Gubernur Mahyeldi: Kegiatan Safari Ramadhan Pemprov Sumbar Tahun 2026 Akan Difokuskan ke Daerah Terdampak Bencana

Gubernur Mahyeldi: Kegiatan Safari Ramadhan Pemprov Sumbar Tahun 2026 Akan Difokuskan ke Daerah Terdampak Bencana

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Subuh Mubarakah ASN Pemprov Sumbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Padang, Minggu (1/2/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan memprioritaskan daerah-daerah terdampak bencana sebagai lokasi pelaksanaan Safari Ramadhan 1447 Hijriah. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebut itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Safari Ramadhan tahun ini kita arahkan ke daerah-daerah terdampak bencana, agar kita dapat melihat dan merasakan langsung, sejauh mana tingkat pemulihan diberbagai daerah terdampak," ungkap Mahyeldi

Penegasan tersebut disampaikannya saat kegiatan Subuh Mubarakah ASN Pemprov Sumbar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Padang, Minggu (1/2/2026).

Menurut Gubernur, Safari Ramadhan bukan sekadar agenda rutin pemerintah setiap bulan Ramadhan, tetapi juga momentum memperkuat empati sosial dan ikatan emosional antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran negara harus dirasakan oleh masyarakat, baik secara spiritual maupun sosial.

Selain itu, Gubernur juga mengumumkan rencana pelaksanaan Tarhib Ramadhan pada 15 Februari mendatang. Direncanakan, kegiatan itu akan digelar ba’da Subuh di Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi.

"InsyaAllah, dalam kegiatan tersebut kita akan menghadirkan Ketua MUI Sumbar, Buya Dr. Gusrizal Gazahar sebagai pemateri dan diharapkan kegiatan ini diikuti oleh ASN dan seluruh masyarakat umum," ungkap Gubernur.

Kegiatan Subuh Mubarakah kali ini mengangkat tema “Sya’ban Menjelang Ramadhan 1447 H, Apa dan Mengapa di Bulan Istimewa Ini”. Sementara, yang bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan tersebut adalah Dr.H. Urwatul Wutsqa, Lc, MA. Kegiatan yang rutin digelar pada minggu pertama setiap bulan ini, diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb/cen/bud)

Pasca Hujan Lebat, Banjir Rendam Permukiman Warga di Kelurahan Kuranji, Aksi Bersih-Bersih Dipimpin Lansung Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri

Pasca Hujan Lebat, Banjir Rendam Permukiman Warga di Kelurahan Kuranji, Aksi Bersih-Bersih Dipimpin Lansung Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Aksi bersih-bersih dipimpin langsung oleh Ketua PD PPM Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ahad, 1 Januari 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Hujan lebat yang mengguyur wilayah hulu sungai di Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir di RT 01 dan RT 02 RW 07, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 16.20 WIB. 

Banjir terjadi akibat luapan aliran sungai yang tidak mampu menampung debit air yang meningkat secara signifikan.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak tiga unit rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian dinding rumah yang terdampak derasnya aliran air. 

Selain kerusakan material, satu orang warga lanjut usia juga sempat terjebak di dalam rumah dan berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman oleh petugas gabungan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, PD PPM Sumatera Barat pada Minggu pagi (1/2/2026) langsung menurunkan personel untuk melaksanakan aksi gotong royong (goro). 

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PD PPM Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar, dengan fokus membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir dari lumpur dan sisa material yang terbawa arus.

Menurut Ketua PD PPM Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, kegiatan gotong royong ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

“PPM Sumatera Barat hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat. Melalui aksi goro ini, kami berharap rumah warga bisa segera dibersihkan sehingga dapat kembali ditempati dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu, serta berharap sinergi antara masyarakat, relawan, dan pemerintah terus terjalin dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. I, WU

Jokowi Siap Blusukan Lagi Demi PSI

Jokowi Siap Blusukan Lagi Demi PSI

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memotivasi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memotivasi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) parpol pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.

Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan bahwa PSI yang memiliki target besar juga membutuhkan mesin besar.

"Jadi, tidak bisa hanya di DPD saja. Struktur harus dari tingkat desa karena kekuatan politik itu terletak di struktur yang kuat, struktur hidup, benar-benar bekerja dari akar rumput," kata Jokowi pada Rakernas PSI di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap turun gunung untuk turut membesarkan partai tersebut dan menyanggupi turun ke daerah-daerah memperkenalkan partai berlambang gajah itu.

"Kalau diperlukan, saya harus datang, saya masih sanggup, saya masih sanggup datang di provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten dan kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya sanggup" ucapnya dengan nada tinggi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebutkan Indonesia punya 38 provinsi, 500 lebih kabupaten, kota dan 7.000 lebih kecamatan tersebar di seluruh Indonesia sehingga diperlukan kerja keras.

"Saudara-saudara, kita butuh kader yang bekerja keras, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara, bisa bekerja matian-matian untuk PSI? Inilah yang harus kita kerjakan, negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan," ucap dalam forum itu.

Seusai menyampaikan pidatonya, Jokowi yang diwawancara wartawan soal kedatangannya ke Rakernas PSI, mengaku ingin menyemangati kader PSI.

"Saya datang ke Rakernas PSI untuk memberikan semangat. Karena ini adalah partai superterbuka yang perlu diberikan motivasi," ujarnya.

"Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya struktur partai itu sangat penting sekali. Saya sampaikan PSI harus menyelesaikan struktur partainya sampai ke tingkat desa, RT/RW akhir tahun ini," lanjutnya.

Setelah bertemu jajaran pimpinan DPP PSI, ketua umum, sekretaris jenderal, ketua harian dan lainnya, Jokowi mengaku sudah membicarakan arah strategi partai. Harapannya, PSI bisa tembus mendapatkan kursi DPR RI pada Pemilu 2029.

"Saya melihat PSI ini adalah masa depan partai politik Indonesia. Pesannya, seluruh jajaran pengurus harus bekerja keras, mati-matian, habis-habisan, dan nanti larinya untuk negara. Saya lihat, untuk masuk Senayan dengan struktur yang ada sekarang, Insyaallah enggak ada masalah," ucap Jokowi.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menutup Rakernas I PSI menyampaikan telah menyiapkan perangkat dan sistem kepartaian melalui aplikasi guna mengukur kinerja struktur partai.

"Kerja sama, gotong royong agar cita-cita tercapai. Di sini ada aplikasi akan bagikan ke pengurus. Ada indikatornya terlihat. Jika tidak mencapai target perampungan struktur, tiga bulan dicopot. Bukan saya, tetapi sistem," papar anak bungsu Jokowi ini menegaskan.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menambahkan, telah menyiapkan aplikasi bagi pengurus untuk merampungkan kepengurusannya. Soal kapasitas kedatangan Jokowi ke rakernas, kata dia, untuk memberikan motivasi dan mengajak pendukungnya ikut bergabung PSI.

"Kehadiran Joko Widodo ini memberi energi baru, menjadi pemompa semangat seluruh kader PSI di seluruh Indonesia dan menebalkan keyakinan PSI ini bisa meraih kursi. Meskipun secara formal beliau berada di PSI. Bagi saya, secara eksplisit mengundang relawannya bergabung," tutur Raja Juli kepada wartawan.(*)

Sumber: JPNN. com

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Ketua Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia, David Hamka memberikan penjelasan ketika diwawancarai awak media. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengangkatan 32 ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026 akan merusak tata kelola pemerintahan dan memicu kecemburuan.

"Misalnya guru honorer dan tenaga Kesehatan yang menunggu lama untuk bisa diangkat menjadi PPPK," kata Ketua Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia, David Hamka melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 1 Februari 2026.

David juga mendorong pengangkatan 32 ribu pegawai inti SPPG menjadi PPPK ditinjau ulang dan dihitung ulang dengan beban fiskal negara.

