HEADLINE
Seleksi Direksi PDAM Payakumbuh Diduga Cacat Hukum, PPI Desak DPRD Segera Bertindak    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Seleksi Direksi PDAM Payakumbuh Diduga Cacat Hukum, PPI Desak DPRD Segera Bertindak
Proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Sago Kota Payakumbuh menuai kritik tajam dari Pemuda Peduli Indonesia (PPI).
BENTENGSUMBAR.COM
- Proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Sago Kota Payakumbuh menuai kritik tajam dari Pemuda Peduli Indonesia (PPI). 

Organisasi tersebut menilai bahwa pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, serta melibatkan figur dengan potensi konflik kepentingan tinggi.

Dalam keterangannya, perwakilan PPI Bima menyebut bahwa kejanggalan paling mencolok adalah posisi Drs. Rida Ananda, M.Si., Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Sago, namun sekaligus merangkap sebagai Ketua Pansel dalam seleksi direksi perusahaan tersebut.

"Seseorang yang menjabat sebagai Ketua Dewas seharusnya menjadi pengawas dari proses seleksi, bukan malah turun langsung menjadi Ketua Pansel. Ini menciptakan konflik kepentingan yang serius dan mengancam objektivitas serta kredibilitas proses,” ujar Bima, Sabtu (2/8).

PPI menilai bahwa posisi ganda Rida Ananda sangat tidak etis, terlebih jika pansel dibentuk tanpa dasar hukum yang transparan dan terbuka.

Dalam sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip check and balance, peran pengawasan dan pelaksana tidak boleh tumpang tindih dalam satu orang.

"Sekda sekaligus Ketua Dewas, lalu sekarang juga Ketua Pansel. Ini praktik rangkap peran yang membingungkan dan mencederai tata kelola pemerintahan yang sehat,” tegas Bima.

Lebih lanjut, PPI mempertanyakan diamnya DPRD Kota Payakumbuh dalam menghadapi persoalan tersebut. 

Padahal DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan setiap tahapan dalam proses seleksi jabatan publik, termasuk direksi BUMD, berjalan sesuai hukum dan bebas dari konflik kepentingan.

Ketika fungsi pengawasan DPRD lumpuh, maka tidak ada jaminan bagi masyarakat bahwa kebijakan daerah berjalan sesuai koridor hukum. 

"DPRD harus memanggil pihak-pihak terkait dan menghentikan seleksi ini sementara,” ujar Bima.

PPI menegaskan bahwa jabatan Direksi Perumda Tirta Sago bukan posisi sembarangan, karena berkaitan langsung dengan layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Maka, proses pemilihannya pun harus profesional, akuntabel, dan legal secara administratif.

PPI mendesak:

1. DPRD Kota Payakumbuh segera memanggil Sekda selaku Ketua Dewas dan Ketua Pansel untuk memberikan klarifikasi di forum terbuka;

2. Seluruh tahapan dan dokumen seleksi diumumkan ke publik untuk menjamin transparansi;

3. Proses seleksi dihentikan sementara hingga dilakukan audit menyeluruh secara hukum dan administratif oleh lembaga independen.

Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. 

"Kami tidak ingin BUMD menjadi alat kompromi kekuasaan, apalagi dijalankan dengan prosedur yang tidak sah,” pungkas Bima.

Sampai berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Payakumbuh maupun DPRD terkait legalitas pansel dan polemik yang terus berkembang di tengah masyarakat. (*)

Hasto Bebas, PDIP Pastikan tidak Oposisi ke Pemerintahan Prabowo    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Hasto Bebas, PDIP Pastikan tidak Oposisi ke Pemerintahan Prabowo
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan, partainya bakal menjadi mitra strategis bagi pemerintah. PDIP akan bergerak sebagai sparring partner alias penyeimbang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Megawati Soekarnoputri terpilih lagi sebagai ketua umum (ketum) DPP PDIP periode 2025-2030. 

Penetapan itu terjadi sehari pasca Sekjen Hasto Kristiyanto mendapat pengampunan Presiden Prabowo Subianto. 

Apakah keputusan itu merupakan sinyal bergabungnya PDIP ke pemerintahan?

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan, partainya bakal menjadi mitra strategis bagi pemerintah. 

Politikus senior tersebut memastikan, PDIP akan bergerak sebagai sparring partner alias penyeimbang.

