Pemerintah Pusat Tunjuk Kota Padang sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos

Pemerintah Pusat Tunjuk Kota Padang sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).(Foto: Tmmy). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian, dalam kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).

Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.

Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Padang sebagai pilot project digitalisasi bansos. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan data yang selama ini menghambat efektivitas penyaluran bantuan.

“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

Maigus mengungkapkan, untuk mendukung implementasi program ini, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.

Selain itu, juga menyiapkan berbagai langkah strategis di lapangan seperti pembentukan 1.700 agen lapangan yang melibatkan unsur ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala guna memperkuat pendataan dan pendampingan masyarakat.

“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan, peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” pungkasnya, didampingi Pj Sekda Raju Minropa dan sejumlah kepala OPD terkait.

Sementara itu, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Ia pun turut mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen dengan tertinggi di Sumatera Barat.

“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Teguh Setyabudi. (Tommy)

Doa Lintas Spiritualitas di Gunung Padang, Seruan Tobat Ekologis di Hari Bumi

Doa Lintas Spiritualitas di Gunung Padang, Seruan Tobat Ekologis di Hari Bumi

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Ikhtiar spiritual digelar di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu (22/4/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bumi. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM – Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan gejolak sosial, sebuah ikhtiar spiritual digelar di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu (22/4/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bumi.

Kegiatan doa lintas spiritualitas ini diinisiasi Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia sekaligus Bendahara PWI DKI Jaya, Dar Edi Yoga. Doa dipusatkan di Teras 5 Gunung Padang, ruang hening yang sarat makna refleksi dan kesadaran, dengan melibatkan para bhiksu, insan pers, serta tokoh organisasi lintas komunitas.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, anggota Dewan Pakar PWI Pusat Raldy Doy, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, jajaran pengurus PWI Pusat dan PWI DKI Jaya, pengurus Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia, penggiat alam bebas, serta anggota Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) dan komunitas lingkungan hidup Gereja Katedral Jakarta.

Dalam keterangannya, Dar Edi Yoga menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan batin untuk mengembalikan kesadaran manusia terhadap bumi dan kehidupan.

“Kami tidak datang untuk meminta, tetapi untuk bersujud dalam syukur dan kesadaran. Bumi ini bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dijaga. Ini adalah seruan tobat ekologis,” ujarnya.

Ia menilai, kerusakan alam yang berujung pada bencana tidak semata persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan cara manusia memperlakukan bumi yang semakin menjauh dari nilai keseimbangan.

“Jika manusia lupa cara menghormati bumi, maka alam akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Doa ini adalah ikhtiar agar Indonesia kembali menjadi negeri yang ramah, terhindar dari bencana dan gejolak,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam menjaga kelestarian alam. Menurutnya, kesadaran ekologis tidak bisa dilepaskan dari kesadaran batin manusia.

“Dalam ajaran Buddha, harmoni dengan alam adalah bagian dari praktik kebijaksanaan. Ketika manusia hidup dengan kesadaran, welas asih, dan tidak serakah, maka alam pun akan terjaga. Doa ini menjadi pengingat bahwa merawat bumi adalah bagian dari laku spiritual,” ujarnya.

Ketua Harian Artha Graha Peduli (AGP), Kent Dixon, menambahkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama lintas iman dan elemen bangsa.

“Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab universal yang menyatukan kita semua. Dengan semangat gotong royong lintas iman, Artha Graha Peduli, satu hati untuk peduli, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Bumi sebagai momentum mempererat kerukunan, menjaga harmoni antara manusia, Sang Pencipta, dan Ibu Pertiwi, serta memastikan warisan alam tetap lestari bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Melalui momentum Hari Bumi ini, Yoga juga mengajak masyarakat dan para pemimpin bangsa untuk kembali memahami posisi manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasa yang bebas merusaknya.

Gunung Padang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai sebagai ruang sunyi peradaban, tempat manusia diajak kembali pada akar kesadaran tentang asal dan tujuan hidup.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga bumi tidak cukup hanya dengan kebijakan dan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesadaran spiritual yang mendalam.

Doa lintas spiritualitas ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Padang, dengan dukungan dari DPP WALUBI, Artha Graha Peduli, serta partisipasi PT QMB New Energy Materials.

Dalam pernyataannya, CEO PT QMB New Energy Materials, Pan Hua, menegaskan bahwa partisipasi pihaknya merupakan wujud komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai penyedia material utama baterai kendaraan listrik, perusahaan tersebut berperan dalam mendukung transisi energi hijau global guna meminimalisir dampak ekologis.

“Melalui doa bersama dan aksi nyata ini, kami menegaskan dedikasi untuk tidak hanya menggerakkan industri, tetapi juga merawat bumi sebagai warisan bersama bagi generasi mendatang,” ujarnya. (Husnie)

Jelang Mubes Ikasmanli 2026, Firmansyah: Baru Satu Calon Mendaftar

Jelang Mubes Ikasmanli 2026, Firmansyah: Baru Satu Calon Mendaftar

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Dia adalah Defri Nasli (alumni angkatan 2000). Berkas pencalonannya diterima Sekretaris Panitia Mubes, Firmansyah di Raja Minas Cafe By Pass Kuranji Padang, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Noa). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dua hari menjelang berakhirnya waktu pendaftaran, baru satu calon yang telah resmi mendaftar ke panitia musyawarah besar Ikatan Alumni SMAN 5 (Mubes Ikasmanli) Padang.

