HEADLINE
DPR Curiga Permainan Internal di Balik Peredaran Narkoba di Lapas    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira seusai rapat tertutup dengan jajaran lembaga pemasyarakatan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) setelah kembali terungkapnya kasus peredaran narkoba dari balik jeruji besi. 

Ia menilai alasan kerusakan kamera pengawas (CCTV) yang kerap disampaikan pihak lapas tidak masuk akal dan perlu ditelusuri lebih jauh.

“Penjelasan yang kami terima dari Ditjen Pemasyarakatan selalu sama, katanya CCTV sedang tidak berfungsi ketika kasus terjadi. Ini sudah berulang kali terjadi,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira seusai rapat tertutup dengan jajaran lembaga pemasyarakatan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Andreas mengaku ragu dengan penjelasan tersebut. Menurutnya, sistem keamanan dan pengawasan di lapas selama ini tergolong ketat, terutama bagi tamu maupun pihak luar yang hendak masuk ke dalam.

“Kalau kita saja, anggota DPR, mau masuk lapas harus diperiksa ketat. Jadi sangat janggal kalau narkoba bisa beredar di dalam tanpa bantuan dari pihak dalam,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menduga kuat ada keterlibatan oknum petugas lapas dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

Selain itu, penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas juga menjadi persoalan serius.

“Pasti ada permainan antara pihak luar dan dalam. Handphone bisa masuk, komunikasi tetap jalan, jadi sulit memberantas kalau tidak ada tindakan tegas dari atas,” tambahnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi XIII DPR sepakat membentuk panitia kerja (panja) guna mengusut praktik peredaran narkoba di dalam lapas. 

Panja ini juga akan memanggil sejumlah pakar dan pejabat terkait untuk mencari solusi permanen agar kasus serupa tidak terulang. (*)

Wako Fadly Amran: Dana Operasional Ini adalah Bentuk Apresiasi dan Perhatian Pemerintah    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Wako Fadly Amran: Dana Operasional Ini adalah Bentuk Apresiasi dan Perhatian Pemerintah
Menurut Wako Padang, Fadly Amran, dana operasional ini adalah bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri kegiatan Subuh Mubaraqah sekaligus menyerahkan dana operasional bagi RT/RW, guru TPA/MDT, imam masjid, kader posyandu dan PAUD triwulan III di Masjid Raya Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Jumat (17/10/2025).

Ia menegaskan, penyaluran dana operasional ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memberikan dukungan nyata kepada para pelaku tugas sosial dan keagamaan di tingkat masyarakat.

“Dana operasional ini adalah bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah kepada RT, RW, guru TPA, imam masjid, serta kader yang telah berperan besar dalam membangun lingkungan dan membina masyarakat,” ujar Fadly.

Adapun total dana operasional yang disalurkan pada triwulan III tahun 2025 ini mencapai Rp1.001.400.000, yang diperuntukkan bagi penerima di seluruh wilayah Kecamatan Koto Tangah.

Lebih lanjut, Fadly Amran mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan keagamaan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan warga dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kota Padang.

“Ketika masyarakat dan pemerintah berjalan seiring, insyaallah setiap program yang kita jalankan akan membawa manfaat bagi banyak orang,” tutupnya.

Kegiatan Subuh Mubaraqah di Masjid Raya Balai Gadang berlangsung khidmat dan diikuti antusias oleh jamaah.

Turut hadir camat, lurah, tokoh masyarakat, serta para penerima dana operasional dari berbagai kelurahan di Kecamatan Koto Tangah. (*)

Angin Kencang Terjang Diskominfo, Wako Payakumbuh Lakukan Peninjauan    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Angin Kencang Terjang Diskominfo, Wako Payakumbuh Lakukan Peninjauan
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bergerak cepat meninjau langsung lokasi kerusakan akibat angin kencang yang menerjang kawasan Balai Kota Payakumbuh, Rabu sore (15/10/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bergerak cepat meninjau langsung lokasi kerusakan akibat angin kencang yang menerjang kawasan Balai Kota Payakumbuh, Rabu sore (15/10/2025).

Hembusan angin disertai hujan deras tersebut menyebabkan gonjong bangunan utama Balai Kota terangkat, serta plafon di ruang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ambruk.

Begitu menerima laporan, Wali Kota Zulmaeta langsung menuju lokasi bersama sejumlah pejabat terkait untuk memastikan penanganan cepat dilakukan.

