Halal Bi Halal Purna ASN Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman, Wawako Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Halal Bi Halal Purna ASN Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman, Wawako Tekankan Pentingnya Silaturahmi

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi hadiri pertemuan Silaturahim dan Halal Bi Halal Purna ASN Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman. 

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi hadiri pertemuan Silaturahim dan Halal Bi Halal Purna ASN Sabiduak Sadayuang Kota Pariaman yang dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota , Rabu (15/4/2026).

Menurut Mulyadi, silaturahmi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa karena di sini hadir para pemikir-pemikir yang lebih paham dalam mengatur Kota Pariaman daripada Wali Kota Pariaman Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi yang menjabat saat ini.

“Walaupun Wali Kota Pariaman Yota Balad punya pengalaman sebagai Sekretaris Daerah Kota Pariaman pada masanya dan dan saya juga punya pengalaman di DPRD, tapi banyak hal-hal yang belum bisa kami lakukan dengan kelemahan-kelemahan yang masih kami miliki,” ungkap Mulyadi.

“Intinya, dengan pengalaman dari Bapak/Ibu selama ini di pemerintahan kami sangat mendukung sekali kegiatan positif ini agar silaturahmi yang sempat terputus terjalin kembali dan kritik serta masukannya kami terima dengan baik demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dalam organisasi ini adalah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh terbaik Kota Pariaman serta tokoh-tokoh masyarakat yang selalu membantu jalannya roda pemerintahan,” ujar Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, bagi Balad-Mulyadi tidak ada tim sukses Mulyadi atau tim sukses Yota Balad  tetapi   kita semua adalah satu kesatuan dalam Pemerintahan Kota Pariaman Balad-Mulyadi, karena setiap masa berbeda, tantangan berbeda, regulasi berbeda, proses berbeda, persoalan yang dihadapi juga berbeda. Akan tetapi kalau bicara manusianya tentu saja  pengalamannya sangat penting bagi kami untuk memimpin Kota Pariaman lebih baik ke depannya.

“Pada kesempatan ini kami minta bimbingan dan dukungannya pada Bapak/Ibu semua agar kami berdua selalu akur dalam menjalankan roda pemerintahan, karena dengan keakuran ini akan bisa menghilangkan kotak-kotak dan sekat-sekat diantara kita dan juga masyarakat sehingga persoalan yang ada bisa diatasi dengan lebih baik dan objektif,” ulasnya.

Ucapan Mulyadi tersebut langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh seluruh Purna ASN yang hadir dalam acara tersebut.

“Terima kasih untuk semua bantuannya, tetap jalin silaturahim ini dengan baik sebab silaturahim ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa untuk menjalin kebersamaan dan mengeluarkan semua pendapat baik positif dan negative untuk kemajuan Kota Pariaman tercinta ini,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausyiah dari Ketua MUI Kota Pariaman Syofyan Jamal sekaligus pengurus Purna ASN Sabiduak Sadayuang , mantan  Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman sebagai Ketua Pembina, mantan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Fadhli, mantan Kepala BKPSDM Kota Pariaman Irma Dawani, dan tokoh-tokoh penting lannya di pemerintahan Kota Pariaman dulunya. (si/at)

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Ikuti KPPD di Akmil Magelang

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Ikuti KPPD di Akmil Magelang

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., berkumpul di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

BENTENGSUMBAR.COM - Para Ketua DPRD dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., berkumpul di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti kegiatan retret khusus yang digelar pada 15 hingga 19 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Agenda strategis tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta soliditas para pimpinan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.

Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion, S.Pd., hadir dan mengikuti seluruh rangkaian penggemblengan tersebut. Ia berharap agenda di Lembah Tidar ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dewan.

“Mudah-mudahan retret kali ini berjalan lancar, diberikan kesehatan, sampai bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Muharlion,Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Kota Padang ini dihubungi melalui via WhatsApp. Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas kepada pimpinan daerah yang sebelumnya kan  dilaksanakan untuk walikota, bupati dan gubernur se Indonesia. Hari ini pelaksananya adalah untuk seluruh ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Ya, kegiatan ini memang memantapkan tentang

wawasan kebangsaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945.Kemudian juga tentang bagaimana memang

dukungan dari pemerintah daerah terhadap program

dari pemerintah pusat Astacita dari Pak Presiden Prabowo.