Dia adalah Defri Nasli (alumni angkatan 2000). Berkas pencalonannya diterima Sekretaris Panitia Mubes, Firmansyah di Raja Minas Cafe By Pass Kuranji Padang, Kamis (23/4/2026) malam.

"Ya, baru satu calon kita terima berkasnya secara resmi. Yang lain kita tunggu sampai Sabtu besok," ungkap Firmansyah kepada wartawan usai acara.

Guru komputer SMAN 2 Padang itu menyebutkan, sesuai tata tertib (tatib) Mubes Ikasmanli Padang yang telah disepakati saat Pra-Mubes lalu, bahwa syarat minimal menjadi calon ketua Ikasmanli harus mendapatkan dukungan dari tiga angkatan.

"Kalau syarat minimal dukungan nampaknya sudah terpenuhi oleh Defri Nasli ini. Tapi soal keabsahan dukungan angkatan tersebut akan diteliti lagi oleh panitia sebelum diputuskan jadi calon. Mohon bersabar," ucap alumni angkatan 1997 tersebut menjelaskan.

Sementara itu, Syahril Bais, tim sukses Denas sapaan akrab Defri Nasli menyebutkan bahwa jumlah dukungan angkatan yang diserahkan ke panitia totalnya 18 angkatan.

"Dukungan yang kami kumpulkan itu disertai pernyataan di atas materai. Jadi kami tidak main-main menghadapi mubes ini," ujar doktor olahraga UNP tersebut serius.

Adapun ketua-ketua angkatan yang telah memberikan dukungan tertulis itu seperti Onzu Krisno (1984), Zul Azmi (1989), Amrizal Rengganis (1992), Candra (1999), Roni Lius (2000) dan Syahril Bais (2003).

"Yang lain akan segera menyusul surat dukungannya," tukasnya menambahkan. 

Untuk diketahui Mubes Ikasmanli tersebut akan digelar tanggal 3 Mei 2026. Sedangkan masa pendaftaran bacalon ditetapkan dari tanggal 19 - 25 April 2026. (Noa)

Wawako Payakumbuh Buka Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026

Wawako Payakumbuh Buka Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Wakil Wali Kota, Elzadaswarman saat membuka Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Jos Rizal Zain, Balaikota Payakumbuh, Kamis (23/4/2026).  (Foto: Diskominfo Kota Payakumbuh). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman secara tegas mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tidak berpuas diri meskipun selama empat tahun berturut-turut meraih predikat tertinggi (zona hijau) dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota, Elzadaswarman saat membuka Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Jos Rizal Zain, Balaikota Payakumbuh, Kamis (23/4/2026).  

“Alhamdulillah, tahun 2024 kita dapat nilai 97,60 dengan kualitas tertinggi. Tapi ingat, mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Jangan sampai kita lengah. Sekarang regulasinya berubah total, dari penilaian kepatuhan menjadi penilaian maladministrasi. Ini tantangan baru,” Ujar Elzadaswarman di hadapan 135 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, direktur RSUD, kepalapuskesmas, hingga lurah se-Payakumbuh 

Terkait target yang akan dicapai, Elzadaswarman ungkapkan jika Pemko Payakumbuh ke depan tidak hanya akan menjadi terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat, tapi juga harus berusaha menjadi terbaik di tingkat nasional.

“Mari kita lakukan perubahan terus menerus ascara bersama-bersama, jangan masyarakat dipersulit karena prosedur yang berbelit-belit”, sampainya.

Terkait adaptasi regulasi, Elzadaswarman katakan akan adanya perubahan regulasi penilaian.

"Kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dan selalu belajar. Pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting, karena pasti ada perbedaan dimensi, variabel, maupun indikator penilaian,” imbuhnya.

Elzadaswarman juga mengapresiasi capaian Ombudsman Sumbar sepanjang 2025 yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp6,04 miliar melalui penanganan 264 laporan, termasuk pengembalian 13 BPKB dan 3 SHM yang dijadikan agunan KUR, serta pendistribusian 3.327 ijazah yang sempat tertahan.

“Kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat dan bangsa. Mari gunakan waktu kegiatan ini seefektif mungkin. Saya minta semua perangkat daerah serius, karena ini bukan sekadar formalitas, tapi pedoman kita dalam menjalankan amanah,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, menjelaskan penilaian tahun 2026 merupakan transformasi dari metode sebelumnya. 

Jika dulu fokus pada 14 komponen standar pelayanan seperti persyaratan, biaya, waktu , kini Ombudsman menilai empat dimensi besar: Dimensi Input, Proses, Output, dan Pengaduan, ditambah dengan pengukuran Kepercayaan Masyarakat.

“Opini Ombudsman sekarang adalah pernyataan formal mengenai kualitas pelayanan sekaligus tingkat kepatuhan terhadap produk hukum kami. Tujuannya mencegah maladministrasi, bukan menghukum,” jelas Adel.

