BentengSumbar.com

Tingkat Kepuasan Nyaris 80 Persen, Prabowo Bisa Menang Sambil Tidur

Survei Indikator Politik Indonesia terbaru menunjukkan 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

BENTENGSUMBAR.COM - Survei Indikator Politik Indonesia terbaru menunjukkan 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hasil survei tersebut, analis politik Adi Prayitno menilai tingkat kepuasan publik yang hampir menyentuh angka 80 persen menjadi modal politik yang sangat besar bagi Prabowo.

“Yang bisa kita maknai ini sebagai bekal politik untuk menghadapi pertarungan di masa mendatang,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 20 Februari 2026.

Menurut Adi, dalam logika statistik politik, petahana dengan approval rating setinggi itu relatif lebih mudah memenangkan kontestasi berikutnya.

Ia bahkan menyebut, dengan angka kepuasan setinggi itu, kebutuhan kampanye aktif bisa jauh lebih minimal dibanding kandidat lain.

“Bahkan kalau kita menggunakan bahasa yang agak sedikit ekstrem, dengan approval rating hampir 80 persen sebenarnya tidak membutuhkan kampanye yang terlampau aktif. Tidak terlampau membutuhkan kerja-kerja politik ke bawah yang relatif sering untuk meyakinkan masyarakat, karena tanpa melakukan itu semua sebenarnya seorang presiden petahana sudah punya bekal yang luar biasa untuk memenangkan sebuah pertarungan,” tegasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menambahkan, secara statistik, tingkat kepuasan yang tinggi menjadi fondasi kuat bagi petahana untuk kembali memenangkan kompetisi politik.

“Kalau begitu ceritanya, dengan tingkat kepuasan yang cukup tinggi, dengan tidur saja secara rileks sangat mudah memenangkan pertarungan. Itu kalau kita menggunakan angka statistik,” pungkasnya. (*)

Sumber: RMOL

Jumat, Februari 20, 2026

Ironi Sitaan Korupsi di Riau Malah Dikorupsi Lagi

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Bengkalis, Riau.

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Bengkalis, Riau.

Kasus tersebut tergolong miris lantaran menyasar barang sitaan dari kasus korupsi belasan tahun lalu.

Dilansir detiksumut, Jumat (20/2/2026), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Sutikno mengatakan kedua tersangka adalah HJ dan S. HJ adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis tahun 2015-2017 dan S adalah Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari.

"Telah ditetapkan dua tersangka berinisial HJ dan S dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penguasaan barang bukti berupa pabrik mini kelapa sawit. Lokasinya di Bengkalis," kata Sutikno.

Barang bukti sitaan negara ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 112/K/Pid.Sus/2014.

Barang sitaan berupa pabrik kelapa sawit mini itu telah dieksekusi oleh Penuntut Umun Kejari Bengkalis pada 11 November 2015 silam.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara kembali mengalami kerugian negara Rp 30 miliar lebih.

"Kerugian keuangan negara berjumlah Rp 30.875.798.000," kata Kajati Riau.

Sementara Aspidsus Kejati Riau, Carrel Williams mengatakan pada 11 November 2015 lalu Kejari Bengkalis mengeksekusi putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasus korupsi.

Di mana salah satu amar putusan adalah menyerahkan gedung pabrik kelapa sawit mini di Desa Tengganau, Bengkalis untuk dikelola Pemkab Bengkalis.

"Jaksa eksekutor menyerahkan barang bukti dan dituangkan dalam berita acara, 11 November 2015," kata Carrel.

Setelah barang bukti itu diterima Pemkab Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM, ternyata HJ selaku yang menerima barang bukti tidak mengamankan atau menguasai secara fisik.

Bahkan tersangka tidak mencatatkan dalam inventaris barang dan tidak mengusulkan penetapan status penggunaan barang.

Selain itu HJ juga membiarkan dikuasai oleh orang lain, yaitu S selaku Direktur Utama PT Tengganau Mandiri Lestari. S mengoperasionalkan sendiri pabrik sawit sampai Agustus 2019.

