Pelepasan Tim Safari Ramadhan 1447 H dan Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wali Kota Sawahlunto Paparkan Capaian dan Tantangan

Pelepasan Tim Safari Ramadhan 1447 H dan Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wali Kota Sawahlunto Paparkan Capaian dan Tantangan

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar acara Pelepasan Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi. 

BENTENGSUMBAR.COM -  Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar acara Pelepasan Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dirangkaikan dengan refleksi satu tahun pengabdian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto. Kegiatan tersebut berlangsung di Balerong Rumah Dinas Wali Kota Sawahlunto, Jumat (20/2/2026).

Acara dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Momentum ini tidak hanya menjadi agenda seremonial menyambut bulan suci Ramadhan, tetapi juga ruang evaluasi atas perjalanan satu tahun kepemimpinan kepala daerah.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sawahlunto, Ir. Dahler Dt. Panghulu Sati, dalam sambutannya meninjau kembali perjalanan politik dan pengabdian Wali Kota dan Wakil Wali Kota sejak masa kampanye hingga memasuki satu tahun masa jabatan.

Ia menyampaikan bahwa di tengah berbagai keterbatasan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terus berupaya menghadirkan terobosan dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan sesuai harapan bersama.

Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, mengungkapkan bahwa 20 Februari menjadi momen yang bersejarah bagi dirinya dan Wakil Wali Kota. Ia mengingat kembali pelantikan yang berlangsung di Istana Presiden pada 20 Februari 2025, yang kini tepat genap satu tahun.

“Di tengah badai efisiensi pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Alhamdulillah bersama segenap stakeholder dan dukungan penuh masyarakat, berbagai tantangan dapat dilalui hingga hari ini. Pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Dalam refleksinya, Wali Kota memaparkan sejumlah indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari 76,68 menjadi 77,05 persen.

Untuk tingkat kemiskinan, pada tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan dari 2,33 persen menjadi 2,72 persen. Kendati demikian, angka tersebut masih menjadi yang terendah di Sumatera Barat.

Tingkat pengangguran terbuka disebutkan terus mengalami penurunan, sementara laju pertumbuhan ekonomi hingga 2024 berada dalam kondisi stagnan. Adapun data pertumbuhan ekonomi tahun 2025 masih dalam proses penghitungan.

Terkait pelaksanaan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Riyanda Putra memaparkan sejumlah program yang telah berjalan maupun yang masih menghadapi kendala.

Program Koperasi Merah Putih, misalnya, masih tersendat akibat persoalan lahan. Renovasi kawasan Silo juga belum dapat direalisasikan karena terkendala izin penggunaan lahan.

Di sektor digitalisasi, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menghadirkan 83 titik jaringan internet dan membangun enam menara BTS guna memperluas akses komunikasi masyarakat.

Pada bidang infrastruktur, perbaikan akses jalan oleh Dinas PUPR Kota Sawahlunto serta dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat dinilai berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan pembenahan lebih lanjut.

Selain itu, pada 13 Februari 2026 secara resmi telah dimulai pengerjaan revitalisasi Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawahlunto. Gedung tersebut direncanakan menjadi fasilitas representatif untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan kebudayaan dan kemasyarakatan.

Pemerintah Kota juga memastikan program beasiswa tetap berlanjut. Untuk tahun anggaran 2026, alokasi dana telah tersedia dan masyarakat dapat mengaksesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam satu tahun terakhir, Kota Sawahlunto juga mencatat sejumlah prestasi. Kota ini dinobatkan sebagai Kota Paling Inovatif Tahun 2025. Selain itu, Sawahlunto kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut hingga 2025.

Sawahlunto juga memperoleh penghargaan sebagai satu-satunya pemerintah daerah dengan kinerja terbaik versi majalah Tempo.

Pemerintah Kota Sawahlunto juga meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media Group sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik. 

Mengakhiri rangkaian acara, Wali Kota secara resmi melepas Tim Safari Ramadhan 1447 H yang akan mengunjungi berbagai surau dan musala di seluruh wilayah Kota Sawahlunto. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi membangun Kota Sawahlunto agar semakin maju dan sejahtera di masa mendatang. (*) 

Pewarta: Marjafri

Kata Wako Fadly Amran, Pembangunan Kembali SDN 49 Batang Kabung Jadi Bukti Sinergi Pemda dan BUMN

Kata Wako Fadly Amran, Pembangunan Kembali SDN 49 Batang Kabung Jadi Bukti Sinergi Pemda dan BUMN

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan kembali gedung SD Negeri 49 Batang Kabung di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Jumat (20/2/2026). 

Sekolah yang sebelumnya roboh akibat banjir bandang pada akhir November 2025 itu bakal dibangun kembali melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). 