Dalam paparan teknis disebutkan, instansi dengan kualitas pelayanan ‘Baik’ namun memiliki tingkat kepatuhan ‘Rendah’ terhadap rekomendasi Ombudsman akan masuk kategori “Kualitas Tinggi Dengan Maladministrasi” . Bahkan, Ombudsman tidak akan memberikan opini sama sekali jika terdapat pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi atau terbukti korupsi. (HM)

Isu “Hamil” hingga “Aborsi ke Batusangkar” Hantam Siswi SMP Kelas III Talawi Meski Fakta Medis Berkata Lain

Isu “Hamil” hingga “Aborsi ke Batusangkar” Hantam Siswi SMP Kelas III Talawi Meski Fakta Medis Berkata Lain

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Berangkat dari Dokumen Medis, Keterangan Keluarga, dan Klarifikasi Fasilitas Kesehatan. (Foto ilustrasi Rekayasa AI) 

BENTENGSUMBAR.COM - Laporan ini disusun berdasarkan penelusuran pada 22–23 April 2026, meliputi wawancara langsung dengan pihak keluarga, pemeriksaan dokumen medis, serta klarifikasi dari pihak Puskesmas Talawi.

Penelusuran ini merupakan lanjutan dari pemberitaan sebelumnya terkait kasus yang sama, berjudul “Dari Tes Kehamilan Positif ke Meja Operasi…"

Awal Peristiwa: Keterangan Keluarga

Menurut keterangan keluarga, pada 4 April 2026, siswi SMP kelas III tersebut dibawa ke Puskesmas Talawi dalam kondisi nyeri perut.

Di lokasi itu, berdasarkan penuturan keluarga:

- dilakukan pemeriksaan urine menggunakan tespack

- hasil tespack menunjukkan positif

- dan dalam komunikasi awal disampaikan indikasi kehamilan

Keterangan ini diperoleh dari wawancara langsung dengan keluarga pasien.

Temuan Fisik: Tespack Kedaluwarsa

Keluarga kemudian menunjukkan alat tes kehamilan yang digunakan.

Pada kemasan tertulis: EXP Maret 2026

Sementara pemeriksaan dilakukan pada: 4 April 2026

Artinya, alat tersebut telah melewati masa berlaku pada saat digunakan.

Klarifikasi Puskesmas

Dalam klarifikasi yang diperoleh, pihak Puskesmas menyampaikan:

- tidak ada penetapan diagnosis kehamilan

- hasil tes urine merupakan bagian dari skrining awal

- pasien dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan

Selain itu, disebutkan bahwa alat tes telah diorder, namun belum tersedia saat pemeriksaan dilakukan.

Hasil Pemeriksaan Lanjutan: Dokumen Rumah Sakit

Berdasarkan dokumen medis dari rumah sakit di Batusangkar:

- hasil uji kehamilan laboratorium: negatif

- diagnosis medis: usus buntu akut

- pasien menjalani tindakan operasi

Dokumen ini menjadi dasar medis final dalam kasus tersebut.

Penyebaran Informasi: Keterangan Keluarga dan Lingkungan

Menurut keterangan keluarga, di tengah masyarakat hingga lingkungan sekolah telah beredar informasi bahwa siswi tersebut positif hamil dan dibawa ke Batusangkar untuk menjalani aborsi.

Dalam penelusuran ini, tidak terdapat data yang menyimpulkan dari mana sumber awal penyebaran informasi tersebut, termasuk tidak ada pernyataan bahwa berasal dari pihak Puskesmas.

Dampak pada Anak: Keterangan Keluarga

Keluarga menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut:

- anak menjadi lebih pendiam

- raut wajah muram dan sering menangis

- merasa malu serta ketakutan tidak dipercaya oleh orang tuanya ketika namanya disebut-sebut

Keterangan ini merupakan hasil observasi langsung keluarga terhadap perubahan perilaku anak.

Dimensi Hukum: Ketika Informasi Menyentuh Hak Anak

Dalam konteks kasus ini, penyebaran informasi yang belum terverifikasi—terlebih menyangkut isu sensitif seperti kehamilan dan tindakan medis—tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga bersinggungan dengan aspek hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak:

- mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat

- terlindungi dari tekanan psikologis

- serta memperoleh jaminan atas privasi dan identitasnya

Dalam kerangka ini, penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, yang kemudian berkembang menjadi stigma, berpotensi merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Antara Informasi dan Tanggung Jawab

Tidak semua informasi yang beredar di ruang publik memiliki dasar yang terverifikasi.

Ketika informasi tersebut menyangkut anak, terdapat batas yang seharusnya dijaga, terutama terkait:

- kehati-hatian dalam menyampaikan informasi

- tanggung jawab dalam memastikan kebenaran

- serta dampak yang mungkin timbul terhadap individu yang bersangkutan

Penyebaran informasi yang kemudian terbukti tidak sesuai dengan fakta dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum, seperti:

- pencemaran nama baik

- atau penyebaran informasi yang merugikan individu

Namun demikian, dalam laporan ini tidak terdapat penilaian terhadap pihak tertentu, dan seluruh aspek tersebut disampaikan dalam kerangka umum hukum yang berlaku.