Ini memang agendanya cukup padat, yang juga sangat disiplin. Memang satu hal yang sangat luar biasa positif untuk membentuk karakter pimpinan. Dan tentu kita harapkan juga kegiatan ini nanti juga akan dilaksanakan baik juga untuk wakil ketua DPRD. Kemudian juga untuk seluruh anggota DPRD di Indonesia.

"Pelatihan ini diharapkan mampu menyelaraskan visi pimpinan DPRD di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kedisiplinan yang tinggi," pungkasnya. (*)

Ketua Pansus III Mulyadi Dorong Ranperda Lembaga Adat Kota Padang Segera Tuntas

Ketua Pansus III Mulyadi Dorong Ranperda Lembaga Adat Kota Padang Segera Tuntas

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi, menegaskan bahwa pembahasan hasil kajian fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau telah memasuki tahap akhir. Hal tersebut disampaikan usai rapat Pansus III DPRD Kota Padang yang digelar pada Selasa (14/4/2026) bersama Pemko Padang dan seluruh Camat.

Menurut Mulyadi, rapat tersebut merupakan pertemuan final untuk menyinkronkan seluruh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda yang tengah dibahas. Ia menyebutkan, seluruh rekomendasi yang diberikan telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pansus III DPRD Padang. “Alhamdulillah, rapat hari ini merupakan rapat akhir Pansus III yang membahas Ranperda penguatan kelembagaan adat dan pelestarian budaya di Kota Padang. Dari 10 item rekomendasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah kita tindaklanjuti dan kini masuk tahap finishing untuk diagendakan di Badan Musyawarah,” ujar Mulyadi.

Ia menjelaskan, pembahasan Ranperda ini membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pansus lainnya karena substansinya menyangkut adat dan budaya masyarakat Minangkabau di wilayah perkotaan. Berbeda dengan pembahasan pansus lain yang lebih bersifat administratif, Ranperda ini menyentuh aspek sosial budaya yang kompleks. Menurutnya, Kota Padang sebagai daerah perkotaan tidak sepenuhnya memiliki struktur adat seperti wilayah kabupaten yang berbasis nagari. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya Ranperda ini sebagai dasar hukum penguatan lembaga adat. “Di Kota Padang tidak semua kecamatan memiliki struktur adat seperti nagari. Karena itu Ranperda ini penting agar adat dan budaya Minangkabau tetap dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” jelasnya.

Mulyadi menambahkan, dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah daerah nantinya memiliki kewajiban memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelayanan maupun penganggaran melalui APBD untuk kegiatan adat dan budaya. “Kalau sudah ada Perda, maka pemerintah wajib memberikan pelayanan dan dukungan, termasuk penganggaran dalam APBD untuk penguatan adat dan pelestarian budaya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ranperda ini merupakan regulasi baru yang disusun dengan mengacu pada harmonisasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang adat dan budaya. Dalam proses fasilitasi, terdapat beberapa pasal yang disesuaikan hingga dihapus agar tidak mengintervensi kewenangan organisasi adat yang telah ada. “Ada pasal-pasal yang kita sesuaikan berdasarkan rekomendasi provinsi, bahkan ada yang dihapus karena menyangkut kewenangan organisasi adat yang sudah berjalan. Pemerintah tidak boleh mengintervensi lembaga adat yang sudah ada,” ungkap Mulyadi.

Selain itu, Ranperda ini juga memuat penguatan nilai-nilai budaya Minangkabau, termasuk peran lembaga adat, fungsi sosial masyarakat, serta penguatan identitas kekerabatan. Salah satu konsep yang diangkat adalah penguatan hubungan suku dan kaum dalam masyarakat Minangkabau sebagai bagian dari pelestarian adat. “Ranperda ini juga mendorong masyarakat tetap menjaga identitas adat, seperti memperkuat hubungan suku dan kaum. Ini bagian dari upaya pelestarian budaya Minangkabau di tengah dinamika kota,” jelasnya.

Mulyadi berharap Ranperda tersebut dapat segera masuk tahap paripurna sebelum masa sidang berakhir. Ia optimistis regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum penting dalam menjaga keberlanjutan adat dan budaya Minangkabau di Kota Padang. “Insya Allah sesuai target, sebelum penutupan masa sidang Ranperda ini sudah bisa diparipurnakan. Ini penting agar pelestarian adat dan budaya Minangkabau memiliki dasar hukum yang kuat,” tutupnya. (*)

DPRD Kota Padang Finalisasi Ranperda Penguatan Lembaga Adat, Pansus III Rampungkan Hasil Fasilitasi Pemprov

DPRD Kota Padang Finalisasi Ranperda Penguatan Lembaga Adat, Pansus III Rampungkan Hasil Fasilitasi Pemprov

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Pansus III merampungkan hasil rapat pembahasan fasilitasi Ranperda tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. 

