HEADLINE
Penggugat Jokowi Tanggapi Rismon Revisi Penelitian IjazahRismon Sianipar    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Penggugat Jokowi Tanggapi Rismon Revisi Penelitian Ijazah Rismon Sianipar
Muhammad Taufiq, selaku kuasa hukum penggugat, mengatakan Rismon belum secara resmi mencabut pernyataannya di PN Surakarta. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Penggugat mantan presiden Joko Widodo dalam perkara keaslian ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menanggapi pernyataan Rismon Sianipar yang merevisi hasil penelitiannya. Penggugat pernah menghadirkan Rismon sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada 18 Februari 2026. 

Namun, baru-baru ini Rismon mengungkapkan telah melakukan penelitian lanjutan terhadap ijazah Jokowi yang hasilnya berbeda dari sebelumnya. Muhammad Taufiq, selaku kuasa hukum penggugat, mengatakan Rismon belum secara resmi mencabut pernyataannya di PN Surakarta. 

"Dia tidak secara terbuka mengatakan mencabut, tapi secara terbuka mengatakan ijazahnya asli. Itu kalimatnya, ya," ujar Taufiq ketika ditemui wartawan di PN Surakarta seusai sidang lanjutan perkara citizen lawsuit, Selasa, 17 Maret 2026.

Taufiq pun mempertanyakan kapan Rismon melakukan penelitian lanjutan tentang keaslian ijazah Jokowi. Alasannya baru dua pekan lalu dia bersaksi di PN Surakarta.

Menurut Taufiq, apabila ada upaya pencabutan pernyataan maka forum yang sah adalah di pengadilan. Pernyataan di luar pengadilan tidak memiliki legitimasi hukum.

"Konsekuensinya sumpah Rismon bahwa ijazah Pak Joko Widodo 99,9 triliun persen palsu itu masih benar, masih sahih," ucap dia. 

Rismon Sianipar sebelumnya gencar menyatakan ijazah S1 Jokowi palsu bersama sejumlah tokoh seperti Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma. Temuan-temuan mereka ditulis dalam buku Jokowi’s White Paper.

Rismon mengatakan selama sekitar dua bulan terakhir ia melanjutkan kajian secara independen dengan menelaah ulang metodologi yang dipakai dalam buku tersebut. Ia menuturkan ada kesamaan dalam sejumlah fitur pada ijazah analog Jokowi yang sempat diperlihatkan dalam gelar perkara dengan foto ijazah yang diunggah di media sosial oleh akun milik Dian Sandi Utama serta dengan dokumen pembanding dari lulusan tahun yang sama di UGM. 

“Ada watermark dan emboss yang konsisten dengan dokumen yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus,” kata Rismon saat ditemui wartawan seusai menemui Jokowi di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis sore, 12 Maret 2026.

Ia menjelaskan pada ijazah tersebut tidak ditemukan hologram karena pada periode kelulusan itu Universitas Gadjah Mada memang belum menggunakan fitur tersebut sebagai pengaman dokumen. Rismon juga membandingkan pola watermark dan emboss dengan dokumen lain dari tahun yang sama dan menemukan konsistensi bentuk serta letaknya. 

Ia juga menelusuri kembali isu mengenai lintasan stempel yang sebelumnya dianggap tidak terlihat pada foto digital ijazah. Menurut dia, ketidakhadiran elemen tersebut dalam gambar yang beredar di media sosial disebabkan oleh keterbatasan variabel analisis yang ia gunakan sebelumnya.

Rismon mengakui dalam penelitian awal ia tidak memasukkan variabel geometri seperti rotasi, translasi, dan pencahayaan dalam proses analisis citra digital. Setelah variabel tersebut dimasukkan dalam rekonstruksi penelitian terbaru, elemen-elemen tertentu pada dokumen, termasuk warna dan jejak stempel, dapat muncul kembali. “Kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi geometri seperti rotasi, translasi, dan pencahayaan dalam analisis sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengatakan hasil penelitian terbaru tersebut telah disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya sekitar sepekan lalu. Rismon menilai temuan tersebut harus disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah seorang peneliti, meskipun berpotensi menimbulkan kritik dari berbagai pihak.