Walau demikian, Said belum dapat memastikan posisi PDIP dalam pemerintahan apakah bergabung atau tidak.

Untuk sementara ini, kata Banggar DPR RI tersebut, PDIP masih berposisi di luar pemerintahan.

"Ibu menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner sebagai penyeimbang, no opposition (bukan oposisi)," ujar Said di sela Kongres keenam PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Said menjelaskan, kalau pemerintah berada di jalan yang benar maka PDIP bakal mendukung. 

Tetapi kalau kebijakan pemerintah dirasa kurang benar, sambung dia, PDIP bakal memberikan solusi yang lebih baik.

"Sampai saat ini keputusan ibu ketua umum tetap di luar. Sikap politik partai baru disampaikan (hari ini), kita tunggu bersabar," kata Said.

Menurut Said, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan tantangan domestik dan global kini makin berat dan penuh ketidakpastian. 

Kondisi itu membuat PDIP siap bersinergi dengan pemerintah guna menghadapi cobaan itu.

"Sparring partner, jika pemerintah benar, programnya kami akan lakukan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah," lanjut Said.

Sementara itu, politikus senior PDIP lainnya Yasonna Hamonangan Laoly senada soal dukungan partainya terhadap pemerintahan Prabowo. Yasonna mensinyalkan PDIP tetap di luar pemerintahan.

"Kalau PDI Perjuangan kemarin di bimtek, ibu sudah mengatakan, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet, kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," ujar Yasonna.

Sumber: Republika

Warga Padang Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Warga Padang Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih
Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-80, warga Kota Padang diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025.
BENTENGSUMBAR.COM
-  Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-80, warga Kota Padang diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang dengan Nomor: 200.1.432/SE/Kesbangpol-Pdg/2025 Tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

SE itu juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 300/423/BPKP/2025 tertanggal 25 Juli 2025.

Dalam surat imbauan yang ditandatangani Wali Kota Padang, Fadly Amran tersebut terdapat lima poin imbauan untuk warga dan perkantoran.

Poin pertama, warga dan perkantoran diimbau mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025 di lingkungan masing-masing.

Kedua, memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan perkantoran saudara dengan tema bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Penggunaan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 dan desain turunannya dengan merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada laman www.setneg.go.id.

"Poin ketigaengimplementasikan secara optimal tema, logo dan desain turunan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum, dandinas, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik dan lain-lain," bunyi SE tersebut. 

Pada poin keempat warga diimbau mengadakan dan atau mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari
Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 guna meningkatkan nasionalisme, nilai kejuangan, dan rasa cinta tanah air.

Terakhir, semua orang diimbau menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB selama 3 menit.

"Berdiri tegap saat lagu lndonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi, untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan," bunyi poin terakhir dalam SE itu. (Taufik)

Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Bank Nagari berhasil meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services (BPD) pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang digelar Warta Ekonomi.
BENTENGSUMBAR.COM
- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Bank Nagari di penghujung Juli 2025. Kali ini, bank kebanggaan masyarakat Sumbar itu berhasil meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services (BPD) pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang digelar Warta Ekonomi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7).

Penghargaan tersebut diterima langsung Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri. Ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi daerah.

Menanggapi penghargaan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra, Kamis (31/7) memberikan apresiasi kepada Warta Ekonomi yang telah menggelar Indonesia Best BUMD Awards 2025 dan keberhasilan Bank Nagari meraih penghargaan Intergrated Digital Banking Services.

Ia menambahkan, dengan prestasi ini semakin membuat Bank Nagari, yang merupakan BUMD Provinsi Sumbar, untuk terus berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk diketahui, Warta Ekonomi menyelenggarakan ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025: Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts, yang digelar di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Rabu (30/7).

Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Jajaran direksi Bank Nagari.
Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan geopolitik yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan lokal.

“Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tekanan geopolitik dan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dan pada gilirannya berdampak pada BUMD. Namun ini justru menjadi panggilan bagi BUMD untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah,” ujar Ihsan.

Warta Ekonomi, melalui riset internal, mengevaluasi 1.091 BUMD aktif di Indonesia dan memilih 73 perusahaan dengan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta memperhatikan aspek inovasi, digitalisasi, dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Proses penilaian juga melibatkan media monitoring dan persepsi publik.

