HEADLINE
Stabilkan Harga Sembako, Kajari Pariaman Gelar Pasar Murah Ramadan    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Stabilkan Harga Sembako, Kajari Pariaman Gelar Pasar Murah Ramadan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman menggelar kegiatan Pasar Murah Ramadan bagi masyarakat. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam rangka menjaga kestabilan harga sembilan bahan pokok (sembako) selama bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman menggelar kegiatan Pasar Murah Ramadan bagi masyarakat yang bertempat di halaman kantor Kejari Pariaman, Kamis siang (12/3/2026).

Kepala Kajari Pariaman, Anggia Yusran mengatakan  kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dibulan Ramadhan yang biasanya diiringi dengan meningkatnya kebutuhan bahan pokok.

Menurutnya, kegiatan pasar murah ini juga merupakan bagian dari inisiatif Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam membantu menjaga stabilitas harga dan juga untuk pengendalian inflasi.

“Program pasar murah dilaksanakan hari ini, dimulai pukul 14.00 s/d 17.00 WIB secara serentak di seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan terbuka untuk masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan  kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kejari Pariaman dengan sejumlah pihak, di antaranya Perum Bulog, serta Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan khusus ojek online, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Pariaman memberikan subsidi setiap berbelanja kebutuhan pokok.

“Sementara untuk pengusaha UMKM, kita juga membantu UMKM dalam pengajuan sertikat halal produk dan ini dalam sudah dalam proses pengajuan,” terangnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan harga yang lebih terjangkau. (R/at)

Ketum PWI Pusat Ajak Wartawan Menata Mental dalam Buka Puasa Bersama Pengurus PWI    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Ketum PWI Pusat Ajak Wartawan Menata Mental dalam Buka Puasa Bersama Pengurus PWI
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat pada Rabu (11/3/2026) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian bingkisan kepada para pengurus PWI Pusat sebagai bentuk kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, serta Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal.

Akhmad Munir mengatakan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menata mental dan menjaga kejernihan berpikir, khususnya bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

“Wartawan perlu menata mental agar dapat menulis dengan pikiran yang sehat dan bersih. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan mental masyarakat, termasuk orang yang memproduksi informasi itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Zulmansyah Sekedang menambahkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kekompakan antar pengurus dalam menjalankan program organisasi.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar kegiatan silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi dan kebersamaan di lingkungan PWI Pusat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, para pengurus juga mendapatkan tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Hasbullah. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan tidak bersikap berlebihan dalam kehidupan.

“Jangan jadi serakah. Dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas dan amanah, kita harus menjaga kejujuran, kesederhanaan, dan rasa syukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Drs. Ahmad Mustofa Kamal, S.H. menegaskan pentingnya menjaga kemitraan yang baik antara Polri dan insan pers.

“Kami berharap hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers, khususnya PWI, terus terjalin dengan baik. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta menjaga suasana yang kondusif,” ujar Ahmad Mustofa Kamal.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan hingga waktu berbuka puasa tiba, diikuti oleh para pengurus PWI Pusat yang hadir. (*)

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye Merespon Kondisi Aliran Sungai di Kawasan Siteba, Singgung Aktivitas Penambangan Pasir    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye Merespon Kondisi Aliran Sungai di Kawasan Siteba, Singgung Aktivitas Penambangan Pasir
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menilai aktivitas penambangan pasir yang dilakukan warga secara tradisional.

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menilai aktivitas penambangan pasir yang dilakukan warga secara tradisional tidak selalu berdampak buruk. Bahkan menurutnya, kegiatan itu dapat membantu mengurangi sedimen di sungai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Saya rasa kegiatan tambang pasir yang dilakukan warga tidak akan memberikan dampak buruk. Malah membantu perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi sedimen di sungai,” katanya merespon kondisi aliran sungai di kawasan Siteba, Kota Padang. 