Kegiatan peresmian turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, serta Dandim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada PT Inalum atas kontribusi nyata dalam membantu pembangunan kembali sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus pembangunan daerah. “Pemerintah Kota Padang menyambut baik dukungan dari PT Inalum melalui program TJSL ini. Pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota Padang itu menjelaskan, setelah banjir bandang merusak bangunan sekolah, proses belajar mengajar di SDN 49 sempat terganggu. Para siswa untuk sementara waktu dipindahkan ke beberapa fasilitas lain, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan TK V Batang Kabung. “Alhamdulillah, melalui dukungan program TJSL PT Inalum akan dibangun kembali gedung baru SDN 49 dengan fasilitas yang lebih baik. Bangunannya dilengkapi enam ruang kelas dan empat ruang fungsional untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal,” imbuh Wali Kota.

Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. “Kami percaya pendidikan adalah fondasi utama pembangunan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan anak-anak di Batang Kabung kembali mendapatkan sarana belajar yang aman, layak, dan berkualitas,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Inalum, Melati Sarnita, menambahkan bahwa program TJSL perusahaan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk pendidikan serta penanganan pascabencana.

Ia berharap pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung dapat memperlancar proses pendidikan sekaligus menjadi simbol kebangkitan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut setelah terdampak banjir bandang. “Pembangunan kembali SDN 49 ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan kita. Kami berharap pembangunan berjalan lancar dan menjadi penyemangat baru bagi para siswa dan guru di sekolah ini,” tuturnya. (*)

Wawako Maigus Nasir Berharap Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam STAI-PIQ Sumbar Dapat Meraih Akreditasi Unggul

Wawako Maigus Nasir Berharap Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam STAI-PIQ Sumbar Dapat Meraih Akreditasi Unggul

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Asesmen Lapangan Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Asesmen Lapangan Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat, Aula Kampus STAI - PIQ Sumbar, Jumat (20/2/2026).

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas komitmen STAI-PIQ Sumatera Barat dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di Kota Padang. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang mendukung penuh upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan karena sejalan dengan Program Pemerintah Kota Padang.

“Kami berharap melalui asesmen lapangan ini, Program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam STAI-PIQ Sumatera Barat dapat meraih akreditasi unggul. Hal ini tentu akan semakin memperkuat kualitas dan mutu perguruan di Kota Padang,” ujar Wawako yang juga Ketua LPTQ Kota Padang itu.

Sementara itu, Ketua STAI-PIQ Sumatera Barat Dr. Linda Suanti, MA menyampaikan bahwa STAI-PIQ saat ini memiliki tiga program studi, yakni S-1 Pendidikan Agama Islam, S-1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta S-2 Pendidikan Agama Islam, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.124 orang.

“S-1 Pendidikan Agama Islam saat ini memiliki akreditasi Baik Sekali. Kami berharap dengan dilakukan re-akreditasi ini, akreditasi jurusan PAI dapat meningkat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Asesmen lapangan dilaksanakan oleh Tim Panel Asesor yang terdiri dari Prof. Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I dan Prof. Dr. Suyadi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi, guna memastikan standar akademik yang lebih baik serta meningkatkan daya saing lulusan di masa mendatang. (*)

Berempati dan Peduli, Kapolsek Lima Puluh Jenguk Wartawan

Berempati dan Peduli, Kapolsek Lima Puluh Jenguk Wartawan

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

AKP Salomo Sagala beserta IPDA Wira Hidayat membezuk Herman Manurung. 

BENTENGSUMBAR.COM - AKP Salomo Sagala beserta IPDA Wira Hidayat ditengah kesibukannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat menyempatkan waktunya mengunjungi seorang wartawan dan memberikan motivasi kepada Herman Manurung jaga diri dan jaga kesehatan.

Kapolsek Lima Puluh dan Kanit Reskrim Polsek, Polres Batu Bara , Polda Sumut, AKP  Salomo Sagala SH  beserta IPDA  Wira menyempatkan diri membesuk Herman Budi Prasetya Manurung salah satu wartawan yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit umum Bidadari Rabu, (18/02/2026) pagi.

Menurut Kapolsek Lima Puluh polres batu bara ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi serta menjalin hubungan baik dengan insan pers/media.

Sebab media adalah mitra polisi dalam menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas.

Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Lima Puluh AKP Salomo Sagala SH memberikan motivasi dan semangat kepada Herman Budi Prasetya Manurung SE yang berdomisili jl.perintis kemerdekaan Lima Puluh kota agar tabah dengan musibah, dan dia juga berdo’a agar yang bersangkutan lekas sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali.

“Saya mendo’akan adinda lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala sehingga segera dapat membuat karya jurnalis kembali, tetap semangat ya adinda Herman,” tutur Kapolsek Lima puluh.

Dikatakan selama ini pihaknya bersinergi dengan awak media menyangkut pemberitaan. 