Temuan riset menunjukkan bahwa 94,5% dari BUMD yang dipantau telah mengadopsi inovasi dan digitalisasi, sementara 90,4% menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Kendati demikian, Ihsan menekankan perlunya penguatan klasifikasi kinerja, transparansi, dan perlindungan terhadap kriminalisasi atas risiko bisnis yang sah.

Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Kantor Bank Nagari.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dan menekankan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyatakan bahwa masih banyak BUMD yang tidak optimal akibat salah kelola, praktik nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

“BUMD seharusnya berfungsi menambah kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, malah bisa membebani daerah,” tegas Tito.

Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri sedang menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan. Menurutnya, pemilihan pengelola BUMD harus berbasis meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik.

“Kalau semua daerah punya BUMD yang sehat, maka ekonomi nasional juga akan lebih kuat. Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional,” ujarnya. (Rilis)

Pasutri Lansia Ditabrak Fortuner Anggota DPRD, 1 Orang Tewas    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Pasutri Lansia Ditabrak Fortuner Anggota DPRD, 1 Orang Tewas
Pasangan suami istri (pasutri) yang sedang mengendarai motor di Lampung Timur ditabrak oleh mobil yang diduga milik anggota DPRD Provinsi Lampung, Sasa Chalim.
BENTENGSUMBAR.COM
  - Kecelakaan terjadi di Jalan Umum, Desa Negara Batin, Kabupaten Lampung Timur.

Pasangan suami istri (pasutri) yang sedang mengendarai motor di Lampung Timur ditabrak oleh mobil yang diduga milik anggota DPRD Provinsi Lampung, Sasa Chalim.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/7/2025) pukul 14.26 WIB. Kedua korban, yakni Banjar Sopyan (65) dan Maini (63), warga Dusun Jagabaya Desa, Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

Korban Sopyan tewas pada Jumat (1/8/2025) saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Lampung Timur, AKP Glend Felix Siagian membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Terjadi di hari Selasa kemarin di mana korban yang ditabrak merupakan pasangan suami istri. Keduanya mengalami luka berat pada saat peristiwa tersebut terjadi," ujar AKP Glend, Sabtu (2/8/2025).

Dia menyampaikan, mobil jenis Fortuner bernomor pelat B 1718 PJL itu dikendarai oleh Muhammad Zaki. Sementara Sasa Chalim di mobil tersebut sebagai penumpang.

"Benar, Sasa penumpang dalam mobil tersebut. Mobil itu dikendarai oleh M Zaki," ucapnya.

Menurutnya, usai peristiwa itu kedua korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat menggunakan mobil tersebut. 

"Kemarin sore korban atas nama Sopan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Moeloek," ucapnya.

Atas peristiwa ini, Sasa Chalim belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Sumber: inews 

Gubernur Sumbar Ajak Semua Pihak Jaga Ketahanan Pangan Daerah    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Gubernur Sumbar Ajak Semua Pihak Jaga Ketahanan Pangan Daerah
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan pangan sebagai bagian penting dari stabilitas daerah dan kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional.
BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan pangan sebagai bagian penting dari stabilitas daerah dan kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar TVRI Sumatera Barat dalam rangka HUT ke-63 TVRI di Komplek GOR H. Agus Salim, Padang, Sabtu (2/8/2025).

Menurut Gubernur, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat, stabilitas sosial, dan kekuatan daerah dalam menghadapi berbagai krisis.

“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan kebutuhan pangan Sumbar tercukupi, bahkan kalau bisa bisa membantu daerah lain saat krisis,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarinstansi. Pemerintah daerah, katanya, harus menjalin sinergi dengan TNI, Polri, perguruan tinggi, dan instansi vertikal seperti Bulog dan BPS. 

Ia menyebut perlindungan lahan pertanian, dukungan bagi petani muda, dan penguatan distribusi pangan sebagai langkah-langkah yang perlu segera dilakukan secara bersama.

Gubernur menyebut, isu ketahanan pangan akan terus menjadi perhatian Pemprov Sumbar, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan tekanan ekonomi yang terus berkembang.

Acara Gerakan Pangan Murah ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumbar, Kepala BIN Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD Pemprov Sumbar, perwakilan instansi vertikal, dan masyarakat sekitar. (adpsb/bud)

Gelar Reses, Anggota DPD RI Muslim M Yatim Angkat Tema Sektor Pertanian dan Perikanan    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Gelar Reses, Anggota DPD RI Muslim M Yatim Angkat Tema Sektor Pertanian dan Perikanan
Anggota DPD/MPR RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc, MM kembali turun ke daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan reses.
BENTENGSUMBAR.COM
- Anggota DPD/MPR RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc, MM kembali turun ke daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan reses.