Sungai yang merupakan bagian dari aliran Batang Kuranji ini berhulu dari perbukitan di Kecamatan Pauh, tepatnya di Kelurahan Kapalo Koto, lalu mengalir melewati kawasan Siteba sebelum bermuara di pesisir Padang Utara. Ia juga memastikan aktivitas penambangan tersebut tidak dilakukan di area yang berisiko merusak jembatan.

“Masyarakat menambang pasir di tikungan sungai yang memiliki sedimen tinggi dan tidak berdekatan dengan jembatan. Jadi tidak akan berdampak pada struktur dan pondasi jembatan,” ujarnya.

Fenomena ini memperlihatkan ironi penanganan pascabencana di Kota Padang. Ketika ancaman banjir akibat pendangkalan sungai semakin nyata, langkah normalisasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah justru belum terlihat.

Sementara itu, warga yang berupaya mengurangi sedimen dengan cara sederhana justru berhadapan dengan persoalan izin dan potensi penertiban.

Di tengah situasi tersebut, satu pertanyaan besar muncul dari masyarakat: sampai kapan normalisasi sungai hanya menjadi janji, sementara ancaman banjir terus mengintai. (*)

Janji Alat Berat Mengendap, Warga Siteba Tambang Pasir di Sungai    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Janji Alat Berat Mengendap, Warga Siteba Tambang Pasir di Sungai
Aliran sungai di kawasan Siteba, Kota Padang, kini berubah wajah. 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Aliran sungai di kawasan Siteba, Kota Padang, kini berubah wajah. Jika beberapa tahun lalu airnya masih cukup dalam dan deras, pasca banjir bandang November 2025, kondisi sungai itu justru memprihatinkan. Endapan pasir menumpuk hampir di sepanjang aliran, membuat sungai yang dahulu dalam kini dapat diseberangi dengan berjalan kaki saat air menyusut.

Sungai yang merupakan bagian dari aliran Batang Kuranji ini berhulu dari perbukitan di Kecamatan Pauh, tepatnya di Kelurahan Kapalo Koto, lalu mengalir melewati kawasan Siteba sebelum bermuara di pesisir Padang Utara. Sebagian besar debit airnya bersumber dari hujan yang turun di kawasan hulu.

Banjir bandang yang terjadi pada November tahun lalu membawa material dalam jumlah besar dari kawasan hulu. Lumpur, batu, dan terutama pasir, mengendap di dasar sungai. Tanpa penanganan serius, sedimen itu kini justru menjadi ancaman baru: pendangkalan sungai yang berpotensi memicu banjir berikutnya.

Warga di sekitar aliran sungai merasakan langsung perubahan tersebut. Sungai yang dulunya cukup dalam kini dangkal. Di beberapa titik bahkan terlihat hamparan pasir yang luas di tengah aliran.

Ironisnya, hingga kini normalisasi sungai yang diharapkan masyarakat belum juga terlihat. Pengerukan sedimen oleh pemerintah belum dilakukan, meskipun kekhawatiran warga terhadap potensi banjir semakin meningkat.

Kondisi itu membuat warga akhirnya mengambil langkah sendiri.

Di sekitar Jembatan Siteba, sejumlah warga kini terlihat melakukan penambangan pasir secara tradisional. Dengan peralatan sederhana, mereka mengeruk pasir dari dasar sungai lalu mengangkutnya ke tepi.

Bagi sebagian warga, aktivitas ini bukan sekadar mencari penghasilan tambahan, tetapi juga upaya mengurangi sedimen yang menumpuk.

Anto (50), salah seorang warga setempat, mengatakan masyarakat sebenarnya sudah lama menunggu langkah konkret pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai.

“Dulu Gubernur Sumbar pernah menjanjikan akan menyiapkan 50 unit alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai setelah banjir bandang. Tapi sampai sekarang satu unit pun tidak terlihat,” ujarnya, Kamis (12/3).

Menurutnya, warga tidak ingin menunggu sampai banjir kembali datang.