"Selanjutnya sejak Agustus 2019 sampai dengan Maret 2024 disewakan tersangka S kepada pihak lain. Hal ini dilakukan oleh S tanpa seizin pemilik aset, meskipun Pemda Kabupaten Bengkalis telah membuat surat yang ditujukan ke Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari tertanggal 11 Januari 2017," kata Aspidsus.

Berdasarkan data dan fakta itu Penyidik Pidana Khusus menetapkan kedua orang yang bertanggungjawab sebagai tersangka.

"Benar, ini barang sitaan dari kasus tindak pidana korupsi. Barang sitaan itu harusnya dikelola oleh Pemkab Bengkalis, ternyata justru dikelola lagi oleh S dan menimbulkan kerugian negara," kata Carrel. (*)

Sumber: detikcom

Jumat, Februari 20, 2026

Modus Sewa “Safe House” untuk Timbun Uang Korupsi Pejabat Bea Cukai Masif Dilakukan

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menyinggung temuan uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper di salah satu safe house di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, modus penyewaan “safe house” untuk menyimpan uang hasil suap kasus importasi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masif dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menyinggung temuan uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper di salah satu safe house di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Modus-modus penggunaan safe house untuk penempatan uang ini masif terjadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai,” kata Budi, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Budi mengatakan, penyidik menduga safe house tersebut menjadi tempat operasional pejabat Ditjen Bea dan Cukai yang mengakali proses importasi.

Dia mengatakan, penyidik masih mendalami fungsi-fungsi dari safe house tersebut.

“Yang diduga juga safe house ini tentunya untuk kegiatan operasional dari para terdakwa dimaksud. Ini masih didalami, ya,” ujar dia.

Sebelumnya, KPK menyita 5 buah koper berisi uang Rp 5 miliar dari penggeledahan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat (13/2/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan dengan kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Baca berita tanpa iklan.

“Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di lokasi pihak terkait, di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan barang bukti 5 koper berisi uang tunai senilai Rp 5 Miliar lebih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat

Budi mengatakan, uang Rp 5 miliar yang disita penyidik berupa mata uang asing seperti Dollar Amerika Serikat (AS), Dollar Singapura, Dollar Hongkong, hingga Ringgit.

“Selain itu penyidik juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen dan BBE (barang bukti elektronik) lainnya,” ujar dia.

Budi mengatakan, penyidik akan mendalami setiap barang bukti yang diamankan dalam giat penggeledahan ini.

KPK tetapkan 6 tersangka kasus importasi KPK menetapkan enam tersangka yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (P2 DJBC) periode 2024-2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono, dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan.

Selanjutnya ada Pemilik PT Blueray John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; dan Manager Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

Asep mengatakan, John Field ingin barang-barang KW atau palsu yang diimpor perusahaannya PT Blueray tidak diperiksa saat masuk ke Indonesia.

“PT Blueray ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai,” kata Asep, dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026) malam.

Asep mengatakan, pemufakatan jahat antara PT Blueray dengan sejumlah pihak di Ditjen Bea dan Cukai berawal terjadi pada Oktober 2025.

Dari pihak Ditjen Bea dan Cukai ada Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC dan Orlando Hamonangan selaku Kasi Intel DJBC.

Sedangkan dari PT Blueray saat itu ada John Field selaku pemilik PT Blueray, Andri dari tim dokumen importasi PT Blueray, serta Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blueray.

“Terjadi pemufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia,” ujar Asep.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabean.

Atas perbuatannya, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Sumber: Kompas. com

Jumat, Februari 20, 2026

Dukungan Prabowo Dua Periode Bukan Berarti Tahun Politik Datang Lebih Cepat, Simak Penjelasan Analis

BentengSumbar On Jumat, Februari 20, 2026

Dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk dua periode yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari elite partai politik, tokoh publik, hingga relawan.

BENTENGSUMBAR.COM - Analis politik Nurul Fatta menilai dinamika politik nasional mulai menghangat lebih cepat dari biasanya.

Hal itu ditandai dengan banjir dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk dua periode yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari elite partai politik, tokoh publik, hingga relawan.

Menurut Fatta, derasnya dukungan tersebut menjadi sinyal bahwa atmosfer menuju kontestasi politik berikutnya sudah mulai terasa, meskipun tahapan resmi pemilu masih cukup jauh.