Kali ini, tema yang diangkat adalah sektor pertanian dan perikanan, dua bidang strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

Dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, penyuluh lapangan, perwakilan kelompok tani dan nelayan, serta tokoh masyarakat, Muslim M Yatim membuka ruang diskusi terbuka untuk mendengar langsung persoalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Minimnya Tenaga Penyuluh Jadi Sorotan

Salah satu isu yang paling mengemuka dalam dialog tersebut adalah soal ketersediaan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan.

Banyak peserta mengeluhkan bahwa jumlah penyuluh yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan petani dan nelayan di lapangan.

"Saat ini satu penyuluh bisa menangani beberapa nagari sekaligus. Ini tentu tidak ideal, karena pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif," ujar salah seorang peserta dari Dinas Pertanian kabupaten.

Kurangnya penyuluh menyebabkan banyak program strategis seperti penyuluhan teknologi pertanian modern, pengendalian hama, diversifikasi usaha tani, hingga budidaya perikanan berkelanjutan, belum berjalan maksimal.

Perlu Tempat Praktik untuk Penyuluh

Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh, bukan hanya lewat pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan lokasi praktik atau proyek percontohan (pilot project). 

Hal ini dinilai penting agar penyuluh tidak hanya menyampaikan teori, namun juga dapat memberi contoh nyata langsung kepada petani dan nelayan.

"Penyuluh kita butuh tempat belajar langsung. Bukan hanya ruang kelas, tapi lahan atau kolam percontohan yang bisa jadi referensi," ungkap seorang tokoh tani.

Status Kepegawaian Penyuluh Harus Jelas

Diskusi juga menyinggung rencana pemerintah pusat yang akan menarik seluruh tenaga penyuluh pertanian dan perikanan menjadi pegawai pusat. 

Informasi ini menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama karena belum ada kejelasan teknis maupun regulasi yang mengatur proses transisinya.

Muslim M Yatim menilai hal ini perlu diklarifikasi oleh kementerian terkait agar tidak berdampak pada semangat kerja para penyuluh di daerah.

"Kita tidak boleh biarkan penyuluh bekerja dalam ketidakpastian. Saya akan sampaikan hal ini ke kementerian agar segera ada penjelasan resmi," tegasnya.

Nelayan Masih Rentan dan Butuh Perhatian Serius

Selain isu penyuluh, para stakeholder perikanan juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan nelayan. 

Di banyak wilayah pesisir, nelayan kecil masih hidup dalam kondisi rentan. 

Mereka menghadapi kesulitan dalam akses permodalan, asuransi, dan infrastruktur penunjang seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI).

"Kita ingin ada keberpihakan nyata kepada nelayan, bukan sekadar bantuan sesaat. Perlu kebijakan yang menyentuh akar masalah," ujar perwakilan nelayan dari daerah pesisir barat Sumbar.

Organisasi Nelayan Harus Diperkuat

Poin terakhir yang juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut adalah lemahnya fungsi organisasi nelayan. 

Banyak organisasi yang dibentuk hanya untuk keperluan formal atau seremonial, tanpa berperan aktif dalam membina, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak nelayan.

Muslim M Yatim mendorong agar organisasi nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB) diperkuat perannya secara struktural dan fungsional.

"Organisasi nelayan harus jadi alat perjuangan, bukan sekadar formalitas. Pemerintah perlu hadir memberikan pelatihan manajerial, akses ke pasar, dan fasilitasi jejaring usaha," katanya.

Komitmen Perjuangkan Aspirasi Daerah ke Tingkat Nasional

Menutup kegiatan resesnya, Muslim M Yatim menyampaikan bahwa seluruh masukan yang telah disampaikan akan dirangkum secara lengkap dan dibawa dalam forum-forum nasional, baik di DPD RI maupun dalam pertemuan dengan kementerian teknis terkait.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memperjuangkan. Pertanian dan perikanan adalah nyawa ekonomi masyarakat kita, dan saya akan pastikan suara mereka terdengar di pusat," tegasnya. (*)

Tak Hanya Hasto, Prabowo Ternyata Berikan Amnesti ke Yulianus Paonganan Penghina Jokowi    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

Tak Hanya Hasto, Prabowo Ternyata Berikan Amnesti ke Yulianus Paonganan Penghina Jokowi
Selain Hasto, amnesti juga diberikan kepada Yulianus Paonganan, terpidana kasus Undang-Undang ITE terkait dengan penghinaan kepada kepala negara (Presiden Jokowi).
BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto diberikan untuk 1.178 orang.