"Pegawai SPPG sebaiknya tidak terlalu diistimewakan. Kasihan guru honorer dan tenaga Kesehatan yang nasibnya belum jelas," kata David.

David menilai, selama negara membayar upah yang layak kepada pegawai inti SPPG, maka pilihan menjadikan mereka PPPK belum mendesak.

"Pengangkatan 32 ribu pegawai inti SPPG sebagai PPPK belum diperlukan," kata David.

KNPS Indonesia akan bersurat ke DPR dan Kementerian Keuangan agar permohonan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat 32 ribu pegawai PPPK agar ditunda sampai keadaan ekonomi Indonesia stabil.

"Lebih baik prioritaskan memperbaiki gaji dan kopentensi guru di Indonesia ketimbang angkat pegawai SPPG," pungkas David.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, seluruh pekerja yang diangkat sudah melalui proses rekrutmen dan tes, sesuai dengan peraturan pemerintah untuk PPPK.

Dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus, dan 750 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang akuntan dan tenaga gizi 375 orang. (*) 

Sumber: RMOL

Danantara Buka Suara soal Isu Perombakan Direksi Bank Himbara

Danantara Buka Suara soal Isu Perombakan Direksi Bank Himbara

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, pihaknya belum membicarakan isu perombakan direksi sebagaimana ramai diperbincangkan belakangan ini.

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait pergantian jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, pihaknya belum membicarakan isu perombakan direksi sebagaimana ramai diperbincangkan belakangan ini.

“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” ujar Rosan dikutip Minggu (1/2/2026).

Rosan menambahkan, Danantara pada prinsipnya selalu terbuka untuk melakukan evaluasi apabila memang dibutuhkan. 

Namun, hingga saat ini belum ada agenda khusus yang mengarah pada pergantian jajaran pimpinan bank-bank BUMN tersebut.

“Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa Danantara belum membahas rencana pergantian direksi bank Himbara, sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di publik.

Pernyataan Menhan Sjafrie

Pernyataan Rosan tersebut muncul di tengah komentar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut diperlukan agar bank-bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai masih ada sejumlah bank negara maupun BUMN lain yang belum memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.

Sjafrie juga menyoroti kinerja sebagian jajaran direksi yang dinilai tidak maksimal, bahkan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kondisi inilah yang disebut menjadi alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di bank-bank BUMN.

Ke depan, pemerintah disebut akan menerapkan proses seleksi yang lebih ketat dalam memilih direksi bank negara dan BUMN lainnya, dengan mempertimbangkan kapasitas intelektual serta rekam jejak pengalaman profesional.

Mengenai Himbara

Sebagai informasi, Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Milik Negara, yakni sinergi antarlembaga perbankan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Kementerian BUMN.

Istilah Himbara mulai digunakan sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno yang menjabat pada periode 2014–2019. 

Kehadiran Himbara memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, jaringan Himbara juga berfungsi sebagai sarana utama penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat. 

Program tersebut antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Adapun bank-bank yang tergabung dalam Himbara meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). (*) 

Sumber: Liputan6.com

Kesaksian Ahok di Sidang Tipikor Dinilai Kuat, Dugaan Penyimpangan Pertamina Makin Terang

Kesaksian Ahok di Sidang Tipikor Dinilai Kuat, Dugaan Penyimpangan Pertamina Makin Terang

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap memberi titik tetang dalam persidangan kasus dugaan korupsi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap memberi titik tetang dalam persidangan kasus dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina (Persero) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

Pengamat Kejaksaan, Fajar Trio, menilai keterangan Ahok di persidangan bukan sekadar kesaksian personal, melainkan penguat dugaan adanya penyimpangan sistematis yang berlangsung dalam jangka panjang, yakni pada periode 2013 hingga 2024. 

