dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus.

Kehadiran jajaran pimpinan UT Medan dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen Universitas Terbuka dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Melalui sistem pendidikan tinggi yang terbuka, inklusif, dan fleksibel, UT terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kelompok pekerja yang membutuhkan model pembelajaran adaptif.

Musrenbang Sumut 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan ekonomi daerah, percepatan transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan itu, Yasir Raidy menyampaikan kesiapan UT Medan untuk berperan aktif mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia menegaskan bahwa UT memiliki keunggulan dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang fleksibel, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja maupun yang berada di daerah dengan akses pendidikan terbatas.

“UT hadir sebagai solusi pendidikan tinggi berbasis teknologi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya di Meda, Rabu (22/04).

Selain itu, UT Medan juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui partisipasi dalam Musrenbang ini, UT Medan berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. (Husnie)

59 JCH Sawahlunto Siap Berangkat ke Tanah Suci, Masuk Kloter 12 dan 14    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto, Dafrizon,
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto, Dafrizon, dalam kegiatan bersama pengurus dan jamaah haji Sawahlunto (23/4/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebanyak 59 orang Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Sawahlunto dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah pada musim haji tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto, Dafrizon, di Sawahlunto, Kamis (23/4/2026).

Dafrizon menjelaskan, para jemaah akan diberangkatkan pada 7 Mei 2026 melalui Embarkasi Padang dan tergabung dalam Kloter 12 gelombang kedua, bersama jemaah dari Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Jemaah Sawahlunto yang tergabung dalam Kloter 12 akan diberangkatkan dari Embarkasi Padang pada pukul 15.10 WIB. Sebelumnya, pada 6 Mei 2026 pukul 06.00 WIB, seluruh jemaah termasuk cadangan sudah harus masuk Asrama Haji,” jelasnya.

Sementara itu, prosesi pelepasan secara resmi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto akan dilaksanakan pada Kamis, 30 April 2026, bertempat di Masjid Agung Nurul Islam Kota Sawahlunto.

Lebih lanjut, Dafrizon merinci bahwa total 59 JCH tersebut terbagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni:

- Kloter 12 sebanyak 55 jemaah utama
- Kloter 14 sebanyak 4 jemaah cadangan

Seluruh jemaah, kata dia, telah mendapatkan pembekalan berupa bimbingan manasik haji, baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah.

Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. (*) 

Pewarta: Marjafri

Dari Tes Kehamilan Positif ke Meja Operasi: Siswi SLTP Talawi Mengalami Tekanan Psikologis akibat Perbedaan Hasil Pemeriksaan Medis    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Dari Tes Kehamilan Positif ke Meja Operasi: Siswi SLTP Talawi Mengalami Tekanan Psikologis akibat Perbedaan Hasil Pemeriksaan Medis
Seorang siswi kelas III SLTP di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, sempat dinyatakan “positif hamil” berdasarkan pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan. (Latar ilustrasi rekayasa AI, depan foto Tespack kadaluarsa EXP MARET 2026-Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Seorang siswi kelas III SLTP di Kecamatan Talawi, Sawahlunto, sempat dinyatakan “positif hamil” berdasarkan pemeriksaan awal di fasilitas kesehatan, sebelum hasil laboratorium rumah sakit membalik seluruh kesimpulan itu, tidak ada kehamilan, melainkan usus buntu akut yang harus dioperasi. 

Di antara dua hasil medis yang saling bertolak belakang itu, keluarga menyebut kabar awal sudah lebih dulu menyebar dan meninggalkan tekanan psikologis pada anak berusia 15 tahun tersebut sebelum diagnosis akhir ditegakkan secara medis.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, awak media melakukan penelusuran pada Rabu, 22 April 2026, dengan mendatangi rumah keluarga di Talawi. 

Konfirmasi lanjutan dilakukan kepada pihak Puskesmas Talawi pada Kamis, 23 April 2026.

Siswi tersebut adalah "NA" panggilan kesayangan "O" (15), pelajar sebuah SMP Negeri di Talawi.

Nyeri yang Tak Pernah Sembuh Selama Dua Tahun

Keluhan bermula jauh sebelum peristiwa April 2026. Menurut keluarga, "NA" sudah dua tahun mengalami nyeri perut kanan yang datang dan pergi.

“Kadang sembuh, kadang kambuh lagi,” kata ayahnya, IS (40).