Pernyataan itu untuk meluruskan keterangan yang dia sampaikan pada saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam. Sebelumnya, dia mengatakan amnesti akan diberikan untuk 1.116 orang.

“Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan, ya, kalau amnesti itu jumlahnya 1.178,” kata Supratman saat konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (1/8/2025) malam.

Dia mengatakan salah penerima amnesti tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terdakwa kasus dugaan suap penggantian antarwaktu Harun Masiku.

Selain Hasto, amnesti juga diberikan kepada Yulianus Paonganan, terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan penghinaan kepada kepala negara (Presiden Jokowi).

Menurut dia, sebagian besar data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Beberapa di antaranya menerima amnesti berdasarkan jenis kasus pidananya.

“Ada pengguna narkotika. Kemudian, ada makar tanpa senjata yang di Papua sebanyak enam orang,” ujar Menkum memerinci.

Selain itu, amnesti juga diberikan kepada narapidana dengan kondisi diri tertentu.

“Ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang. Kemudian, penderita paliatif 16 orang. Kemudian, ada yang disabilitas dari sisi intelektual satu orang. Kemudian, usia yang lebih dari 70 tahun, 55 orang,” tutur Supratman.

Dia menjelaskan nama-nama penerima amnesti telah ditetapkan dalam keputusan presiden (keppres) yang diteken pada Jumat ini. 

Selain itu, diberikan pula abolisi kepada terdakwa kasus dugaan korupsi importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

“Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri Imipas sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti tadi, tentu berkoordinasi dengan para eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan,” ucapnya.

Sumber: inilah

PSP Padang Vs PS Dharmasraya Bermain Imbang    
Sabtu, Agustus 02, 2025

On Sabtu, Agustus 02, 2025

PSP Padang Vs PS Dharmasraya Bermain Imbang
Laga sengit di Lapangan Persikatim, Kota Pariaman, Selasa (30/7/2025), saat PSP Padang menghadapi PS Dharmasraya dalam lanjutan Piala Soeratin U-17.
BENTENGSUMBAR.COM
– Laga sengit di Lapangan Persikatim, Kota Pariaman, Selasa (30/7/2025), saat PSP Padang menghadapi PS Dharmasraya dalam lanjutan Piala Soeratin U-17. 

Meski sempat tertinggal lebih dulu, PSP Padang berhasil menyamakan kedudukan dan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1.

PS Dharmasraya mencetak gol lebih dulu melalui aksi pemain bernomor punggung 26, Roma, pada menit ke-24.

Ia memanfaatkan celah di lini belakang PSP Padang dan membobol gawang.

PSP Padang yang tertinggal tidak tinggal diam. Di babak kedua, tim asuhan Wahyudi Saputra meningkatkan tekanan dan bermain lebih agresif.

Hasilnya, pada menit ke-68, Reifan yang mengenakan nomor punggung 17, berhasil menyamakan skor. 

Ia menyambar bola liar di dalam kotak penalti dan mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan semangat tim.

“Anak-anak menunjukkan mental bertanding yang kuat. Meski tertinggal, mereka tetap fokus dan mampu bangkit. Gol Reifan sangat penting, dan kami akan evaluasi untuk bermain lebih maksimal di laga-laga berikutnya," ujar pelatih Wahyudi Saputra.

Dengan hasil ini, PSP Padang kini mengantongi total 4 poin dari tiga pertandingan. Mereka masih punya dua laga tersisa di fase grup, dan tim bertekad untuk menyapu bersih kedua laga tersebut demi menambah 6 poin dan membuka peluang lolos ke babak selanjutnya.

“Target kami jelas, memenangkan dua pertandingan tersisa. Kami akan tampil sebaik mungkin dan tidak mengulangi kesalahan,” tegas Wahyudi.

Tim “Pandeka Minang” masih optimis bisa melaju jauh di ajang Piala Soeratin U-17. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari para suporter, PSP Padang siap memberikan penampilan terbaik di sisa pertandingan grup.(Charlie)