Menurut dia, penelitian harus didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan sekadar narasi atau opini. “Kesimpulan penelitian terbaru saya adalah tidak ada kejanggalan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi,” kata Rismon.

Rismon, bersama Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis sempat ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Polda Metro Jaya ihwal polemik ijazah Jokowi. Belakangan polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon setelah mereka menemui Jokowi. (*) 

Sumber: Tempo.co

Hashim Singgung Birokrasi dan Izin Berlebihan Bikin Prabowo Frustrasi    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Hashim Singgung Birokrasi dan Izin Berlebihan Bikin Prabowo Frustrasi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut saat ini ada puluhan ribu aturan yang saling tumpang tindih. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini bukan hanya soal pemberantasan korupsi.

Menurut adik Presiden Prabowo Subianto tersebut, sistem birokrasi yang berbelit dan berlebihan juga masih menjadi tantangan bagi efektivitas kinerja pemerintahan.

"Birokrasi, kalau saya sebut birokrasi bukan hanya masalah korupsi. Itu memang korupsi itu memang menjadi penyakit dan sakit. Kita semua alami lah," ujar Hashim dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia, Selasa (17/2).

"Tapi selain itu adalah perizinan ya, perizinan dan aturan yang berlebihan," imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut saat ini ada puluhan ribu aturan yang saling tumpang tindih. 

Menurut dia, kondisi itu membuat Prabowo dan para menterinya saat ini cukup frustasi.

"Jadi Pak Presiden frustrasi, banyak menteri frustrasi," ujarnya.

Menurut Hashim, hal itu merupakan warisan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. 

Dia mengungkapkan bahwa sejumlah aturan tersebut bahkan tak relevan, dan tak menguntungkan.

Oleh karena itu, dia meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan memperbaikinya.

"Bukan hanya dari Presiden Jokowi bukan, tapi sebelumnya, dan sebelumnya, dan sebelumnya," ujar Hashim.

"Nah, ini yang kita harus hadapi, banyak aturan-aturan yang sepertinya tidak relevan, tidak apa sepertinya menguntungkan apa negara dan bangsa, yang ini yang kita harus hapus," imbuhnya. (*) 

Prabowo Akan Tertibkan Pengamat, PDIP: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Prabowo Akan Tertibkan Pengamat, PDIP: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi situasi tersebut, bahwa hal ini menjadi risiko bagi rakyat usai pemilihan presiden atau Pilpres.

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada sejumlah pengamat yang perlu ditertibkan lantaran dinilainya tidak suka pemerintah berhasil. Mereka memiliki berbagai motivasi menyerang berbalut kritik.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi situasi tersebut, bahwa hal ini menjadi risiko bagi rakyat usai pemilihan presiden atau Pilpres.

"Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih. Sehingga Pak Prabowo, sebagai presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga perlu menertibkan," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Menurut Andreas, PDIP justru senang dan berharap pemerintah berhasil menjalankan program-programnya. Namun begitu, Prabowo tentu bebas untuk menilai pihak mana yang tidak menyukai pemerintah, sesuai dengan pemahamannya.

"Kalau PDI Perjuangan suka kalau pemerintahan ini berhasil sehingga lapangan kerja tersedia, kebutuhan sandang pangan rakyat tersedia dan daya beli masyarakat terjangkau, pendidikan bagi generasi muda terjamin," ujarnya.

"Kalau ada yang menurut presiden tidak suka, ya terserah presiden," sambungnya.

Pernyataan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Tasyakuran 1 Tahun Danantara di Wisma Danantara Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto menyentil pengamat-pengamat yang kerap mengkritik dan tak menyukai keberhasilan pemerintah. Prabowo menilai pengamat-pengamat tersebut memiliki berbagai motivasi menyerang pemerintah, seperti merasa dirugikan karena kebijakan yang dibuat.

"Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam. Menurut saya ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026).

"Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rejeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor ya kan, ya merasa rugi dong dengan pemerintah kita," sambungnya.