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang melalui Panitia Khusus (Pansus) III merampungkan hasil rapat pembahasan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau, Selasa (14/4/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disepakati untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan sebelum Ranperda dibawa ke tahap berikutnya.

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tahap akhir sinkronisasi hasil kajian fasilitasi provinsi terhadap Ranperda yang tengah dibahas. “Rapat hari ini merupakan rapat terakhir  Pansus III untuk mensinkronisasi hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari 10 item rekomendasi yang diberikan, seluruhnya sudah kita tindaklanjuti dan Ranperda ini kini masuk tahap akhir untuk diagendakan di Badan Musyawarah,” ujar Mulyadi.

Ia menjelaskan, hasil rapat menyepakati sejumlah penyesuaian substansi Ranperda, terutama pada pasal-pasal yang perlu diselaraskan dengan regulasi provinsi. Harmonisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga adat yang telah berjalan sebelumnya. “Beberapa pasal kita sesuaikan berdasarkan rekomendasi provinsi. Ada juga yang kita hapus karena menyangkut kewenangan organisasi adat yang sudah ada, sehingga pemerintah tidak boleh mengintervensi,” jelasnya.

Selain itu, rapat juga menyepakati penguatan peran lembaga adat di Kota Padang yang selama ini dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya di wilayah perkotaan yang tidak seluruhnya berbasis nagari. Dengan adanya Ranperda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum untuk memberikan dukungan terhadap pelestarian adat dan budaya Minangkabau. “Hasil pembahasan juga menegaskan bahwa Ranperda ini penting sebagai payung hukum untuk pelestarian adat dan budaya. Nantinya pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan serta dukungan anggaran karena sudah ada dasar regulasinya,” tambah Mulyadi.

Pansus III juga menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah dinamika masyarakat perkotaan. Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan tradisi, struktur kekerabatan, serta fungsi sosial lembaga adat di Kota Padang. Menurut Mulyadi, pembahasan Ranperda ini memerlukan waktu lebih panjang dibanding pansus lainnya karena substansinya menyangkut aspek sosial budaya yang kompleks. Namun demikian,  Pansus III optimistis proses penyempurnaan dapat segera dituntaskan. “Ranperda ini memang lebih kompleks karena berkaitan dengan adat dan budaya. Namun setelah seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, kita optimistis Ranperda ini segera masuk tahap paripurna sesuai target,” katanya.

Dengan rampungnya hasil rapat tersebut, DPRD Kota Padang melalui  Pansus III menargetkan Ranperda penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dapat segera disahkan, sehingga upaya pelestarian budaya memiliki landasan hukum yang jelas dan berkelanjutan. 

Hadir dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Padang Buya Iskandar, Bagian Setdako Padang, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan beserta seluruh Camat di Kota Padang. (*)

Gubernur Mahyeldi Gandeng Danantara dan BUMN, Dorong Percepatan Investasi dan Infrastruktur Strategis di Sumbar

Gubernur Mahyeldi Gandeng Danantara dan BUMN, Dorong Percepatan Investasi dan Infrastruktur Strategis di Sumbar

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Rapat koordinasi dengan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (15/4/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar melakukan rapat koordinasi dengan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini difokuskan pada percepatan investasi dan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rapat tersebut, Dony Oskaria menegaskan pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang masuk. Oleh karena itu, perlu upaya konkrit dari Pemerintah Daerah untuk menarik minat para investor agar mereka tertarik menanamkan modalnya di Sumbar, terutama pada sektor-sektor produktif. “Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif,” ujarnya.

Menurut Dony, investasi yang didorong harus bersifat padat karya agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar padat modal. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Keseriusan terhadap hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur, serta kepastian ekosistem investasi menjadi kunci. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi stagnan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal serta pencatatan badan usaha di Sumbar, agar manfaat ekonominya tidak keluar dari daerah. “Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah,” jelasnya.