Ia juga memerintahkan tim teknis mengevakuasi peralatan penting dan mengamankan area terdampak guna menghindari risiko tambahan.

“Musibah ini datang mendadak disertai hujan dan angin kencang. Mungkin karena bentuk gonjongnya yang tinggi, pusaran angin berputar di situ sehingga bagian atas terangkat. Begitu mendapat laporan, saya langsung ke lokasi memastikan penanganan cepat dilakukan,” kata Wako Zulmaeta di balai kota, Rabu malam.

Ia menjelaskan, Pemko Payakumbuh segera mengevakuasi barang-barang elektronik dan mengosongkan area terdampak untuk mencegah potensi bahaya lanjutan.

“Yang penting malam ini kita selamatkan dulu barang-barang elektronik karena mudah rusak kalau terkena air. Besok baru kita lanjutkan dengan perbaikan,” ujarnya.

Zulmaeta memastikan pihaknya juga telah menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan struktur dan perbaikan darurat. Ia menekankan bahwa keselamatan pegawai dan keamanan aset pemerintah menjadi prioritas utama.

Wali Kota turut bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

“Alhamdulillah kejadiannya setelah jam enam sore, jadi pegawai sudah pulang. Kalau terjadi saat jam kerja, tentu risikonya lebih besar,” ucapnya.

Saat ini, Pemko Payakumbuh masih melakukan pendataan terhadap kerusakan dan nilai kerugian.

Namun, Zulmaeta memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan kegiatan pemerintahan tidak terganggu.

“Kami pastikan pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah hadir dan siap bergerak cepat menghadapi setiap situasi darurat,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu di masa pancaroba ini.

“Segera cari tempat aman bila terjadi hujan deras disertai angin kencang,” pungkasnya. (HM)

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta Lantik dan Ambil Sumpah Sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta Lantik dan Ambil Sumpah Sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Hal itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, Kamis (16/10/2025).

Zulmaeta mengatakan, pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh pengabdian.

Ia menegaskan setiap pejabat harus memegang teguh nilai yang ia sebut sebagai “Trilogi Zuzema”: Kejujuran, Loyalitas, dan Profesionalisme.

“Jabatan yang Saudara emban hari ini bukan hadiah, melainkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat. Pegang teguh trilogi Zuzema: Kejujuran, Loyalitas, dan Profesionalisme,” kata Wako Zulmaeta.

Menurutnya, kejujuran menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas publik. Ia mengingatkan para pejabat agar menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Gunakan anggaran dengan transparan dan akuntabel. Jadilah teladan integritas bagi seluruh jajaran di bawah Anda,” ujarnya.

Selain itu, loyalitas, kata Zulmaeta, bukan sekadar untuk menyenangkan atasan, melainkan bentuk kesetiaan kepada negara, Pancasila, UUD 1945, serta visi dan misi Pemerintah Kota Payakumbuh.

“Hilangkan ego sektoral, karena kita satu tim besar yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Payakumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, aspek profesionalisme juga menjadi perhatian utama. Ia meminta pejabat bekerja berbasis data dan berani berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tantangan zaman terus bergerak. Saudara harus mampu beradaptasi cepat, memimpin dengan cerdas, dan memberikan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, sembilan pejabat tinggi pratama yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah:

Andri Narwan sebagai Kepala BKD Kota Payakumbuh (sebelumnya Inspektur Daerah)

Dewi Novita sebagai Kasatpol PP dan Damkar (sebelumnya Sekretaris Satpol PP dan Damkar)

Kurniwan Syah Putra sebagai Kepala Dinas Kominfo (sebelumnya Kabag Protokoler Setdako Payakumbuh)

Nila Misna sebagai Kepala Dinas Pertanian (sebelumnya Sekretaris Bappeda)

Yasril sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (sebelumnya Kabag PBJ dan Dalbang Setdako)

Delni Putra sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya Sekretaris DLH)

Jhonny Parlin sebagai Sekretaris DPRD (sebelumnya Camat Payakumbuh Utara)

Nalfira sebagai Kepala Dinas Pendidikan (sebelumnya Sekretaris BKPSDM)

Yanti sebagai Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Kabid Perlindungan Anak pada Dinas P3A dan KB)

Zulmaeta berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing dan membangun komunikasi yang harmonis di jajaran perangkat daerah.