Namun di sisi lain, ia memandang momentum ini justru bisa dimanfaatkan partai politik untuk membangun politik lintas musim.

“Publisitas politik yang dilakukan lebih awal tidak harus berarti mempercepat kontestasi tahun politik, tapi untuk mempertebal kehadiran parpol saja, agar mendapat penguatan akar-akar elektoral,” ujarnya kepada RMOL, Jumat, 20 Februari 2026.

Dia menegaskan, politik tidak boleh hanya muncul setiap lima tahun sekali saat pemilu tiba. Justru di luar musim elektoral, kualitas dan konsistensi partai politik benar-benar diuji.

Ia menambahkan, jika partai menjalankan peran tersebut secara serius dan konsisten, publik akan memiliki ruang yang lebih matang untuk menilai kinerja dan intensitas politik masing-masing partai.

“Mana partai yang memiliki intensitas politik lebih kuat, dan mana yang hanya aktif ketika siklus elektoral mulai dekat," jelasnya.

"Ini kan bukan soal dukung-mendukung dalam kontestasi tahun-tahun yang akan datang, tugas parpol konsisten dalam memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat, kan begitu,” pungkasnya. (*)

Sumber: RMOL

Kamis, Februari 19, 2026

Wako Sawahlunto Resmikan Gerai Z-Iftar Ramadhan 1447 H, Dorong Percepatan Ekonomi Mustahiq

BentengSumbar On Kamis, Februari 19, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra meresmikan program Gerai Z-Iftar Ramadhan UMKM di Stasiun Kampung Teleng, Kamis (19/2).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra meresmikan program Gerai Z-Iftar Ramadhan UMKM di Stasiun Kampung Teleng, Kamis (19/2). Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah dan Ketua DPRD Sawahlunto Susi Haryati.

Program yang digagas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) itu menjadi bagian dari upaya percepatan ekonomi mustahiq melalui penguatan modal usaha produktif pada momentum Ramadhan 1447 Hijriah.

Ketua BAZNas Sawahlunto Edrizon Effendi menjelaskan, program Gerai Z-Iftar Ramadhan di Sumatera Barat hanya diberikan kepada dua daerah, yakni Kota Sawahlunto dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kepercayaan BAZNas pusat terhadap pengelolaan zakat produktif yang selama ini dijalankan di Sawahlunto.

“Program ini merupakan bentuk dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahiq, khususnya pelaku UMKM kuliner selama Ramadhan,” ujarnya.

Melalui anggaran sebesar Rp45 juta, program tersebut menyasar 48 mustahiq pelaku usaha kuliner. Masing-masing penerima memperoleh bantuan modal sebesar Rp300 ribu guna memperkuat kapasitas produksi dan penjualan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi pabukoan selama bulan puasa.

Wali Kota Riyanda Putra menyampaikan bahwa Ramadhan tidak hanya menjadi momentum peningkatan ibadah, tetapi juga periode strategis dalam perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaan zakat harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian usaha mustahiq agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara nyata.

Ia menilai model gerai bersama memberi kesempatan bagi mustahiq untuk tidak sekadar menerima bantuan, melainkan menjadi pelaku ekonomi aktif yang terorganisir dan memiliki peluang keberlanjutan usaha setelah Ramadhan berakhir.

Pemerintah Kota Sawahlunto, lanjutnya, siap mendukung penguatan ekosistem UMKM berbasis zakat agar program serupa dapat menjadi langkah awal transformasi mustahiq menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil, produktif, dan bertahap menuju kemandirian. (*)

Pewarta: Marjafri

Kamis, Februari 19, 2026

Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Serahkan Bantuan Rp25 Juta untuk Pembangunan Masjid Nurul Islam Kabupaten Limapuluh Kota

BentengSumbar On Kamis, Februari 19, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy menyerahkan bantuan sebanyak Rp25 juta.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy menyerahkan bantuan sebanyak Rp25 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Nurul Islam. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung setelah Wagub Vasko melaksanakan buka bersama dengan masyarakat Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, di Masjid Raya Nurul Islam, Kamis (19/2/2026).