Namun pada awal April 2026, rasa sakit itu tidak lagi mereda.

Pada 4 April 2026, "NA" dibawa ke Puskesmas Talawi oleh "SHS" (34), didampingi adik sepupunya "WV" (31), dalam kondisi menahan nyeri yang semakin parah.

Di Ruang Pemeriksaan: Urine, Tespack, dan USG

Menurut keterangan keluarga, setibanya di Puskesmas, "NA" diminta duduk di tempat tidur dan diminta memberikan sampel urine tanpa pemeriksaan lain terlebih dahulu.

Tak lama kemudian, petugas kembali dan menyodorkan tespack kepada "SHS" dengan hasil positif hamil.

"Pemeriksaan dilanjutkan dengan USG oleh dr. Teguh. Dari hasil tersebut, menurut keterangan keluarga, dokter menunjuk bagian yang disebut sebagai 'kantong' yang terlihat berisi. Meski sempat muncul penyebutan istilah organ tertentu dalam komunikasi awal keluarga, namun dalam klarifikasi lanjutan, pihak keluarga hanya menekankan bahwa visual 'kantong' yang berisi itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai indikasi kehamilan."

Dokter kemudian bertanya:
“Kapan terakhir dia haid?”

"SHS" menjawab:
“Baru siap haid.”

Ketika ditanya lebih lanjut, "SHS" menyampaikan: “Kenapa begitu, Pak?”

Menurut keterangan keluarga, dr. Teguh menjawab: “Karena berisi, dia hamil.”

Tangis, Penolakan, dan Ucapan “Mengaku Sajalah”

Mendengar penjelasan tersebut, "NA" menangis dan menjerit, berulang kali menyatakan bahwa ia tidak pernah berbuat tidak senonoh.

Namun menurut keterangan keluarga, seorang bidan kemudian berkata:
“Jangan menangis, mengaku sajalah.”

"SHS" menolak keras dan menyatakan mengenal keseharian anaknya:
“Tidak mungkin "NA" berbuat begitu.”

Meski demikian, menurut keluarga, dokter dan bidan tetap menyampaikan bahwa "NA" positif hamil, serta menyarankan pemeriksaan lanjutan ke Batusangkar: “Jika tidak percaya, bawalah anak ini ke Batusangkar supaya lebih yakin.”

"NA" kemudian diberi Paracetamol satu butir. Saat "SHS" menanyakan alasan pemberian obat tersebut, dijelaskan bahwa itu obat bagi wanita hamil yang sakit. "NA" kemudian diminta pulang, sambil kembali disarankan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Ucapan bidan, sebagaimana dituturkan keluarga:
“Baoklah ka Batusangka kok indak picayo, supayo labiah yakin, beko jan disangko kecek kami sajo.”
(Bawalah ke Batusangkar kalau tidak percaya, supaya lebih yakin, nanti jangan dianggap hanya kata kami saja.)

Fakta yang Baru Diketahui: Alat Tes Kedaluwarsa

Setelah kembali ke rumah, keluarga memeriksa alat tes kehamilan yang digunakan.

Tercatat masa kedaluwarsa: Maret 2026, sementara pemeriksaan dilakukan pada 4 April 2026.

---

Klarifikasi Puskesmas: Tidak Ada Diagnosis Kehamilan

Puskesmas Talawi menegaskan bahwa tidak ada penetapan diagnosis kehamilan pada pasien.

Menurut dr. Teguh, hasil tes urine memang menunjukkan positif, namun merupakan bagian dari skrining awal.

USG disebut menunjukkan rahim kosong dan tidak ditemukan tanda kehamilan.

Karena terdapat perbedaan hasil pemeriksaan, pasien dirujuk ke dokter spesialis di Batusangkar.

Kepala Puskesmas Talawi, dr. Ari Sekartini, juga menyampaikan bahwa hasil positif pada tes urine dapat dipengaruhi faktor hormonal di luar kehamilan.

---

Hasil Rumah Sakit: Diagnosis Berbeda

Pada hari yang sama, "NA" dibawa ke Rumah Sakit Sayang Ibu, Batusangkar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urinalisis tertanggal 04 April 2026:

“Tes kehamilan menunjukkan hasil negatif.”

Hasil tersebut ditandatangani oleh Dr. dr. Dwi Yulita, Sp.PK, yang menyatakan tidak ditemukan indikasi kehamilan secara laboratoris.

