Kadis Kominfotik Sumbar Sampaikan Permohonan Maaf, Pelantikan Komisioner KPID Akan Dilaksanakan pada 16 Maret Mendatang

Kadis Kominfotik Sumbar Sampaikan Permohonan Maaf, Pelantikan Komisioner KPID Akan Dilaksanakan pada 16 Maret Mendatang

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Kadis Kominfotik Prov. Sumbar), Rudy Rinaldy. 

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Kadis Kominfotik Prov. Sumbar), Rudy Rinaldy menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terkait penjadwalan pelantikan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar yang sempat tertunda. Ia kemudian memastikan, pelantikan komisioner KPID Sumbar periode 2026–2029 akan dilaksanakan pada Senin, (16/3) mendatang.

Ia menjelaskan, dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur terkait penjadwalan ulang tersebut. Menurutnya, Gubernur Mahyeldi sudah menyetujui jadwal pelantikan pengganti dan berkomitmen untuk hadir memimpin prosesi tersebut. “Bapak Gubernur Mahyeldi sangat mengapresiasi kesabaran para calon komisioner. Beliau telah menyetujui dan menjadwalkan langsung pelantikan komisioner KPID pada Senin pagi (16/3) mendatang,” ujar Rudy di Padang, Jumat (13/3/2026).

Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi terkait penjadwalan sebelumnya. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam koordinasi internal yang menyebabkan undangan digital tersebar sebelum agenda pimpinan dipastikan. 

“Kami mengakui adanya kelalaian dalam koordinasi internal staf kami. Saya selaku Kepala Dinas memohon maaf kepada seluruh calon anggota KPID dan keluarga. Namun kami memastikan seluruh kendala administrasi telah diselesaikan dan pelantikan siap dilaksanakan pada Senin mendatang,” katanya.

Ia menegaskan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Diskominfotik Sumbar untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalitas pelayanan administrasi ke depan.

Sementara itu, salah seorang anggota KPID Sumbar terpilih, Yusrin Trinanda mengatakan para calon komisioner memahami situasi yang terjadi dan tetap menunggu jadwal resmi pelantikan berikutnya. “Kami hadir berdasarkan undangan digital yang diterima. Namun kami memahami dinamika yang terjadi dan tetap menunggu jadwal resmi pelantikan. Kami berharap setelah dilantik nanti, kami dapat segera menjalankan tugas pengawasan penyiaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” ujar Yusrin.

Diskominfotik Sumbar kini tengah mematangkan seluruh persiapan teknis untuk memastikan pelantikan anggota KPID Sumbar pada 16 Maret mendatang dapat berjalan lancar, tertib, dan khidmat. (adpsb/bud)

Proses Pengadaan Tanah Flyover Sitinjau Lauik Capai Progres Penting

Proses Pengadaan Tanah Flyover Sitinjau Lauik Capai Progres Penting

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Panorama Sitinjau Lauik menunjukkan progres signifikan. Hal tersebut ditandai dengan serah terima lahan bebas dari panitia pengadaan tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Barat (Sumbar) kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar sebagai instansi pelaksana proyek. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat (13/3/2026) itu juga dirangkaikan dengan simbolisasi penyerahan dokumen pendaftaran konsinyasi ke Pengadilan Negeri Padang sebagai bagian dari percepatan penyelesaian administrasi pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Panorama Sitinjau Lauik.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyebut capaian tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus keselamatan transportasi di wilayah Sumbar. Menurut Mahyeldi, jalur Sitinjau Lauik selama ini merupakan salah satu akses utama penghubung antarwilayah di Sumbar. Namun jalur tersebut juga dikenal sebagai titik rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang curam dan memiliki banyak tikungan tajam. “Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi jalur tersebut,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan proses pengadaan tanah untuk proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan sejak penetapan lokasi pada April 2024. Tahapan tersebut meliputi pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar, verifikasi lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga musyawarah untuk penyelesaian hak atas tanah. Menurutnya, seluruh tahapan itu dilakukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh ganti kerugian secara layak dan adil.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam proses pengadaan tanah tersebut, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta unsur Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat. “Progres ini dapat dicapai berkat dukungan banyak pihak. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengadaan tanah ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin mengatakan proses pembebasan lahan proyek tersebut sempat mengalami penyesuaian jadwal dari target awal pada Oktober. Namun melalui koordinasi lintas instansi, proses tersebut kini dapat dipercepat. “Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan legacy bagi masyarakat Sumatera Barat. Proyek ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut,” ujar Muhibuddin. Ia menegaskan Kejaksaan siap melakukan pengawalan dan pendampingan hukum terhadap proyek tersebut, mulai dari aspek intelijen, perdata, hingga tata usaha negara agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Asisten Deputi Penyelenggara Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Syahruddin menilai pembangunan infrastruktur seperti flyover memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, menurutnya pembangunan infrastruktur harus dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek tata ruang serta mitigasi bencana. “Infrastruktur seperti jembatan layang dapat menjadi leverage pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan berbasis tata ruang,” jelasnya.

