Safari Ramadhan di Masjid Nurul Falah, Anggota DPRD Padang Erianto Tekankan Pentingnya Peranan Niniak Mamak

Safari Ramadhan di Masjid Nurul Falah, Anggota DPRD Padang Erianto Tekankan Pentingnya Peranan Niniak Mamak

BentengSumbar.com On Sabtu, Maret 07, 2026

Anggota DPRD Kota Padang Erianto, melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid Nurul Falah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Kota Padang Erianto, melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1447 H/2026 M di Masjid Nurul Falah, Kompleks Bumi Minang, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Senin (2/3/2026).

Dalam sambutannya, Erianto menyampaikan bahwa Safari Ramadhan tidak hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan amal ibadah.“Melalui Safari Ramadhan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah dan terus berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tebar kebaikan di mana pun berada, karena setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri,” ujar Erianto.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun lingkungan yang religius, rukun, dan harmonis sebagai benteng moral bagi generasi muda. Pada kesempatan tersebut, Erianto turut menyoroti persoalan kenakalan remaja serta maraknya penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam masa depan generasi muda di Kota Padang, khususnya di wilayah Kecamatan Kuranji.

Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi serta membimbing anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun penyalahgunaan narkoba. Ia menekankan pentingnya peran ninik mamak dalam adat Minangkabau untuk menjaga dan membimbing anak kemenakan agar tetap berada di jalan yang benar. “Pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat menentukan masa depan anak. Begitu pula ninik mamak memiliki tanggung jawab moral untuk merangkul dan membimbing generasi muda agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Erianto secara simbolis menyerahkan bantuan hibah sebesar Rp25 Juta kepada pengurus Masjid Nurul Falah.Bantuan itu merupakan bagian dari program Safari Ramadhan 1447 H yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan keagamaan serta operasional masjid.Berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masjid dan kepentingan umat.

Pengurus Masjid Nurul Falah, Syamsudin, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Erianto. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erianto atas bantuan hibah sebesar Rp25 juta untuk Masjid Nurul Falah. Semoga bantuan ini menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi beliau serta keluarga,” ungkap Syamsudin.

Disamping itu pada kesempatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang dialog.Sejumlah jamaah dan tokoh masyarakat Kelurahan Sungai Sapih menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan lingkungan, peningkatan fasilitas umum, hingga pengembangan sarana keagamaan di wilayah Kecamatan Kuranji.

Menanggapi hal tersebut, Erianto menyatakan komitmennya untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Padang.“Aspirasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur dan skala prioritas,”pungkasnya. (*)

Pemulihan Pascabencana, Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Perkuat Sinergi

Pemulihan Pascabencana, Pemko Padang dan Pemprov Sumbar Perkuat Sinergi

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).

Rakor tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, hingga kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi Sumatera Barat. “Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya.

Mahyeldi menambahkan, penguatan kolaborasi juga tak kalah penting di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak bencana yang membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, melalui sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota, potensi daerah dapat dimaksimalkan sekaligus mengefisienkan penggunaan anggaran. “Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Maigus Nasir menyampaikan bahwa untuk mempercepat pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akhir 2025, Pemko Padang telah menyiapkan fasilitas hunian sementara (Huntara) serta skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak. “Saat ini sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak. Saat ini, kami tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Maigus membeberkan bahwa Pemko Padang menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana. Berdasarkan data, total kerusakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian Rp1,6 triliun, sehingga kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun. “Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Selain itu, kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi persoalan mendesak untuk mengurangi risiko banjir ke depan,” paparnya. (*)

Perkuat Silaturahmi, Santri PPMINI Laksanakan Kegiatan Berbuka Bersama Ramadhan 1447 H

Perkuat Silaturahmi, Santri PPMINI Laksanakan Kegiatan Berbuka Bersama Ramadhan 1447 H

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Buka bersama seluruh santri yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026 di mushola Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas.

BENTENGSUMBAR.COM - Santri Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas (PPMINI) kembali melaksanakan kegiatan buka bersama seluruh santri yang dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026 di mushola Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas.

Acara ini juga dibuka dengan pembacaan doa oleh guru tuo TK Candri Algusra. 