Pemeriksaan lanjutan di RSIA Sayang Ibu Batusangkar kemudian menetapkan diagnosis usus buntu akut, dan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar.

Di rumah sakit tersebut, hasil pemeriksaan kembali menunjukkan tidak adanya kehamilan, melainkan usus buntu akut dengan kadar leukosit mencapai 15.000.

Pasien kemudian menjalani tindakan operasi pada Senin, 6 April 2026.

Penyebaran Informasi di Lingkungan Sekolah

Persoalan tak hanya sampai disana tapi informasi bahwa Novi Hamil dan Di Aborsi ke Rumah sakit di Batusangkar kemudian menyrbar di tengah masyarakat dan lingkungan tempat Novi bersekolah.

Dalam pertemuan internal sekolah pada Kamis, 16 April 2026, saat membahas ketidakhadiran "NA" pasca operasi, seorang staf tata usaha bernama "P" disebut menyampaikan informasi terkait dugaan kondisi yang sebelumnya beredar.

Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh kepala sekolah dan sejumlah guru.

Menurut keluarga, "IS" memperoleh informasi melalui wali kelas saat melakukan klarifikasi terkait kabar yang beredar.

Pihak keluarga kemudian mendatangi sekolah dan menanyakan sumber informasi tersebut kepada "P".

Saat ditanya, menurut keterangan keluarga, "P" tidak menyebutkan sumber awal informasi.

"SHS" menyampaikan keberatan dan meminta kejelasan atas informasi tersebut.

Pihak keluarga juga menyebut "P" menyampaikan akan memberikan penjelasan melalui WhatsApp, namun menurut keluarga, pesan tersebut tidak dibalas.

---

Dampak pada Anak

Sejak kembali ke sekolah, keluarga menyebut "NA" menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia beberapa kali menangis, dan cenderung menghindari percakapan ketika kabar tentang dirinya dibahas di lingkungan sekitar.

Di rumah, keluarga menyebut "NA" masih kerap menunjukkan rasa tidak nyaman ketika namanya disebut dalam percakapan.
“O" ndak ado mode tu do Yah, malu "O" disabuik-sabuik urang.”

---

Catatan Penelusuran

Penelusuran dilakukan pada 22–23 April 2026, mencakup wawancara keluarga, dokumen medis, dan klarifikasi Puskesmas Talawi.

“Dalam kasus ini terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan “sebelum diagnosis ditegakkan secara medis di rumah sakit rujukan”. (*) 

Pewarta: Marjafri

Cahaya di Balik Jeruji: Semangat Warga Binaan Rutan Sawahlunto Belajar Mengaji hingga Lanjut Usia    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Cahaya di Balik Jeruji: Semangat Warga Binaan Rutan Sawahlunto Belajar Mengaji hingga Lanjut Usia
Bertempat di Masjid At-Taubah Rutan Sawahlunto pada pukul 09.00 WIB, kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan khusyuk. (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto terus memperkuat pembinaan spiritual bagi warga binaannya. 

Berkolaborasi dengan peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rutan Sawahlunto menggelar program pembinaan baca Al-Qur’an bertajuk “Mengaji Sepanjang Usia”, Kamis (23/4/2026).

Bertempat di Masjid At-Taubah Rutan Sawahlunto pada pukul 09.00 WIB, kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan khusyuk. 

Para warga binaan terlihat sungguh-sungguh mengikuti tahapan pembelajaran, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga pelafalan ayat suci secara benar.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan didampingi langsung oleh para peserta magang Kemenaker yang membimbing secara telaten. 

Program ini merangkul seluruh warga binaan, baik mereka yang baru memulai dari nol maupun yang sudah mampu membaca namun masih terbata-bata.

Untuk memastikan kelancaran program, staf pelayanan tahanan turut melakukan pendampingan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Arlen Gumanti Syam, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Rutan dalam memberikan bekal spiritual bagi warga binaan.

“Ini adalah kegiatan positif yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami berharap melalui program ini, warga binaan dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an serta memperkuat keimanan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya,” ujar Arlen.

Ia menambahkan, program ini juga menanamkan nilai moral bahwa belajar tidak mengenal batas usia. 

Al-Qur’an diharapkan menjadi pedoman hidup yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku para warga binaan.