"Oleh karena itu, saya berharap sinergitas itu terus berjalan dengan baik, 'Terang Kapolsek lima Puluh  AKP  Salomo Sagala S.H.

Pewarta: Herman Manurung

Sosialisasi Mekanisme Pokir, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

Sosialisasi Mekanisme Pokir, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Sosialisasi Mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Padang, Kamis (19/2/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital. 

Melalui Sosialisasi Mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Padang, Kamis (19/2/2026), seluruh anggota DPRD bersama operator masing-masing dibekali pemahaman teknis terkait penginputan usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Ketua DPRD Padang, Muharlion, didampingi oleh Wakil Ketua Mastilizal Aye, Jupri, Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal.

Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang dipimpin oleh Yenni Yuliza dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, serta undangan lainnya. 

Muharlion, dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 000.7/64/BAPPEDA-PDG/2026 yang mengatur penyelarasan mekanisme pengusulan, verifikasi, hingga integrasi Pokir ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun digitalisasi melalui SIPD-RI menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi perencanaan dan penganggaran berbasis data.

Penjelasan Pemko Padang. 

Selain itu, Muharlion mengungkapkan bahwa Pokir bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan representasi resmi suara masyarakat yang harus diproses sesuai regulasi dan mekanisme perencanaan daerah.

“Pokir DPRD adalah amanah rakyat. Setiap usulan wajib diinput melalui SIPD-RI, mengikuti kamus usulan yang tersedia, dan harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah agar tidak menyalahi aturan,” tegas Muharlion.

Tak hanya Pokir katanya, pada tahun ini, mekanisme hibah dan bantuan sosial (bansos) juga diperketat melalui sejumlah mekanisme. 

Dalam pemaparannya, Yenni Yuliza mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang mewajibkan setiap calon penerima hibah dan bansos mengajukan usulan secara mandiri melalui akun masing-masing di SIPD-RI. 

"Khusus bansos individu, data penerima harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menjamin ketepatan sasaran," katanya.

Kebijakan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial.

Kepala OPD Pemko Padang juga dilibatkan. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 bahwa hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dengan ketentuan memiliki peruntukan yang jelas, tidak mengikat, tidak diberikan terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali diatur khusus, serta memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (8) dan (9) mengatur bahwa hibah kepada badan atau lembaga hanya dapat diberikan kepada organisasi nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki kepengurusan sah, berdomisili di Kota Padang, serta berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada kementerian terkait.

Sementara bantuan sosial diberikan secara selektif kepada individu atau kelompok yang mengalami risiko sosial akibat krisis ekonomi, bencana, maupun kondisi darurat lainnya. Penerima wajib memiliki identitas jelas dan berdomisili di Kota Padang.

Selain itu, pada Pasal 31 dan Pasal 33 ditegaskan bahwa permohonan hibah harus diajukan secara tertulis kepada Wali Kota sebelum penetapan KUA-PPAS, dilengkapi proposal yang memuat identitas pengusul, latar belakang, maksud dan tujuan, serta rincian penggunaan anggaran.

Adapun dokumen pendukung seperti akta pendirian, izin operasional, surat domisili, rekening bank aktif, dan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai menjadi syarat wajib dalam pengajuan tersebut.

"Dalam mekanisme Pokir DPRD, tahapan pengusulan dimulai dari input oleh anggota DPRD melalui akun SIPD-RI, verifikasi Sekretariat DPRD, verifikasi Mitra Bappeda, verifikasi Perangkat Daerah, hingga verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada tahap verifikasi perangkat daerah dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil. Usulan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki selama masa pengajuan masih terbuka," terangnya.

Anggota DPRD Kota Padang mengikuti sosialisasi. 

Yenni menegaskan bahwa penguatan sistem ini merupakan langkah konkret untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan setiap rupiah APBD Kota Padang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan anggaran daerah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem berbasis regulasi dan digitalisasi seperti SIPD-RI, pembangunan akan lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dengan penguatan regulasi, digitalisasi sistem melalui SIPD-RI, serta komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang, diharapkan seluruh proses pengusulan Pokir, hibah, dan bantuan sosial ke depan semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran. 

Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBD, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Padang. (ADV)

Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye Ajak Warga Jaga Kondusivitas dan Antisipasi Tawuran Selama Ramadhan

Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye Ajak Warga Jaga Kondusivitas dan Antisipasi Tawuran Selama Ramadhan

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH, menyampaikan seruan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan selama bulan suci Ramadan. Ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan, salah satunya adalah potensi peningkatan aksi tawuran remaja. 

Mastilizal menekankan pentingnya langkah preventif dari pihak kepolisian, Satpol PP, hingga tokoh masyarakat (Hulu Balang) untuk memantau titik-titik rawan tawuran.