Perlindungan Anak sebagai Prinsip Utama

Anak memiliki posisi khusus dalam hukum.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi peristiwa, tetapi juga preventif guna mencegah agar anak tidak menjadi korban dari:

- informasi yang tidak akurat

- tekanan sosial

- maupun stigma yang berkembang di lingkungan sekitar

Dalam situasi seperti ini, setiap informasi yang beredar tidak lagi sekadar kabar, tetapi memiliki potensi dampak langsung terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Penutup

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat tiga lapisan fakta:

- keterangan keluarga tentang hasil pemeriksaan awal

- klarifikasi fasilitas kesehatan

- serta dokumen medis rumah sakit sebagai hasil akhir

Namun di luar itu, terdapat satu hal yang tidak tercatat dalam dokumen mana pun:

"pengalaman seorang anak yang harus membantah sesuatu yang tidak ia lakukan, menghadapi kabar yang menyebar hingga masuk ke ruang sekolah, dan hidup dengan bayang-bayang cerita yang tidak pernah ia buat."

Dalam konteks ini, persoalan tidak lagi hanya tentang benar atau tidaknya hasil pemeriksaan awal, tetapi juga tentang:

"bagaimana sebuah informasi dapat membentuk realitas sosial—dan bagaimana hukum hadir untuk memastikan bahwa yang dilindungi bukan hanya kebenaran, tetapi juga martabat seorang anak." (*) 

Pewarta: marjafri

Bencana Hidrometeorologi Melanda, Wali Kota Payakumbuh Saluran Bantuan Benih Jagung Unggul

Bencana Hidrometeorologi Melanda, Wali Kota Payakumbuh Saluran Bantuan Benih Jagung Unggul

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Gerak cepat Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi diwujudkan melalui penyaluran bantuan benih jagung unggul guna mempercepat pemulihan disektor pertanian. (Foto: Diskominfo Payakumbuh). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gerak cepat Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi diwujudkan melalui penyaluran bantuan benih jagung unggul guna mempercepat pemulihan disektor pertanian.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian Pemko Payakumbuh bagi petani yang terdampak bencana kemarin. Kita harapkan benih ini segera dimanfaatkan agar proses produksi pertanian bisa kembali berjalan,” kata Wali Kota Payakumbuh, melalui Kepala Dinas Pertanian, Nila Misna, saat penyerahan bantuan di Kantor Dinas Pertanian, Kamis (23/04/2026).

Pemko Payakumbuh menyalurkan benih jagung varietas Pioneer 32 kepada Kelompok Tani Serasih dan Kelompok Tani Lubuk Bersama untuk lahan seluas lima hektare di Payakumbuh Timur yang sebelumnya mengalami puso akibat cuaca ekstrem.

“Bapak Wali Kota Zulmaeta menekankan agar proses tanam kembali segera dilakukan. Kami diminta memastikan petani bisa kembali berproduksi tanpa menunggu terlalu lama setelah bencana,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah kota bergerak cepat dengan melaporkan dampak bencana kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, disertai hasil pengamatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

“Seluruh areal terdampak dilaporkan mengalami gagal panen atau puso. Data ini menjadi dasar kuat bagi kami dalam mengusulkan bantuan penggantian benih ke provinsi,” katanya.

Menurut dia, pemerintah provinsi kemudian merespons dengan menyediakan 75 kilogram benih siap tanam jagung varietas unggul bagi kelompok tani terdampak.

“Alhamdulillah, usulan kita direspons cepat oleh pemerintah provinsi. Ini menunjukkan sinergi yang baik dalam membantu petani kita,” ujarnya.

Selain bantuan dari provinsi, Pemko Payakumbuh juga menyalurkan bantuan tambahan berupa benih jagung dan pupuk kompos kepada kelompok tani aktif yang direkomendasikan penyuluh.

“Kita tidak hanya fokus pada penanganan dampak, tetapi juga memberi penguatan kepada kelompok tani yang aktif dan konsisten mendukung program swasembada pangan,” ucapnya.

Ia menekankan seluruh bantuan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

“Benih ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi dijual ke pihak lain. Kami berharap bantuan ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat petani kita,” tegasnya.

Para petani menyambut bantuan tersebut dengan antusias dan mengaku terbantu untuk kembali mengolah lahan.

“Bantuan ini sangat membantu kami untuk mulai tanam kembali. Setelah kemarin gagal panen, sekarang kami punya semangat baru untuk bangkit,” ungkap salah seorang perwakilan petani.

Pemko Payakumbuh juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas dukungan terhadap pemulihan sektor pertanian.

“Sinergi ini akan terus kami jaga. Sesuai arahan Bapak Wali Kota Zulmaeta, pemerintah harus selalu hadir, baik saat darurat maupun dalam proses pemulihan,” pungkasnya. (HM)

Labelisasi Bansos Diluncurkan di Solok, Ribuan Keluarga Mengundurkan Diri Secara Sukarela; Capaiannya Tertinggi di Indonesia

Labelisasi Bansos Diluncurkan di Solok, Ribuan Keluarga Mengundurkan Diri Secara Sukarela; Capaiannya Tertinggi di Indonesia

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Solok, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, bersama jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait. (Foto: Diskominfo Kab. Solok). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan penempelan label pada rumah-rumah penerima bantuan sosial (bansos) yang berlangsung di sejumlah titik di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kamis (23/4/2026). 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Solok, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, bersama jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait.

Turut hadir mendampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Kepala Dinas Sosial beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, Camat Kubung Acil Fasra, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial, sebanyak 1.700 rumah penerima bantuan di Kecamatan Kubung dan 435 rumah di Nagari Koto Baru menjadi sasaran utama kegiatan penempelan label pada tahap ini. 

Langkah ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipantau secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ribuan Keluarga Mengundurkan Diri, Capaian Tertinggi Nasional

Salah satu fakta yang menggembirakan sekaligus membanggakan adalah keberhasilan pembenahan data penerima bantuan sosial yang telah dilakukan pasca sosialisasi program. 

Melalui kerja sama antara Dinas Sosial dan BPS Kabupaten Solok, tercatat sebanyak 1.000 keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos.

Keluarga-keluarga tersebut menyatakan diri sudah tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonomi dan kesejahteraan mereka sudah membaik. 

Keberhasilan ini sekaligus menempatkan Kabupaten Solok sebagai daerah dengan capaian pembenahan data tertinggi di tingkat nasional.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, serta rasa tanggung jawab sosial, sudah tumbuh dengan baik. 

Mereka memahami bahwa bantuan yang disediakan pemerintah harus diserahkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya.

Bupati: Langkah Ini Wujud Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa kegiatan penempelan label ini bukan sekadar kegiatan administrasi semata, melainkan bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola program bantuan untuk masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang kami lakukan dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh warga. Semua bantuan yang disalurkan sudah dipastikan sesuai dengan sasaran yang berhak menerimanya,” tegas Bupati.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada para koordinator pendataan di lapangan untuk senantiasa bekerja dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab.

Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif, sehingga hanya warga yang benar-benar hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah yang masuk dalam daftar penerima.

“Kita tentu berkeinginan untuk membantu seluruh masyarakat, namun kita menyadari bahwa ketersediaan sumber daya dan anggaran yang kita miliki masih terbatas. Oleh karena itu, saat ini prioritas utama kita adalah membantu warga yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu dan membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkas Bupati Jon Firman Pandu.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Solok ke depan akan semakin tepat sasaran, adil, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (BO)

Hadiri Raker APEKSI di Banda Aceh, Sekda Kota Solok Bawa Pulang Inspirasi dan Praktik Terbaik Pembangunan

Hadiri Raker APEKSI di Banda Aceh, Sekda Kota Solok Bawa Pulang Inspirasi dan Praktik Terbaik Pembangunan

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung meriah di Kota Banda Aceh. (Foto: Diskominfo Kota Solok). 

BENTENGSUMBAR.COM – Sekretaris Daerah Kota Solok turut serta dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung meriah di Kota Banda Aceh, mulai dari tanggal 19 hingga 22 April 2026.

Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis untuk menjalin kerja sama sekaligus menyerap berbagai inovasi terbaik guna memajukan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam perjalanan dinas tersebut, Sekda Kota Solok didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Solok, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Bagian Pemerintahan, guna memastikan setiap aspek pembahasan dapat diserap secara menyeluruh.

Kegiatan dibuka secara hangat pada Minggu malam (19/4) melalui jamuan makan malam atau Welcome Dinner yang digelar di Balai Meuseraya Aceh.

Momen ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk mempererat tali silaturahmi antar pemangku pemerintahan dari berbagai daerah. 

Suasana semakin akrab dengan adanya prosesi penukaran cendera mata, sebagai wujud kekeluargaan dan penghormatan antara para peserta dengan tuan rumah, Wali Kota Banda Aceh.

Pembahasan Strategis hingga Penguatan Peran Perempuan

Memasuki hari kedua, Senin (20/4), pembahasan inti dilaksanakan di Ballroom Hotel Kyriad Muraya. 

Rapat kerja ini menghadirkan narasumber utama yakni Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Keduanya memberikan arahan mendalam mengenai langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan potensi bencana yang mungkin terjadi.

Sementara pembahasan teknis berlangsung, para istri kepala daerah dan perwakilan yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan tersendiri yang tak kalah bermanfaat. 

Melalui agenda Collaboration Tour, mereka diajak berkeliling menikmati keindahan dan kekayaan wisata unggulan yang dimiliki Kota Banda Aceh.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di Pendopo Wali Kota Banda Aceh dengan acara peragaan busana dan analisis warna diri, yang dikemas sebagai sarana untuk memperkuat peran dan kontribusi organisasi perempuan dalam mendukung kemajuan daerah.

Di malam harinya, perhatian seluruh peserta tertuju pada pembukaan City Expo yang digelar di kawasan Blang Padang. 

Ajang ini menjadi panggung promosi yang sangat berharga, di mana setiap daerah memamerkan keunggulan wilayahnya, mulai dari potensi sumber daya alam, produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga berbagai peluang investasi yang ditawarkan kepada pihak terkait.

Komitmen Lingkungan dan Berbagi Inovasi

Semangat kepedulian terhadap alam ditunjukkan pada hari berikutnya, Selasa (21/4), melalui kegiatan penanaman pohon bersama di kawasan Hutan Kota Tibang, Kecamatan Syiah Kuala. Kegiatan ini menjadi simbol kesepakatan bersama seluruh peserta untuk terus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Puncak kegiatan berlangsung pada Rabu (22/4) dengan diselenggarakannya Seminar Best Practice di Gedung AAC Dayan Dawood. 

Dalam sesi diskusi yang penuh gagasan ini, para peserta saling bertukar pengalaman, ide, dan inovasi yang telah diterapkan di daerah masing-masing, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Malam harinya, seluruh delegasi turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh yang sekaligus menjadi penutup rangkaian City Expo dengan penuh sukacita.

Modal Berharga untuk Kemajuan Kota Solok

Usai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, Sekda Kota Solok menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum ini membawa manfaat yang sangat besar. 

Ia menyampaikan bahwa pertemuan semacam ini menjadi wadah efektif untuk membangun kerja sama dan menyamakan langkah antar pemerintah kota di Indonesia.

“Rapat kerja ini memberikan ruang yang luas bagi kita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Bagi kami, ini adalah kesempatan emas untuk mempelajari dan menerapkan berbagai praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil. Harapannya, ilmu dan pengalaman yang didapat ini nantinya dapat diterapkan di Kota Solok, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah kita di tingkat yang lebih luas,” ujarnya. (BO)

Dukung Program Undian Tabungan, Wali Kota Sambut Baik Langkah Bank Nagari Tingkatkan Minat Menabung Warga

Dukung Program Undian Tabungan, Wali Kota Sambut Baik Langkah Bank Nagari Tingkatkan Minat Menabung Warga

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyambut hangat rencana pelaksanaan program undian tabungan berhadiah yang digagas oleh Bank Nagari Cabang Solok. (Foto: Diskominfo Kota Solok). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyambut hangat rencana pelaksanaan program undian tabungan berhadiah yang digagas oleh Bank Nagari Cabang Solok. 

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran pimpinan bank daerah tersebut, yang berlangsung di Ruang Rapat Akmal Room, Kamis (23/4/2026), didampingi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, perwakilan Bank Nagari memaparkan secara rinci rencana teknis penyelenggaraan kegiatan, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga beragam jenis hadiah menarik yang telah disiapkan. 

Kegiatan ini dihadirkan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas kepercayaan yang selama ini diberikan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan milik daerah tersebut.

Wali Kota menyatakan persetujuan dan dukungan penuh terhadap program ini.

Menurutnya, inisiatif tersebut memiliki nilai ganda, di mana di satu sisi dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat untuk gemar menabung, sementara di sisi lain semakin memperkuat posisi Bank Nagari sebagai lembaga keuangan yang dekat, memahami kebutuhan, dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kami sangat mendukung langkah ini. Ini menjadi sarana yang tepat untuk mengedukasi warga akan pentingnya menabung, sekaligus menjadi bukti bahwa Bank Nagari senantiasa berusaha memberikan manfaat terbaik bagi nasabah dan masyarakat luas," ujar Ramadhani Kirana Putra.

Ia juga berpesan agar penyelenggaraan kegiatan ini memperhatikan aksesibilitas lokasi, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Solok. 

Hal ini diharapkan agar partisipasi warga dapat berjalan optimal dan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah, tetapi juga mampu menimbulkan dampak positif bagi perputaran ekonomi daerah.

"Pastikan tempat pelaksanaannya mudah diakses, sehingga semua warga yang ingin berpartisipasi tidak kesulitan untuk hadir. Selain sebagai ajang apresiasi, kegiatan ini juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang menguntungkan bagi lingkungan sekitar," harapnya.

Setelah sesi pembahasan berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat penyelenggaraan undian. 

Peninjauan ini dilakukan guna memeriksa dan memastikan kesiapan sarana serta prasarana pendukung, sehingga seluruh rangkaian acara nantinya dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses sesuai rencana. (BO)

TP PKK Sumbar Lakukan Penilaian Lapangan Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi di Pasaman Barat

TP PKK Sumbar Lakukan Penilaian Lapangan Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi di Pasaman Barat

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Tim TP PKK Provinsi melakukan penilaian lapangan di Nagari Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (23/4/2026). (Foto: Biro Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan terus digelorakan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Lomba Dasawisma Berprestasi tingkat provinsi tahun 2026. Terbaru, tim TP PKK Provinsi melakukan penilaian lapangan di Nagari Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan penilaian ini dipimpin langsung oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumbar, Dianita Maulin Vasko. Kehadirannya disambut jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, TP PKK setempat, serta masyarakat Nagari Ranah Air Haji.

Dasawisma merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam struktur PKK yang berperan sebagai pelaksana langsung berbagai program pemberdayaan keluarga di tingkat rumah tangga.

Dianita menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Dasawisma Berprestasi tingkat provinsi tahun 2026. 