Suasana kebersamaan begitu terasa melalui interaksi hangat antara pembimbing dan warga binaan. 

Kehadiran peserta magang Kemenaker disambut antusias, memberikan energi positif bagi mereka yang sedang menjalani masa pidana.

Melalui program “Mengaji Sepanjang Usia”, Rutan Kelas IIB Sawahlunto berupaya menjadikan masa tahanan sebagai momentum transformasi diri, agar setiap warga binaan memiliki pegangan spiritual yang kokoh saat kembali ke tengah masyarakat nantinya. (*) 

Pewarta: Marjafri

Sinyal Bupati: Perumda Bakal Dapat Tambahan Modal Seiring Kinerja Membaik    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Sinyal Bupati: Perumda Bakal Dapat Tambahan Modal Seiring Kinerja Membaik
Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (23/4/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, secara resmi melantik jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Solok Nan Indah periode 2026–2031. 

Acara berlangsung khidmat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (23/4/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Febri Fauzan kembali dipercaya untuk memimpin perusahaan daerah ini. 

Penunjukan kembali ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah daerah terhadap kapabilitasnya dalam menjaga kesinambungan tata kelola dan peningkatan layanan air minum bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Jefrizal, Asisten III Evanasri, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Solok, serta undangan lainnya.

Tantangan Besar di Balik Potensi Melimpah

Dalam sambutannya, Medison menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan titik tolak untuk evaluasi dan pembenahan menyeluruh. 

Ia menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, cakupan layanan air bersih di Kabupaten Solok baru mencapai sekitar 57 persen, atau belum menyentuh angka 60 persen.

“Ini menjadi tantangan berat bagi kita. Padahal, Kabupaten Solok memiliki potensi sumber air yang sangat besar sebagai daerah pegunungan. Kita punya danau, sungai, dan sumber air yang melimpah. Potensi ini harus dikelola secara profesional, terencana, dan berkesinambungan,” tegas Medison.

Selain rendahnya cakupan layanan, persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur jaringan yang sudah menua. 

Sebagian besar pipa yang terpasang telah berusia lebih dari 10 hingga 20 tahun, sehingga rawan kebocoran dan membutuhkan rehabilitasi serius.

“Jaringan yang dibangun rata-rata sudah tua. Ditambah lagi, dalam lima tahun terakhir belum ada penyertaan modal dari pemerintah daerah, sehingga perbaikan signifikan sulit dilakukan,” paparnya.

Komitmen Pemerintah Tambah Modal

Menyikapi hal tersebut, Medison menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi khusus.

Salah satunya adalah sinyal positif dari Bupati Solok untuk memberikan dukungan anggaran melalui skema penyertaan modal di masa mendatang.

“Ke depan, pemerintah daerah akan mendukung perluasan cakupan air bersih melalui penyertaan modal, sejalan dengan membaiknya kinerja manajemen Perumda,” ujarnya.

Dengan dilantiknya direksi baru ini, diharapkan terjadi percepatan dalam peningkatan kualitas layanan, perbaikan jaringan, dan perluasan akses masyarakat terhadap air bersih, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera. (BO)

Target 5 Besar, KONI Kota Solok Siapkan Strategi Jitu Raih Prestasi    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Target 5 Besar, KONI Kota Solok Siapkan Strategi Jitu Raih Prestasi
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh keseriusan tersebut, kedua pimpinan organisasi olahraga ini menekankan bahwa pembinaan adalah kunci utama keberhasilan. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok, Rudi Horizon, bersama Sekretaris, Herdi Yulis, terus melakukan diskusi intensif guna menyusun strategi pembinaan atlet yang terarah dan berkelanjutan. 

Langkah ini diambil demi memaksimalkan perolehan medali dan meraih prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2026 mendatang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh keseriusan tersebut, kedua pimpinan organisasi olahraga ini menekankan bahwa pembinaan adalah kunci utama keberhasilan. 

Mereka sepakat bahwa untuk bisa bersaing dan merebut juara, sistem pembinaan harus dibangun sejak dini, terukur, dan didukung dengan fasilitas yang memadai.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan bakat alami. Pembinaan yang konsisten, latihan yang terprogram, serta evaluasi rutin adalah hal yang wajib dilakukan agar performa atlet terus meningkat," ujar Rudi Horizon dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa fokus pembinaan tidak hanya pada aspek fisik dan teknik, tetapi juga pembentukan mental juara serta manajemen pertandingan. 