Mengingat anak sekolah akan menjalani masa libur hingga 24 Maret mendatang, ia mengkhawatirkan adanya kekosongan aktivitas yang justru memicu aksi negatif di jalanan. "Kita tidak ingin Kota Padang tercoreng oleh aksi tawuran yang tidak jelas tujuannya. Antisipasi sejak dini sangat diperlukan agar kita tidak kecolongan saat fokus pada kegiatan ibadah lainnya," tegas Mastilizal. 

Selain masalah keamanan, politisi ini juga mengimbau para pemilik usaha kuliner dan hiburan malam untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Padang. Ia meminta agar: 

- Warung makan tidak beroperasi secara terbuka pada siang hari. 

- Hiburan malam ditiadakan untuk sementara demi menjaga kekhusyukan ibadah. 

Di akhir pernyataannya, Mastilizal mengajak seluruh warga Kota Padang, baik muslim maupun non-muslim, untuk memperkuat rasa saling menghargai. Menurutnya, menjaga kondusivitas kota adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya selama Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. "Mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita bertambah dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Padang tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.(*)

Wagub Vasko Ruseimy Ungkapkan Banyak Rumah Gadang dalam Kondisi Memprihatinkan, Bahkan Hampir Ambruk

Wagub Vasko Ruseimy Ungkapkan Banyak Rumah Gadang dalam Kondisi Memprihatinkan, Bahkan Hampir Ambruk

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy. 

BENTENGSUMBAR.COM - Kondisi sejumlah Rumah Gadang yang kian memprihatikan memantik perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). 

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, mengungkapkan bahwa banyak Rumah Gadang yang kini berada dalam kondisi memprihatinkan, bahkan hampir ambruk. Situasi ini dinilai mengancam kelestarian sejarah dan identitas Minangkabau yang melekat kuat pada bangunan adat tersebut. “Banyak banget Rumah Gadang yang sudah ambruk hampir hancur,” ujar Vasko Ruseimy. Ia menegaskan bahwa Rumah Gadang bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol sejarah dan kebesaran adat Minangkabau yang memiliki nilai historical sangat kuat," katanya dalam rapat dengan jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) Sumbar, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pemprov Sumbar tengah memikirkan langkah konkret untuk mengalokasikan anggaran pemugaran. “Nah ini gimana caranya nanti kita alokasikan, siapkan anggaran buat kita pilih berapa Rumah Gadang nanti (untuk dipugar),” katanya.

Ia meminta agar dilakukan pemilihan terhadap sejumlah Rumah Gadang yang dinilai prioritas untuk diperbaiki dan dirawat kembali. Lebih lanjut, Vasko menekankan pentingnya dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyisihkan dana khusus untuk pelestarian bangunan bersejarah tersebut. “Minta tolong nanti yah dimasukin yah, kita sisihkan berapa anggaran nanti minta sama TAPD, yang sejarah-sejarah itu penting tuh,” ucapnya.

Vasko menyoroti adanya Rumah Gadang milik kaum di tingkat nagari yang menyimpan kisah panjang sejarah. Ia menyebut bahwa setiap bangunan memiliki cerita tersendiri, mulai dari proses pembangunannya hingga dinamika yang pernah terjadi di masa lampau. Namun, ia menegaskan bahwa upaya renovasi tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata. “Renovasi itu jangan hanya sekedar kita renov, tapi kita buat historical-nya, ada story telling-nya di situ,” ujarnya.

Ia ingin agar setiap Rumah Gadang yang dipugar juga dilengkapi narasi sejarah yang memperkuat nilai edukasi bagi generasi muda. Ia bahkan mencontohkan bahwa di balik setiap Rumah Gadang terdapat kisah Ninik Mamak yang membangunnya, hingga kemungkinan peristiwa sejarah seperti pernah dibakar Belanda atau cerita lain yang menjadi bagian perjalanan masyarakat Minangkabau. Seluruh cerita tersebut dinilai penting untuk didokumentasikan.

Vasko meminta Disbud Sumbar agar menyiapkan langkah pemetaan dan plotting segera disiapkan. “Disiapin yah pak (Kadis Kebudayaan) diploting, mengerti yah maksudnya. Pokoknya saya ingin melestarikan Rumah Gadang di Sumbar ini jangan sampai hilanglah,” tegasnya.

Komitmen Pemprov Sumbar ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sejarah dan identitas budaya Minangkabau bagi masyarakat Sumbar. Rumah Gadang dalam adat Minangkabau memiliki peran sentral sebagai pusat kehidupan kaum atau keluarga besar. Di dalamnya berlangsung musyawarah, pengambilan keputusan adat, hingga menjadi simbol eksistensi sebuah kaum di nagari. Keberadaan Rumah Gadang juga mencerminkan struktur sosial Minangkabau yang berbasis matrilineal. (ADPSB)