Dengan progres pengadaan tanah tersebut, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan segera memasuki tahap konstruksi dan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan serta konektivitas transportasi di Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)

Wako Fadly Amran Terima Perwakilan Pedagang dan Pengelola Plaza Andalas dan Ramayana

Wako Fadly Amran Terima Perwakilan Pedagang dan Pengelola Plaza Andalas dan Ramayana

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan perwakilan pedagang dan pengelola Plaza Andalas dan Ramayana. 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan perwakilan pedagang dan pengelola Plaza Andalas dan Ramayana, di kediamannya, Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas rencana pembukaan jalur dua arah di depan Plaza Andalas serta rencana pengoperasian jalur Bus Trans Padang.

Fadly Amran menyampaikan bahwa pembukaan jalur dua arah, di Jalan Pemuda sebenarnya sudah lama menjadi wacana Pemerintah Kota Padang. Rencana ini bahkan telah masuk dalam rancangan APBD Kota Padang Tahun 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp 7 miliar.

“Pada 2025 lalu dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) kita dipotong, sehingga anggaran untuk perbaikan jalan ini terpaksa kita hapus. Alhamdulillah sekarang TKD kita sekarang sudah kembali namun juknis penggunaan TKD ini belum keluar. Jika memungkinkan bisa bisa digunakan untuk perbaikan jalan maka pada perubahan anggaran Agustus nanti kita kerjakan,” ujar Fadly Amran.

Terkait pembukaan jalur Bus Trans Padang, Fadly Amran menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Padang untuk merealisasikannya. Ia juga meminta dukungan dari Plaza Andalas untuk pembangunan halte. Selain itu, Wali Kota juga meminta pihak Plaza Andalas untuk menata parkir liar yang selama ini berada di depan Plaza Andalas.

“Pembukaan jalur dua arah ini merupakan bagian dari penataan kawasan Pasar Raya Padang dan masuk dalam program unggulan. Kami berharap kawasan pasar ini dapat tertata lebih rapi, sehingga masyarakat maupun wisatawan yang menginap di hotel sekitar Pasar Raya dapat berjalan dengan nyaman di kawasan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Pedagang Plaza Andalas Imam Bukhari menyebutkan bahwa hasil pertemuan ini, Wali Kota Padang menyatakan dukungan terhadap beberapa usulan.

Dalam tahap awal, direncanakan pembangunan satu halte Trans Padang di depan Plaza Andalas. Sementara pembukaan jalur dua arah ditargetkan dapat direalisasikan sekitar Agustus, menunggu terbitnya Juknis penggunaan TKD. “Kalau jalur dua arah kembali dibuka, tentu akan berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi toko-toko di sepanjang Jalan Pemuda. Pengunjung dari arah Pasar Raya bisa langsung melintas dan masuk ke Plaza Andalas, sehingga diharapkan jumlah pengunjung dan aktivitas perdagangan juga meningkat,” jelasnya. (*)

Wako Fadly Amran Hadiri Penyerahan Bantuan ke 314 KK dari PMI

Wako Fadly Amran Hadiri Penyerahan Bantuan ke 314 KK dari PMI

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 314 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang menerima bantuan dari Palang Merah Indonesia (PMI), di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (13/3/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut menghadiri penyerahan bantuan ini menyampaikan terima kasih kepada PMI Kota Padang, karena telah meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

“Pemerintah Kota Padang bersama Baznas Kota Padang juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang saat ini berada di Hunian Sementara Lubuk Buaya dan Pauh. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi warga kami dalam merayakan lebaran,” ujarnya.

Fadly Amran juga menyampaikan  penghargaan kepada PMI, atas segala bantuan yang telah diberikan, baik dari saat bencana hingga pascabencana. 

“Bantuan PMI sangat dirasakan sejak kejadian bencana pertama pada 25 November 2025. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sembako dan kebutuhan pokok, tetapi juga dukungan untuk membersihkan rumah dan lingkungan, serta air bersih,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif penyampaian, sebanyak 314 masyarakat terdampak bencana ini, masing-masing menerima bantuan dengan nominal Rp1 juta per KK. Mereka berasal dari 3 kecamatan terdampak yaitu Koto Tangah, Nanggalo dan Pauh.