Pembacaan doa kali ini bertujuan untuk mengenang arwah pendiri PPMINI Alm. H Sulkani TK Sutan yang mana dahulu beliau setiap bulan Ramadhan selalu mengadakan kegiatan berbuka puasa baik itu di lingkungan pesantren maupun diluar pesantren.

Tidak lupa juga Tk. Abdul Jamil Al Rasyid S. Hum Pimpinan PPMINI ketika dihubungi awak media mengatakan" saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung baik dari segi donatur melalui infak/sedekah untuk kelangsungan acara. 

"Tanpa adanya dukungan dari semua pihak kegiatan berbuka bersama yang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun ini tidak akan terlaksana, biasanya alm ayah H Sulkani TK Sutan setidaknya melaksanakan kegiatan ini rutin bagi seluruh santri.  Alhamdulillah harapan tersebut sekarang sudah terwujud," tukas Jamil

Melalui kegiatan ini,  santri PPMINI dapat memberikan suasana yang lebih semarak dan penuh semangat, sembari mengajarkan nilai-nilai kebersamaan antar santri dan juga alumni yang turut andil dalam acara seperti ini. 

Berbuka bersama ini sudah menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan tahunan yang sudah ada sejak zaman Abuya H Sulkani TK Sutan sebelum berpindah alam. (*)

DPR RI Kunjungi Sumbar Bahas RUU Satu Data Indonesia

DPR RI Kunjungi Sumbar Bahas RUU Satu Data Indonesia

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka pembahasan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia, Jumat (6/3/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Legislasi DPR RI Bob Hasan, didampingi Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung serta Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Rombongan disambut langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernuran.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPR RI dan pemerintah pusat yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah. “Selamat datang kepada rombongan di Sumatera Barat. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan bimbingan sekaligus masukan bagi kami dalam menyukseskan program Satu Data ke depan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, di era transformasi digital saat ini data tidak lagi sekadar produk administrasi, tetapi telah menjadi aset strategis dalam pembangunan. Konsep data driven governance menuntut kebijakan publik berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menunjukkan komitmen mendukung kebijakan tersebut melalui berbagai regulasi daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi serta pembentukan forum dan daftar data prioritas daerah. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi penguatan tata kelola data pembangunan di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Tim Legislasi DPR RI Bob Hasan menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam penyusunan undang-undang. Ia menyebutkan, salah satu RUU yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 adalah RUU Satu Data Indonesia yang saat ini sedang disiapkan oleh Baleg DPR RI. “Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan RUU tersebut agar kami mendapatkan informasi yang akurat terkait penerapan Satu Data Indonesia, khususnya implementasinya di pemerintah daerah,” ujar Bob Hasan.

Menurutnya, data memiliki peran sangat vital dalam pembangunan karena menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. “Data adalah fondasi pembangunan dan dasar pengambilan kebijakan. Kita tidak ingin lagi ada bantuan sosial yang salah sasaran atau ketidaksinkronan pembangunan hanya karena perbedaan referensi data,” katanya.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard yang menilai persoalan data merupakan hal mendasar bagi masa depan pembangunan nasional. Ia menegaskan, integrasi data diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis bukti. “Pada akhirnya, kedaulatan pembangunan dimulai dari kedaulatan data,” tutup Febrian. (adpsb/cen/bud)

Mahyeldi Paparkan Percepatan Perencanaan Pascabencana, Sumbar Butuh Dukungan Rp21,4 Triliun dari Pusat

Mahyeldi Paparkan Percepatan Perencanaan Pascabencana, Sumbar Butuh Dukungan Rp21,4 Triliun dari Pusat

BentengSumbar On Jumat, Maret 06, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah itu pada November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam rangka masa reses di Sumbar.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026) itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPR RI untuk saling berbagi informasi terkait kondisi di daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. “Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, kekompakan dan koordinasi yang intensif antar unsur pemerintah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses perencanaan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi. “Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.

Dengan langkah tersebut, Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak. “Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi. Ia juga menyampaikan dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa TKD yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat secara bertahap akan dikembalikan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR RI dalam melihat kondisi di daerah secara langsung. Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.

Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi pertahanan nasional. Ia menyebut perubahan tersebut membawa konsekuensi strategis dalam penataan organisasi, penguatan profesionalisme prajurit, serta peningkatan kemampuan menghadapi berbagai ancaman di era modern. Selain ancaman militer, Dave menilai tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pertahanan negara. Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional. (adpsb/cen/bud)

Wali Kota Sawahlunto Pimpin FGD Forkopimda, Matangkan Kesiapan Daerah Sambut Idul Fitri 1447 H

Wali Kota Sawahlunto Pimpin FGD Forkopimda, Matangkan Kesiapan Daerah Sambut Idul Fitri 1447 H

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Focus Group Discussion (FGD). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memimpin rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mematangkan kesiapan daerah dalam menyambut momentum Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat M. Yamin, Balaikota Sawahlunto, Kamis (5/3/2026).

FGD ini digelar untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan hari raya di Kota Sawahlunto dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat, baik warga setempat maupun para pemudik yang diperkirakan akan datang selama masa libur Lebaran.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin strategis dibahas sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang dan selama Idul Fitri. 

Di antaranya terkait ketersediaan bahan pangan pokok serta pasokan energi, khususnya untuk menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar tidak terjadi kelangkaan di titik-titik vital.

Selain itu, lintas sektor juga diminta melakukan peninjauan terhadap kondisi jalan serta fasilitas umum guna mendukung kelancaran arus mudik dan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang. 

Aspek keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian, dengan mendorong peningkatan sinergi aparat dalam pengamanan kegiatan keagamaan di masjid-masjid serta pengaturan titik-titik keramaian di wilayah kota.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, dalam arahannya mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat kolaborasi melalui pertukaran informasi dan koordinasi yang intensif guna mengantisipasi berbagai potensi risiko di lapangan.

“Langkah pemantauan ini sangat penting agar Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri, dan instansi terkait dapat segera mengambil tindakan konkret apabila ditemukan potensi gangguan yang tidak wajar,” ujar Riyanda Putra di hadapan peserta rapat.

Melalui langkah-langkah preventif tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap potensi gangguan menjelang hari raya dapat diminimalisir. 

Di sisi lain, upaya ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta memastikan umat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan khusyuk di tengah meningkatnya mobilitas selama masa libur Lebaran. (*) 

Pewarta: marjafri

Sejumlah Masyarakat Mendatangi dan Mengepung Salah Satu Tempat Hiburan Malam, Ini Kata Satpol PP Padang

Sejumlah Masyarakat Mendatangi dan Mengepung Salah Satu Tempat Hiburan Malam, Ini Kata Satpol PP Padang

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 06, 2026

Sejumlah masyarakat mendatangi dan mengepung sebuah tempat hiburan malam Kafe Karaoke. 

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah masyarakat mendatangi dan mengepung sebuah tempat hiburan malam Kafe Karaoke Golden yang beralamat di kawasan Simpang Haru, Kota Padang, karena diduga tetap beroperasi di bulan suci Ramadhan, Jumat (6/3/26) dini hari.

Kedatangan masyarakat tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengelola kafe yang dinilai tidak menghormati suasana Ramadhan di Kota Padang. 

Warga yang berada di lokasi mendesak agar tempat hiburan tersebut segera ditutup.

"Kami sudah ingatkan pemilik kafe agar tidak beropersi selama bulan ramadhan, sesuai surat edaran yang di keluarkan oleh bapak walikota padang kita ini, para orang tua kami di sini sudah resah di tambah Masjid dekat sekali dengan kafe tentu kami yang muda-muda ini lah yang menjaga kampung kami ini,"ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, Rio Ebu Pratama mengatakan, usai mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, Satpol PP bersama BKO,dubalang dan Polsek Padang Timur, langsung bergerak ke lokasi.

"Sesampai dilokasi, masyarakat sudah banyak dan gerbang di tutup, namun masyarakat mengatakan aktivitas di dalam kafe masih berlangsung, saat kita masuk kita dapati ada dua orang wanita berada di dalamnya dan sekarang sudah kita amankan serta kita dapati botol minuman yang masih berisi di atas meja, dua botol minuman beralkohol juga kita amankan sebagai barang bukti,"terang Kabid P3D.

Ia menilai, tempat hiburan malam yang beroperasi pada bulan Ramadhan dapat mengganggu ketertiban serta melukai perasaan umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Kami mengimbau kepada pengelola kafe karaoke, serta tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang, mari patuhi aturan-aturan yang berlaku dan patuhi imbauan walikota, penutupan sementara tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai religius serta menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat,"tegasnya. (*)