“Bekerjalah dengan hati nurani, berlandaskan kejujuran, loyalitas tanpa batas, dan profesionalisme dalam setiap tindakan,” pungkasnya. (HM)

Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam suatu kesempatan.
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal permintaan buruh mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 mencapai 8,5% hingga 10%. Luhut pun sudah memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran UMP 2026.

Luhut menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mempertimbangkan kepentingan investor dalam memutuskan nilai UMP. Luhut berpendapat usulan dari asosiasi buruh umumnya hanya mempertimbangkan kebutuhan dari perspektif pekerja.

“Saya bilang ke Presiden, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita pikirkan dia. Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan,” ujar Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengatakan, pihaknya turut menghitung formulasi besaran UMP dan telah melaporkannya kepada Prabowo. Formulasi itu, menurut Luhut, mengacu pada basis besaran hidup laik dan juga mempertimbangkan masukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pengusaha.

“Saya bilang ke Presiden, mohon Bapak jangan mau dipaksa sana-sini. Ini sudah yang terbaik. Jalan tengah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November 2025.

Dia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

"Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," imbuhnya dilansir Antara.

Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL). (*)

Sumber: Okezone.com

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion: Langkah Awal dari Sebuah Organisasi adalah Rencana    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion: Langkah Awal dari Sebuah Organisasi adalah Rencana
Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S. Pd., Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya dan Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir.
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S. Pd,. menghadiri Rapat Kerja Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Padang  di Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Solidaritas, Kolaborasi dan Sinergi Organisasi Perempuan untuk Satu Tujuan Kejayaan Kota Padang” dan menjadi wadah penting bagi berbagai organisasi perempuan untuk memperkuat peran dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, di mana GOW Kota Padang membuka rapat kerja (raker) untuk menyusun arah dan langkah organisasi ke depan.

Muharlion menyampaikan bahwa membuat sebuah perencanaan bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan waktu, tempat, serta sumber daya yang besar.

"Langkah awal dari sebuah organisasi adalah rencana. Rencana itu harus disusun sesuai dengan visi dan misi organisasi, karena di sanalah letak landasan dasarnya,” ujar Muharlion.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa GOW sebagai organisasi wanita di Kota Padang tentu memiliki harapan agar seluruh organisasi perempuan di kota ini dapat maju dan berkembang bersama.

“Indikator keberhasilan organisasi wanita di Kota Padang adalah ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, saling bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga solidaritas,” tambahnya.

Muharlion juga menegaskan bahwa kemajuan Kota Padang tidak terlepas dari peran kaum perempuan. 

"Tanpa ibu-ibu, kami tentu akan kesulitan. Karena memang sudah menjadi ketentuan, ada siang dan malam, ada bumi dan langit semuanya saling melengkapi. Begitu juga dengan peran perempuan dalam pembangunan,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Muharlion berharap agar melalui rapat kerja ini, langkah-langkah GOW ke depan dapat semakin tertata dengan baik. 

"Kita ingin rencana dan program kerja yang dihasilkan nanti memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu mendukung kemajuan Kota Padang secara keseluruhan,” tutupnya.

Selain Muharlion, hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Eri Sendjaya dan jajaran serta tuan rumah, Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir dan mantan Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti. (*)

Editor: Zamri Yahya, SHI, WU

496 Siswa SMPN Kurang Mampu Dapat Seragam Sekolah Gratis di Pariaman    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

496 Siswa SMPN Kurang Mampu Dapat Seragam Sekolah Gratis di Pariaman
Wali Kota Pariaman Yota Balad serahkan seragam sekolah gratis putih biru bagi siswa keluarga kurang mampu.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman Yota Balad serahkan seragam sekolah gratis putih biru bagi siswa keluarga kurang mampu di Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Pariaman, Kamis (16/10/2025).

Penyerahan seragam sekolah gratis ini diserahkan secara simbolis oleh  Wali Kota Pariaman Yota Balad.

Pada kesempatan itu, Wako didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Hertati Taher, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman Afwandi.

Tampak juga Sekretaris Diskominfo Kota Pariaman Elfadri dan Kabid Dikdas Disdikpora Kota Pariaman Eka Putra Pernanda.

Adapun sekolah yang dikunjungi Wako Pariaman Yota Balad yakni SMPN 1 Pariaman, SMPN 3 Pariaman, SMPN 5 Pariaman, SMPN 7 Pariaman, SMPN 8 Pariaman dan SMPN 9 Pariaman.