“Bantuan yang diserahkan berupa bantuan non-tunai yang dapat dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Bantuan ini diberikan tanpa syarat penggunaan, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penerima, seperti kebutuhan sehari-hari atau Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya. (*)

Wako Fadly Amran Hadiri Buka Puasa Bersama Warga Huntara di Rusunawa Lubuk Buaya

Wako Fadly Amran Hadiri Buka Puasa Bersama Warga Huntara di Rusunawa Lubuk Buaya

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Wako Fadly Amran menghadiri kegiatan buka puasa bersama warga Huntara yang berada di Rusunawa Lubuk Buaya. 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri kegiatan buka puasa bersama warga hunian sementara (Huntara) yang berada di Rusunawa Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan ini diharapkan bisa mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana.

Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terus memberikan perhatian kepada warga terdampak yang saat ini menempati dua lokasi hunian sementara, yakni di Lubuk Buaya dan Pauh. Kehadiran pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat memberikan semangat bagi warga. “Kita memiliki dua lokasi huntara bagi warga terdampak. Untuk lokasi Lubuk Buaya saya yang hadir bersama para stakeholder terkait, sementara di Pauh dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota bersama jajaran Pemko. Kita juga mengapresiasi dukungan dari BNPB, Baznas, organisasi Dunia Melayu Dunia Islam, BPBD, serta PMI yang telah memberikan santunan baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat terdampak di bulan suci Ramadan ini,” ujar Fadly Amran.

Fadly Amran juga menilai bantuan yang diberikan berbagai pihak menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kepada warga yang saat ini masih berada di hunian sementara. Bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat selama tinggal di Huntara.

Selain itu, Fadly Amran berharap proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumah yang lebih layak dan memulai aktivitas seperti sedia kala.

“Mudah-mudahan pembangunan hunian tetap dapat segera selesai sehingga warga bisa kembali beraktivitas dan menempati rumahnya masing-masing. Kami juga menitipkan ketabahan dan kesabaran bagi para penghuni huntara. Santunan ini memang tidak seberapa, namun semoga dapat sedikit meringankan hati mereka yang terdampak bencana,” ungkapnya.

Ia juga berharap momentum Hari Raya Idul Fitri nanti tetap dapat dirasakan dengan penuh kebersamaan oleh para warga bersama keluarga, meskipun masih berada di hunian sementara. Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan terus berupaya memberikan dukungan agar proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan dengan baik. (*)

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Sosialisasikan Perda Pengelolaan Sampah di Linggo Sari Baganti

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Sosialisasikan Perda Pengelolaan Sampah di Linggo Sari Baganti

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional di Posko Kelompok Tani Batu Tapak. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional di Posko Kelompok Tani Batu Tapak, Kampung Koto Merapak, Nagari Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Doni Harsiva Yandra menyampaikan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. 

Melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018, pemerintah daerah telah mengatur berbagai langkah strategis dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan sampah secara berkelanjutan. “Melalui sosialisasi ini kita berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Jika dikelola dengan benar, sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Wardoyo, A.Md.T., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK), yang turut memberikan pemaparan terkait kebijakan dan teknis pengelolaan sampah di daerah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan unsur masyarakat, di antaranya wali nagari dari Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudik Punggasan dan Muara Gadang Punggasan, tokoh masyarakat, kelompok atau kader senam, Bamus Padang XI Punggasan, Bamus Punggasan Timur, Bamus Lagan Mudik Punggasan, Bundo Kanduang, pemuda-pemudi serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat serta mampu mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah Regional di Sumatera Barat. (*)

Pastikan Keamanan Idul Fitri 1447 H, Sekdako Pariaman Hadiri Apel Gelar Pasukan Ketupat 2026

Pastikan Keamanan Idul Fitri 1447 H, Sekdako Pariaman Hadiri Apel Gelar Pasukan Ketupat 2026

BentengSumbar.com On Jumat, Maret 13, 2026

Polres Pariaman menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 di halaman Mapolres Pariaman, Kamis sore (12/3/2026).

BENTENGSUMBAR.COM - Guna memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Polres Pariaman menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 di halaman Mapolres Pariaman, Kamis sore (12/3/2026).

Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan aparat keamanan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama arus mudik, perayaan Idul Fitri hingga arus balik lebaran.

Kegiatan tersebut  dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI dan Kepala OPD terkait.

Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi, bertindak sebagai pemimpin apel, membacakan amanat Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam amanat Kapolri tersebut menyatakan, bahwa apel gelar pasukan ini merupakan komitmen untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, memperkuat sinergitas lintas sektor dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik serta Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Ia menyebutkan  apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 secara serentak dilaksanakan seluruh Indonesia.

"Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 s/d 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan. Dalam operasi ini, Polri telah menyiapkan 2.746 yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu, sebagai pusat informasi pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan", jelasnya.

"Pengamanan juga akan difokuskan terhadap 185.607 objek berupa masjid, lokasi shalat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara", terangnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 ini merupakan tanggung jawab bersama. (R/at)