Vasko menjelaskan bantuan yang disalurkannya itu berasal dari dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar, yang merupakan wakaf dari masyarakat . "Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan masjid ini," ucapnya.

Vasko juga mengatakan, bulan Ramadhan ini merupakan momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat guna percepatan pembangunan daerah. "Dimomentum ini masyarakat bisa menyampaikan keluhannya sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah tentang pelayanan publik dan kebutuhan infrastruktur. Selain itu, melalui momentum ini, silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat juga bisa semakin erat," kata Vasko.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Nagari Tujuah Koto Talago banyak memberikan apresiasi atas kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar saat ini. Menurutnya, kinerja pemerintahan pada periode ini semakin meningkat, khususnya pada bidang pelayanan publik, penyelesaian masalah ekonomi (kemiskinan), serta inovatif.

Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha menjelaskan Safari Ramadhan bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. "Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemprov Sumbar yang telah memberikan bantuan kepada Masjid Nurul Islam dan insyaallah pemanfaatannya akan tepat guna dan tepat sasaran,"sebutnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri; Anggota DPRD Sumbar, Nurkhalis Datuak Bejo; Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri; Kadis PSDA Provinsi Sumbar, Rifda Suriani; Kadis DPMPTSP Provinsi Sumbar, Luhur Budianda; Kaban Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim; Kaban DPKAD Provinsi Sumbar, Rosail Akhyari; Kabiro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Edzedin Zein; Kabiro Umum Setdaprov Sumbar, ⁠Andree Harmadi Algamar. dan Sekretaris Baznas.

Sementara dari jajaran Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, tampak hadir, Camat Guguak, Gusni Hendrik; Wali Nagari Tujuah Koto Talago, Yon Hendri; dan Wali Jorong Padang Kandih. (Adpsb/nov/bud)

Kamis, Februari 19, 2026

Wagub Vasko Salurkan Bantuan Bedah Rumah untuk Kuli Tani di Nagari VII Koto Talago

BentengSumbar On Kamis, Februari 19, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menyalurkan bantuan bedah rumah.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menyalurkan bantuan bedah rumah kepada Muhammad Akmal (56), warga Talago, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (19/2/2026). Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Baznas dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerahnya.

Akmal yang sehari-hari bekerja sebagai kuli tani tinggal di rumah berukuran sekitar 4x5 meter yang terbuat dari kayu dan bambu yang telah lapuk. Penghasilannya tidak menentu, sekitar Rp50 ribu setiap kali bekerja, itu pun jika ada yang memanggilnya. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan memperbaiki rumah panggungnya yang berdinding bambu dan berlantai papan. Rumah tersebut juga belum dilengkapi fasilitas kamar mandi akibat keterbatasan akses air bersih.

Melihat kondisi itu, Wagub Vasko turun langsung meninjau kediaman Akmal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak. “Kita ingin setiap warga Sumatera Barat memiliki hunian yang aman dan layak. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi Pak Akmal,” ujar Vasko.

Melalui Baznas Provinsi Sumbar, disalurkan bantuan sebesar Rp25 juta untuk perbaikan rumah, disertai beberapa paket sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Vasko menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk gotong royong masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas Sumbar, bukan bantuan pribadi. “Ini adalah amanah dari masyarakat Sumatera Barat yang dititipkan melalui Baznas. Tugas kita memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Ia juga memastikan proses perbaikan rumah akan diawasi oleh aparat setempat dan dilaksanakan secara bergotong royong bersama warga sekitar agar hasilnya optimal dan cepat selesai. Dalam kesempatan itu, Wagub turut menanyakan kondisi keluarga Akmal. Diketahui, ketiga putranya telah merantau, sementara sang istri telah lama meninggal dunia.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap warganya. “Kami berterima kasih atas dukungan ini. Semoga bantuan tersebut meringankan beban Pak Akmal dan membawa keberkahan,” ujarnya.

Sementara itu, Akmal tidak kuasa menahan haru saat menerima bantuan secara simbolis. “Saya tidak menyangka Pak Wakil Gubernur dan rombongan datang langsung ke rumah saya. Terima kasih atas bantuan ini,” ucapnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Adpsb/nov/bud)