“Kami tidak ingin daerah ini kembali banjir. Dengan adanya tambang pasir ini, paling tidak sedimen di sungai bisa berkurang sedikit demi sedikit,” katanya.

Namun langkah warga ini justru menimbulkan polemik.

Camat Nanggalo, Amrizal, menegaskan pihak kecamatan tidak pernah memberikan izin terhadap aktivitas penambangan pasir di aliran sungai tersebut. Ia menilai tambang liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu infrastruktur di sekitar sungai.

“Kami dari pihak kecamatan tidak pernah mengizinkan adanya aktivitas tambang liar di aliran sungai. Jika memang ditemukan kegiatan tersebut tentu akan segera kami tindaklanjuti,” katanya.

Pihak kecamatan, kata Amrizal, akan segera menurunkan petugas ketertiban bersama pihak kelurahan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Kami akan perintahkan Trantib kecamatan bersama kelurahan untuk turun ke lokasi dan melihat kondisi yang sebenarnya,” ujarnya. (*)

Hadapi Libur Panjang Idul Fitri 1447H, Pemko Sawahlunto Gelar Jumpa Pers dengan Awak Media    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Hadapi Libur Panjang Idul Fitri 1447H, Pemko Sawahlunto Gelar Jumpa Pers dengan Awak Media
Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar jumpa pers bersama awak media guna memaparkan berbagai persiapan daerah dalam menghadapi masa libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar jumpa pers bersama awak media guna memaparkan berbagai persiapan daerah dalam menghadapi masa libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. 

Kegiatan yang berlangsung di Balairung Rumah Dinasa Walikota Sawahlunto (Kamis, 12/03/2026) tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus penyampaian informasi terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan publik, keamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyampaikan bahwa pada tahun ini masa libur masyarakat diperkirakan cukup panjang. Beberapa kebijakan pemerintah seperti skema Work From Home (WFH) pada hari kerja tertentu, ditambah dengan libur nasional Hari Raya Nyepi, serta libur Idul Fitri yang masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah pusat, membuat rentang libur menjadi lebih panjang dari biasanya.

Jumpa pers tersebut turut dihadiri oleh sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto serta dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) dan Perumda Air Minum (PDAM). Dalam pertemuan itu dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyambut arus mudik dan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pengamanan dan pengawasan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Sawahlunto akan mengaktifkan Posko Lebaran di Terminal Kota Sawahlunto sebagai pusat pemantauan arus mudik dan arus balik. Posko tersebut akan melibatkan unsur Dinas Perhubungan, TNI, dan Kepolisian untuk memastikan kelancaran lalu lintas serta keamanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kembali pelaksanaan siskamling di tingkat desa dan kelurahan, terutama pada masa ketika banyak warga meninggalkan rumah untuk mudik. Aparat penegak hukum bersama Satpol PP juga akan memperketat pengawasan terhadap penjualan kembang api dan petasan, guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Kota Sawahlunto juga menyiapkan 12 destinasi wisata unggulan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan selama masa libur Lebaran. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian khusus antara lain Puncak Cemara dan Taman Satwa Kandi, yang saat ini tengah dilakukan pembenahan fasilitas, penataan area parkir, serta penempatan posko pelayanan pengunjung.

Terkait kondisi kawasan wisata Danau Tandikek di area Taman Satwa Kandi, dilaporkan bahwa permukaan air danau mengalami penyusutan hampir mencapai tiga meter. Meski demikian, wahana wisata air di kawasan tersebut masih dapat dimanfaatkan selama tidak terjadi penurunan debit air yang lebih jauh.

Dalam jumpa pers tersebut juga disampaikan bahwa ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi aman, termasuk stok bahan bakar minyak (BBM) serta gas elpiji yang dipastikan berada pada level mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa libur Lebaran.