Menurut Fajar, kesaksian Ahok memiliki bobot pembuktian yang signifikan karena sejalan dengan keterangan sejumlah saksi kunci sebelumnya, antara lain mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati serta mantan Wakil Menteri ESDM yang juga pernah menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar. 

“Apa yang disampaikan Ahok menjadi kepingan penting untuk memahami gambaran besar dugaan maladministrasi dan potensi kerugian negara di tubuh Pertamina. Sinkronisasi keterangan antara Ahok, Nicke Widyawati, dan Arcandra Tahar menunjukkan bahwa persoalan tata kelola ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat struktural dari sektor hulu hingga hilir,” ujar Fajar Trio dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Fajar menilai kesaksian tersebut memperkuat dugaan adanya celah dalam rantai pasok minyak mentah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.  

Ia menyoroti mekanisme impor minyak dan kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan efisien.

“Keterangan di persidangan membuka ruang bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan yang terjadi. Apalagi jika praktik tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, tentu dampaknya terhadap keuangan negara patut menjadi perhatian serius,” katanya.

Ia juga mendorong Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan momentum persidangan ini guna mendalami peran pihak-pihak yang diduga terlibat, tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada pengambil keputusan strategis. Lebih lanjut, Fajar mengapresiasi keberanian para saksi yang menyampaikan keterangan secara terbuka di persidangan. 

Ia berharap fakta-fakta yang terungkap dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengadaan energi nasional.

“Kesaksian para saksi kunci ini seharusnya menjadi pijakan untuk perbaikan tata kelola ke depan. Publik tentu berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya. 

Dalam perkara ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka. 

Para tersangka berasal dari kalangan pejabat BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta. 

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah pengusaha Mohammad Riza Chalid, yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan perannya sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT Orbit Terminal Merak dan PT Tanki Merak. 

Kedua perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik yang memengaruhi tata kelola migas. 

Dari internal Pertamina dan anak usahanya, sejumlah pejabat juga telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta Sani Dinar Saifuddin (Direktur PT Kilang Pertamina Internasional). 

Selain itu, beberapa pejabat setingkat vice president turut terseret, seperti Alfian Nasution, Agus Purwono, Maya Kusmaya, Edward Corne, Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, dan Hasto Wibowo.(*) 

Sumber: tvonews. com

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

BentengSumbar On Minggu, Februari 01, 2026

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan keterangan kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - Dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace berpijak pada nilai dan prinsip Nahdlatul Ulama (NU), meskipun pembahasan tersebut belum dilakukan secara formal di internal PBNU.

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Gus Yahya menepis jika ada anggapan bahwa dukungannya terhadap Board of Peace merupakan pendapat pribadi. Menurutnya, dalam merespons isu terkini tidak melulu melalui pembahasan formal di lingkungan PBNU.

“Memang tidak selalu bahwa ketika ada isu-isu atau masalah-masalah, apa namanya, masalah-masalah yang current (terkini), lalu tiba-tiba langsung rapat, itu juga tidak selalu,” ujar Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, dalam menyikapi berbagai isu aktual, dirinya memastikan bahwa pandangan yang disampaikan berdasarkan landasan nilai dan prinsip yang selama ini dipegang NU.

“Tapi biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama,” tegasnya.

Gus Yahya menjelaskan, pandangan yang ia sampaikan mengenai Board of Peace berkaitan erat dengan komitmen untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace, ituboard of peace maksud saya, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina,” ungkapnya.

Gus Yahya mengakui, tidak sedikit pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap Board of Peace, terutama terkait sejumlah elemen dan dimensi di dalamnya. 

Namun, hingga saat ini belum ada alternatif platform internasional lain yang konkret untuk mengupayakan konsolidasi global demi perdamaian Palestina.

“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” jelasnya.

Atas dasar itu, Gus Yahya menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam inisiatif tersebut sejalan dengan visi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu,” tegasnya.

Namun yang pasti, kata Gus Yahya, keterlibatan tersebut semata-mata ditujukan untuk membantu bangsa Palestina.

“Tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain,” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL