Gegara Utang Piutang Rp 3 juta, Ibu Dibunuh Anak Kandung dengan Cara Ditembak

Gegara Utang Piutang Rp 3 juta, Ibu Dibunuh Anak Kandung dengan Cara Ditembak

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

BENTENGSUMBAR.COM - Ibu dibunuh anak kandung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Korban bernama Hely Febriyanti (50) tewas di tangan anak kandungnya berinisial GW (50) pada Kamis (24/4/2025) sekitar pukul 13.30 WIB karena masalah utang piutang sebesar Rp 3 juta.

Kasat Reskrim Polres OKU Timur AKP Mukhlis mengatakan korban yang menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur tewas dengan cara ditembak menggunakan senjata api rakitan.

"Korban dan pelaku sempat cekcok masalah utang piutang," kata Mukhlis, Sabtu.

Perdebatan antara pelaku dan korban terus berlanjut hingga terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan Hely meninggal dunia.

Korban mengalami luka tembak pada paha kanan bagian dalam di atas lutut dan sempat menjalani perawatan intensif di RS Charitas.

"Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi dan selanjutnya dirujuk ke RS Charitas untuk dilakukan perawatan medis. Namun, nasib berkata lain, korban dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Menindaklanjuti laporan dari warga pihaknya bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan pelaku hanya selang beberapa jam setelah peristiwa pembunuhan terjadi.

Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya dari TKP yaitu satu unit mesin DVR CCTV dan satu helai baju milik korban.

"Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres OKU Timur untuk diproses hukum lebih lanjut," tegasnya. (*)

Sumber: jpnn

Bupati Annisa Tindak Lanjuti Keluhan Masalah Air dan Bau Tidak Sedap di RSUD Sungai Dareh

Bupati Annisa Tindak Lanjuti Keluhan Masalah Air dan Bau Tidak Sedap di RSUD Sungai Dareh

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Bupati Annisa Suci Ramadhani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Sei Dareh sebagai respons cepat terhadap keluhan masyarakat yang diterima melalui layanan aduan masyarakat "Lapor Kak Annisa".

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Annisa Suci Ramadhani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Sei Dareh sebagai respons cepat terhadap keluhan masyarakat yang diterima melalui layanan aduan masyarakat "Lapor Kak Annisa". Keluhan tersebut berkaitan dengan bau tak sedap dan kondisi sanitasi dan air yang tidak memadai di sekitar rumah sakit plat merah itu. 

Dalam peninjauan tersebut, Bupati menemukan adanya permasalahan serius pada sistem sanitasi rumah sakit. Pompa yang rusak dan tersumbat, ditambah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak tertutup dengan baik, menyebabkan bau tak sedap tersebar ke seluruh area sekitar rumah sakit. Kondisi ini mengganggu kenyamanan pasien maupun keluarga yang berkunjung.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan, baik untuk pasien maupun warga sekitar,” ujar Bupati Annisa, Jum'at (25/04/2025).

Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang dirasakan. 

Ia juga menegaskan komitmennya, meskipun baru menjabat dua bulan, untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung lama di rumah sakit itu.

“Saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, meskipun baru dua bulan menjabat. Kami akan bekerja keras agar fasilitas kesehatan ini dapat berfungsi dengan baik untuk masyarakat dan kualitas pelayanan juga semakin meningkat secara bertahap,” ujarnya.

Dilanjutkan Annisa, permasalahan seperti ini tentu menjadi perhatian serius dirinya agar RSUD Sei Dareh semakin menjadi rujukan utama masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Annisa memerintahkan pihak manajemen RSUD untuk segera mengambil tindakan perbaikan secara mandiri. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Sei Dareh memiliki kewenangan untuk bertindak cepat tanpa harus menunggu arahan dari pimpinan daerah.

“Sebagai BLUD, RSUD memiliki fleksibilitas untuk bertindak cepat. Tidak perlu menunggu saya datang dulu baru bergerak,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya manajemen RSUD untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna perawatan dan perbaikan sarana penunjang seperti sistem sanitasi dan IPAL. 

Hal ini penting agar fasilitas rumah sakit tetap terjaga dan dapat terus memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.

“Manajemen RSUD harusnya sudah bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk perawatan dan perbaikan sarana penunjang ini. Dengan begitu, kita bisa menghindari masalah yang sama di masa depan,” tambah Bupati.

Terkait masalah air, Bupati memerintahkan Direktur RSUD untuk mencari sumber air alternatif. 

“Sumber air yang ada saat ini memiliki pH terlalu tinggi dan tidak cocok untuk kebutuhan rumah sakit. Saya instruksikan agar segera mencari sumber air lain yang lebih layak dan sesuai standar,” ujar Bupati Annisa.

Selain itu, Bupati juga meminta Direktur RSUD untuk melakukan konsultasi teknis kepada Dinas PUPR dalam rangka memperbaiki sanitasi dan memastikan sistem distribusi air di RSUD Sei Dareh dapat berfungsi dengan baik.

Annisa menutup kunjungan dengan menegaskan komitmen Pemkab Dharmasraya untuk terus memperbaiki kualitas layanan di RSUD Sei Dareh, baik dalam hal pelayanan medis maupun infrastruktur penunjangnya.( W )

Oknum Polisi, Bripda MNF Perkosa Gadis 15 Tahun, Dipacari lalu Dianiaya

Oknum Polisi, Bripda MNF Perkosa Gadis 15 Tahun, Dipacari lalu Dianiaya

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Bintara Polri berinisial Bripda MNF (23) ini tercatat sebagai anggota Polsek Bontocani. Ia menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap gadis 15 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

BENTENGSUMBAR.COM - Oknum polisi menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap gadis 15 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Bintara Polri berinisial Bripda MNF (23) ini tercatat sebagai anggota Polsek Bontocani.

Kasat Reskrim Polres Bone Iptu Alvin Aji Kurniawan mengatakan, antara korban dan tersangka punya hubungan sebagai pasangan kekasih.

Pengungkapan kasus berawal saat korban melaporkan Bripda MNF ke Propam Polres Bone. 

Pelaporan ini terkait kasus kekerasan yang dialaminya pada 14 Januari lalu.

"Awalnya dari kekerasan, mereka cekcok. Korban dengan oknum ini pacaran. Kemudian si oknum curiga dengan HP korban lalu emosi dan menampar serta menindis lehernya. Korban lalu melapor ke propam," ujarnya dikutip dari iNews Celebes, Sabtu (26/4/2025).

Dari penyelidikan, terungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Bripda MNF terhadap korban berstatus anak di bawah umur. 

Sang pacar diduga pernah menjadi korban pemerkosaan.

"Saat pengembangan, korban dengan pelaku pernah berhubungan badan," katanya.

Menurutnya kasus pidana oknum polisi tersebut ditangani Satreskrim Polres Bone. 

Sementara untuk kode etik ditangani Propam Polres Bone.

"Proses pidana sudah tersangka oleh reskrim, kalau etik bisa kroscek ke propam," ucapnya. (*)

Sumber: iNews Sulsel

Penuntut Ijazah Jokowi Diduga sebagai Antek Asing: Polri Harus Mengusut Para Pembenci

Penuntut Ijazah Jokowi Diduga sebagai Antek Asing: Polri Harus Mengusut Para Pembenci

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution merespons adanya publik figur yang mempersoalkan ijazah Jokow.

BENTENGSUMBAR.COM - Para pembenci yang mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dianggap sebagai antek asing. Untuk itu, Polri diminta untuk segera menindak para pembenci Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), Abdul Razak Nasution merespons adanya publik figur yang mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Saya heran dengan Roy Suryo dan lainnya begitu membenci Jokowi padahal beliau sudah menunjukkan ijazah aslinya," kata Razak kepada RMOL, Jumat, 25 April 2025.

Padahal menurut Razak, ijazah Jokowi sudah diperlihatkan kepada publik. Namun Razak merasa heran masih ada pihak-pihak yang tidak puas.

"Tapi kenapa mereka tidak puas juga, begitulah para pembenci. Lagian Roy Suryo ini jangan jadi orang sok paling bersih padahal mantan napi," tuturnya.

Razak menilai, Jokowi merupakan seorang negarawan sejati dan banyak berjasa bagi bangsa Indonesia.

"10 tahun menjabat Kita lihat banyak perubahan dan kemajuan untuk Indonesia dari semua sektor, baik sektor pembangunan infrastruktur, dana desa, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kendaraan listrik, peningkatan investasi dan lain sebagainya," jelas dia.

Sebagai negara hukum kata Razak, langkah-langkah hukum sudah harus dilakukan kepada para pembenci tersebut.

"Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam Al Quran Surat Al Hujurat 12 menerangkan bahwa orang yang suka membuka aib orang lain adalah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati," jelasnya.

Demikian pula berdasarkan Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat".

"Polri harus mengusut para pembenci ini karena diduga ini adalah antek asing yang ingin merusak persatuan dan stabilitas politik nasional. Marilah Kita bersatu, berkolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa ini,” imbuh dia.

“Kita sudah di pintu Indonesia emas, negara ini negara besar saatnya bersatu, dukung visi misi mulia Presiden Prabowo Subianto. Jangan Kita terpecah belah dan mudah diadu domba, saat ini asing tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju," pungkas Razak. (*)

Sumber: RMOL

Ketua MPR Bela Gibran Usai Diminta Dievaluasi oleh Purnawirawan TNI

Ketua MPR Bela Gibran Usai Diminta Dievaluasi oleh Purnawirawan TNI

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Ketua MPR Ahmad Muzani membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikritik forum purnawirawan TNI proses pemilihannya dianggap melanggar hukum sehingga posisinya perlu diganti.

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikritik forum purnawirawan TNI proses pemilihannya dianggap melanggar hukum sehingga posisinya perlu diganti.

Menurut Muzani, Gibran adalah wakil presiden yang sah secara hukum berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024.

"Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (25/4).

Muzani menerangkan bahwa penetapan Gibran sebagai wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang, mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah," katanya.

Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa Gibran sebagai pendamping Prabowo, juga telah dilantik secara resmi oleh MPR pada 20 Oktober 2024. 

Pelantikan juga dihadiri para pemimpin dan wakil kepala negara.

"Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan," katanya.

Sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. 

Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Pernyataan sejumlah menteri era kabinet Presiden Jokowi yang kembali menjabat di era Prabowo terkait Bos, dipandang merupakan suatu kejanggalan konstitusi. (Foto/Net).

BENTENGSUMBAR.COM -  Wacana tentang adanya dua pemimpin di pemerintahan atau narasi Matahari Kembar kembali mencuat pasca sejumlah menteri sowan usai Idul Fitri.

Pernyataan sejumlah menteri era Kabinet Indonesia Bersatu yang kembali menjabat di Kabinet Merah Putih, ditengarai menjadi pemantik lahirnya narasi Matahari Kembar.

Sempat diucap oleh SBY saat internal Partai Demokrat tengah menjadi sorotan, istilah Matahari Kembar kemudian dikutip ulang Politisi PKS Mardani Ali Sera.

Selain Mardani Ali Sera, narasi Matahari Kembar yang merujuk pada Presiden Ketujuh dan Kedelapan Indonesia juga sempat ditanggapi oleh Try Sutrisno.

Menurut purnawirawan Pangab periode 1988-1993 dan Wapres periode 1993-1998, Matahari Kembar merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan di pemerintahan.

Terkait dengan semakin menebalkan diksi Matahari Kembar dalam ingatan publik, Feri Amsari yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara memberi tanggapan.

Feri menyebut istilah tersebut tidak jauh berbeda dengan Satu Kapal Dua Nahkoda yang pernah ditulisnya di Tempo.

Berlatar tentang persaingan Presiden dengan Wakil Presiden yang saat itu masih menjabat, Matahari Kembar memiliki konstruksi nilai berbeda.

Narasi Matahari Kembar yang sejak Idul Fitri lalu mulai banyak masuk dalam kesadaran publik, menurut Feri merupakan hal janggal serta bertolak belakang dengan konstitusi.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 17, secara eksplisit disebutkan bahwa setiap menteri merupakan pembantu resmi presiden yang sedang menjabat.

Selain ditetapkan atau diangkat secara langsung oleh Presiden, kewenangan Menteri sebagai Pembantu juga dapat diberhentikan oleh Presiden.

Sehingga pernyataan sejumlah menteri era kabinet Presiden Jokowi yang kembali menjabat di era Prabowo terkait Bos, merupakan suatu kejanggalan konstitusi.

Bukan sekadar melanggar perundang-undangan, pernyataan tersebut juga terbilang sebagai suatu hal yang kurang etis dan melanggar kesantunan dalam politik.

“Masa ada menteri mengaku, bahwa orang yang sudah lengser ini adalah Bos, itu merusak Undang-Undang Kementerian Negara,” jelas Feri.

Pernyataan terkait sosok Jokowi sebagai Bos, selain disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes juga disampaikan oleh Menteri Kelautan Sakti Trenggono.

Penggunaan diksi Bos sebagai analogi yang disampaikan oleh sejumlah Menteri, menurut Feri tidak mencerminkan sikap santun.

Fakta adanya menteri era kabinet Jokowi dan kembali terlibat dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan komposisi lebih dari 50 persen, juga terbilang janggal.

Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan, dengan perspektif awam mempertanyakan soal kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Saya tidak ingin bilang ini benar, jangan-jangan Presiden saat ini sedang disandera?” pungkasnya. (*)

Sumber: Ayojakarta

Sutiyoso: Pemimpin Model Gibran Tak Mampu Urus Negara

Sutiyoso: Pemimpin Model Gibran Tak Mampu Urus Negara

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Kepala BIN Sutiyoso mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025, yang salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025, yang salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dikutip dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Sabtu 26 April 2025. 

"Kita doakan 08 (Presiden Prabowo Subianto) selamat, sehat, bahkan satu periode lagi. Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa jadi presiden? ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita," kata Sutiyoso.

Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutiyoso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.

"Dengan model (pemimpin) kayak gitu apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks. Nasib bangsa ini dipertaruhkan," kata Sutiyoso.

Di sisi lain, Sutiyoso mengaku teringat kata-kata Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang bilang anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik.

"Mereka (anak-anak Jokowi) jual martabak, pisang goreng, konon katanya sukses," kata Sutiyoso.

Namun nyatanya, di tengah jalan Gibran ikut Pilkada Solo dan menang, sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution maju di Pilkada Medan, dan juga menang.

"Tetapi tiba-tiba masuk politik, walikota Solo, walikota Medan," kata Sutiyoso.

Hingga akhirnya, setelah dua tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.

"Cuma dua tahun memimpin Solo yang homogen tentu tantangannya sedikit dan pengalamannya. Tiba-tiba langsung nasional," pungkas Sutiyoso. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan purnawirawan prajurit TNI yang berada di bawah forum purnawirawan prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan politik. 

Delapan tuntutan itu ditandatangani atas nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

Salah satu tuntutan yakni mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Tuntutan lain, melakukan reshuffle menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi serta mengambil tindakan tegas kepada pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan Joko Widodo yang merupakan presiden sebelumnya dan juga ayah Gibran.

Sumber: RMOL

KPK Sita Satu Unit Mobil Milik Ridwan Kamil Terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB

KPK Sita Satu Unit Mobil Milik Ridwan Kamil Terkait Kasus Dugaan Korupsi BJB

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

KPK menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi BJB periode 2021–2023.

BENTENGSUMBAR.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selain kendaraan roda empat tersebut, penyidik KPK juga menyampaikan telah menyita satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berkelir hitam dari Ridwan Kamil.

"Untuk kendaraan selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK itu, informasi yang kami dapatkan ada satu unit kendaraan roda empat ya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal jenis kendaraan tersebut.

Kendaraan tersebut juga saat ini belum dibawa petugas KPK ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.

"Merk belum bisa dikonfirmasi, tetapi kendaraan ini kenapa belum bisa digeser ke Rupbasan karena posisinya masih dalam perbaikan di bengkel mobil," ujarnya.

Dalam perkara tersebut penyidik KPK total menyita 26 unit kendaraan antara lain satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, dan satu unit kendaraan roda dua Yamaha NMAX.