Dia menegaskan akan menertibkan pengamat-pengamat tersebut. Prabowo mengaku memiliki data-data siapa saja pengamat yang kerap membuat narasi mencemaskan masyarakat dan sosok yang membiayai mereka.

"Ya saya juga punya data-data intelijen ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari dapat laporan intel ya kan. Jadi saya mengertilah, saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua," jelasnya.

Cara yang Digunakan

Kendati begitu, Prabowo masih melakukan cara-cara yang baik dalam menertibkan pihak-pihak tersebut. Dia juga meyakini masyarakat dapat melihat bukti kerja keras pemerintah.

"Tapi sekarang kita masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based. Dengan bukti, rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat, menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa karena kita satu negara kan satu kapal," tutur Prabowo.

Prabowo tak mempermasalahkan perbedaan pendapat maupun persaingan politik. Namun, dia menilai seharusnya masyarakat Indonesia kompak setelah persaingan politik dan pemilihan berakhir.

"Harusnya perbedaan pendapat ya tidak masalah, persaingan politik ya persaingan politik. Tiap 5 tahun di pileg, pilkada, di pilpres, tidak ada masalah," ucap dia.

"Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu seharusnya kita bersatu kompak. Kapal yang namanya RI ini mengarungi lautan yang penuh karang. Tapi saya juga terima kasih," sambung Prabowo. (*) 

Sumber: Liputan6.com

Roy Suryo Sindir Rismon Sianipar Pakai Boneka Kucing: Sekarang Meong    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Roy Suryo Sindir Rismon Sianipar Pakai Boneka Kucing: Sekarang Meong
Roy mengaku masih menganggap Rismon sebagai sahabat. Oleh karena itu, Roy berdoa agar Rismon mendapatkan hidayah.

BENTENGSUMBAR.COM
- Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menyindir tersangka lain yakni Rismon Sianipar yang mengajukan restorative justice dalam kasus ini. 

Roy membawa boneka bantal kucing saat membicarakan Rismon.

Momen itu terjadi saat program Rakyat Bersuara bertajuk Rismon Balik Arah, Roy Suryo cs Terbelah di iNews, Selasa (17/3/2026).

Roy mengungkit soal Rismon yang ingin pulang dan tidur setelah kasus ini selesai.

"Mon, berarti yang Anda perlukan untuk tidur itu apa? Bantal. Silakan bantal," kata Roy.

"Kalau dulu (meraung) 'wrawrr' gitu, sekarang 'meong'," tambahnya.

Roy mengaku masih menganggap Rismon sebagai sahabat. 

Oleh karena itu, Roy berdoa agar Rismon mendapatkan hidayah.

"Itu aja, Mon, sebagai sahabat. Moga-moga anda dapat hidayah," kata Roy.

Sementara itu, relawan Joko Widodo (Jokowi), David Pajung menghargai langkah Rismon Sianipar yang meminta maaf kepada Jokowi. Pasalnya, Rismon telah menyadari kesalahannya.

"Seharusnya kita tetap justru memberikan apresiasi ke saudara Rismon yang menyadari kekeliruan dan kesalahannya," kata David di acara yang sama.

Sementara itu, Jokowi disebut berhati besar karena mau memaafkan pria yang pernah menudingnya memiliki ijazah palsu tersebut.

"Beliau adalah orang yang berjiwa besar. Betapa dinistakannya luar biasa seorang Pak Jokowi, mantan presiden, dengan berbagai macam opini, beliau masih membukakan pintu hati dan pintu rumah untuk memberi maaf kepada Rismon," ujar David.

Padahal menurut David, Rismon layak dicaci maki karena telah membuat kegaduhan dengan menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu. (*) 

Sumber: iNews.id

Airlangga Tegaskan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Tak Terdampak Efisiensi Anggaran    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Airlangga Tegaskan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), sebagai salah satu upaya menjaga defisit APBN Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3 persen. 

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Dia mengatakan, pemerintah tak akan melakukan pemangkasan anggaran pada program-program unggulan. 