Pemerintah Kota Sawahlunto juga tengah membahas wacana penyesuaian hari pasaran di sejumlah pasar tradisional. Jika selama ini hari pasaran di pasar pusat kota dan Pasar Sapan berlangsung secara bersamaan pada hari Rabu dan Sabtu, maka ke depan terdapat kemungkinan pembagian jadwal, yakni Pasar Pusat Kota pada Rabu–Sabtu, Pasar Sapan pada Senin–Kamis, serta Pasar Talawi pada Selasa–Jumat. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu kesepakatan bersama.

Pemerintah daerah juga berencana melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengaktifkan Kereta Wisata Mak Itam selama masa libur Lebaran. Kereta tersebut akan difungsikan sebagai ikon wisata Sawahlunto dan direncanakan beroperasi dengan lokomotif uap Mak Itam yang didorong oleh lokomotif diesel BB303.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota Riyanda Putra mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan selama masa libur, terutama bagi warga yang meninggalkan rumah untuk bepergian atau mudik ke luar daerah.

“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memastikan rumah dalam keadaan aman ketika ditinggalkan. Semoga ibadah puasa kita diberi kelancaran dan membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkas Riyanda. (*) 

Pewarra: Marjafri

Jaga Desa “Goyang” Karawang, Jamintel Beri Pengarahan kepada BPD se-Kabupaten    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Jaga Desa “Goyang” Karawang, Jamintel Beri Pengarahan kepada BPD se-Kabupaten
Safari Ramadan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada Rabu (11/3/2026) di Karawang, Jawa Barat.

BENTENGSUMBAR.COM
– Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani mendorong penguatan pengawasan pengelolaan dana desa kepada ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Karawang melalui program Jaga Garda Desa. Pesan tersebut disampaikan dalam agenda Safari Ramadan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada Rabu (11/3/2026) di Karawang, Jawa Barat.

Prof Reda menegaskan program Jaga Desa dirancang untuk memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa agar berkolaborasi dengan Kejaksaan dalam memonitor kinerja perangkat desa. Fokus utama pengawasan diarahkan pada tata kelola keuangan desa agar penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

Prof Reda menjelaskan pengawalan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui integrasi sistem Siskeudes dengan aplikasi Jaga Desa. Integrasi sistem tersebut memungkinkan pemantauan laporan pertanggungjawaban kepala desa secara langsung oleh jajaran Kejaksaan.

Data yang berasal dari Siskeudes terhubung dengan aplikasi Jaga Desa yang dipantau oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri. Namun, Prof Reda menilai pemantauan berbasis data masih menyisakan celah karena sistem hanya menampilkan angka, sementara realisasi kegiatan di lapangan belum tentu tergambar secara utuh.

Karena alasan tersebut, Kejaksaan menggandeng BPD untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Kolaborasi tersebut bertujuan memastikan program pembangunan desa yang dilaporkan dalam sistem benar-benar terlaksana sesuai rencana.

Prof Reda menegaskan peran BPD berfokus pada pengecekan realisasi program pembangunan yang tercatat dalam Siskeudes. Proses verifikasi tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang belum selesai atau ketidaksesuaian laporan.

Pendekatan pengawasan kolaboratif diharapkan mampu menjaga pembangunan desa tetap berada pada jalur perencanaan dan aturan yang berlaku. Sinergi antara Kejaksaan dan BPD juga diyakini mampu menciptakan pengawasan yang lebih konkret dan efektif.

Prof Reda mengungkapkan secara nasional terdapat sekitar 535 kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Di wilayah Karawang, jumlah kasus tergolong relatif kecil karena baru tercatat satu perkara.

Kondisi tersebut menurutnya harus dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus serupa. Upaya pencegahan melalui pengawasan kolaboratif menjadi langkah penting untuk menutup peluang penyalahgunaan dana desa.

Prof Reda juga menyoroti pola umum kasus korupsi di tingkat desa yang sering dipicu oleh anggapan keliru terhadap dana desa. Sejumlah oknum kepala desa menganggap anggaran tersebut sebagai uang pribadi sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyambut positif kegiatan Safari Ramadan yang digelar Kejaksaan Agung. Pemerintah Kabupaten Karawang menilai kegiatan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPD, dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

Aep menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kejaksaan Agung yang melibatkan BPD dalam penguatan pengawasan desa. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di wilayah Karawang.