Ia menegaskan, lomba dasawisma bukan sekadar ajang kompetisi antar nagari se Sumbar, tetapi menjadi sarana evaluasi, pembinaan, dan penguatan gerakan PKK di tengah masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sambutan serta persiapan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam menggerakkan program PKK secara nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026 dengan tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya penguatan program PKK yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Menurutnya, dasawisma memiliki peran strategis sebagai ujung tombak gerakan PKK karena bersentuhan langsung dengan keluarga. 

Berbagai program, mulai dari pendataan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga, bermula dari kelompok ini.

“Melalui kunjungan lapangan ini, kami ingin melihat langsung implementasi program, inovasi, serta keberlanjutan kegiatan dasawisma. Ini juga menjadi bagian dari proses verifikasi terhadap nominator yang telah melalui tahapan penilaian sebelumnya,” jelasnya.

Dianita menambahkan, keberhasilan gerakan PKK sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga partisipasi aktif masyarakat. 

Ia berharap kegiatan ini melahirkan dasawisma yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi wilayah lain.

Sementara itu Asisten III Setdakab Pasaman Barat, Harlina Syahputri yang hadir mewakili Bupati menegaskan bahwa gerakan PKK sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Pasaman Barat yang maju dan sejahtera berlandaskan agama dan budaya.

“Dasawisma merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program tersebut. Apa yang dilakukan hari ini bukan sekadar lomba, tetapi wujud nyata kepedulian terhadap pembangunan dari tingkat nagari,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran kader yang dinilai telah berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari menjaga lingkungan, memantau kesehatan warga, hingga mendorong pendidikan anak-anak.

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto menekankan pentingnya dasawisma sebagai unit terkecil yang menjadi basis data sekaligus pelaksana program PKK. 

Saat ini, Pasaman Barat memiliki lebih dari 5.970 kelompok dasawisma yang tersebar di 11 kecamatan dan 90 nagari.

“Dasawisma tidak hanya menjalankan program, tetapi juga menjadi sumber data penting bagi pemerintah, mulai dari data keluarga hingga kondisi kesehatan masyarakat. Ini sangat membantu dalam perencanaan pembangunan,” ungkapnya.

Ia juga mendorong penguatan sinergi antara PKK dan pemerintah nagari, termasuk dalam dukungan penganggaran terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Pada kesempatan tersebut, Dasawisma Bougenville 14 Nagari Ranah Air Haji menjadi wakil Kabupaten Pasaman Barat dalam penilaian tingkat provinsi.

Keikutsertaan ini diharapkan tidak hanya membawa prestasi, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan inovasi di tengah masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan antusias, dihadiri jajaran TP PKK Kabupaten Pasaman Barat, camat Sungai Aur, wali nagari, serta anggota dasawisma setempat.

Melalui penilaian ini, diharapkan lahir praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di berbagai daerah, sekaligus memperkokoh peran keluarga sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Adpsb/rmz/bud)

Gubernur Mahyeldi Lepas Keberangkatan 384 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang tahun 1447 H/2026 M

Gubernur Mahyeldi Lepas Keberangkatan 384 Calon Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang tahun 1447 H/2026 M

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah secara resmi melepas keberangkatan 384 orang calon jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Padang tahun 1447 H/2026 M. (Foto: Biro Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah secara resmi melepas keberangkatan 384 orang calon jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Padang tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Tabing, Kamis (23/4/2026). 

Gubernur Mahyeldi mendoakan agar seluruh jamaah diberi keselamatan dan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kami resmi melepas keberangkatan calon jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Padang Tahun 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi perjalanan ini,” ujarnya.

Kloter pertama ini berasal dari Kota Padang dan dijadwalkan akan berangkat menuju Madinah dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Jum'at (24/4) dini hari. 

Seluruh persiapan untuk kelancaran keberangkatan pun sudah disiapkan secara matang oleh petugas Kanwil Kementerian Haji dan Umbroh Provinsi Sumbar.

“Alhamdulillah, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Insyaallah jamaah akan berangkat sekitar pukul 01.00 atau 02.00 menuju Madinah,” kata Mahyeldi.

Ia berpesan, kepada para jamaah agar menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan solidaritas selama menjalankan rangkaian ibadah.

“Kita berharap jamaah kita tetap disiplin, kompak, dan solid. Ini penting untuk kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji,” tegasnya.

Selain itu, Mahyeldi juga mengapresiasi inovasi layanan berupa kanal WhatsApp informasi dan pengaduan yang disiapkan oleh petugas untuk mempermudah komunikasi jamaah.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap jamaah lanjut usia, sejalan dengan tema pelayanan haji tahun ini yang mengusung konsep ramah lansia dan perempuan.

“Ada jamaah yang usianya sampai 85 tahun. Ini tentu butuh pendampingan dan perhatian khusus dari petugas,” ujarnya.

Kepada seluruh petugas haji, Mahyeldi menitipkan amanah besar agar memberikan pelayanan terbaik, terutama pada tahun awal pelaksanaan sistem ini sebagai fondasi ke depan.

“Berikan pelayanan maksimal agar jamaah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumbar, M. Rifki melaporkan total jamaah Embarkasi Padang tahun 2026 mencapai 5.402 orang, terdiri dari 3.992 jamaah asal Sumatera Barat dan 1.354 dari Bengkulu, dengan total 14 kloter.