Yota Balad mengatakan sebanyak 496 siswa SMP se-Kota Pariaman mendapat seragam sekolah gratis.

“Sebelumnya, Pemko Pariaman sudah memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa kelas satu SD sebanyak 1.371 orang murid yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”,  ujarnya.

“Sementara siswa SMP ini, banyak juga yang berasal dari keluarga kurang mampu," katamya. 

Untuk itu, Pemko Pariaman mengusahakan dengan giat dan dibantu dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Nagari. 

"Total CSR Bank Nagari untuk siswa SMP sebanyak 496 orang dan sebagian diperuntukan untuk siswa SD kelas 2 sampai kelas 5 sebanyak 289 orang, maka totalnya sebanyak 785 orang”, terangnya.  (R/at)

Catatan Musfi Yendra: Membangun Ekosistem Transparansi di Sumatera Barat    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Penulis adalah Musfi Yendra, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat dan aktivis Sumatera Barat.
Penulis adalah Musfi Yendra, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat dan aktivis Sumatera Barat.
KETERBUKAAN
informasi publik telah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat demokrasi, mendorong akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sumatera Barat termasuk daerah yang cukup progresif dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi. 

Hal ini dapat dilihat dari kombinasi regulasi, dukungan pemerintah daerah, peran Komisi Informasi, hingga sinergi media dan organisasi masyarakat sipil yang membentuk ekosistem keterbukaan informasi.

Dasar pijakan utama dari gerakan keterbukaan informasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengetahui informasi yang dikelola badan publik. 

Di tingkat daerah, Sumatera Barat kemudian melengkapinya dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perda ini menjadi tonggak penting karena secara khusus mengatur tata kelola, mekanisme, dan tanggung jawab badan publik di daerah dalam menyediakan informasi yang terbuka, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sejak UU KIP diberlakukan, Komisi Informasi Sumatera Barat secara konsisten melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap badan publik. Monev ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi. Tahun 2025 menjadi catatan tersendiri karena jumlah badan publik yang didata mengikuti Monev mencapai 430 lembaga pengguna APBN dan APBD.

Angka ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan implementasi keterbukaan informasi, dari pemerintah provinsi, lembaga vertika, kabupaten/kota, hingga nagari, sekolah, BUMD, dan instansi layanan publik lainnya.

Monev bukan sekadar penilaian administratif. Ia juga berfungsi sebagai pendorong perubahan perilaku birokrasi. Melalui proses ini, badan publik didorong untuk tidak hanya mengumumkan informasi wajib secara berkala, tetapi juga mengelola layanan informasi yang responsif, menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang profesional, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban hukum. Dengan begitu, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi potensi korupsi, sekaligus mempercepat perbaikan layanan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga semakin jelas terlihat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, keterbukaan informasi publik telah masuk ke dalam prioritas pembangunan. Ini merupakan langkah strategis karena keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan bagian dari agenda resmi pembangunan daerah.

Dengan masuknya keterbukaan informasi ke dalam RPJMD, seluruh perangkat daerah memiliki dasar perencanaan, alokasi anggaran, dan target capaian yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara kebijakan, implementasi, dan evaluasi di lapangan.

Selain dukungan regulasi dan pemerintah, ekosistem keterbukaan informasi di Sumatera Barat juga diperkuat oleh peran media dan organisasi masyarakat sipil.  Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat merupakan elemen paling penting yang sejak awal mendorong lahirnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah: DPRD dan gubernur. 

Kemudian juga lahir Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP). Kehadiran organisasi ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah atau Komisi Informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil dan para jurnalis. 

Keterlibatan organisasi masyarat sipil dan kerja jurnalistik, sangat membantu mengawasi badan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan mendorong terbentuknya budaya transparansi. Peran keduanya sangat vital karena mereka menjadi jembatan antara badan publik dan masyarakat.

Membangun ekosistem keterbukaan informasi tentu bukan perkara instan. Ia membutuhkan komitmen berkelanjutan, koordinasi antar-stakeholder, serta kesadaran kolektif bahwa informasi adalah hak dasar warga. Ekosistem yang sehat terbentuk ketika ada keterhubungan yang kuat antara regulasi, pengawasan, dukungan politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. 