Menurut Aep, berbagai program pembangunan desa telah melalui mekanisme musyawarah desa sebelum dijalankan. Proses perencanaan melibatkan masyarakat sehingga setiap program memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

Program pembangunan yang dibahas dalam musyawarah desa mencakup berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga pemberian insentif bagi petani. Kebijakan pemberian insentif bagi lahan sawah menjadi salah satu program penting mengingat sebagian besar masyarakat Karawang berprofesi sebagai petani.

Aep berharap penguatan pengawasan anggaran desa melalui program Jaga Desa mampu mendorong pengelolaan dana desa yang semakin transparan dan bijak. Kolaborasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan BPD juga diyakini dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli

Belum Genap Dua Bulan Menjabat, AKP Arifin Purba Bongkar 46 Kasus Narkoba di Batu Bara, PJI-D Beri Apresiasi    
Kamis, Maret 12, 2026

On Kamis, Maret 12, 2026

Belum Genap Dua Bulan Menjabat, AKP Arifin Purba Bongkar 46 Kasus Narkoba di Batu Bara, PJI-D Beri Apresiasi
Apresiasi atas kinerja Sat Narkoba Polres Batu Bara juga datang dari DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia – Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara.

BENTENGSUMBAR.COM
– Kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara di bawah kepemimpinan Kasat Narkoba AKP Arifin Purba SH, MH menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Meski belum genap dua bulan menjabat, AKP Arifin Purba bersama jajarannya telah menunjukkan intensitas tinggi dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Tercatat, sejak menjabat sebagai Kasatresnarkoba, AKP Arifin Purba berhasil mengungkap 46 kasus narkoba dengan total 54 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Batu Bara.

Dari sejumlah pengungkapan tersebut, beberapa kasus tergolong menonjol. 

Di antaranya penangkapan tersangka dengan barang bukti sekitar 300 gram sabu, serta pengedar yang kedapatan memiliki senjata jenis airsoftgun saat diamankan petugas.

Intensitas pengungkapan kasus ini juga terlihat dari konsistensi Sat Narkoba Polres Batu Bara dalam menyampaikan rilis penangkapan hampir setiap pekan kepada publik. 

Hal ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam menekan peredaran narkotika yang selama ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Kasat Narkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba SH, MH menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memerangi narkoba tanpa kompromi.

“Narkoba adalah musuh kita bersama, musuh generasi penerus bangsa. Kami berkomitmen untuk terus memerangi peredaran narkoba demi menyelamatkan masa depan masyarakat Batu Bara,” tegasnya, Rabu (11/3/2026).

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

“Kami senantiasa menerima laporan dari masyarakat terkait peredaran narkoba di Batu Bara. Mari bersama memberantas narkoba, karena ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi tanggung jawab kita semua,” tambahnya.

Apresiasi atas kinerja Sat Narkoba Polres Batu Bara juga datang dari DPC Perkumpulan Jurnalis Indonesia – Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Batu Bara.

Ketua PJI-D Batu Bara Mariati AB menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah tegas yang dilakukan jajaran Sat Narkoba Polres Batu Bara di bawah kepemimpinan AKP Arifin Purba.

“Kami dari organisasi jurnalis, khususnya PJI-D Batu Bara, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja luar biasa Sat Narkoba Polres Batu Bara di bawah kepemimpinan AKP Arifin Purba SH, MH. Meski belum genap dua bulan bertugas, beliau telah menunjukkan kerja keras dan komitmen kuat dalam memberantas narkoba di Batu Bara,” ujar Mariati.

Menurutnya, langkah tegas aparat kepolisian tersebut patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, demi menciptakan Kabupaten Batu Bara yang bersih dari peredaran narkotika. (*) 

Laporan: Herman Manurung