Hal ini dinilai sangat penting agar atlet siap menghadapi tekanan saat bertanding nanti.

Sekretaris KONI: Data dan Evaluasi Jadi Kunci

Sementara itu, Sekretaris KONI Kota Solok, Herdi Yulis  menambahkan bahwa manajemen administrasi dan data atlet juga menjadi perhatian utama. 

Menurutnya, setiap perkembangan kemampuan atlet harus tercatat dengan baik untuk memudahkan penyusunan program latihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

"Kita harus tahu betul potensi dan kekurangan setiap atlet. Dengan data yang akurat, kita bisa menentukan langkah selanjutnya, mulai dari pemilihan pelatih, jadwal latihan, hingga kebutuhan nutrisi dan kesehatan," papar HY.

HY juga menegaskan pentingnya sinergi antara KONI dengan seluruh cabang olahraga (cabor) serta dukungan dari pemerintah daerah. 

Semua elemen harus bergerak seirama agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

Target Ambisius: Masuk 5 Besar

Diskusi strategi ini juga menegaskan kembali komitmen KONI Kota Solok untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi penantang serius. 

Target besar yang dicanangkan adalah masuk dalam jajaran 5 besar klasemen umum Porprov 2026.

"Target ini bukan sekadar mimpi, tapi harus diwujudkan dengan kerja keras mulai dari sekarang. Melalui pembinaan yang baik, kita yakin atlet-atlet Kota Solok mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah," tegas Rudi Horizon dan HY secara bersamaan.

Kedua tokoh olahraga ini berharap, dengan persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, Kota Solok bisa pulang membawa banyak medali dan mencapai target yang telah ditetapkan. (BO)

Pengurus IKTD Kota Bukittinggi Periode 2026–2030 Dilantik    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Pengurus IKTD Kota Bukittinggi Periode 2026–2030 Dilantik
Pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Kota Bukittinggi periode 2026–2030 resmi dilantik di Aula Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (23/4/2026). (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Kota Bukittinggi periode 2026–2030 resmi dilantik di Aula Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IKTD Sumatera Barat. 

Adapun susunan pengurus yang dilantik yakni Agung Imam Efendi sebagai Ketua, Paridasni sebagai Sekretaris, dan Syafrida sebagai Bendahara.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus IKTD Bukittinggi yang baru saja dilantik. 

Ia berpesan kepada seluruh pengurus untuk selalu menjaga semangat kebersamaan dalam membangun organisasi.

“Silaturahmi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga kekompakan organisasi. Kami mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan, yang menunjukkan bahwa IKTD tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Fadly Amran juga mengingatkan bahwa IKTD yang telah berdiri sejak tahun 1967, dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan organisasi. 

Karena itu, ia berharap seluruh pengurus dapat terus menjunjung tinggi aturan organisasi dan memastikan setiap program yang dijalankan tepat sasaran.

“Kami berharap IKTD Bukittinggi dapat terus mendukung program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga organisasi ini semakin kuat dan mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat Kota Bukittinggi,” tambahnya.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menekankan pentingnya kekompakan dan kolaborasi antara IKTD dengan berbagai paguyuban serta Pemerintah Kota Bukittinggi. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada warga Tanah Datar atas sumbangsihnya dalam pembangunan di Kota Bukittinggi.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan ketua dan pengurus yang baru, IKTD Bukittinggi akan semakin baik dan maju. Sebagai organisasi sosial, IKTD harus selalu peka dalam membantu masyarakat,” pesan Ramlan Nurmatias.

Ketua IKTD Kota Bukittinggi Agung Imam Efendi menegaskan komitmennya untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya.

Langkah awal yang akan dilakukan yakni pendataan anggota, penguatan sektor ekonomi, serta peningkatan kegiatan sosial organisasi.

“Kami menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pengadaan fasilitas pemakaman bagi warga Tanah Datar di Bukittinggi serta penyediaan ambulance untuk membantu pengantaran jenazah ke kampung halaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga digelar kegiatan silaturahmi antar warga Tanah Datar di Bukittinggi, Agam, dan sekitarnya. 

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sumatera Barat, yakni Kepala Dinas PTSP Provinsi Sumatera Barat, Luhur Budianda, pengurus IKTD se-Sumbar, serta tamu undangan lainnya. (Tommy)