“Anggaran program unggulan tidak dipotong sama sekali,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Menurutnya, sejumlah program unggulan pemerintah tidak menjadi sasaran efisiensi, karena memiliki daya investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat. 

Sementara upaya efisiensi akan dilakukan pada pos-pos belanja yang berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal. 

Sehingga pemerintah diakui Airlangga saat ini tengah mengevaluasi pos belanja potensial tersebut. 

Hal itulah yang membuat Airlangga menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan pada Senin sore, 16 Maret 2026.

Langkah tersebut merupakan wujud dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen.

“Jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Dan tadi ada rapat koordinasi khusus untuk menyikapi tindak lanjut daripada sidang paripurna kemarin,” kata Airlangga. 

Namun, pemerintah belum menetapkan angka final efisiensi anggaran belanja K/L. Keputusan itu nantinya bakal diumumkan oleh Prabowo. (*)

Sumber: Viva.co.id

Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, KPK: Sangat Besar    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, KPK: Sangat Besar
Juru bicara KPK Budi Prasetyo. KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. (Kolase Foto). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji merupakan perkara besar. Sebab, kerugian negaranya menyentuh Rp622 miliar.

“Di mana dalam perkara ini diduga nilai kerugian keuangan negaranya mencapai Rp622 miliar. Angka yang sangat besar tentunya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Maret 2026.

Budi mengatakan, hitungan itu didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data itu nantinya akan diuji dalam persidangan.

Selain kerugian negara, kasus ini disebut memberikan dampak sosial. Sebab, ribuan calon jemaah haji gagal beribadah gegara ulah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

“Disitu artinya ada 8.400 calon jemaah yang tidak jadi berangkat dari haji reguler pada tahun 2024,” ujar Budi.

KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. KPK berjanji akan menyelesaikan kasus itu ke persidangan.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah. (*) 

Bareskrim Bongkar Tempat Jual Beli Ekstasi di Tempat Hiburan Malam    
Rabu, Maret 18, 2026

On Rabu, Maret 18, 2026

Bareskrim Bongkar Tempat Jual Beli Ekstasi di Tempat Hiburan Malam
Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen dan Satgas NIC yang dipimpin Kombes Kevin Leleury sudah melacak praktik ilegal tersebut.

BENTENGSUMBAR.COM
- Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bongkar kasus dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi dalam tempat hiburan malam New Star di Bali pada Sabtu, 14 Maret 2026 sekira pukul 21.30 WITA.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa tim gabungan yang dipimpin oleh Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen dan Satgas NIC yang dipimpin Kombes Kevin Leleury sudah melacak praktik ilegal tersebut.

"Tim melakukan penyamaran sebagai pengunjung dan memesan Room VIP 2 (Karaoke Room)," kata Eko dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Selanjutnya, pelayan pun menyampaikan kepada captain room Muhammad Rokip (27), untuk ditindaklanjuti pesanan tersebut. Rokip pun langsung diamankan.

Dari Rokip, polisi menemukan 38 butir ekstasi merek 'LV' warna pink dan 600 butir ekstasi lain di dalam jok motornya.

Penyelidikan berlanjut ke waiters I Gusti Bagus Adi Pramana (41) yang berperab menerima pesanan narkotika. Kepada penyidik, Bagus Asi menjelaskan bila narkotika tersebut diperoleh dari Manajer New Star Club atas nama I Wayan Subawa (27).

"Kemudian mengamankan I Wayan Subawa selaku manajer kelab. Menurut hasil interogasi I Wayan Subawa diketahui bahwa peredaran narkotika dilakukan oleh seseorang yang bernama Opik (DPO) beserta orang-orangnya," jelas Eko.

Kini, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan polisi juga telah menetapkan enam orang sebagai buron, yakni Opik, Fernandi, Nadir, Andika, Anta dan I Dewa Ketut Wiranida.

Bukan hanya tersangka, polisi melakukan penggeledahan terhadap pengunjung, dari 43 orang yang diamankan, terdiri dari 28 laki-laki dan 15 perempuan, tes urine awal menunjukkan 24 laki-laki dan 13 perempuan positif menggunakan narkoba.(*) 

Sumber: RMOL