Di Sumatera Barat, ekosistem ini mulai menunjukkan bentuknya: ada UU dan Perda yang menjadi fondasi hukum, ada Monev yang menjaga konsistensi implementasi, ada dukungan RPJMD yang menguatkan arah kebijakan, serta ada media dan jurnalis yang mengawal jalannya keterbukaan.

Namun, pekerjaan rumah masih banyak. Masih ada badan publik yang menganggap keterbukaan informasi sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Sebagian belum memiliki sistem dokumentasi informasi yang rapi, layanan PPID yang responsif, atau budaya transparansi yang menyatu dalam birokrasi. 

Di sisi lain, literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu menggunakan informasi publik secara tepat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tanpa masyarakat yang aktif meminta dan menggunakan informasi, keterbukaan akan kehilangan makna.

Tantangan lain adalah bagaimana keterbukaan informasi dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah. Informasi yang terbuka seharusnya bisa menjadi basis pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, memperkaya diskursus publik, dan memunculkan inovasi kebijakan. 

Misalnya, keterbukaan data anggaran nagari dapat mendorong masyarakat ikut mengawasi penggunaannya, keterbukaan data pendidikan membantu orang tua mengevaluasi mutu sekolah, atau keterbukaan data kesehatan mempercepat respon terhadap masalah stunting dan penyakit menular.

Di era digital, tantangan juga datang dari kecepatan arus informasi. Badan publik dituntut tidak hanya terbuka, tetapi juga sigap merespons kebutuhan informasi masyarakat di ruang digital. Transparansi tidak boleh kalah cepat dengan hoaks. Karena itu, transformasi digital badan publik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang modern dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Ke depan, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan keterbukaan informasi di Indonesia. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, dukungan pemerintah yang strategis, serta partisipasi aktif media dan masyarakat, ekosistem keterbukaan informasi bisa tumbuh lebih matang. 

Jika ekosistem ini terjaga, Sumatera Barat bukan hanya membangun pemerintahan yang transparan, tetapi juga memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Keterbukaan informasi bukan hanya tentang kewajiban badan publik, melainkan tentang membangun relasi baru antara pemerintah dan masyarakat: relasi yang dilandasi kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Sumatera Barat telah memulainya dengan langkah-langkah konkret. 

Kini tantangannya adalah menjaga momentum, memperluas partisipasi, dan memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya bersama yang menghidupkan demokrasi di ranah Minang. (*)

*** Penulis adalah Musfi Yendra, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat dan aktivis Sumatera Barat.

Jokowi Makin Cemas setelah Satu Tahun Lengser    
Jumat, Oktober 17, 2025

On Jumat, Oktober 17, 2025

Pasca tidak lagi menggenggam kekuasaan pada 20 Oktober 2024, kondisi psikologis mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlihat makin cemas.
Pasca tidak lagi menggenggam kekuasaan pada 20 Oktober 2024, kondisi psikologis mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlihat makin cemas.
BENTENGSUMBAR.COM
- Pasca tidak lagi menggenggam kekuasaan pada 20 Oktober 2024, kondisi psikologis mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlihat makin cemas.

Hal itu disampaikan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam acara podcast di YouTube Forum Keadilan TV berjudul "Eep Saefulloh Fatah: Jokowisme Sangat Berbahaya ... Harus Dilawan". 

"Perjalanan satu tahun makin mempertegas dengan sejumlah indikasi yang memperkuat bahwa Jokowi bisa diduga berpotensi untuk sangat cemas selepas tidak lagi berkuasa," kata Eep dikutip Jumat 17 Oktober 2025.

Soal kecemasan Jokowi sudah diperkirakan Eep satu bulan sebelum Jokowi resmi meninggalkan Istana Kepresidenan

"Orang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo," kata Eep dikutip dari potongan video yang viral di akun media sosial X, Senin 23 September 2024.

Kecemasan yang muncul, lanjut Eep, karena setelah 20 
20 Oktober 2024 terjadi pergeseran posisi,dari berkuasa menjadi berpengaruh.

"Berkuasa itu mengendalikan yang dilengkapi otoritas atau kewenangan. 

Ketika itu hilang pada 20 Oktober maka Jokowi berpindah dari berkuasa menjadi berpengaruh," kata Eep. 

"Dalam pengaruh tidak ada lagi kewenangan dan otoritas, jadi pengendalan itu tidak wajib diikuti. Itu saja sudah menimbulkan kecemasan," sambungnya. (*)

Sumber: RMOL