Dony menambahkan, Sumbar memiliki berbagai potensi sektor produktif yang dapat ditawarkan kepada investor, seperti hilirisasi kelapa dan gambir, akuisisi pabrik kelapa, pengembangan kawasan kuliner tematik, pariwisata, hingga dukungan terhadap proyek infrastruktur strategis. Di sektor infrastruktur, ia juga mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci masuknya investasi.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan harapan dan permohonan dukungan kepada Danantara dan BP BUMN dalam mempercepat realisasi investasi serta pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar. Mahyeldi menjelaskan, Pemerintah Provinsi telah memetakan potensi dan menetapkan prioritas pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Beberapa program strategis yang menurutnya telah berprogres antara lain pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, serta penanganan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai. “Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih mengalami perlambatan akibat keterbatasan anggaran daerah. Untuk percepatannya, kami membutuhkan dukungan dari Danantara,” ungkap Mahyeldi.

Adapun program yang masih dalam tahap perencanaan meliputi penyusunan peta jalan Sumbar Hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran ruas jalan Bukittinggi–Payakumbuh. “Kami meyakini, apabila seluruh rencana strategis ini dapat dituntaskan, investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif,” ujarnya. Mahyeldi berharap, melalui sinergi antara Danantara, BUMN, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, berbagai tantangan pembangunan di Sumbar dapat diatasi secara bersama dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi di dampingi oleh sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. Di antaranya, Kepala Bappeda, Zefnihan; Kepala Dinas Perkimtan, Ardiansyah; Kepala DPMPTSP, Luhur Budianda; Kepala Dinas BMCKTR, Armi; Kepala Biro Adpim, Nolly Eka Mardianto; Kepala Badan Penghubung, Aschari. (adpsb/busan)

Wali Kota Payakumbuh Lepas Pawai Ta'aruf Siswa-siswi SDS IT IPHI

Wali Kota Payakumbuh Lepas Pawai Ta'aruf Siswa-siswi SDS IT IPHI

BentengSumbar.com On Kamis, April 16, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman melepas pawai ta'aruf siswa-siswi SDS IT IPHI. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman melepas pawai ta'aruf siswa-siswi SDS IT IPHI dari halaman Kantor Wali Kota, Rabu (15/4/2026) pagi. Pawai tersebut dirangkaikan dengan pengumuman wisuda tahfizd dan khatam Al-Quran.

“Alhamdulillah, kita sangat senang dan bangga sekali melihat anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Ini pertanda kelak negeri kita ini akan dipimpin oleh generasi muda yang certas, pintar dan Qurani,” kata Elzadaswarman.

Elzadaswarman mengingatkan agar setelah khatam Al Quran bukan berarti anak-anak berhenti membaca Al Quran, akan tetapi harus semakin akrab dengan Al Quran dengan terus mempelajari dan mendalami ilmu Al Quran.

“Kepada seluruh peserta khatam dan masyarakat agar terus mendampingi serta mengarahkan anak-anak kita agar terus mendalami dan belajar Al Quran. Jadilah seorang penghapal Al Quran,” ucapnya.

Wawako Elzadaswarman menegaskan Pemko Payakumbuh sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena dapat membentuk karakter generasi muda menjadi lebih baik.

“Semoga SDIT IPHI bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang ada di Payakumbuh ini,” tambahnya.

Elzadaswarman juga berpesan agar sekolah dapat mengembangkan potensi anak didik, memperkuat motivasi untuk meraih prestasi. 

"Berilah spirit pada generasi muda penerus kita ini, agar selalu menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin yang berkualitas di masa datang. Mari kita perkuat iman dan taqwa, tingkatkan kecintaan kita pada Al Quran. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah oleh Allah,” tukas Wawako Elzadaswarman yang didampingi Kepala Bagian Kesra Setdako, Efrizal dan Kepala Bagian Umum Setdako, Ul Fakri.

Sementara Kepala Sekolah SDS IT IPHI, Ananda Putra menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti pawai ta’aruf ini berjumlah sebanyak 131 orang anak yang terbagi pada wisuda tahfidz sebanyak 55 orang anak dan khatam Al-Quran sebanyak 76 orang anak.

“Kami atas nama sekolah mengucapkan terimakasih kepada Pemko Payakumbuh, terkhusus Wali Kota melalui Wakil Wali Kota yang telah menyambut sekaligus melepas rombongan anak-anak kita ini. Semoga apa yang disampaiakan Wakil Wali Kota Payakumbuh dapat menjadi semangat bagi kita semua dan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang tahfiz Quran,” pungkasnya. 

Pawai ta'aruf berlangsung tertib dengan diiringi kelompok marching band dan diikuti oleh para guru, orang tua siswa, serta undangan lainnya. (HM)