Dua unit diantaranya disita dari Ridwan Kamiil yakni satu unit motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berkelir hitam dan satu unit kendaraan roda empat.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

Sumber: Antara

Bantu Uang Tunai, Andre Rosiade Minta PT Semen Padang Rehab Rumah Korban Tewas Ditabrak Truk di Padang Basi

Bantu Uang Tunai, Andre Rosiade Minta PT Semen Padang Rehab Rumah Korban Tewas Ditabrak Truk di Padang Basi

BentengSumbar On Sabtu, April 26, 2025

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyempatkan diri berkunjung ke rumah orangtua dua bocah yang tewas ditabrak truk akibat rem blong di Jalan Raya Indarung.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyempatkan diri berkunjung ke rumah orangtua dua bocah yang tewas ditabrak truk akibat rem blong di Jalan Raya Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Jumat (25/4/2025) malam. 

Selain menyampaikan rasa duka, Andre juga menyerahkan bantuan uang tunai dan meminta PT Semen Padang membantu memperbaiki kembali rumah korban yang rusak akibat ditabrak truk.

"Saya Wakil Ketua Komisi VI yang membawahi BUMN, kami ingin memberikan santunan. Saya juga minta Semen Padang untuk membantu memperbaiki rumah ini. Saya bawa langsung pak Dirut Semen Padang Indrieffouny Indra," kata Andre Rosiade yang datang bersama Indrieffouny Indra meninjau kondisi rumah didampingi ayah korban, Harliadi.

Saat ini lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi. Sementara itu bangkai truk masih berada di sana. 

"Nanti kalau truknya sudah diangkut, Semen Padang akan menurunkan tim untuk memperbaiki rumah ini. Karena ini adalah warga Semen Padang, daerah ini berada di lingkungan Semen Padang. Minimal ini bisa meringankan beban keluarga korban," terang Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Harliadi yang bekerja sebagai sopir truk, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (23/4/2025) dini hari sekitar pukul 01.45 WIB. 

Dalam peristiwa naas itu, dua orang anaknya ikut menjadi korban masing-masing Arfan (5) dan Khayla (2). 

"Anak meninggal di pangkuan istri," ujar pria yang disapa Boy ini.

Boy menyebut, istrinya Yuliana (30) masih trauma karena menyaksikan langsung kedua buah hatinya meninggal dunia. "Istri masih shock," kata Boy.

Ia menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya. Di mana sebuah rumah ditabrak minibus yang menyebabkan seorang penghuni rumah meninggal dunia. 

"Sebelumnya mobil Avanza menabrak rumah tak jauh dari lokasi ini yang mengakibatkan anak pemilih rumah meninggal," terang Boy.

Andre Rosiade menyarankan agar jalan di lokasi ini dibuat pembatas, sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa.

Andre juga meminta Semen Padang membangun pembatas beton di antara jalan. 

"Karena kejadian serupa pernah terjadi beberapa kali, harus dibuat pembatas beton. Jadi saat mobil rem blong dari atas, ada yang menghambat," ulas Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini.

Kemudian untuk kondisi ibu korban, Andre meminta Semen Padang juga ikut membantu pemulihan traumanya. 

"Ibu dari korban harus mendapatkan penanganan trauma di Semen Padang Hospital (SPH)," kata Andre.

Dirut Semen Padang Indrieffouny Indra menyatakan siap membantu merehab rumah serta membantu ibu korban mendapatkan penanganan trauma di SPH.

"Kami Dirut Semen Padang turut prihatin, insha Allah kami siap untuk melaksanakan merehab rumah ini dan juga membantu menyembuhkan trauma dari ibu korban," katanya.

Indrieffouny menyebut, PT Semen Padang juga akan meninggikan pembatas jalan beton di antara jalan yang sering menjadi lokasi kecelakaan. 

“Sesuai permintaan pak Andre Rosiade dan warga sekitar, kami juga akan meninggikan pembatas jalan. Untuk mengurangi kecelakaan yang kerap terjadi di lokasi,” kata Dirut.

Dia juga menyebut, akan memasilitasi korban untuk mendapatkan perawatan terbaik di Semen Padang Hospital. 

“Besok datang ke SPH dan kami akan layani dengan baik. Selain pengobatan korban, juga akan diberikan pengobatan trauma healing. Kami turut berduka dan mendoakan ibu cepat sembuh,” katanya. (*)