Untuk Kloter 1 sendiri yang berasal dari Kota Padang, terdiri dari 152 jamaah laki-laki dan 232 jamaah perempuan.

Keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia tipe Boeing 777 dengan nomor penerbangan GA 3501.

"Jamaah dijadwalkan kembali ke tanah air pada 3 Juli 2026,"pungkasnya. (adpsb/cen/bud)

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Foto: Biro Humas Kemaker). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Sinergi hulu hingga hilir penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/04/2026). 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN.

Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah

“Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Menaker.

Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. 

Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. 

“Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujar Yassierli.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. 

Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.

Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. 

Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK. 

Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.

“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya. (Aditya)

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) dan Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat (kiri) saat berdiskusi tentang perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi (kanan) di Hall Dewan Pers, Kamis 23 April 2026. (*). (Foto: Istimewa)

BENTENGSUMBAR.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah bergulir.

Hal tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4).

Dalam kegiatan itu, PWI Pusat diwakili Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Aat Surya Safaat, yang hadir bersama unsur konstituen Dewan Pers lainnya.

PWI menilai, penguatan regulasi hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ekosistem media digital yang semakin kompleks. Perlindungan tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin hak ekonomi dan moral wartawan, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas produk jurnalistik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis bagi publik dan kehidupan demokrasi.

Diskusi yang menyusul penyerahan dokumen itu turut menghadirkan Menteri Hukum dan Ketua Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers dan perusahaan media juga hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.

PWI memandang, revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab tantangan maraknya pelanggaran penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin, yang selama ini merugikan wartawan dan perusahaan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan industri media sekaligus menjamin hak publik atas informasi yang berkualitas.

Bagi PWI, momentum revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi peluang strategis untuk mempertegas posisi karya jurnalistik sebagai produk intelektual yang wajib dilindungi secara hukum dalam sistem nasional. (*)

Gubernur Mahyeldi Rangkul Apindo Bantu UMKM Sumbar Naik Kelas

Gubernur Mahyeldi Rangkul Apindo Bantu UMKM Sumbar Naik Kelas

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP Apindo Sumbar di Padang, Kamis (23/4/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumbar naik kelas, baik dari segi kualitas produk maupun pasar. 

Permintaan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP Apindo Sumbar di Padang, Kamis (23/4/2026).

“Bagaimana menjembatani UMKM yang jumlahnya banyak ini agar bisa masuk ke pasar yang lebih baik, naik kelas. Dukungan ini yang kita harapkan dari para pengusaha Apindo,” ujar Mahyeldi.

Ia kemudian menegaskan, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Mahyeldi mengungkapkan, struktur ekonomi Sumbar saat ini sangat ditopang oleh sektor UMKM yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. 

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah UMKM meningkat dari sekitar 600 ribu menjadi lebih dari 740 ribu unit usaha, dengan sekitar 99 persen merupakan usaha mikro. 

Selain itu, terdapat lebih dari 5.800 koperasi yang turut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan tepat agar UMKM dapat berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut sudah ada pengusaha yang berhasil memfasilitasi produk UMKM Sumbar menembus pasar Malaysia melalui pembinaan, standarisasi, hingga distribusi. Praktik seperti ini diharapkan dapat diperluas.

Selain sektor UMKM, Mahyeldi juga menyoroti potensi komoditas unggulan Sumbar seperti kakao dan gambir yang memiliki daya saing global. 

Meski demikian, ia juga menyadari pengelolaan kedua komoditas tersebut masih butuh penguatan.

“Sebagian besar kebutuhan dunia berasal dari Sumbar, tetapi masih diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya belum kita rasakan karena belum ada hilirisasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Gubernur Mahyeldi juga menyaksikan penandatanganan kerja sama program Apindo UMKM Merdeka antara DPP Apindo Sumbar, Universitas Andalas, dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar.

“Mudah-mudahan Rakerkonprov ini melahirkan keputusan-keputusan strategis bagi kemajuan ekonomi Sumatera Barat,” tutup Mahyeldi.

Sementara itu Ketua DPN Apindo, Widjaja Kamdani menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar.

“Kami siap berainergi bersama dengan pemerintah dan para pelaku UMKM lokal untuk menggerakkan perekonomian Sumbar,” ujarnya.

Ia menegaskan, ada tiga hal yang saat ini menjadi fokus utama Apindo, yakni percepatan penurunan pengangguran, transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke formal, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Ketua DPP Apindo Sumbar, Rina Pangeran menyampaikan Rakerkonprov kali ini mengangkat tema “Bangkit Bersama Membangun Ekonomi Sumatera Barat yang Tangguh dan Berkelanjutan.” 

Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi Sumbar yang tengah menghadapi dampak bencana, namun tetap memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran DPN Apindo, Forkopimda Sumbar, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (adpsb/cen/bud)

Perluasan Jaminan Sosial Harus Menjangkau Pekerja Informal

Perluasan Jaminan Sosial Harus Menjangkau Pekerja Informal

BentengSumbar.com On Jumat, April 24, 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali. (Foto: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah terus memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli dalam Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Yassierli.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujarnya. (aditya)